PENYELESAIAN DIPLOMASI PELANGGARAN HAM

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Penyelesaian hukum yang rasional dan birokratis di pengadilan, terkadang mengancam putusnya tali hubungan kekerabatan. Akibat ancaman dan rasa tidak percaya tersebut, tak ayal jika masyarakat atau Negara memilih model kompromi yang menguntungkan, meski harus mengorbankan rasa keadilan.

Justice is in Many Rooms, gagasan Mac Gallenther, menjadi sangat relevan terkait dengan pilihan kesepakatan politik dan diplomasi dalam penyelesaian sengketa. Sebagaimana halnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ramos Horta, 14 Juli di Denpasar bersepakat mengakhiri kasus pelanggaran HAM berat di Timor Leste. Keseakatan penyelesaian perkara yang diambil, dalam ranah hukum maupun politik tetap mengundang aneka tafsir.

Sebelumnya, penyelesaian diplomasi seperti telah pernah dilakukan. Ketika pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Mereka (GAM) menandatangani MoU di Helsinki, Agustus 2005. Dengan harapan, agar kekerasan akibat konflik bersenjata non-internasional (bukan perang antara dua Negara berdaulat) di Aceh dapat diakhiri.

Ketika itu, status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan latar belakang timbulnya konflik bersenjata. Tetapi, akhirnya, impian kultural masyarakat Aceh, seperti pemberlakuan hukum berdasarkan syariat Islam, dan suasana lebih aman dan damai, saat ini di Aceh, telah menjadi kenyataan.

Akankah kesepakatan Presiden SBY dengan Ramos Horta terkait dengan pelanggaran HAM berat masa, akan menjadi solusi mujarab hubungan kedua Negara ke depan?.

Jurisdiksi Keadilan Universal

Perpisahan Timor Leste dari NKRI, tidak dapat dipertahankan sejak jpenyelenggaraan jajak pendapat September 1999. Pembentukan pemerintahan sendiri, self-determination rights atau self-governing dapat dicapai, tetapi tak hentinya menyisakan berbagai masalah. Isu politik internasional dan tudingan pelanggaran dan kejahatan berat HAM terhadap TNI nyata-nyata mengganggu hubungan harmonis kedua Negara.

Kebutuhan terbangunnya hubungan harmonis RI Timor Leste mendesak solusi diplomasi menjadi pilihan. Tinjauan terhadap kebijakan kedua kepala Negara ini bukanlah tidak bermanfaat, melainkan lebih disebabkan karena penyelesaian diplomasi tersebut dapat mengudang reaksi masyarakat internasional.

Meskipun sampai saat ini tiada reaksi public memadai, kesepakatan tersebut sebenarnya kontra-produktif. Pelanggaran dan kejahatan berat HAM (Gross Violation of Human Rights) tidak layak dengan menggunakan perundingan dengan target win-win solution umumnya dipergunakan untuk kasus hukum keperdataan.

Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa bersifat hukum publik, seperti hukum pidana dan perdamaian. Penyelesaian melalui perdailan diwajibkan untuk kejahatan perang (war crime), kejahatan atas kemanusiaan dan perdamaian (crime against humanity and peace), pembunuhan sistematis atas dasar suku, agama atau ras (genocide), dan juga pembajakan (piracy). Hanya pengadilalah yang dapat memutuskan adanya pihak yang salah dan pantas mendapatkan sanksi hukuman.

Untuk mencegah kekosongan penegakan hukum dalam pelanggaran dan kejahatan HAM berat, kewenangan atau jurisdiksi pengadilan itupun harus luar biasa, atau dikenal sebagai prinsip jurisdiksi universal. Hal ini diberlakukan untuk pelanggaran dan kejahatan HAM berat, kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang juga musuh kemanusiaan sejagat raya (hostis humanis generic).

Dengan tegas Bruce Broom Hall, pakar hukum pidana internasional bahwa karena kejahatan-kejahatan tersebut sejajar dengan konflik bersenjata non-internasional, penggunaan “jurisdiksi pengadilan universal” menjadi keniscayaan dalam hukum internasional, (as well as crime arising in non-international armed conflict give rise to permissive universal jurisdiction at international law ( International Justice and The International Criminal Court; 2003:110)).

Praktek jurisdiksi pengadilan universal telah diberlakukan sejak Perang Dunia Kedua. Ketentuan dalam Genocide Convention 1948, khususnya pasal 4, dan Den Hague Convention 19970, pasal 7 menyatakan bahwa “seseorang yang melakukan kejahatan genosida harus dihukum. Setiap Negara berkewajiban untuk mencegah dan menghukum tindakan tersebut”.

Sejak tahun 1990-an, jurisdiksi universal telah diselenggarakan terkait dengan penyelesaian kejahatan HAM berat di Bosnia, dan Rwanda. Tidak ketinggalan, penuntutan terhadap mantan Presiden Chili, Augusta Pinochet di Pengadilan Inggris merupakan perjuangan berat agar pelaku pelanggar dan kejahatan HAM berat tidak bebas dari tanggung jawab hukum.

