TERORISME DALAM HUKUM NASIONAL

Bom bunuh diri sebagaimana baru saja terjadi di Pakistan berbarengan dengan hadirnya Benazir Bhuto, Mantan Perdana Menteri dari pengasingannya, Jumat, 18 Oktober 2007, merupakan kejahatan kemanusiaan dan musuh umat manusia. Sampai hari ini, belum ada kelompok yang mengaku bertanggungjawab atas tragedi teror bom tersebut. Rasa takut yang tak terperikan tersebut, tidak saja menghantui masyarakat Muslim di Pakistan, tetapi juga masyarakat lain di berbagai belahan dunia. Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri itupun, turut menyampaikan kutukan dan belasungkawa kepada pemerintah Pakistan atas tewasnya ratusan orang dan menderita luka-luka lainnya. Sikap seperti ini membuktikan bahwa solidaritas negara-negara menjadi sangat penting dalam perang memberantas kejahatan teroris.
Semua masyarakat dunia, tanpa kecuali masyarakat muslim seyogyanya tidak boleh berhenti untuk perang melawan kejahatan teroris. Namun, yang tidak kalah pentingnya, adalah masyarakat dunia harus berupaya mencari akar dasar timbulnya gerakan teroris global. Pentingnya mencari jalan keluar secara bersama akan terbentuknya tatanan dunia yang berkeadilan dan mencegah negara adi daya membiarkan perlakuan diskriminatif terhadap negara-negara Muslim tak berdaya. Sebagaimana, kedudukan penderitaan Palestina, sebagai negara berdaulat terus didera agresi militer Israel akan tetap menjadi faktor penyebab tersemainya teror bom bunuh diri.
Kejahatan teroris menjadi suatu kejahatan fenomenal akhir abad kedua puluh dan awal abad dua puluh satu bukan sekedar perang dingin antara kelompok negara-negara Timur dan Barat telah berakhir, melainkan karena adanya kecenderungan musuh baru bagi Barat di belahan dunia Timur. Kekuatan Islam dan juga kofusionisme di China juga merupakan ancaman besar Barat yang tidak dapat dibiarkan, hal tersebut sesuai dengan teori Samuel Huntington, Clash Civilization. Dalam perspektif ini, konsep terorisme jauh lebih efektif dipergunakan untuk mendiskreditkan kekuatan politik Islam dunia, dari pada menggunakan istilah ekstrimisme Islam, fundamentalisme, Islam garis keras (Islamic Hard Liner). Itulah sebabya, ketika negara-negara Islam merumuskan kejahatan teroris dalam konteks hukum nasionalnya tidaklah mudah untuk diimplementasikan.
Kesulitan tersebut, disatu pihak, disebabkan karena konsep terorisme semula hanya dipergunakan sebagai istilah politik yang diberlakukan dalam sistem kekuasaan diktator dan tidak demoratik yang ditujukan oleh penguasa terhadap kekuatan rakyat yang menentang kekuasaan pemerintah. Di pihak lain, teroris dipergunakan sebagai suatu identitas kelompok kekuatan politik internasional atau nasional, IRA di Irlandia, Tamil Tiger di Sri Langka, Al Qaeda bersama Osamah bin Laden, yang ditujukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa atau negara yang menguasasi sistem politik dunia yang menimbulkan ketidak adilan struktural.
Karena itu, untuk memahami kejahatan teroris sebagai suatu kejahatan tidak saja dipandang sebagai suatu kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan yang dimusuhi umat seluruh manusia. Akan tetapi, sebagai suatu kejahatan yang memiliki dimensi, lokal, nasional dan internasional. Selain itu, modus operandi kejahatan teroris, maupun dalam prosedur penanganan penyelenggaraan peradilan bagi penjahat teroris dapat dilakukan di luar negeri, tanpa memertimbangkan tempat dimana peristiwa kejahatan terjadi.
Dalam mengantarkan buku King Faisal, perlu kiranya dipahami lima unsur penting dalam memahami kejahatan teroris sebagai kejahatan kemanusiaan dan musuh umat manusia.
Petama, kejahatan teroris tidak dapat disejajarkan dengan kejahatan biasa (ordinary crime) oleh karena perbuatan yang dilakukan tidak saja melibatkan sekelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan politik tertentu (baik kebendaan, ekonomi, harta kekayaan, atau jumlah pembebasan orang tertentu), melainkan dilakukan secara terencana, sistematis dan tidak peduli terhadap korban yang akan ditimbulkan, dalam batas mana suatu akibat akan diderita oleh suatu kelompok masyarakat dan negara.
