PERLUKAH TRAVEL WARNING KE MALAYSIA?

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia   merasa terusik keamanan dan kenyamanannya untuk tinggal di Malaysia. Pasalnya peran Rela, sebagai Milisi Departemen Dalam Negeri Malaysia yang semula melakukan penangkapan terhadap pekerja migran illegal telah mengalami perubahan orientasinya.  Tidak mengherankan  jika petugas Rela melakukan tindakan brutal dan terkadang berbuat tidak senonoh. Seperti,  terdengar beberapa kasus perkosaan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia.

Menjelang  hari Raya  Idul Fitri kali ini, justru yang menjadi sasaran  nestapa Rela adalah staf keduataan KBRI di Malaysia dan juga beberapa mahasiswa yang tinggal di Kuala Lumpur, Ibu Kota Malaysia. Kasus yang menuai protes DPR RI adalah penangkapan terhadap isteri seorang diplomat. Ibu Muslihanah Nurdin ditangkap oleh Rela  dan baru dibebaskan setelah diketahui ada Paspor, sebagai  dokumen resmi Corps Diplomatic.

Di lihat dari perspektif hubungan diplomatik, pengiriman nota protes oleh KBRI terhadap Menteri Luar Negeri Malaysia sudah cukup tepat. Termasuk, pemberitaan  Dino Pati Djalal, bahwa pemerintah Indonesia juga mengusulkan agar peran Rela yang belakang banyak melakukan operasi  terhadap WNI  perlu ditinjau dan dikaji secara teliti.

Namun, tindakan protes tersebut dipandang oleh beberapa angota DPR RI di Jakarta tidaklah cukup. Usulan mereka kepada pemerintah untuk menjatuhkan tindakan sanksi diplomatik lebih tegas. Kalau perlu, malah DPR mengusulkan agar   pemerintahan SBY  memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Sayangnya usulan  tersebut datang bukan dari Partai berkuasa, seperti Golkar dan PDIP, melainkan dari PAN dan PPP (Kedaulatan Rakyat, 10 Oktober 2007). Tentu saja suaranya tidak pernah akan mewujud dalam suatu kebijakan nyata.

Justru dalam tulisan ini, usulan sebagian anggota DPR agar pemerintah Indonesia membuat Surat Larangan Bepergian Travel Warning ke Malaysia perlu dipertimbangkan serius bagi Departemen Luar Negeri. Memang dengan dikeluarkannya  Travel Warning suatu negara sahabat akan merasa tersinggung. Tetapi, tidak akan  berakibat putusnya hubungan diplomatik kedua negara. Setidak-tidaknya, Amerika Serikat Serikat, Inggris, dan juga Australia berkali kali mengeluarkan Travel Warning ketika teror bom tahun 2002  dan 2006 mengancam masyarakat Indonesia.  Namun, hingga hari ini ketiga negara tersebut tetap terikat dalam hubungan  kerjasama yang baik.

Beberapa alasan pemerintah Indonesia perlu membuat  Travel Warning tidaklah berlebihan. Sebagai negara berdaulat tidak saja memiliki hak untuk melindungi WNI di luar negeri. Juga pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada WNI atas situasi dan keamanan suatu negara.

Pertama, penganiayaan oleh empat orang polisi Malaysia  terhadap Donald Luther Kolobita,  tanggal 28 Agustus 2007 merupakan bukti kesombongan tersebut. Pemerintah   Malaysia sebagai negara penerima (receiving state) mengingkari kewajiban internasional. Malaysia dalam hal ini  berkewajiban untuk memperlakukan semua warga negara yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan HAM,  sebagaimana tercantum dalam pasal 6 the International Law Commission, PBB 1949. Keempat orang polisi Malaysia yang  melakukan penganiayaan terhadap Donnald melanggar pasal 25,  Universal Declaration of Human Rights 1948. “Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan”.

Kedua, hampir setiap minggu, kalau tidak setiap hari, kita mendengar  rintihan duka dan lara akibat perlakuan majikan-majikan  Malaysia terhadap TKI, khususnya wanita. Akhir-akhir ini, telah tercatat sekitar 36 TKI meninggal di Malaysia. Tidak sedikit diantara mereka juga melakukan tindakan bunuh diri. Tapi, kita sering kecewa ketika pemerintah Malaysia tidak melakukan proses peradilan memadai. Perlakuan majikan yang biadab dan tak berprikemanusiaan terhadap TKI, seperti perlakuan terhadap budak tidak pernah surut.

Ketiga, selain travel warning juga peran Presiden SBY diperlukan untuk melakukan introspeksi komprehensif ke dalam kebijakan dalam negeri. Di satu pihak, sudah sepantasnya pemerintah Indonesia mengurangi rasa ketergantungan kepada pemerintah Malaysia, khususnya dalam bidang TKI. Memang Indonesia berada dalam kondisi dilematis. Tidak kurang dari 1.5 juta TKI, dan 10 ribu mahasiswa Indonesia, dan sekitar 600 ribu turis Malaysia (Jurnal Nasional 3 September 2007).

Di pihak lain, Presiden SBY, juga dapat menjatuhkan sanksi dengan membuat suatu pernyataan politik resmi, semacam travel warning atau employer warning. Isinya membuat pelarangan bagi WNI untuk menyetop pengiriman TKI dan wisatawan RI  berkunjung ke Malaysia. Sederet kasus yang menimpa WNI di Malaysia, seperti pemukulan terhadap Donald,  meningkatnya kematian atas TKI, pencurian dan penggeledahan terhadap  rumah-rumah mahasiswa Indonesia, serta penangkapan terhadap isteri seoerang diplomat telah cukup bukti bahwa pemerintah Malaysia lalai dalam melindungi WNI  di Malaysia tidak terjamin.

Travel warning dapat dipergunakan senjata diplomatik untuk dapat menekan suatu pemerintahan agar WNA mendapatkan jaminan keamanan yang memadai. Dalam kasus ini, AS, Inggris dan Australia dan cukup efektif untuk membuat pemerintah Indonesia lebih hati-hati dalam melindungi keamanan dan keselamatan WNA. Saya kira, pemerintah Malaysia akan berpikir ulang ketika Indonesia berani memberikan larangan berkunjung dan bekerja di negeri tersebut. Ketergantungan Malaysia kepada TKI dan sistem perdagangan Indonesia sangat besar. Karena itu, negeri jiran berpenduduk kurang lebih 25 juta tersebut akan selalu meremehkan posisi internasional,  bilamana pemerintah Indonesia tidak memiliki sikap yang tegas dan memiliki nyali keberanian.

Karena itu, pembuatan surat resmi  travel warning ke Malaysia perlu menjadi agenda prioritas kebijakan  pemerintahan SBY dari pada kebijakan memutuskan hubungan diplomatik. Namun, tidak kalah pentingnya adalah pemerintahan SBY juga perlu melakukan perubahan kebijakan signifikan di dalam negerinya. Pengentasan kemiskinan untuk merubah  nasib dan kondisi TKI dan pemberian sanksi bagi  PJTKI yang  tidak disiplin tidak dapat ditunda.  Dengan harapan, pemerintah Malaysia, dapat melakukan penertiban terhadap peran Rela yang tidak disadarinya sebagai aktor yang  dapat merendahkan martabat dan memantik emosi bangsa Indonesia.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 8:44 am  Leave a Comment  

PERLINDUNGAN HUKUM TKI DI LUAR NEGERI

Nasib TKI di luar negeri tidak selalu sama. Bagi TKI yang berhasil, sanak keluarga dapat merasakan kebahagiaannya. Bukan saja  uang kirimannya dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pendidikan,dan kesehatan.  Mereka juga dapat membangun rumah gedung tembok indah. Tidak sedikit pula diantara mereka bangga ketika mereka mampu menghajikan kedua orang tuanya ke Mekkah.

Namun, tidak sedikit jumlah TKI bernasib mengenaskan katika harus kembali dan diterima keluarga di tanah air. Jika jenazahnya dapat dipulangkan ke tanah air,  kondisi fisik cedera atau lumpuh. Bahkan ada juga diantara  mereka yang menderita gangguan mental berat (mental disorder). Penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan majikan atau oknum agen kerja menjadi penyebabnya fakta buruk TKI di luar negeri.

Beberapa kasus antara lain, Yanti Irianti mati di Saudi Arabia. Dihadapkan pada regu tembak, ia mati karena dituduh membunuh majikannya. Kedua, Fitriani asal Probolinggo Jawa Timur ditemukan tewas  Hongkong.  Ia tewas sebagai akibat 20 tusukan di badannya. Terakhir, Edy  Pribadi Santoso dari Cilacap, Jawa Tengah tewas  karena jatuh terpeleset dari bangunan tinggi di Malaysia.

Komitmen Presiden SBY

Komitmen tinggi  Presiden SBY  telah diperlihatkan ketika ia meminta Departemen Luar Negeri melakukan protes nota diplomatik kepada negara negara yang memperlakukan  TKI tidak manusiawi.  Baru-baru ini, Badawi dengan SBY telah melakukan konferensi pers bersama, tepatnya pada hari Jumat 11  Januari 2007 di Kuala Lumpur.  Komitmen tersebut bukan sekedar karena TKI telah memberikan keuntungan berupa devisa luar negeri, lebih penting dari itu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negara di dalam dan luar negeri.

Wujud komitmen tersebut telah diperlihatkan melalui beberapa kesepakatan. Pertama, kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan yang  baik bagi TKI. Sehingga manfaat yang diperoleh  bagi kedua Negara dapat dicapai. Kedua, memaksimalkan upaya perlindungan dan  pelayanan hukum bagi TKI. Terakhir, pemerintah Malaysia berjanji akan menindak tegas majikan yang melanggar hak-hak  TKI.

Komitmen SBY untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI telah diwujudkan melalui terbentuknya Badan Nasional Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Suatu institusi negara  yang dipimpin oleh Jumhur Hidayat, belum lama didirikan pemerintah  Indonesia. Tugas dan fungsi selain melakukan kordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja juga dengan PJTKI, dalam  melakukan pengawasan  dan pengelolaan adminsitrasi dan perlindungan keselamatan TKI.

Karena itu, sekiranya Ketua Himpunan Pengusaha Penempatan TKI (Himsataki), Yunus M. Yamani  berpendapat bahwa penempatan TKI tahun ini kacau balau”. Sehingga target pemerintah untuk menempatkan 750 ribu, dan hanya sekitar 550 ribu orang saja yang dapat diterima. Sehingga tidak terhindarkan jika  devisa Negara yang mestinya dapat diterima sektar Rp 70 Trilyun berkurang sekitar 40 persen. Penurunan devisa negara disebabkan karena kurangnya kordinasi antara BNP2TKI dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pemerintah terlalu banyak perhatiannya  pada penempatan tenaga kerja government to government (Jawa Pos, 30 Desember 2007:3).

Menteri Tenaga Kerja, daya tawar pemerintah mulai didengar pihak negara penerima. Sebagai buktinya, selain telah terjadi perbaikan MoU berkaitan dengan peningkatan gaji TKI di luar negeri dan penempatannya yang ditandatangani. Hanya saja, jaminan atas perlindungan Asuransi Kerja belum memperlihatkan penanganan yang handal. Beberapa jasa perusahaan jasa asuransi  Indonesia belum mendapatkan pengakuan atau didaftar di negeri dimana TKI bekerja. Selagi penanganan TKI yang dilakukan masih sektoral, sulit bagi pemerintah atau institusi kerja untuk memperbaiki nasib TKI ke depan.