Ketimpangan Kesepakatan Bilateral

Kebijakan Presiden SBY membuat kesepakatan bilateral dengan pemerintah Timor Leste, melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) diakui bukan solusi tepat. Tetapi, secerah harapan dan good will kedua Kepala Negara untuk membentengi kepentingan nasional kedepan tampak jauh lebih realistik.

Ungkapan penyesalan tanpa pemaafan, atas terjadinya pelanggaran berat HAM dan agar peristiwa tersebut tidak terulang di masa mendatang merupakan sikap ambivalen. Meskipun tidaklah absolute mengikat, kesepakatan bilateral tersebut dapat diartikan oleh kedua pihak agar proses pengadilan menjadi tertutup Tudingan dari pihak yang kecewa bahwa hasil laporan KKP berat sebelah, hanya melaporkan pihak-pihak WNI juga merupakan celah kontroversi.

Optimisme dari kesepakatan bilateral tersebut memang memberikan manfaat dan berpihak pada kepentingan nasional tampak jelas. Tidak dapat dipungkiri, bahwa beberapa nama telah diuntungkan kesepakatan SBY degan Ramos Horta. Mereka antara lain, Mayjen Adam Damiri (Pangdam Udaya), Brigjen Timbul Silaen (Kapolda Timtim), Brigjen Tono Suratman (Danrem Wira Dharma), Letkol Noer Moeis (Danrem Wira Dharma), dan Letkol Inf Sujarwo (Dandim Dilli) beberapa nama yang terindikasi (Jawa Pos, 15 Juli 2008)..

Di satu pihak, fakta terebut dapat dimaknai sebagai rekonsiliasi internal bagi TNI. Khsusunya, berfungsi sebagai terobosan ataas kemacetan komunikasi politik Presiden SBY dengan TNI. Namun, di pihak lain, kesepakatan bilateral juga dimaknai dipandang sebagai kemenangan, tetapi juga ketimpangan dalam aspek keadilan hukum.

Ketimpangan dari kesepakatan bilateral tersebut, secara gamblang tampak ketika penegakan hukum atas pelanggaran dan kejahatan HAM berat masih tebang pilih. Beberapa tokoh sipil, seperti Eurico Guterres, Mantan Pimpinan Milisi Pro-Anti Integrasi, dan Albio Soares, Gubernur Timtim telah dihukum oleh pengadilan negeri di Jakarta. Mereka selain dapat mewakili kelompok nasionalis NKRI sejati, tetapi juga pahlawan yang telah menjadi korban dan tumbal politik bagi kepentingan internasional.

Oleh karena kenyataan tebang pilih terbukti adanya, maka keberadaan kesepakatan kedua kepala Negara lebih merupakan etika diplomasi belaka. Sehingga hak-hak konstitusional korban, dan juga elit-elit sipil yang telah menjalani hukuman tetap terbuka luas untuk mempermasalahkannya jika berkehendak.

Ketimpangan dalam kesepakatan itu juga tampak ketika pelaku pelanggaran HAM berat dalam korp TNI adalah tidak tersentuh hukum (untouchable by the law). Tangkisan Jendral Wiranto bahwa Peradilan HAM Adhoc beberapa tahun lalu, tidak mampu membuktikan anggota TNI melakukan pelanggaran HAM berat memberikan peluang munculnya tuntutan dari Komisi HAM Internasional.

Di pihak lain, ketimpangan kesepakatan bilateral tersebut mengandung optimisme. Penyelesaian sengketa dengan tidak menempatkan peranan dominan Negara-negara sebagai pemegang kedaulatan, penggunaan nilai-nilai kemasyarakatan menjadi lebih relevan. Steve Smith “Dunia yang saat ini kita jumpai adalah dunia dimana kedaulatan negara menjadi kurang relevan dan kurang mampu memecahkan masalah utama kemanusiaan dari pada penggunaan nilai-nilai masyarakat suatu negara” (Intenational Order and The Future of Wolrd Politics, 1999:113).

Meski kesepakatan kedua kepala Negara tampak lebih merupakan komitmen bilateral mereka akan terikat untuk mematuhi dan menghormatinya”Pacta Sunt Servanda”. Sebab, jika jika kesepakatan tersebut oleh sebagian pihak tidak dipatuhi, maka dapat dipastikan penciptaan hubungan bertetangga baik (good neigbourhood relations), yang sesungguhnya sngat diprlukan saat ini tidak akan tercipta.

Penyelesaian diplomasi atas pelanggaran HAM berat, memang bukan rujukan utama hukum internasional dan hukum nasional Indonesia sehingga pengadilan HAM tidak menjadi pilihan pemerintah RI dan Timor Leste. Timbulnya ketimpangan dan tebang pilih dari penyelesaian diplomasi, berdasarkan hasil KKP diakui keberadaannya, namun karena kebutuhan akan terciptanya hubungan harmonis antara kedua Negara ke depan tampak jauh lebih realistik dengan tuntutan zman saat ini. ***

***

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s