Para penegak hukum di negeri manapun menjadi tidak mudah untuk melakukan penegakan hukum atas tindakan kejahatan teroris. Bukan saja Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) di setiap negara tidak cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam penentutan dan pemidanaan, melainkan juga karena adanya motif politik sebagai causa-prima (penyebab awal) timbulnya tindakan oleh sekelompok orang dengan menggunanakan kekerasan. Sejak reformasi, 1998, para penegak hukum di Indonesia, polisi, jaksa dan juga aparat keamanan lainnya ragu untuk melakukan penangkapan atas pelaku teroris, meskipun dalam berbagai kasus teror bom, di Malang, di Poso, di Jakarta sungguh jelas modus operandinya.
Tetapi, para penegak hukum terbukti tidak memiliki keberanian untuk melakukan tindakan prevenif dan represif. Asas legalitas dan kepastian hukum merupakan pegangan awal penegak hukum, mereka tidak berani untuk melakukan tindakan hukum sebab istilah teror, teroris, terorisme tidak terumuskan dalam KUHP Indonesia. Suatu istilah politik yang semula muncul pada awal abad 19 di Perancis, terkait dengan pelaksanaan sistem politik Guillo-Tine yang menakutkan masyarakat sipil.
Kedua, kejahatan teroris tidak dapat disejajarkan dengan kejahatan perang (War Crime). Di satu segi, memang kejahatan teroris memiliki kesamaan dengan kejahatan peperangan dalam kaitannya pelanggaran terhadap kejahatan berat hak asasi manusia (gross-violation of human rights). Kedua jenis kejahatan ini umumnya mengakibatkan timbulnya sejumlah umat manusia tidak berdosa menjadi korban tewas atau menjadi cacat. Hal itu sebagai akibat dari tidakan ganas kepentingan politik suatu kelompok atau suatu negara tertentu.
Di pihak lain, secara internasional tindakan peperangan merupakan alternatif terakhir yang diperbolehkan dengan ruang lingkup normanya telah diatur dalam Hukum Internasional yaitu Konvensi Den Haag 1949. Sehingga kejahatan peperangan akan timbul tatkala suatu pihak dalam peperangan dengan negara pihak, telah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak proporsional dan jelas merupakan pelarangan terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional. Sedangkan kejahatan teroris, selain tidak diatur dalam Konvensi Den Haag, juga pelaksanaan kejahatan teror umumnya dilakukan bukan oleh kombatan pada masa perang (war condition), melainkan dilakukan oleh sekelompok sipil pada masa damai (peaceful condidition) di dalam suatu negara berdaulat ataupun di wilayah kedaulatan negara asing.
Ketiga, kejahatan teroris memiliki yurisdiksi internasional oleh karena sifat kejahatannya memungkinkan tersangka atau terpidana teroris dapat diadili di negara lain, dan karena itu ada larangan untuk tidak dapat diekstradisikan. Hal ini juga didasarka kepada fakta bahwa pembebanan pertanggungjawaban hukum dapat dijatuhkan kepada pelaku pembantu, termasuk negara pendukung dan pemberi biaya (State Sponsored Terrorism). Penjatuhan sanksi dapat dilakukan melalui suatu proses, atau dapat berbentuk agresi militer secara kolektif bagi negara pendukung yang tidak mematuhi ketentuan hukum internasional. Seperti, diberlakukan ketentuan sanksi agresi militer internasional untuk memaksa Afganistan dengan Resolusi DK PBB, 1414, untuk menyerahkan Osama bin Laden. Sayang tuntutan DK PBB tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah Afganistan mengingat mereka sendiri tidak begiutu yakin apakah Osamah masih hidup dan tinggal di Afganistan.
Terkadang suatu pemerintah juga tidak dapat menerapkan asas hukum internasional yang disebut dengan asas personal atif atau pasif. Contohnya, ketika pemerintah Indonesia tidak dapat menolak kehadiran Federal Bureou Intellegency (FBI) AS, ketika Umar Al Farouq pada akhirnya harus dibawa ke AS untuk kemudian di penjarakan di Guantanamo dan kemudian berita terakhir mati tertembak. Dalam kasus ini, Indonesia sebagai negara beraulat tidak perlu mengklaim Umar Al Farouq, untuk dikembalikan ke Indonesia.