Peningkatan Daya Tawar Diplomatik

Atas kondisi buruk TKI  di berbagai negara, khususnya Timur Tengah dan negeri Jiran seperti Malaysia dan Singapura  menjadi sangat tepat untuk memerintahkan Deplu atau wakil-wakil diplomatik di negara terkait untuk membuat kebijakan khusus. Tidak saja  untuk melakukan tindakan protes nota diplomatik, tetapi juga melakukan tindakan pembelaan hukum secara benar dan adil.  Sesuai dengan konvensi ILO tentang hak-hak buruh yang harus diberikan bantuan hukum.

Memang buruh migran tergolong yang rentan perlindungan atas hak-hak dasarnya. Kecuali itu, Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Desember tahun1990 telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Pekerja Migran dan anggota keluarganya (dalam kondisi TKI punya kasus hukum mereka selain punya hak keseteraaan untuk memproses secara hukum (pasal 18), juga tidak menjadi subyek hukum yang dapat diusir dari suatu tempat (pasal 22), mereka juga memiliki hak ikut serta dalam perserikatan buruh (pasal 28) dan memperoleh jaminan sosial yang layak (pasal 28).

Lambatnya proses pertolongan yang dapat dilakukan  pihak wakil-wakil diplomatik RI yang ada di negara-negara tampaknya tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada mereka. Di satu pihak, ketidak mampuan mereka memberikan pertolongan oleh karena terbatasnya kewenangan mereka terkait dengan urusan kedaulatan hukum domestik yang tidak mudah diintervensi oleh aparat pemerintah di kedutaan. Di Keduataan RI di setiap negara pada umumnya tidak memiliki SDM yang  memiliki pengetahuan Hukum Ketenagakerjaan.

Di pihak lain, jarak tempuh antara kantor Keduataan RI dengan tempat peristiwa terjadi terkadang   tidak mudah  dipantau. Hampir merata, masyarakat di negara-negara seperti timur Tengah dan juga di masyarakat Melayu tergolong masyarakat yang bergengsi Mereka sangat tertutup untuk dapat mengemukakan aib ketika ada suatu keluarga melakukan tindakan melanggar susila.

Tidak sedikit kasus kesusilaan yang dilakukan anggota keluarga majikan di Timur Tengah, juga di negeri jiran, Malaysia dan juga Singapura terjadi tanpa proses hukum. Julukan Indon atau TKI/TKW, kususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga hampir diidentikan dengan  status budak. Sehingga perlakukan majikan yang berlebihan tidak dapat diproses secara hukum. Dalam berbagai peristiwa tragis, TKI/TKW loncat untuk melarikan diri atau bunuh diri dari lantai atas karena perlakuan majikan yang keterlaluan.

Ketika majikan memperlakukan  tidak manusiawi, maka ketiadaan dokumen hukum menempatkan posisi TKI terampas hak-haknya secara wajar. Seperti di Malaysia, dokumen hukum berupa Pasport  milik TKI harus diserahkan kepada majikan. Lemahnya posisi hukum TKI juga tidak dapat diubah oleh karena ketentuan tersebut merupakan ketentuan dari UU yang berlaku di Malaysia. Situasi ini, tidak menutup diri mereka untuk berbuata nekad, termasuk melawan hukum.

Perbaikan TKI di luar negeri tidaklah cukup dengan kesepakatan kepala negara semata, dan atau dengan membuat nota kesepahaman MoU, lebih penting dari itu adalah mengkatkan daya tawar diplomatik Indonesia di depan negara-negara tetangga. Tindakan tersebut, tidak sekedar dilakukan dengan mempersiapkan SDM  sebagai TKI profesional yang mengetahi hak-hak dasarnya, melinkan juga melakukan  konsolidasi dan kordinasi  internal, terutama antara Menakertrans, diwakili oleh BNP2TKI, Departemen Luar Negeri dan menteri Hukum dan HAM. Jika selama ini di Keduataan Besar, atau di agen-agen Diplomatik lainnya tidak cukup berperan dalam pembelaan hak-hak TKI di luar negeri, maka sudah sepantasnya presiden SBY memikirkan pentingnya  atase hukum dan HAM yang memahami secara kompehensif tentang tindakan advokasi bagi TKI di luar negeri.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 8:31 am  Comments (1)  

PAYUNG HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pemerintah Indonesia khususnya, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesra dan Departemen Luar Negeri, saat ini tengah sibuk mengkoordinasikan pemulangan sekitar enam ratus ribu (600.000) Pekerja Migran (PM) ilegal dari Malaysia. Upaya ini dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya nestapa TKI di Nunukan, Kalimantan Timur tahun lalu. Untuk itu, kedua negara telah menyediakan biaya bagi setiap TKI 175 sampai 300 Ringgit Malaysia.

Secara khusus, pengalaman menunjukan Tenaga Kerja Wanita (TKW) seringkali dihadapkan pada keadaan yang sangat rentan, tidak saja terkait dengan pemulangan, melainkan juga dalam kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan  seksual. Kasus Nirmala Bonat beberapa saat lalu, tergolong kasus TKW yang telah mendapatkan perhatian khusus. Namun, tidak sedikit kasus, penyiksaan, pelecehan seksual dan upah kerja tidak dibayar luput dari perhatian publik. Sebagian kasus tersebut memang belum merepresentasikan problem pekerja migran yang sesungguhnya, karena bisa jadi melebihi penderitaan ‘Nirmala’ lainnya yang tidak sempat diliput media.

Kasus-kasus TKW yang terkena hukuman mati akibat hubungan seks di luar nikah di Timur Tengah mestinya merupakan persoalan nasional. Namun, upaya pemerintah terkesan parsial dan musiman. Status pekerja migran, termasuk yang ilegal timbul disebabkan oleh karena ketidaksesuaian kompetensi pekerjaan (Mismatched of Qualification) yang tersedia dan PRT di luar negeri telah menjadi penyebabnya. Padahal tidak seorangpun menafikkan betapa besarnya devisa negara dari hasil mereka.

Oleh karena itu, tulisan ini hendak memaparkan urgensi hukum internasional dalam penanganan pekerja migran, agar rancangan UU Pekerja Migran (UU PM) yang tengah disiapkan pemerintah berjalan sinergis.

Urgensi Hukum Internasional

Instrumen UU PM memang penting, tetapi menjadi kurang efektif bilamana tidak disertai dengan ratifikasi Konvensi internasional. Sebab, pekerja migran yang berada di luar negeri akan diberlakukan hukum perburuhan negara tersebut bilamana mereka melanggar. Silang sengketa perburuhan atas PM diselesaikan oleh kedua negara dalam kasus-kasus tertentu.

Seberapa jauh negara-negara yang meratifikasi Konvensi internasional terikat dengan kewajiban internasional. Misalkan, Konvensi tentang perlindungan Hak-Hak Dasar Sosial dan Ekonomi (ICSER), Konvensi Perlindungan pekerja migran dan para anggota keluarganya hasil dengan ILO dan diadopsi oleh PBB, 18 Desember 1990. Juga konvensi No.19 dan No.48 mengenai persamaan perlakuan (equal treatment) kompensasi kecelakaan dan pensiunan bagi PM tidak dapat diabaikan.

Konvensi ini penting karena mengandung prinsip-prinsip HAM, tentang subyek dan cakupan PM dan hak-haknya (Pasal 1 dan 2), kewajiban-kewajiban negara dan termasuk penerima dan pengirim, serta larangan-larangan memperlakukan mereka, seperti, non-diskriminasi, kerja paksa (Forced Workers), perbudakan dan perlindungan perlakuan yang adil ketika berperkara (Pasal 7 s/d 11). Perlakuan negara-negara pengguna PM sebagai budak dapat diancam  dengan Konvensi tentang Larangan Perbudakan, 1953. Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 menegaskan larangan memperlakukan seseorang berada dalam status pemilikan majikan, jual beli, tukar menukar, atau transfer untuk kerja paksa. Upaya-upaya untuk mencegah penggunaan bandara dan pelabuhan untuk praktek sindikat perbudakan menjadi  kewajiban Pemerintah.

Ketiga instrumen hukum internasional tersebut penting untuk dijadikan standar bagi pemerintah Indonesia. Dr. Abdul Haris, pengamat Tenaga Kerja Internasional dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menegaskan bahwa, pemberian jaminan perlindungan harus berada dalam kerangka hukum internasional yang mampu memperjuangkan kelompok-kelompok migran tenaga kerja. Hal ini menjadi sangat penting. Pertama, masih banyak negara-negara pengguna PM RI khusus di Timur Tengah yang menempatkan mereka dengan praktek perbudakan. Kedua, subyek TKI/TKW yang biasanya menjadi PRT bukan termasuk subyek hukum perburuhan nasional. Jadi, urgensi hukum internasional selain berfungsi pencegahan, penanggulangan, juga instrumen dalam menyelesaikan sengketa hukum antara negara bagi kasus PM.

Standarisasi Pekerja Migran

Peningkatan kualitas SDM yang kompeten dan profesional bagi PM hendaknya menjadi program pemerintah yang  amat mendesak.  Sebab, obyek pekerjaan migran yang terlindungi oleh aturan hukum internasional mensyaratkan kualitas PM standar internasional pula. Pendidiakn non-formal yang menyiapkan latihan-latihan kerja profesional perlu sertifikasi, pengawasan kualitas juga tidak dapat diabaikan. Termasuk penataan ulang agen-agen penyedia jasa pekerja migran, yang berwenang. Sanksi yang tegas pencabutan izin bagi pelanggar mutlak harus dilakukan. Situasi sosial PRT yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman rendah begitu mudah terjebak penipuan.

Ketika rancangan UU PM dirumuskan, maka parameter PM hendaknya mencakup materi muatan sebagai berikut. Pertama, substansi materi muatan UU yang obyeknya jelas dan pasti bagi TKI, termasuk PRT. Standarisasi internasional tentang PM ditandai oleh adanya parameter-parameter pengetahuan (Knowledge), keterampilan (Skill), kemahiran (Competency) batas umur, dan kecakapan komunikasi dalam bahasa internasional. Syarat-syarat pendirian agen-agen penyalur PM dan alur koordinasi oleh Departemen Tenaga Kerja kepada Pekerja Migran di luar negeri harus terjabar secara tegas.

Bilamana parameter tersebut diterapkan bagi PM Indonesia, tentu hanya mereka yang memiliki latar belakang pendidikan, seperti D3, SI atau ketrampilan khusus. Sementara, PRT yang umumnya lulus SD, SMP atau SMA, tidak dapat memenuhi parameter tersebut menjadi persoalan tersendiri. PRT yang tergolong TKI dan sifat pekerjaannya tidak profesional dan sangat lemah kedudukannya. Sehingga perbedaan status tersebut juga menentukan perbedaan hak-hak sekaligus perlindungan hukumnya.

Negara-negara seperti, Singapura, Brunei, Malaysia dan Australia memberlakukan PRT dalam hubungan hukum yang bebas. Secara umum subyek PRT memiliki parameter antara lain tidak ada kontrak kerja formal antara PRT dengan majikan, upah kerja tunai yang bervariasi, terbebas dari pajak, tidak ada jaminan pensiunan dan sangat tergantung pada kedermawanan majikan. Parameter tersebut di atas, mengindikasikan kedudukan mereka amat rentan  dan sangat dekat dengan eksploitasi manusia tapi sayangnya pemerintah juga tidak mudah untuk intervensi.

Perjanjian Bilateral Khusus

Berdasarkan fakta bahwa  PRT merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa negara, maka upaya pemerintah harus semakin meningkat. Upaya-upaya harus semakin konkrit, tidak berlebihan jika ada usulan PRT diganti menjadi pekerja profesional (Domestic Workers Professionalism). Penertiban agen-agen pekerja mutlak harus dilakukan. Pelanggaran dan kejahatan mafia jual beli anak dan wanita umumnya dimulai dari agen-agen perantara PM yang umumnya beroprasi di wilayah perbatasan. Perjanjian bilateral khusus PRT, dalam MoU harus semakin eksplisit.

Oleh karena status hukum PRT belum merupakan konsep hukum, pemerintah RI perlu melakukan perjanjian bilateral khusus. Penandatanganan MoU oleh Pemerintah Indonesia, diwakili Departemen Luar Negeri, Duta Besar dan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesra, dengan Pemerintah  Malaysia, Singapura dan negara-negara Timur Tengah menjadi sangat penting dalam menetapkan obyek PRT secara eksplisit. Sebab, draft MoU yang dengan tegas menempatkan status hukum PRT dapat menjadi instrumen hukum yang mengikat negara-negara pengirim dan penerima.

Menempatkan tugas dan kewenangan Duta Besar dan Konsul Jenderal khususnya Atase Perdagangan sebagai saluran diplomatik merupakan tuntutan utama. Pecantuman PRT dalam MoU tersebut menjadi sangat penting. Mereka tidak tergolong subjek hukum yang diatur dalam UU Perburuhan Malaysia, namun justru diatur secara khusus dalam MoU menjadi keniscayaan yang harus diperjuangkan oleh diplomat-diplomat RI. Dengan meningkatkan perjanjian bilateral secara khusus, perlakuan majikan di negara-negara Timur Tengah akan dapat mencegah perlakuan majikan terhadap PRT dalam sistem perbudakan.

Diluar upaya pencegahan dan penanganan PM migran, perlu juga diperjuangkan institusi yang otoritatif untuk menerima pengaduan. Tidak kalah pentingnya untuk mengusulkan pembentukan Komisi HAM Regional. Institusi HAM Regional ASEAN berfungsi menyelenggarakan penegakkan HAM Regional bagi negara-negara anggota ASEAN. Termasuk hak-hak dasar dan tempat pengaduan  PM.

Melalui  Forum Negara-negara ASEAN yang dipelopori oleh Menlu RI, dalam meningkatkan kerjasama dalam kebudayaan, ekonomi, dan keamanan merupakan momentum penting. Dengan berdirinya Institusi penegakan HAM tingkat Regional, diharapkan semua hak-hak warga negara termasuk kasus PRT dapat diselesaikan melalui institusi tersebut, disaat penyelesaian diplomatik gagal.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 8:29 am  Leave a Comment  

TANTANGAN DIPLOMASI INDONESIA – MALAYSIA

Suhakam, petugas Komnas HAM Malaysia telah melakukan kunjungan  ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Kehadiran Suhakam dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi atas data pelanggaran HAM Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sikap diplomasi tersebut telah direspon positif Ketua Satgas Perlindungan dan Penanganan WNI (Jawa Pos, 8 September 2007).

Apakah keprihatinan  tersebut akan direspon Komans HAM Indonesia secara berimbang, kita tidak tahu persis. Yang jelas, pencegahan hubungan diplomasi terbukti dapat dilakukan oleh aktor non negara (non-state actor)  semacam Komnas HAM.  Hal ini mengisyaratkan bahwa kedaulatan negara tidak sepenuhnya lagi dapat dipergunakan dalam menjawab problematika hubungan kerjasama di era global ini.

Tantangan Kedua Negara

Terdapat beberapa aspek yang dapat mengganggu hubungan  kedua negara  dan perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, kebutuhan tenaga buruh Malaysia dari Indonesia,  seperti TKI. Tetapi, dalam waktu bersamaan, pelanggaran jual beli manusia (Human Trafficking) acapkali timbul. Ketika pemerintah Malaysia memerlukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang berjumlah sekitar 1,5 juta orang, hal itu menjadi mustahil untuk luput dari  masalah.

Sikap dan tindakan tegas Rela, dari Imigrasi Malaysia  yang acapkali menguber TKI  haram karena  tidak memiliki dokumen sah juga tidak luput dari cercaan. Beberapa tokoh HAM Indonesia atau Malaysia  sering mengkritik kebijakan pemerintah, khususnya Dinas Imigrasi Malaysia. Malaysia tergolong negara pengguna TKI dengan jumlah kasus penganiayaan tak terhitung. Bahkan dalam laporan terakhir, TKI Indonesia yang mati sekitar 36 orang merupakan posisi kedua setelah Saudi Arabia. Jika kedua negara tidak mengambil langkah serius, termasuk melibatkan kekuatan organisasi internasional, seperti Komnas HAM, maka tidak mustahil  persoalan tersebut akan dapat dicari jalan keluarnya.

Kedua, tantangan berikutnya dalah persoalan perbatasan yang bilamana  dibiarkan maka akan menimbulkan persoalan sensitif yang mudah mengusik keamanan dan pertahanan negeri masing-masing. Kaburnya batas wilayah kedua negara akibat musnahnya batas-batas fisik di  Sambas,  Kalimantan Barat dengan Serawak, khususnya Ibu kota Kucing di Malaysia merupakan potensi laten timbulnya pertikaian. Situasi ini akan lebih kompleks jika Pintu Gerbang Serawak  Sambas, Kalimantan Barat akan dibuka secara lebih luas.

Sama halnya, persoalan kedaulatan di wilayah perbatasan wilayah laut.    Kasus blok Ambalat yang menyeruak tahun 2005, ke permukaan telah  menimbulkan ketegangan hubungan pemerintah  Indonesia dengan Malaysia. Ancaman ganyang Malaysia itupun timbul. Sengketa tersebut didahului oleh tindakan Angkatan Laut Diraja Malaysia mengusir nelayan-nelayan Indonesia untuk tidak  mencari ikan di wilayah blok Ambalat.   Tindakan kedaulatan itu tidak pada tempatnya mengingat  blok Ambalat merupakan wilayah  teritorial laut Indonesia.

Berkat kesadaran tokoh-tokoh muslim seperti  Din Syamsudin dan rombongannya ketika itu, menghadap secara informal kepada Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badhawi untuk dapat menyudahi sengketa tersebut. Blok Ambalat telah diklaim  UU Malaysia tahun 1979 bagian dari Malaysia. Atas persoalan tersebut, pihak Departemen Luar Negeri membentuk Tim Khusus perundingan, yang sampai saat ini belum terdengar hasilnya.

Diplomasi Bersifat Preventif

Sepertinya menaruh harapan terlalu besar terhadap kekuatan negara untuk menjadi aktor utama dalam hubungan diplomatik,  tak bisa lagi dilakukan.  Akan tetapi, peran yang dimainkannya akan terasa semakin kurang efektif bila dibandingkan dengan persoalan yang semakin kompleks. Misalnya, keterlibatan Din Syamsuddin dalam melakukan kunjungan informal terkait dengan sengketa blok Ambalat merupakan satu kasus bagaimana kekuatan non-negara dapat berperan membantu pemertinah.

Di satu pihak, langkah Suhakam dipandang sebagai bagian dari diplomasi preventif. Suatu model diplomasi yang ditujukan untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas (Hasjim Djalal: Preventive Diplomacy in Southeast Asia. 2000:134). Sedangkan pentingnya mengembangkan suatu petunjuk untuk mencari model penyelesaian secara damai dengan mempertimbangkan Piagam PBB dan Perjanjian Kerjasama Persahabatan (Treaty of Amity and Cooperation) yang mempromosikan pengakuan dan penerimaan  dari tujuan perjaniian tersebut. Sedangkankan untuk hukum laut,  penyelesaian diperlukan dengan mengacu pada penguatan deklarasi ASEAN  sesuai dengan deklarasi South  China Sea 1994. Umumnya hanya dilakukan oleh aktor-aktor internasional yang sudah mapan, misalnya, individu, negara, organisasi internasional publik atau pun lembaga swadaya masyarakat internasional (Mingst: 2003).

Bagaimanapun, langkah pro-aktif Suhakam sebagai lembaga non-pemerintahan dalam bidang diplomasi merupakan hal yang inovatif. Sebab, langkah tersebut dapat mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh kegagalan kedua negara dalam menyelesaikan berbagai isu yang melibatkan pelanggaran HAM TKI. Tapi, yang menjadi persoalan utama di sini bagaimana upaya promosi dan perlindungan HAM TKI di luar negeri menjadi lebih efektif.

Pertama-tama, pembiaran (ommission) terhadap berbagai pelanggaran HAM terhadap TKI dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana internasional bagi negara pengirim. Jadi, pelanggaran HAM TKI tidak hanya menimbulkan tanggungjawab pidana bagi negara pelanggar semata. Walau begitu, hukum internasional tidak sebagaimana layaknya hukum nasional yang memiliki daya paksa dari luar. Hukum internasional memiliki arti hanya dikarenakan negara-negara, sebagai subjek utama, memiliki kepentingan untuk itu. Atau dengan kata lain penegakannya hanya didasarkan pada dorongan sukaRela dari dalam negara itu sendiri (Goldsmith dan Posner: 2006).

Karena itu, langkah diplomasi Suhakam sepertinya tidak akan efektif jika kedua pemerintah Malaysia dan Indonesia tidak bersikap pro aktif. Sebab, kewenangan  untuk tunduk atau tidaknya terhadap hukum internasional terletak di tangan negara itu sendiri. Dari sini bisa dikatakan bahwa negaralah yang sangat menentukan penegakannya. Oleh sebab itu, pantaslah apabila kita bersikap skeptis. Sebab, upaya Suhakam hanya sebatas lembaga yang berfungsi sebagai ’conscience of nation’ belaka, sebagaimana Komnas HAM di Indonesia.

Kedua, untuk mendapatkan hasil yang efektif diperlukan sebuah diplomasi yang menyeluruh dari bangsa Indonesia. Pendekatan menyeluruh yang dimaksudkan di sini adalah diplomasi yang tidak hanya dilakukan oleh sebuah departemen belaka tapi juga meliputi perlakuan atas isu dimaksud secara menyeluruh. Dalam bidang HAM, diplomasi ini bisa dikatakan meliputi promosi dan perlindungan. Selama ini, pendekatan atas persoalan ini masih bersifat parsial. Ketiadaan kesamaan persepsi antar departemen yang terkait terhadap TKI, petugas Kedutaan Besar adalah bukti kongkrit. Dalam fakta, persoalan tenaga kerja migran merupakan persoalan lintas-batas negara dan juga lintas departemen. Sehingga, keterlibatan Depnaker, Dephukham sampai Deplu, mutlak diperlukan.

Sehingga terkait dengan isu perlindungan TKI, pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan pendekatan yang bilateral. Tapi menggunakan berbagai cara yang memungkinkan dicapainya hasil yang maksimal, yang mana meliputi berbagai fora multilateral.