Keempat, kejahatan teroris tidak dapat diidentikan dengan kepada suatu agama atau idiologi keagamaan tertentu, melainkan lebih ditentukan oleh orientasi idiologi politik yang ada diberbagai sekte atau agama manapun. Sehingga tragedi 11 September 2001, yang terjadi di World Trade Centre, Amerika Serikat adalah salah satu peristiwa kemanusiaan yang menimpa nasib sebagian masyarakat Amerika Serikat. Dugaan umum, khususnya kekuatan intelijen barat menuduh kekuatan Al Qaidah dan Osamah bin Laden terlibat dalam kasus teror bom, menghadapi keraguan. Di satu pihak untuk mengatakan adanya atau tidaknya suatu kesalahan yang dituduhkan, asas hukum presumpstion of innosent, diperlukan pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Sementara ini, tidak pernah ada suatu proses peradilan yang cukup komprehensif diajukan ke pengadilan dengan hasil yang cukup memuaskan. AS berhasil memenjarakan aktifis-aktifis teroris dari Afganistan, Pakistan dan kemudian dititipkan berbagai penjara, seperti di penjara Abu Graib, Irak, dan Guantanamo di selat Karibia tidak dapat dipungkiri. Namun, hal itu baru merupakan bagian dari serangkaian fakta yang belum utuh terungkap tentang kejahatan teorisme. Ada tidaknya rekayasa atas kejahatan teroris tetap menjadi misteri yang tidak mudah terlupakan dari ingatan kolektif masyarakat dunia.
Sama halnya ketika sebagian umat Islam menolak opini bahwa Islam tidak identik dengan terorisme dan tindakan kekerasan. Dalam kenyataan, akhir-akhir ini, teroris yang tertangkap di Indonesia dan negeri negeri lainnya, umumnya beragama Islam. Memang mereka mengaku Islam, tetapi fakta ini tidak dapat diidentikan bahwa ajaran Islam memberikan pembenaran atas kejahatan terorisme. Sebagaimana halnya sekelompok kecil Muslim seperti Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron, Abu Dujana, Dr Azahari, dan Nurdin Top. Namun, mereka berbeda dari dengan kaum muslim pada umumnya.
Perbedaan mendasar tersebut pertama, adalah, teroris mempercayai bahwa ajaran Islam membenarkan penggunaan kekerasan sebagai kejahatan kemanusiaan bagi upaya melakukan perlawanan bagi kekuatan musuh. Sementara kaum muslimin, memaknai Islam sebagai ajaran agama dan way of life, mengandung nilai-nilai perdamaian, penuh rahmat dan pemaaf tidak ada dendam, dan penuh dengan keadilan. Sehingga dalam keadaan tertentu seperti kondisi terdesak, diperbolehkan untuk melakukan peperangan untuk membela diri (self-defence), termasuk menerapkan sanksi hukuman mati dan dera dengan penegakan hukum dan sistem peradilan yang benar dan berkeadilan. Sebagian perbedaan tersebut, menunjukan bukti bahwa pandangan teroris pemeluk Islam telah mengalami konsepsi yang salah atas pemahaman ajaran Islam yang sempurna tersebut.
Sehingga pemahaman mereka tidak saja dapat menyesatkan arah dan tujuan hidupnya, tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa cara-cara melakukan ancaman yang menakutkan dengan penggunaan kekerasan, bom bunuh diri yang mereka pergunakan untuk perjuangan kejayaan Islam telah dengan jelas menciderai citra muslim dunia. Suatu dosa besar yang tidak dapat dijelaskan oleh logika dan kata hati umat Islam, ketika cara-cara kekerasan yang mereka pergunakan untuk dan atas nama Islam, terbukti menimbulkan prahara dan nestapa, bagi umat manusia yang sama sekali tidak berdosa. Bahkan tidak sendirikit dari cara-cara teror tersebut, sebagian umat Islam anak-anak, dan juga kaum muslimin telah menjadi korban, sebagaimana kita saksikan pada kasus teror bom di Hotel Mariott Jakarta, dan Legian dan Jimbaran di Bali dan tempat lainnya.