Ketiga, diplomasi preventif juga tidak akan efektif jika pemerintah Indonesia tidak menunjukan sikap pro-aktif dan kesungguhannya dalam pengembangan rezim hukum perlindungan pekerja migran di tingkat Internasional. Bahkan, sikap Indonesia yang sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Pekerja Migran PBB adalah kelemahan mendasar. Menjadi negara peserta terhadap Konvensi tersebut merupakan langkah awal yang menunjukan keseriusan Indonesia. Selanjutnya, Indonesia harus mampu mengarahkan ASEAN sebagai organisasi terdepan dalam bidang perlindungan pekerja Migran. Ini tidak bisa dilepaskan dari fakta yang menunjukan apabila dua negara terbesar dalam pengiriman tenaga kerja migran ada di Asia Tenggara.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 8:25 am  Comments (2)  

PENGAKUAN AUSTRALIA TERHADAP PAPUA

Upaya untuk mencairkan kebekuan hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan Australia masih terus berlangsung. Pemberian visa terhadap 42 orang awal Papua Maret lalu 2006 telah menjadi pemicu retaknya hubungan kedua Negara. Sebagai sikap kekecewaan, pemerintah Indonesia menahan Duta Besarnya ke Canberra. Sebab, pemberian visa oleh pemerintah Australia telah melungsur kode etik diplomasi klaim 42 orang Papua yang melarikan diri ke Australia atas dasar motif pengungsi tidak memiliki dasar hukum. Situasi ini di Papua sampai saat ini tidak ada peristiwa yang dapat menimbulkan gelombang pengungsi.

Pemberian visa oleh pemerintah Australia pada 42 Papua itu menimbulkan kecurigaan sebagian masyarakat Indonesia. (more…)

Published in: on September 14, 2009 at 8:11 am  Leave a Comment  

PENUNDAAN PENGAKUAN RI ATAS KEMERDEKAAN KOSOVO

Penundaaan pengakuan (recognition) oleh pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Kosovo sungguh merupakan langkah strategis. Bukan karena pengakuan atas suatu negara pada umunya diberikan karena kepentingan politik dan perlu kehati-hatian. Tetapi, pengakuan memerlukan argumentasi yang tidak merugikan kepentingan nasional.

Pada 17 Februari 2008,  pemerintah Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya. Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia, Jerman Italia, Perancis Inggris,  dan Austria. dan sebagian masyarakat Uni Eropa telah memberikan pengakuan. Namun keberadaan Kosovo sebagai negara berdaulat masih bermasalah. Pemerintah Soviet, Cina, dan beberapa negara seperti Vietnam, Afrika Selatan menolak memberikan pengakuan.

Lebih mengherankan justru George. W. Bush, yang sedang berada di Darel Salam, Tanzania, saat itu, mendukung kemerdekaan Kosovo. “Sejarah akan membuktikan bahwa ini adalah langkah yang tepat membawa perdamaian bagi wilayah Balkan. Tentu saja, situasi yang langka terjadi ini, menjadi sangat unik. Sebab pandangan George Bush yang selama ini sering memantik kemarahan umat Islam dunia berubah menjadi agak bersahabat. Kosovo sebelumnya, pernah menyatakan  merdeka pada 16 tahun silam. Semuanya itu, dipicu oleh bubarnya Uni Soviet dan kehancuran wilayah Balkan. Waktu itu hanya  Albania yang mengakui kemerdekaan Kosovo.  Didera konflik berlarut-larut dan perang selama 1996-1999 melawan Serbia, Kososvo saat ini berada dalam pengawasan PBB melalui resolusi  1244 DK PBB. Dibawah resolusi itulah, Kosovo  mendapatkan status pronvinsi otonom.  Proposal Marti Ahtisari kandas pada bulan Juli 2007, dan harus dikoreksi berulang kai oleh karena Rusia dan Cina tidak sepakat. Begitu juga Rusia tidak suka isu tentang Kosovo merdeka. Namun, negara-negara di Uni Eropa telah meramalkan  bahwa kemerdekaan Kosovo tinggal menunggu waktu. Rusia menolak untuk meneken apapun  yang tak disepakati di Belgrade. ”Kemerdekaan Kosovo tanpa persetujuan PBB akan menghidupkan kembali  konfli di Balkan,” ujar Vladimir Putin. Dapat dimaklumi jika Rusia tidak juga sependapat oleh karena sedang menghadapi pemberontakan separatis Chechnya dan Georgia. [1]

Pernyataan Ketua Organisasi Konferensi Islam (OKI). Proklamasi kemerdekaan Kosovo, sebagai aset kaum muslimin dunia. Tentu saja, jika Prof. John Elposito memetakan umat Islam dunia dewasa ini berjumlah 1,3 miliar, maka kehadiran Kosovo menjadi negara ke-33 negara muslim mayoritas dunia. Sekjen PBB, Ban Ki Moon, menyerukan semua pihak untuk menjaga komitmen dan menghindari kekerasan.  Sebagaimana diucapkan oleh Perdana Menteri Hashim Tachi,  Kosovo akan menjadi negara demokratis yang menghormati hak-hak seluruh masyarakat etnik yang tinggal disana. Kosovo akan dibangun sesuai dengan rencana PBB yang dirancang bekas Presiden Finlanida, Marti Ahtisari. Bahkan kehadiran militer internasional  yang juga atas dasar pertimbangannya.

Kontroversi Kemerdekaan Kosovo

Presiden SBY mengatakan jika kemerdekaan Kosovo adalah yang terbaik bagi bangsa Kosovo, bagi Eropa dan dunia, tentu Indonesia juga akan pada posisi untuk menghormati proses itu. Suatu sikap yang tampak ambivalen tapi tak luput dari pro kontra di tingkat publik.

Pertama, kelompok yang mendukung pemerintah RI untuk menunda pengakuan kemerdekaan Kosovo sebab masih bermasalah. Nugroho Wisnumurti, anggota Komisi Hukum Internasional PBB (Kompas Sabtu, 23 Februari 08: 7) menyarankan agar pemerintah RI bersikap cermat.

Kemerdekaan Kosovo merupakan hasil pemaksaan negara-negara Barat tertentu, tanpa menghiraukan prinsip dasar hukum internasional. Prospek Kosovo untuk menjadi anggota PBB amat kecil karena dibayang-bayangi hak veto Rusia dan Cina.  Kemerdekaan Kosovo tidak sesuai dengan prinsip  hukum internasional. Terutama karena melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Serbia Yugoslavia. Sehingga deklarasi kemerdekaan unilateral Kosovo tidak menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan Balkan. Kemerdekaan Kosovo tidak didasarkan melalui perjuangan perlawanan terhadap penjajahan. Tetapi lebih merupakan  desakan dari gerakan separatisme Kosovo Liberation Army. Sehingga pemerintah Serbia juga tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Kosovo. Posisin tersebut, tidaklah mudah untuk memberikan pengakuan

Kedua, kelompok yang menghendaki agar pemerintah Indonesia segera mengakui kemerdekaan Kosovo. Misalnya, Hamdan Zoelfa, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dan beberapa ormas Islam,  menyesalkan sikap SBY yang belum mengakui kemerdekaan Kosovo. Anggota Komisi I DPR, Hajriyanto Y. Thohari, berharap agar pemerintah Indonesia bisa segera  memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo. Serbia telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), genocide dan ethnic cleansing (Jurnal Nasional 20 Februari 08: 7). Secara faktual Kosovo sebagai minoritas muslim di Serbia telah lama tertindas.

Menurut Kofi Annand tindakan genocide dan massacre, oleh tentara Serbia menyebabkan sekitar 2.500  penduduk Kosova terbunuh. Pada saat penyerangan udara, sekitar sepuluh ribu tewas, dibawah tangan tentara Serbia, tidak kurang 500 ribu orang telah menjadi  gelandangan. (James Traub. The Best Intention  Kofi Annan and the UN. 2006: 96). Cepat atau lambat, seperti pemerintah Indonesia, pengakuan kemerdekaan Kosovo sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal.

Kemerdekaan Sepihak Suatu Solusi

Meskipun ancaman terhadap Kosovo cukup besar Uni Eropa tampak mendukung kemerdekaan Kosovo. Kecenderungan untuk bergabung dengan Uni Eropa jauh lebih menjanjikan. Bergabung dengan Uni Eropa jauh lebih menggiurkan oleh karena proses demokrasi akan lebih cepat berlangsung.

Secara teoritis, persoalan pengakuan terhadap suatu negara lebih ditentukan oleh motif kepentingan politik nasional dan internasional.  Tidak terkecuali untuk kasus kemerdekaan Kosovo. Amerika Serikat, Inggris,  dan negara Uni Eropa lainnya serta merta memberikan pengakuan atas kemerdekaan Kosovo. Hal ini dapat dipahami oleh karena beberapa alasan.

Resolusi DK PBB No. 1244  10 Juni tahun 1995 menempatkan propinsi Kosovo dibawah administrasi PBB. Tugasnya yaitu membentuk pemerintahan sementara. Kosovo dengan status otonom yang luas, merupakan bagian dari negara Federal Yugoslavia. Tetapi tidak pernah memperoleh kesepakatan.

Utusan khusus Sekjen PBB, Marti Ahtisaari, fasilitator Helsinski untuk Aceh juga mengalami jalan buntu mendamaikan pemerintah Serbia dan Kosovo. Anehnya draft yang diajukan terkait penyelesaian Kosovo bunyinya memberikan kemerdekaan dibawah supervisi Uni Eropa dengan angkatan perang NATO. Terakhir, upaya perundingan telah dilakukan antara Serbia dan Kosovo selama 120 hari yang di fasilitasi oleh Troika Contact Group (AS, Rusia, Uni Eropa). Hasil perundingan gagal. Kebuntuan inilah yang menyebabkan Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada hari Minggu, 17 Februari 2008, diserahkan untuk diselesaikan di PBB

Motif pragmatis juga diberikan oleh AS dan Inggris, dikarenakan secara faktual Kosovo dipandang telah memenuhi syarat sebagai negara. Kedaulatan Kosovo, secara faktual telah memenuhi konvensi Montevideo Tahun  1938.

Kosovo sebagai negara, memiliki wilayah propinsi yang memiliki otonomi dari Serbia. Kosovo memiliki kedaulatan teritorial yang jelas dan tetap. Jumlah penduduk sekitar 2,1 juta. Sekitar 90 persen  penduduk suku Albania dan 2/3 % penduduknya  beragama Islam.Kerjasama luar negeri jelas dengan dukungan AS dan Inggris serta negara-negara muslim lainnya adalah bukti kemampuan tersebut.

Hak Untuk Memisahkan Diri

Sekiranya ada anggapan kemerdekaan Kosovo masih bermasalah, karena terkait dengan kedaulatan teritorial, Yugoslavia sebagai mantan negara indah tidak berhak menistakan Kosovo. Tuntutan untuk self determination, bagi pemerintah Kosovo didasarkan fakta wilayah berdasarkan prinsip uti posidetis pelanggaran HAM berat pemerintah Serbia.

Disatu pihak hak untuk memisahkan diri (self determination right), dimaknai oleh pemerintah Kosovo bukan otonomi khusus, atau menjadi negara federal. Tapi merupakan hak untuk mendirikan pemerintahan sendiri (self government). Pemerintah Kosovo tampak yakin klaim tersebut karena sesuai dengan yang dapat menolak klaim pemerintah Serbia. Resolusi No. 1514 (XV), 14 Desember 1960,  semua orang memiliki hak untuk mengatur diri sendiri (self determination), dengan dasar hak tersebut mereka bebas menentukan status politik, ekonomi, sosial dan pengembangan budaya mereka. (Ian Brownlie,Basic Document of International Law, 1995:308).

Di pihak lain hak untuk memisahkan diri juga didukung oleh fakta-fakta sejarah Sejak tahun 1945-1974, pengakuan atas status Kosovo sebagai propinsi otonom dari propinsi Yugoslavia juga sangat jelas. Persoalan mulai mencapai titik temu setelah Uni Soviet menawarkan Glasnost Perestorika tahun 1989. Negara-negara yang semula dibawah konfederasi Soviet Rusia, Slovenia, Chekoslovakia menjadi negara merdeka. Sejak tahun 1444 sampai dengan tahun 1448, yaitu perang Salib yang terjadi di Kosovo, antara Kaisar Otoman Turki dipimpin oleh Sultan Murod II dengan Janos Hunjadi, Hungaria, berakhir dengan kekalahan Hungaria. Sehingga perluasan Turki ketika itu sampai dengan perbatasan sungai Dannub (The Encyclopaedia Britanica. Vol 6 1992: 970). Hal ini tidak jauh berbeda nantinya seperti perjuangan teritorial integritas Palestina melawan Israel yang sampai saat ini masih dirundingkan.

Hak self determination yang segera memperoleh dukungan suatu negara lantaran negara melanggar HAM berat. Kofi Annand dengan jelas menyatakan, kesalahan kebijakan Slobodan Milosevic dengan kekuatan senjata sejak tahun 1998 tidaklah tepat. Pola perlawanan masyarakat Kosovo yang semula secara damai perlahan-lahan berubah menjadi suatu gerakan gerilya militer yang dikenal dengan Tentara Pembebasan Kosovo, (The Kosovo Liberation Army) yang diakui sebagai subyek dalam hukum Internasional.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

***


[1] Majaah TEMPO, Kelahiran Baru d I Balkan. 2 Maret . 2008. Hal: 125

Published in: on September 14, 2009 at 8:02 am  Leave a Comment  

PENYELESAIAN HAM INDONESIA – TIMOR TIMUR

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2005, terkait dengan pelanggaran berat HAM di Timor Leste, paska Jajak Pendapat 1999 merupakan penyelesaian sengketa kontroversial. Meskipun bukan hal sama sekali baru, kesepakatan kedua kepala Negara untuk tidak menggunakan peradilan terkait dengan pelanggaran berat HAM hampir sama dengan model perundingan konflik Gerakan Ceh Merdeka (GAM) dengan RI di Aceh.

Bulan Agustus 2005, pemerintah RI dengan GAM telah menandatangani MoU di Helsinki. Untuk menghentikan kekerasan akibat konflik  bersenjata non-internasional (bukan perang antara dua Negara berdaulat). Pelanggaran berat HAM di Aceh, dikenal sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) terjadi sejak  1988, merupakan alasan utama persetruan GAM dengan RI.

Kedudukan Aceh yang ketika itu berpeluang memisahkan diri (self-determination) dari NKRI menjadi tertutup. Sejak MoU Helsinki ditandatangani, impian kultural masyarakat Aceh yang dulu dicita-citakan, juga  pemberlakuan hukum berdasarkan syariat Islam,  dengan suasana lebih  aman dan damai saat ini telah menjadi kenyataan di Aceh.

Keadilan di Banyak Ruang
Akankah penyelesaian diplomatis,   terkait kasus pelanggaran berat HAM, oleh Presiden SBY dengan Ramos Horta mampu meretas jalan terjal hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste  ke depan menjadi lebih baik?

Tentu saja jawaban bukan sekedar adanya klise dapat dan tidak. Berbagai argumen perlu dikedepankan untuk melihat seberapa jauh penyelesaian secara diplomatic telah menjadi kepentingan nasional kedua Negara.   Pernyataan bersama Presiden SBY dengan Ramos Horta, bertumpu pada temuan     laporan KKP  14 Juli lalu di Denpasar, telah sampai pada suatu kesepakatan yang memihak kepentingan nasional tesebut (Jawa Pos,  15 Juli 2008).

Ungkapan penyesalan atas terjadinya pelanggaran berat HAM dan agar peristiwa tersebut     tidak terulang merupakan sikap yang progresif. Seara tersirat, kesepakatan tersebut dapat berarti proses pengadilan menjadi tertutup. Namun, yang menjdi catatan kita adalah bahwa pengaduan atau penuntutan masih dimungkinkan mengingat hak-hak konstitusional korban telah dijamin  dalam UUD 1945.

Terhadap kesepakatan kedua Negara tersebut, yaitu penyelesaian di luar pengadilaan bukan tanpa alasan relevan. Sebab, menurut Mac Gallenther, “perolehan keadilan juga terdapat di luar pengadilan, termasuk memalui jalur perundingan dan diplomasi, atau  Justice is in Many Rooms.

Proses pengadilan, sebagai lembaga kedaulatan hukum suatu  Negara  ternyata bukanlah satu satunya cara umat manusia menyelesaikan konflik secara adil. Karena itu apa yang dikatakan Steve Smith  terkait dengan sikap kompromi dalam suatu penyelesaian diplomatic berkesesuaian. “dunia yang saat ini kita jumpai adalah dunia dimana  kedaulatan negara menjadi kurang relevan dan kurang mampu memecahkan masalah utama kemanusiaan dari pada peran   nilai-nilai masyarakatnya” Intenational
O rder and The Future of Wolrd Politics, 1999:113).

Selain itu, memilih jalur penyelesaian diplomatis untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM, bahwa untuk kasas-kasus tertentu menjadi pilihan. Sebab, sistem hukum nasional dan internasional terkadang tidak dapat diterapkan. Sebab, selain tidak mampu  mengakomodir perbedaan kepentingan kedua Negara, juga pertimbangan kemaslahatan bagi kepentingan nasional menjadi target utama.

Meski kesekapatan kedua kepala Negara tampak lebih merupakan komitmen bilateral,  tampaknya kedua Negara  akan terikat  untuk mematuhi dan menghormatinya atau patuh pada kaidah ” Pacta Sunt Servanda. Sekiranya pemberian kesepakatan bagi pihak pemerintah Timor Leste terdapat unsur  keterpaksaan, melunaknya sikap pemerintah Timor Leste dipastikan ada kaitannya dengan harapan penciptaan hubungan  bertentangga baik (good neigbourhood  relations).

Sipil Menjadi  Korban
Kurangnya respon kritis  publik akhir-akhir ini terhadap hasil KKP, tidak berarti bahwa penyelesaian  diplomatis telah berjalan tanpa cela. Ketidak adilan mulai timbul ketika sebagian pelaku   diputus pengadilan negeri bersalah (found guilty).

Seperti Eurico Guterres, Mantan Pimpinan Milisi Pro-Anti Integrasi, dan Albio Soares, Gubernur Timtim dinyatakan bersalah sebagai pelaku pelanggaran berat HAM. Namun, aparat TNI dan juga Polri yang ketika itu sama memegang tanggung jawa pemerntahan dan keamanan terbebaskan.

Sementara itu, hasil laporan KKP tampak telah menjadi media rekonsiliasi atas kebuntuan komunikasi politik antara Presiden SBY dengan TNI. Sehingga tidak musthil perasaan simpatik dari korp TNI  akan muncul mengingat hasil KKP telah membebaskan pelaku  pelanggar HAM dari pertanggungjawaban. Beberapa nama yang diuntungkan kebijakan SBY antara lain  Mayjen Adam Damiri (Pangdam Udaya),  Brigjen Timbul Silaen (Kapolda Timtim), Brigjen Tono Suratman (Danrem Wira Dharma),  Letkol Noer Moeis (Danrem Wira Dharma), dan Letkol Inf  Sujarwo (Dandim Dilli).

Fakta ini dengan jelas memperlihatkan secara gambling adanya kontradiksi dan perbedaan perlakuan. Sehingga menjadi sangat tidak mudah untuk memupus kesan bahwa korp TNI adalah kebal atau tidak tersentuh hukum (untouchable by the law). Tangkisan Jendral Wiranto bahwa peradilan Adhoc, tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan ada tidaknya anggota TNI  melakukan pelanggaran berat HAM sesungguhnya mengesankan di mata masyarakat internasional  bahwa kekuasaan pengadilan tak akan mampu menerobos dinding imunitas hukum TNI.

Untuk mengantisipasi ketidak mampuan system peradilan nasional, sebagai awal  timbulnya peluang tersangka bebas dari pertangung jawaban hukum, maka wajib diberlakukan asas Universal Jurisdiction untuk jenis kehatan HAM ang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Misalnya, pelanggaran berat HAM  disejajarkan dengan kejahatan perang (war crime), kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity), pembunuhan sstematis atas dasar suku, agama atau ras (genocide), dan bahkan juga pebajakan (piracy).

Pelanggaran berat HAM sebagai akibat Jajak Pendapat di Timor Leste, mewajibkan Negara-negara pihak untuk mematuhi Konvensi Genewa dan Den Haag. Dalam Statuta Roma 1998, tentang Konvensi Mahkamah Pidana Internasional, plangaran berat HAM tidak dapat mengaiakan pentingnya penggunaan pengadilan, baik dalam jurisdiksi nasional maupun internasional.

Sebab, kejahatan berat HAM, tergolong perbuatan  yang dimusuhi umat manusia sejagat (hostis humanis generic). Bruce Broom Hall ( International Justice and The Intenatioal Criminal Court: Between Sovereignty and The Rule of Law.  2003:110).genocide, crime against humanity, and war crime (…  but the Hague law applicable in international arm conflict, as well as crime arising in non-international armed conflict) give rise  to permissive universal jurisdiction at international law

Penyelesaian diplomasi atas kasus  pelanggaran berat HAM di Timur Leste  berdasarkan hasil laporan KKP, bukan merupakan upaya mencari kebenaran dan keadilan bagi pihak korban dan pelaku. Tingkat komitmen atas pemenuhan kewajiban internasional tidak menjad pilihan ketika penyelesaian melalui peradilan nasional atau internasional belum mampu menciptakan terselenggaranya tatanan  sosial, politik, keamanan dan pertahanan  di masa mendatang bagi hubungan timbale balik RI dengan Timor Leste.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.***

Published in: on September 14, 2009 at 7:53 am  Leave a Comment  

AMBALAT BUKAN WILAYAH MALAYSIA

Sebagai Negara kepulauan (archipelegoes state), Indonesia tidak pernah akan terbebas dari  konflik perbatasan. Tentu saja, penanganan terhadap persoalan luasnya wilayah daratan dan lautan bukan merupakan masalah yang mudah dilakukan.

Di satu pihak, Indonesia akan selalu bersinggungan dengan wilayah perbatasan darat dan laut. Seperti dijumpai dengan  Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Dan di pihak lain, Indonesia  berbatasan  dengan wilayah laut seperti Singapura, Pillipina, Thailand, Vietnam dan  Australia. Hal ini membuat pemerintah Indonesia untuk berupaya mencari solusi damai. Agar penggunaan kekerasan akibat konflik perbatasan wilayah dapat dicegah.

Dalam kurun waktu dekat, upaya diplomasi perbatasan atau diplomacy border yang paling urgen adalah perbatasan darat dan laut  Malaysia dengan Indonesia. Tingkat sensitifitasya cukup tinggi dan selalu mengancam secara laten timbulnya ketegangan dan permusuhan hubungan kedua negara wilayah perbatasan umumnya sangat rentan karena mengandung persoalan keamanan, pertahanan, kejahatan lintas Negara. Termasuk kepentingan kedaulatan dalam arti ekonomi dan politik kedua negara, merupakan sumber potensiel pemicu konfrontasi fisik yang sangat berbahaya.