Kelima, kejahatan teroris sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan telah diatur oleh UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Dilihat dari proses pembuatannya, bukan saja peraturan ini lahir sebagai respon atas desakan masyarakat internasional, melalui upaya untuk meratifikasi konvensi internasional tentang terorisme. Melainkan juga secara sosiologis merupakan terobosan hukum yang ketika itu sangat dibutuhkan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Hal ini terutama terjadi sejak tragedi bom bunuh diri di Legian Bali yang mengakibatkan masyarakat tak berdosa tewas tanpa makna. Sesungguhnya banyak pakar Pidana yang beragumentasi bahwa KUHP dapat dijadikan dasar hukum atas kejahatan teroris. Akan tetapi, dalam kenyataan terbukti KUHP menjadi tidak berfungsi efektif bagi penegakan hukum di Indonesia. Atas desakan tersebut, kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu No. 1 Tahun 2001, dan Perpu No. 2 Tahun 2001, sebagai cikal bakal bakal lahirnya UU No. 15 Tahun 2003.
Meskipun di lihat dari segi prosedural UU No 15 tahun 2003 tetap legitmit, banyak pihak yang merasakan adanya berbagai kelemahan dalam instrumen hukum terorisme tersebut. Misalnya, definisi terorisme terlalu luas, terutama dalam kaitannya dengan penunjukan bahan-bahan kimia yang dapat meledak. Selain itu, apa yang membedakan kejahatan terorisme dengan peperangan, apakah kondisi perang dan damai dapat dijadikan unsur pembeda. Siapa yang berhak untuk menjadi institusi pelaksana pemberantasan teroris dan apakah keteterangan intelijen dapat dipergunakan sebagai keterangan awal utuk melakukan penyeidiikan.
Apakah UU No 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme termasuk UU khusus terhadap KUHP atau memiliki kedudukan yang sejajar? Dalam hukum acara penyidikan kasus terorisme dan kedudukan Datasemen 88, Tim Anti Teror, telah menjadi institusi khusus yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. Sehingga apakah, penyidikan hanya didasarkan kepada hasil keterangan intelijen, bukan bukti awal, sebagaimana dalam Hukum Acara Pidana, yaitu asas presumption of innocent tidak bertentangan dengan asas yang diberlakukan dalam hukum pidana biasa? Asas tempat kejadian pidana (Locus Delicti), sepertinya dalam kasus teroris tidak dipersoalkan oleh karena setiap negara memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan peradilan. Padahal, TKP merupakan asas dimana suatu negara sesungguhnya memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan proses peradilan.
Timbulnya kontradiksi, baik dalam UU No. 15 Tahun 2003 maupun dalam proses dalam penegakan hukum terorisme, sepertinya dimaksudkan sebagai upaya harmonisasi antara tuntutan hukum internasional dengan sistem hukum nasional. Batas toleransi peraturan tersebut terlihat, selain dalam perumusan ketentuan hukumnya tentang teroris juga prosedur penegakannya yang juga membiarkan adanya intervensi asing terhadap pelaku-pelaku teroris Indonesia, yang kemudian tidak dikembalikan ke Indonesia, melainkan di angkut ke Amerika. Seperti nasib Acep Nazamudin, yang tertangkap di Filipina kemudian di bawa ke Amerika Serikat. Pembiaran pemerintah Indonesia, tidak saja menujukan sikap moderat Indonesia untuk tidak menerapkan asas hukum pesoalan aktif, juga sesugnguhnya pemerintah Indonesia telah tunduk pada ketentuan hukum internasional, khususnya asas jurisdiksi internasional.
Dari kerangka pemikiran di atas, tidak dapat diragukan bahwa karya King Faisal, sebagai cendikiawan muda perlu mendapatkan penghargaan dan apresiasi tinggi. Bagaimanapun karya tersebut telah memberikan kontribusi yang berarti bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan berbagai dimensi pendekatannya yang beraneka ragam. Mungkin keanekaragaman itulah yang menjadi salah satu kelemahan buku tersebut. Sebagai seorang sarjana hukum, khususnya dengan latar belakang Hukum Pidana, seyogyanya ia mengarahkan pada analisis dan jalan keluarnya secara juridicial approach pula. Namun, dapat dimaklumi bahwa penulis sadar betul bahwa the origin concept of terrorism mengandung banyak label atau formula yang tidak memungkinkan dapat dipahami oleh pembacannya jika hanya didekati dari pendekatan hukum nasional belaka. Itulah sebabnya, secara artifisial, penulis berupaya pula untuk memperlihatkan adanya hubungan antara kondisi politik dan hukum internasional sebagai faktor pengaruh atas lahirnya UU terorisme dalam sistem hukum nasional.