Misalnya, dalam sepekan ini, kegerahan ancaman militer antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia telah menyeruak dan menjadi pemberitaan aktual media masa. Terutama karena kapal Malaysia telah berulang kali melakukan pelanggaran teritorial di blok Ambalat.  Sesunguhnya keadaan memanas seperti itu bukan peristiwa kali pertama terjadi. Pada tahun 2007, keadaan genting ancaman perang timbul antara pemerintahan Indonesia dengan Malaysia. Ketika itu, pemicu ketegangan adalah disebabkan oleh sikap Tentara Laut  Malaysia yang menghardik kapal-kapal nelayan Indonesia di sekitar blok Ambalat.

Gelar kekuatan militer, khususnya angkatan laut dan udara kedua Negara  itupun tidak dapat disembunyikan. Saat ini KRI Kapal Malaysia nyaris bentrok dengan angkatan laut RI di Ambalat. Karena pihak Kapal Perang Tentara Lauat Diraja Malaysia, Fast Attak Craft KD Baung- 3509, terang-terang melakukan provokasi. Mereka juga dipandang melanggar peraturan kode etik diplomasi. Ketika Angatan Laut RI memberikan peringatan melalui radiogram pada angkatan laut Malaysia malah mereka menutup komunikasi dialogis. Suatu sikap pelecehan terhadap rasa kurang memperlihatkan I’tikad baik sesama Negara bertetangga.

Keberanian Tentara Laut Malaysia untuk melakukan sikap demikian ini tampaknya berkesesuaian dengan fakta Negara-negara digdaya. Menurut William, E. Scheurman, dalam bukunya Carl Schmit and Hans Morgenthau (2007:72) bahwa praktek non-intervensi terhadap kesepakatan internasional sangat penting untuk memperlihatkan hegemony politik suatu kekuasaan Negara. Dan kekuatan tersebut dalam faktanya memperlihatkan peran Amerika Serikat dalam kekuatan daya militernya yang dijadikan landasan kebijakan dalam dan luar negerinya.

Seberapa jauh, kerangka kebijakan AS juga dipergunakan oleh negerijiran Malaysia. Jika disadari secara langsung atau tidak, rendahnya anggaran biaya alokasi pertahanan dan keamanan nasional, termasuk daya beli pemerintah Indonesia terhadap alat-alat persenjataan memang diakui jauh kalah dibandingkan dengan Malaysia.

Sehingga tidak mengherankan jika Tentara Laut Direja Kerajaan Malaysia memiliki nyali keberanian mengingat peralatan tempur mereka jauh lebih moderen. Sikap mereka meremehkan tersebut boleh jadi berkaitan dengan absen kekuatan peralatan militer dan fasilitas tempur Indonesia sebagai penyebab deligitimaasi kekuatan.

Karena itu, mengapa pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan sikap tegas atas posisi blok Ambalat dan harus berani mengusir dan memaksana kapal Diraja Malaysia keluar dari wilayah Indonesia merupakan tindakan kedaulatan yang syah.

Pertama, blok Ambalat bukan wilayah laut Malaysia didasarkan kepada fakta sejarah penguasaan wilayah oleh pemerintahan kolonial Belanda. Penentuan batas wilayah, baik di darat maupun laut harus didasarkan pada parameter adanya prinsip uti posidetis. Suatu prinsip dalam hukum internasional, yang menegaskan wilayah Indonesia sejak pasaka kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Meauke, dan dari pulau Miangas di ujung Sulawesi Utara sampai Pulau Dana di bagian Selatan Rote NTT.

Sebagai Negara induk, pemerintahan Belanda, telah meninggalkan seluruh wilayah Indonesia, dimana seluruh wilayah jajahannya, termasuk blok Ambalat, yang posisinya persis beberapa mill di depan Kalimantan Timur.

Fakta sejarah menujukan bahwa sebagian Barat dari pula Kalimantan dulu merupakan jajahan pemerintahan kolonial Inggris sebagai bukti petunjuk teritorial wilayah  Malaysia. Namun, persoalan dapat timbul ketika penentuan tapal batas (delimitation) dan pemisahan (demarcation) secara lebih tegas dan rinci. Sepertinya blok Ambalat berada dalam posisi persoalan yang memerlukan metode diplomasi dan perundingan perbatasan. Mustahil upaya tersebut dilakukan secara sepihak.

Kedua, klaim pemerintah Malaysia atas blok Ambalat secara unilateral, didasarkan kepada UU yang dikeluarkan sejak tahun 1979. Suatu klaim penetapan batas unilateral oleh pemerintah  Malaysia atas blok Ambalat tidak memiliki argumen hukum kuat. Sekiranya  argumentasi pemerintah Malaysia timbul atas hak Ambalat datangnya kemudian, yaitu setelah Mahkamah Internasional  pada tahun 2002, memenangkan Malaysia atas kasus pulau Sipadan dan Ligitan. Maka, putusan Mahkamah Internasional tersebut tidak dapat serta merta dapat dipergunakan sebagai  argumentasi hukum.

Pengaturan tentang penentuan suatu wilayah berbatasan, baik di laut dan darat mewajibkan adanya suatu kesepakatan Negara-negara tetangga. Penentuan batas termasuk blok Ambalat di wilayah perairan Kalimantan Timur oleh Malaysia jelas tidak mendapakan pembenaran hukum. Sebaliknya cara unilateral tersebut bertentangan dengan prinsip hubungan internasional, khususnya melanggar prinsip tidak  saling  menghormati kedaualatn ekseklusif suatu Negara.

Dalam United Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, ditegaskan “penentuan batas wlayah laut suatu Negara harus dilakukan dengan suatu kesepakatan bilateral  yaitu dengan melibatkan Negara Negara tetangga (neighboring countries). Selama ini, penyelesaian sengketa laut yang telah dilakukan oleh pengadilan nasioal dan pengadilan internasional (International Court of Justice) telah begitu banyak jumlahnya.

Dalam Malcolm N. Shaw, International Law, 2004, menyebutkan berbagai kasus yang diselesaikan secara internasional antara lain, kasus Fisheries Jurisdiction, 1973, suatu sengketa melibatkan Norwegia melawan Inggris. Kasus Maritime delimitation in the Area between Greendland and Jan Mayen (1992), kasus penentuan batas laut kontinental Continental Shelf 1985 melibatkan Libia dengan Malta. Atas sengketa batas laut internasional tersebut, pada akhirnya Negara-negara mematuhi putusan-putusan, baik yang dibuat oleh Mahkamah Internasional di  Den Haag, maupun putusan arbitrase internasional.

Ketiga, sekiranya  memang diakui sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah terikat kontrak-kontrak eksplorasi dan eksploitasi, minyak dan sumber daya alam lainnya, dengan pihak asing, seperti dengan perusahaan Total, Unilocal, atau Petronas, dengan pihak investor asing Inggris atau Perancis, seharusnya kedua Negara dapat menyelesaikannya secara damai, gentlement agreement. Hubungan kedua Negara untuk memperoleh keuntungan bersama secara ekonomi mengisyaratkan adanya perudingan.

Bukan hal mustahil klaim wilayah lautan yang begitu luas dapat terjadi tumpang tindih. Logis saja jika batas wilayah teritorial, 12 mill sebagai batas kedaulatan Negara Indonesia-Malaysia, ditambah dengan hak berdaulat landasan kontinen merupakan merupakan faktor penyebabnya. Apa lagi, kedudukan Indonesia sebagai Negara kepulauan, tidaklah terlalu sulit untuk terjadi tumpang tindih klaim atas suatu wilayah. Mengingat semua Negara diwajibkan untuk menyediakan dan membantu terselenggaranya lalu lintas transportasi laut, sebagamana juga negera-negara kepualauan lainnya.

Akhirnya, bagi pemerintah Indonesia, sikap pro-aktif untuk memberdayakan Tim  Kerjasama perundingan lintas perbatasan (transbaundary cooperation) yang dipelopori oleh Departemen Luar Negeri perlu untuk menjadi langkah strategis. Kerjasama kultural menggunakan konsep perdamaian demokratis (democratic peace), yaitu mengusulkan agar kedua Negara berupaya mencegah segala bentuk konfrontasi fisik dan mengutamakan dialog terbuka. Namun, upaya pemerintah Indonesia dalam diplomasi secara bilateral akan mudah dilecehkan Malaysia jika tidak dilakukan perubahan meningkatkan pemberdayaan alat-alat tempur dan menujukan kemampuan militer Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan untuk membela kedaulatan Negara, termasuk blok Ambalat bukan wilayah Malaysia.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ***

Published in: on September 14, 2009 at 7:47 am  Leave a Comment  

BLOK AMBALAT WILAYAH INDONESIA

Insiden serempetan antara KRI Tedong Naga dengan Kapal Diraja Rencong Malaysia (KDRM) tanggal 8 April 2005 mengundang pertanyaan. Dengan masuknya KDRM ke parairan Indonesia dipandang menyalahi tatakrama diplomasi. Namun, Tim Khusus Indonesia dengan Malaysia tidak akan terpengaruh. Kedua negara telah sepakat untuk menetapkan perbincangan lanjut mengenai Ambalat bulan Juni mendatang. Persolannya, bagaimana penyelesaian Ambalat dengan melibatkan instrument non hukum (non-legal commitment) dapat berhasil dengan tetap menjunjung tinggi hukum internasional. Model penyelesaian diplomatis, penggunaan asas i’tikad baik atau good faith dapat dijadikan parameter yang obyektif.

Penyelesaian secara damai telah menjadi kewajiban internasional. Termasuk pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai peserta Treaty of Amity and Cooperation in South Asia tahun 1976. Pasal 13 menyebutkan  In case disputes on matters directly  affect them should arise, especially disputes  likely to disturb  regional peace  and harmony, they shal refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such dispouts through friendly negotiation. Selain kedua negara wajib memprioritaskan cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa, juga dilarang menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa.

Beberapa Penyelesaian Internasional

Secara teoritis, negara tidak harus memilih kesepakatan atau membangun komitmen dengan menyandarkan pada sumber hukum internasional. Akhir-akhir ini, negara-negara cenderung menggunakan  instrumen non-hukum jauh lebih efektif dari sekedar pendekatan hukum.  Suatu pernyataan diplomasi yang dikeluarkan suatu negara selalu dianggap  sah atau tidak, bilamana dampaknya berpengaruh terhadap  daya ikat hukum yang semakin efektif bagi kedua negara.

Menarik untuk dicermati pandangan Oscar Schachter (International Law in Theory and Practice, 1991:107) States  entering into a non-legal-committment generally view it as a political (or moral) obligation and intend to carry it out in good faith. Suatu persengketaaan dengan menggunakan instrumen non-hukum, termasuk saluran diplomasi merupakan kewajiban politis atau moral. Akan tetapi i’tikad baik kedua negara sangat menentukan lahirnya komitmen bersama.

Beberapa model penyelesaian sengketa dalam hukum internasional antara lain. Pertama, Mahkamah Internasional (International Court of Justice), umumnya dilakukan oleh subyek negara, untuk menyelesaikan sengketa baik persoalan publik maupun non-publik dan sifat putusannya adalah permanen mengikat. Putusan MI tahun 2002 yang menetapkan pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia telah menimbulkan keengganan, sehingga bagi Indonesia membawa kasus Ambalat ke MI menjadi sangat mustahil.

Kedua, penyelesaian dengan cara membiarkan kasus sengketa Ambalat menjadi status quo atau mengambang. Alternatif ini, misalnya pernah ditempuh oleh negara-negara disekitar Pulau Spartly di Laut Cina Selatan. Konsekuensinya, bilamana cara ini ditempuh, maka akan timbul berbagai perlawanan negara lainnya untuk mengembalikan status quo. Dengan catatan negara-negara tersebut yang telah menyepakati sikap agree for disagre atas suatu status quo.

Ketiga, Joint Management, yaitu suatu penyelesaian dengan mencapai suatu kesepakatan bahwa kedua negara hendak mengatur eksplorasi, pengelolaan bersama dan perolehan keuntungan bersama atas wilayah yang tumpang tindih pengaturannya. Sebagaimana kasus yang pernah ditempuh oleh Indonesia dengan Australia terhadap wilayah palung Timor (Timor Gap Traety) 1996.

Keempat, Peradilan  Laut Internasional, The  International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) yang didirikan atas dasar pasal 286 UNCLOS 1982. Dimaksudkan sebagai forum penyelesaian sengketa laut yang terletak di Kota Hanseatic, Hamburg, Jerman. Sejak tahun 1997 , ITLOS menggelar kasus dan sampai saat ini telah terdapat sekitar sepuluh kasus. Kasus yang terkait antara lain tentang pelepasan kapal-kapal yang ditahan dan ditangkap oleh beberapa negara pantai (Coastal state). Menurut Martin Dixon, ITLOS telah menyelesaikan sengketa Irlandia  dengan  pemerintah Inggris terkait dengan pengoperasian proyek pemrosesan kembali penanaman bahan nuklir  dan dampak terhadap Irlandia (Cases and Materials on International Law  2003:402).

Model terakhir ini mungkin dijadikan pilihan. Namun, karena belum ada preseden membawa kasus Ambalat ke ITLOS juga tidak menjadi alternatif.

Dilema Pendekatan Hukum

Bagi Pemerintah Indonesia, klaim atas blok Ambalat secara yuridis cukup kuat. Mengingat pengakuan masyarakat internasional terhadap konsep wawasan nusantara. Secara historis Pemerintahan Hindia Belanda telah mengakui secara legitimate, sehingga Indonesia menjadi pewaris sah dari masa transisi tersebut. Sebagai negara kepulauan (Archipelagic State), pengukuran dilakukan dari wilayah yang terluar sesuai dengan UNCLOS 1982. Setelah pemerintah Indonesia memberikan konsensi atas perusahaan migas AS yang ditandatangani melalui Pertamina tahun 2002 juga menunjukkan status quo. Sejak terjadi Tsunami 26 Desember 2004, Pemerintah Indonesia mendirikan menara mercusuar House Lights. Fungsinya adalah untuk pemantauan bencana tsunami dan kejahatan lintas negara,seperti kejahatan penyelundupan, baik senjata, obat-obatan terlarang, apalagi kejahatan kemanusiaan.

Dibalik argumentasi hukum yang diyakini benar pemerintah Indonesia menyisakan keraguan yang tidak mudah disanggah. Kelalaian Indonesia untuk tidak menggunakan hak “effective occupation” suatu hak kedaulatan yang dibarengi secara ekslusif untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Sikap Pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan kedaulatan atau kekerasan ketika Pemerintah Malaysia membuat peta sepihak tahun 1979, sesungguhnya membenarkan kenyataan Indonesia menelantarkan pulau-pulau tersebut.

Sebaliknya, pemerintah Malaysia merasa memiliki bukan tanpa alasan,  Ambalat ditetapkan melalui peta batas wilayah yang dibuat sepihak pada tahun 1979. Fakta ini didukung oleh perjanjian tahun 1984 tentang eksplorasi minyak antara pemerintah Malaysia dengan Shell, perusahaan milik Inggris. Keluarnya keputusan oleh Mahkamah Internasional tentang penetapan pulau Sipadan dan Ligitan, mendorong Pemerintah Malaysia menetapkan proses penentuan batas wilayah laut. Tetapi cara pengukuran tersebut tidak tepat. Malaysia tergolong negara pantai (coastal state).

Faktor-faktor yang menghambat klaim Malaysia juga cukup berat. Sejak awal pembuatan peta tahun 1979, Malaysia ditentang oleh negara-negara tetangga di ASEAN karena tidak mematuhi hukum Internasional (resistant state objectors). Penentuan dan pembuatan peta wilayah laut mensyaratkan adanya keterlibatan negara-negara tetangga lainnya. Tindakan sepihak tersebut bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1984.

Tindakan sepihak seperti dilakukan oleh Pemerintah Malaysia jelas bertentangan dengan preseden hukum yang tidak terbantahkan. Dua kasus seperti Norwegian Fisheres Case dan Lotus case, merupakan preseden hukum mengikat masyarakat dunia (world community). Penentuan batas laut suatu negara harus ditetapkan dengan melibatkan negara-negara tetangga.

Manajemen Pengelolaan Bersama

Terdapat beberapa alasan mengapa kesepakatan pengaturan bersama perlu menjadi pertimbangan Tim Khusus Indonesia. Dari segi posisi wilayah, solusi manajemen pengelolaan bersama disepakati oleh kedua negara mengingat Indonesia dan Malaysia menjadi tetangga negara abadi (Forever Neighbour State). Perdamaian dunia tidak pernah akan tercipta tanpa adanya kerukunan dan kesepakatan hidup bertetangga yang baik (Good Neighborhood). Kepedulian pemerintahan Indonesia dengan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sangat penting.

Kesepakatan penanganan bersama juga terkait dengan adanya kesamaan kultur. Leonard Andaya (Pillipina), Sayyid Husen Allatas,  dan juga LJ.  Hooker, menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia, Brunai Darussalam dan juga Singapura memiliki kesamaan budaya. Sistem kesamaan rumpun kekerabatan antara Indonesia dengan Malaysia juga diperkuat oleh proses transformasi mutualistik. Jika tahun 1960-an, banyak tokoh-tokoh Malaysia yang berhasil tidak lain karena mereka belajar dari tokoh Indonesia. Beberapa nama seperti Hamka, Natsir dan Agus Salim merupakan inspirator reformasi politik di Malaysia.

Sebaliknya,  sejak Malaysia menyatakan dirinya sebagai The Leading Muslim Country of The Economic Leading State, mendorong Muslim masyarakat Indonesia  untuk studi di Malaysia. Fasilitas pendidikan, termasuk teknologi moderen informasi, sintesis  ilmu pengetahuan diakui saat ini lebih unggul untuk  dijadikan percontohan. Karenanya, kesamaan rumpun, juga terkait persaudaraan Islam sedunia. Melupakan persaudaraan Islam (Islamic brotherhood) dapat memberi peluang kekuatan Barat lebih dominan atas Islam.

Karena itu, perlu disadari bahwa kedua negara memaknai nasionalisme yang reformatif dan bukan chauvinisme. Suatu sikap nasionalis yang meyakini kemanfaatan dan nilai kegunaan dari suatu obyek jauh lebih diorientasikan bagi kesejahteraan  bersama masyarakat negara-negara.  Klaim pemilikan yurisdiksi wilayah tidak jauh lebih mudah diformulasikan dari pada mengatur, tumpang tindih penggunaan (overlapping claims) pengaturan wilayah laut bagi kepentingan bersama.

Tidak kalah pentingnya untuk menjadi catatan Tim  Khusus Indoneia adalah sikap pro-aktif yang harus dibangun. Sikap proaktif tersebut pertama, tim khusus sangat perlu menyiapkan suatu perencanaan kerja yang komprehensif.  Meskipun Tim Khusus mewakili negara, kedaulatan saat ini mestinya harus dibangun atas suara-suara rakyat. Itulah sebabnya Tim Khusus memperhatikan suara rakyat sebagai pemilih kedaulatan (people is a locus of soverignty).

Kemampuan melaksanakan  program negosiasi dengan kemampuan dan ketrampilan  untuk memahami dan mendalami kasus yang dihadapi harus dilakukan secara full time dengan kerja berkesinambungan. Terutama selain karena kemampuan bahasa asing, kompetensi mengumpulkan data-data dan fakta lapangan yang akurat.

Jika saat ini terlihat lemahnya daya tawar tim khusus, termasuk diplomat Duta Besar, tidak ada salahnya Presiden menggantinya oleh SDM yang layak. Seorang yang tidak memiliki  latar belakang  karir diplomat yang cukup dan profesional tentu akan menjauhkan dari cita-cita. Memyeruaknya kritik dari anggota DPR dan masyarakat terhadap Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdihardjo salah satu contoh lemahnya kinerja dan profesionalisme korps diplomatik Indonesia.

Akhirnya, pilihan forum diplomasi dengan menggunakan pendekatan non-instrumen hukum, yaitu tercapainya Joint Manajemen atas blok Ambalat jauh lebih realisitik dari sekedar klaim pemilikan oleh suatu negara. Dari segi pendekatan hukum internasional, klaim Malaysia terhadap blok  Ambalat begitu lemah, atau tidak berdasar Groundless. Karenanya pemerintah Indonesia tanpa harus merasa ragu-ragu untuk mengklaim atas yurisdiksi blok Ambalat meskipun juga terdapat kelalaian. Namun, karena tumpang tindih klaim (Overlapping Claims) yang telah berlangsung disekitar blok Ambalat telah melibatkan negara-nagara lain, maka klaim pemilikan atas Ambalat secara lebih fleksibel harus menjadi pilihan. Sehingga pengaturan bersama secara bilateral dapat mendatangkan kemaslahatan bagi Indonesia dan Malaysia, sebagai neighbors countries forever.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

***

Published in: on September 14, 2009 at 7:39 am  Leave a Comment  

BANTUAN KEMANUSIAAN INDONESIA DI GAZA

Kepedulian bangsa Indonesia membantu  warga Palestina di Gaza jauh lebih signifikan dalam ranah hubungan internasional. Israel dan Palestina  merupakan dua Negara berdaulat yang telah memenuhi kewajiban hukum internasional sebagaimana diatur oleh Kovensi Motevideo 1933. Kedua Negara sama-sama memiliki, penduduk yang tetap, memiliki batas wilayah, pemerintahan dan kemampuan melakukan hubungan luar negeri.

Akan tetapi, dalam prakteknya, pemenuhan kewajiban hukum  internasional tidaklah  cukup manakala Negara-negara tersebut abai untuk menerapkan prinsip-prinsip fundamental hubungan internasional. Misalnya, prinsip kesedarajatan Negara, (equality before sovereign state), tidak campur tangan urusan Negara lain (Non-intervention), kehidupan bertetangga antara Negara secara bersahabat (friendly neigbourhood state relations), dan hubungan timbal balik (reciprocal relations). Sengketa dari hari ke hari itupun tak kunjung padam, seperti terjadi di Palestina dengan Israel.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan mengingat klaim kedaulatan hukum nasional suatu Negara jauh lebih memihak pada kepentingan nasional. Terkadang kepentingan nasional masing-masing Negara dapat  menegasikan kesadaran untuk mematuhi prinsip-prinsip hubungan internasional tersebut. Hubungan harmonis menjadi sulit dijembatani, ketika latar belakang budaya, sentiment  keagamaan acapkali mendorong timbulnya ketegangan hubungan (tension rerlations), hubungan tidak bersahabat (unfriendly relations), dan timbulnya permusuhan dan konfrontasi (antagonistic and confrontative relations).

Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, meski masih muncul berbagai gugatan akan pemaknaan lebih aktual dan baru, tampaknya masih cukup relevan untuk dipergunakan sikap pemerintah Indonesia untuk pro-aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sehingga ketika Negara manapun terganggu kedaulatannya, seperti dalam hal ini Palestina, Indonesia sebagai Negara berdaulat tidak berpangku tangan untuk memberikan bantuan sebagai anggota organisasi intenasional.

Bentuk pertama, bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) adalah keterlibatan Negara-negara untuk merespon situasi darurat dengan melakukan upaya upaya untuk menyelamatkan umat manusia dan mencegah bencana eskalatif berkelanjutan. Pada bulan Januari 2009, Departemen Kesehatan RI telah mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa bantuan makanan, obat-obatan termasuk tenaga tenaga medisnya yang profesional. Kepedulian anggota parlemen seperti Ketua DPR, Agung Laksono dan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid berkunjung memberikan bantuan kemanusiaan ke pihak korban melalui saluran diplomatik di Mesir atau Jordania.

Tak kalah pentingnya adalah upaya Presiden SBY dengan melakukan lobi-lobi  baik kepada Sekjen PBB sekitar akhir Desember 2008. Ia mengusulkan agar  PBB segera mengadakan konferesnsi luar biasa untuk mengeluarkan suatu kesepakatan resolusi genjatan senjata. Kekecewaan Presiden SBY juga sangat jelas ketika Israel tidak mau tunduk pada kesepakatan resolusi DK PBB.  Sikap politik dan kepedulian pemerintah Indonesia  melalui bantuan kemanusiaan dan jalan diplomasi sungguh strategis.

Namun, Indonesia sebagai Negara terbesar Muslim di muka bumi dan pelopor Negara negara Non-Blok, Asia Afrika, tampaknya upaya tersebut masih belum optimal. Dalam perjuangan diplomasi selain bentuk bantuan kemanusiaan, diperlukan juga secara khusus pemerintah Indonesia dapat mengajak Negara-negara Muslim menggunakan intervensi kemanusiaan (Humanitarian Intervention) berbentuk kekuatan militer.

Intervensi kemanusiaan mestinya dapat disuarakan oleh pemerintah Indonesia, kepada bangsa bangsa yang cinta damai. Negara-negara Muslim untuk melakukan intervensi dengan menggunakan kekuatan militer secara kolektif kepada negara yang sedang dirundung  konflik.  Tindakan ini harus segera dilakukan mengingat agresi militer Israel secara gamblang telah menimbulkan jatuhnya  korban sipil dari ancaman militer pihak penyerang.

Meski kedudukan intervensi kemanusiaan, penggunaan militer oleh Negara pihak ketiga  masih diperdebatkan, upaya untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga Negara dari pihak Negara penyerang masih mungkin dipergunakan. Menurut Brownlie, praktek intervensi kemanusiaan, sangat jelas, baik LBB, Perjanjian Kellog-Briant dan juga Piagam PBB tidak melarangnya secara tegas.

Perjuangan ke arah  penekanan militer juga dapat dilakukan melalui  penggunaan kekuatan militer secara kolektif, atau yang dikenal sebagai intervensi kolektif. Suatu tindakan dengan memberikan mandat kepada  DK PBB untuk melakukan intervensi militer secara kolektif didasarkan kepada alasan-alasan syah, misalnya pemerintahan Afganistan, ketika itu dikuasai oleh kekuatan faksi Taliban  yang  tidak mau menyerahkan Osamah bin Ladin kepada pemerintahan AS. Kekuatan militer PBB dikerahkan untuk menggempur Afganistan berdasarkan pada Resolusi DK PBB Nomor 1378 (2001) 14 November 2001.

Perdamaian Israel-Palestina
Sekiranya melihat pelanggaran agresi Israel terhadap Gaza, maka kedua belah pihak memang tidak luput dari kesalahan. Masyarakat dunia mengakui bahwa kesalahan terbesar tampak pada pihak pemerintah Israel. Dan tentara Hamas juga tidak terbebas dari kesalahan yang dijadikan pemicu serangan membabi buta pemerintahan Israel. Mengapa pemerintah Indonesia perlu pro aktif dalam memperjuangkan tegaknya kemerdekaan Palestina dengan menggunakan peluang intervensi kemanusiaan, selain bantuan kemanusiaan.

Fakta pertama, dalam keadaan  damai sejak tahun 2008 telah dilaporkan  bahwa Hammas telah meluncurkan 1750 roket dan 1528 peluru mortir ke wilayah Israel. Namun, tembakan tersebut tidak menimbulkan korban sebagaimana korban diderita warga Palestina. Atas jatunya korban di Gaza, Navi Pillay, Komisioner HAM internasional  melihat adanya peluang melakukan investigasi atas adanya kejahatan perang dengan bukti sekolah PBB turut dihancurkan dan menewaskan 42 orang dan anak-anak.

Kedua, hukuman diluar blokade sanksi hukum pidana adalah sanksi diplomatik, misalnya Hugo Chavez, Presiden Venezuela  melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan pengusiran korps diplomatik dari Negerinya agar pemerintah Israel segera menghentikan agresi militernya. Ancaman Negara-negara ASEAN untuk memtusukan hubungan diplomatik, termasuk melakukan blokade ekonomi, diwujudkan oleh masyarakat Muslim secara serempak tidak melakukan transaksi jual beli obyek-obyek perdagangan yang bermuara pada Yahudi dan Israel.

Ketiga, peluang genjatan senjata yang berlaku sejak tanggal 19 Januari 2009, yang akan diikuti oleh penarikan kembali tentara Israel dari Gaza. Perbatasan di wilayah Gaza untuk kepentingan bantuan kemanusiaan  merupakan peluang kedua belah pihak untuk merenungkan kembali adanya ruang untuk menuju pada perundingan.

Agar Negara-negara termasuk pemerintah Indonesia yang peduli membela kemerdekaan Palestina dan dapat menghentikan agresi militer Israel perlu kiranya merenungkan tantangan yang dihadapkan sebagai berikut. Pertama, sifat Negara Israel, khususnya Zionist secara kultural dari enam abad (empat ribu tahun sebelum Masehi dan dua ribu setelah Masehi) tergolong suatu bangsa yang unik. Meskipun jumlah  penduduknya sedikit, tetapi kecerdikannya diakui dunia. Hingga penerima hadiah nobel dunia, ilmu pengtahuan dan teknologi, ksehatan, hukum, hampir semua bidang ilmu dikuasai oleh Yahudi. Negara-negara besar, termasuk AS tidak memiliki kemampuan untuk menundukannya, karena kontribusi mereka termasuk hampir presiden AS yang menang mendapatkan dukungan dari mereka.

Sementara Negara Negara Muslim, yang hampir 62 negara berada dalam OKI dengan jumlah penduduknya hampir 1.3 Milyar umumnya tergolong sebagai Negara-negara masih dalam tarap berkembang. Kemampuan IPETK dan aspeknya lainnya masih sangat tergantung kepada Barat. Jika bukan karena mu’zijat tidaklah mungkin mampu mengalahkan Israel, sekalipun penggabungan kekuatan Negara-negara Muslim dilakukan,

Kedua, Perjuangan Negara-negara Muslim tampaknya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi ke dalam suatu mekanisme oragnisasi yang rasional. Misalnya, keberadaan OKI, terbukti  belum memiliki kemampuan yang legitimit dalam pengambilan keputusan politik dunia Muslim. Masih banyak masalah yang mestinya dapat dilakukan bersama dalam organisasi OKI. Namun seringkali antara pemimpin-pemimin Negara Negara Muslim sendiri tidak kompak, bahkan terlibat –pertentangan yang tidak perlu.  Secara khusus, dapat kita saksikan bagaimana tingkat kepedulian Negara-negara Timur Tengah atas krisis Israel dan Palestina tidak jauh lebih peduli. Justru Negara Negara Muslim yang secara geografis berjauhan seperti Indonesia dan Malaysia telah menaruh kepedulian yang mendalam.

Ketiga, perlu dipikirkan tentang tiada hadirnya pemrintahan Palestina yang lejitmit merupakan factor fundemental. Mengapa Negara tersebut selalu terlibat dalam peperangan yang brkali-kali hanya membangunan suatu peradaban saling  bermusuhan. Budaya politik di kalangan internal sepertinya, belum mampu mengakomodir berbagai faksi ke dalam satu wadah besar Negara, melainkan lebih ditentukan oleh faksi mana yang saat itu berkuasa. Ketiga kekuatan, seperti Hamas sebagai pemenang Pemilu, adalah partai dominant yang telah menyingirkan banyak SDM potensial dari faksi Fatah dan juga faksi Hizbullah di Libanon. Faktor ketidak mampuan membangun pemerintahan yang kredibel dengan sangat mudah mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan perbedaan ke dalam satu kekuasaan yang solid.

Keempat, akibat ketidak mampuan anggota Hamas mengendalikan dirinya untuk tidak menembakkan roket-roketnya ke Israel, begitu mudah pemerintah Israel menuding kedudukan Hammas sebagai sarang  teroris. Sebagaimana halnya kedudukan Taliban pada tahun 2001 yang digempur oleh kekuatan militer DK PBB secara kolektif, yang salah satu sebabnya karena tudingan masyarakat internasonal sebagai Negara pendukung teoris (Supporting State of Terrorism).

Kelima, sekiranya masyarakat Muslim dunia sebagian besar mempercayai  Indonesia sebagai Negara yang cukup signifikan karena memiliki penduduk 220 juta (7.37.000 3%  penduduk Israel)  dalam menengarai krisis Israel dengan Palestina, maka sesungguhnya secara kualitatif tidak memadai. Bukan saja karena Indonesia tidak lagi menjadi anggota Tidak Tetap DK PBB, namun begitu banyaknya persoalan dalam negeri yang menjadi faktor penghambat dalam membangun jaringan dengan Negara-negara Muslim yang berdampak ke dalam pembuatan keputusan di tingkat internasional.

Peran Negara-negara Muslim, menjadi sangat terbatas ketika seluruh tindakan untuk menghentikan jalan kekerasan oleh Israel terhadap Palestina harus berkesesuaian dengan koridor hukum internasional dan HAM. Sebab, intervensi kemanusiaan, termasuk intervensi kolektif militer DK PBB merupakan alternatif yang tidak akan efektif jika DK PBB tidak bersikap tegas dan adil. Resolusi DK PBB 9 Januari 2009 tentang genjatan senjata terbukti tidak dipedulikan bukti kelemahan tersebut.

Kesadaran akan adanya tantangan yang begitu kompleks bagi pemerintahan SBY, semestinya melirik kerjasama untuk memberdayakan pemerintahan Palestina menjadi lebih rasional dan legitimit. Kebijakan pemerinah Indonesia perlu segera memfasilitasi terbangunnya suasana rekonsiliasi potensi konflik internal. Posisi tawar Indonesia di dalam masyarakat Palestina untuk mendorong  terjadinya rekonsiliasi antara faksi  Hammas, Al-Fatah, dan Hizbullah tampaknya jauh lebih dapat diterima oleh semua pihak.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 7:18 am  Leave a Comment  
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.