Kontribusi penulis yang tidak dapat diabaikan arti pentingnya dalam kekayaan data yang dieksplorasi dalam buah tangannya. Setidak-tidaknya, meskipun dirasakan masih parsial dalam analisisnya, pendekatan hukum, politik, kebudayaan, dan juga pendekatan keagamaan termasuk pengkategorisasian atas gerakan Islam fundamentalis, ektrimis, dan juga kaum aliran Islam keras telah dipresentasikan secara simultan. Suatu model pendekatan yang langka serta perlu keberanian untuk melakukannya. Karena itu, kontribusi dari pendekatan yuridis, dengan menempatkan kejahatan teroris ke dalam hukum pidana, baik secara matrial, maupun secara formil cukup jelas sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Sehingga kehadiran UU Teorisme dapat melengkapi keberadaan dari KUHP yang nantinya berfungsi efektif bagi tindakan preventif dan represif.
Itulah sebabnya, buku ini mengajukan suatu konstruksi teroritis dengan mengedepankan konsep terorisme sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), dengan dilengkapi oleh adanya pendekatan non yuridis. Misalnya, pendekatan sosiologis, keagamaan, dan juga aspek-aspek kultural lainnya. Tentu saja relevansi buku ini, tidak sekedar dapat dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa fakultas hukum, atau program studi sosial dan politik, tetapi juga dapat dijadikan bahan yang cukup kaya informasi bagi aparat di jajaran lembaga legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Secara khusus, karya ini akan berguna bagi aparat penegak hukum, baik yang berada di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kritik penulis terhadap substansi UU No. 15 tahun 2003 memang bukan merupakan sesuatu yang baru, dan lebih merupakan replikasi karya-karya yang pernah diuji dalam Semiloka yang dilakukan oleh FH UII tahun 2002. Termasuk, beberapa makalah yang terdapat di dalamnya. Namun, upaya untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dan kontradiksi yang terdapat dalam UU tersebut, terutama dalam tingkat penegakan hukumnya (Law Enforcement) akan memberikan kemudahan bagi para pembacanya.
Misalnya, apakah pre-emptive strike atau penangkapan terlebih dahulu yang didasarkan kepada data-data intelijen dibenarkan secara hukum? Bukankah cara-cara penangkapan seperti itu, jelas bertentangan dengan asas hukum pidana, praduga tak bersalah (presumption of innocent). Begitu pula, apakah kebolehan pemberlakuan hukum yang tidak berlaku surut (Non-Retroactive) dalam kejahatan teroris dapat dikatakan sebagai ketentuan khusus (Lex Specialis) memperoleh pembenaran teoritis dalam sistem hukum nasional.
Beberapa konsep baru yang telah disetujui oleh DPR RI tahun 2002, tetapi menimbulkan kontroversi tersebut akan tetap menjadi diskursus yang menawarkan kajian lanjut yang lebih komprehensif bagi peneliti muda berikutnya di masa mendatang. Apa yang telah dilakukan King Faisal, sebagai Direktur Lembaga dan Konsultasi Bantuan Hukum, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dalam karyanya tentang terorisme ini, ibarat firman Allah dalam surat Al-Kahfi, sekiranya ayat ayat Allah dalam Al-Qur’an diumpamakan lautan maha luas, maka pena sebanyak hutan dan tintanya seluas laut tidak akan pernah terlukiskan ilmu pengetahuan secara sempurna. Atas spirit ayat tersebut, janganlah anda berpuas hati dan berbangga hati dengan berkreasi, dan berinovasi. Selamat dan Sukses atas karya ini. Jadikan karya ini tangga awal sebagai perjalanan menuju cendikiawan muda profesional yang kompeten, serta kritis dalam mengisi pembangunan pemikiran hukum di Indonesia yang lebih progresif.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Published in: on September 13, 2009 at 5:13 pm  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/13/terorisme-dalam-hukum-nasional/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. Saya pembaca hukum humaniter kontemporer karya Bapak dan Pranoto Iskandar..Sangat membantu saya menyelesaikan skripsi saya..Terima kasih…
    Mampir ke blog saya ya pak,,


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: