INDONESIA DALAM MEREDAKAN KONFLIK ISRAEL – LIBANON

Peperangan antara Israel dengan Libanon adalah bentuk bencana kemanusiaan yang menakutkan. Israel melakukan pengeboman ke daerah-daerah yang menjadi pusat kekuatan hizbullah. Penyebabnya yaitu sengketa wilayah kedudukan Palestina dan Yerussalem, apakah sebagai kota suci Islam ataukah Yahudi. Upaya penyelesaian telah dilakukan sejak tahun 1948 hingga kini. Tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang permanen.

Dalam agresi Israel-Libanon akhir-akhir ini, telah tercatat lebih dari 400 warga sipil Libanon dan puluhan korban dari Israel tewas. Sekitar 500 ribu orang Libanon telah menjadi pengungsi. Tidak kurang dari 300 ribu orang warga Israel hengkang serangan. Sekitar 1000 roket dari Hizbullah, yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah tidak akan pernah menyerah.

Terhadap bencana  agresi Israel, Libanon Presiden Susilo bambang Yudhoyono dengan tegas mensikapinya. Sebagai pimpinan negara Islam terbesar, upaya itu patut kita hargai. Misalnya, SBY mendesak, agar Israel menghentikan agresi militernya ke Libanon. Melalui surat resminya, Presiden meminta Sekjen  PBB Kofi Annan untuk  lebih berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia ditegakan, bantuan kemanusiaan dialirkan. Sebagai bukti peduli pemerintah RI juga mengirimkan sekitar 594 prajurit TNI untuk bergabung dengan Pasukan Perdamaian. Meski kebijakan tersebut belum tentu menjawab krisis, langkah tersebut telah jelas mengisyaratkan respon yang positif.

Model penyelesaian apakah yang dapat menyetop tindakan Israel menggunakan kekerasan ? Sir Arthur Watts dalam keryanya, The Importance Role of International Law, menyebutkan konflik bersenjata amat gamblang dapat mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan. Sekalipun yang terjadi adalah perang sipil, ancaman bahaya secara internasional tidak dapat dicegah. Sementara menemukan model penyelesaian yang tepat dengan upaya memaksa mereka hanya dengan kewenangan DK-PBB (The Role of Law Relation International, 2000: 10). Jadi, selama ini hanya DK-PBB yang memiliki kewenangan.

Namun, apa arti sikap SBY dalam kancah politik dan hukum internasional jika DK-PBB menjadi andalannya tidak berfungsi. Ali Kazak dalam The Jerusalem Question, 1997  menyebutkan bahwa sejak tahun 1948 s/d 1996, tidak kurang dari 64 resolusi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, dan Majelis Umum PBB, Komisi HAM PBB, UNESCO, dan Organisasi Konferensi Islam Dunia. Anehnya, tidak satupun ada suatu resolusi yang dapat dipatuhi oleh Israel secara konsisten.

Karena itu, ketika DK-PBB tidak mampu menegakkan hukum internasional secara benar dan adil, maka perlu dibentuk forum global yang memadai aspirasi keamanan dan keselamatan manusia. Tawaran Malaysia untuk menyelenggarakan pertemuan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) memang penting. Di satu pihak. Kerinduan beberapa negara Islam, termasuk beberapa negara Barat terhadap Indonesia dengan Malaysia tergolong untuk menjadi mediator atas krisis Timur Tengah dimungkinkan. Sikap moderat muslim Indonesia hampir dapat diterima oleh semua kekuatan negara-negara Islam, juga negara-negara Barat.

Seiring dengan gagasan pertemuan OKI Ahmadinedjad, dalam percakapannya dengan perdana Menteri Turki, Recep Tayib Erdogan  agar, OKI menyerukan pertemuan darurat yang menyerukan negara-negara anggota OKI turut serta dalam memberikan solusi terhadap sengketa kedua negara. Kehawatiran peperangan eskalatif telah tampak dengan jelas. Libanon akan  berada di belakang kekuatan Hizbullah dan Hamaz sebagaimana kedudukan Iran. Begitu pula Suriah  tidak akan berdiam diri untuk proaktif ketika wilayahnya dilewati berbagai kekuatan militer Israel.

Peran Indonesia untuk mendekati ke anggota Uni Eropa juga sangat strategis. Indonesia untuk mendekati Uni Eropa, akan lebih dimungkinkan dengan masuknya Turki dan juga Maroco yang saat ini menjadi anggota Uni Eropa. Jerman, Perancis dan Inggris mulai berpikir jernih dan mereka untuk menekan Israel gencatan senjata dan duduk mencari solusi damai merupakan langkah menggembirakan. Tidak salah jika cendekiawan muslim dunia berkumpul memperkuat lahirnya gerakan Moral Dunia. Tokoh seperti Amin rais, Hasyim Muzadi, Din Syamsudin, Azumardi, Azra dilibatkan.

Negara-negara Arab kunci yang akan dilibatkan seperti Suri’ah, Yordan, Mesir, dan juga Saudi Arabia. Beberapa Menlu muda Inggris, Kim Howel ke Libanon, Menlu Perancis Phllipe Douste Blazy dan Menlu Jerman, Frank Walter Steimier. Mereka menginginkan adanya kesepakatn genjatan senjata, dan Hizbullah dapat menerima tawaran itu. Jika genjatan senjata menuju ke arah pertukaran tahanan. Namun, Israel tidak sepakat sebab mereka menghendaki adanya pengempuran dan penghancuran terowongan dan tempat-tempat berbagai pusat pimpinan senjata Hizbullah.

Sebaliknya, peran Indonesia di dalam konflik Israel-Libanon juga banyak tantangan. Pertama, Presiden AS telah berupaya untuk mendekati Arab Saudi dan Mesir agar mereka bersedia membujuk Suriah. Menurut beberapa pejabat Senior, dalam The New York Times, sesungguhnya AS mengendaki agar hubungan Iran dengan Suriah menjadi hancur.  Sikap negara-negara Islam, seperti Saudi Arabia, Mesir, Quwait tampaknya tidak akan mudah bersatu selagi Iran terlalu dominan. Libia yang dulu begitu pemberani saat ini cenderung mendekat AS.

Kedua, sebagaimana diberitakan media asing dan nasional akhir-akhir ini, transaksi jual beli senjata antara AS dengan Israel bahwa Israel berhak atas 100 peluru kendali  dengan panduan Laser GBU-28, yang berbobot 2.268 kilogam yang berutjuan untuk menghancurkan bungker beton

Ketiga, Amir Peretz, Menteri Pertahanan Sipil Israel dan semula menolak penempatan Tim Perdamaian di wilayah di Selatan Libanon, namun akhirnya menerima dengan syarat dipimpin oleh Nato (Pacta Pertahanan Militer Atalantic Utara). Tuntutan itu sangat berat dan berbahaya. Peristiwa Bosnia Herzeqovia cukup menyakitkan. NATO membiarkan tentara Serbia menyerang suatu wilayah dimana warga Sipil Bosnia dihabisi tanpa penjagaan memadai tahun 1992.

Dengan demikian, peran Indonesia dalam kancah Israel-Libanon melalui OKI dan yang mampu menandingi DK-PBB adalah salah satu alternatif. Namun, keterlibatan cendekiawan Islam Indonesia dalam membangun forum moral global secara informal menjadi mutlak diperlukan. Agar misi perundingan Timur Tengah yang diperankan pemerintah Indonesia memperoleh network yang tepat.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 7:02 am  Leave a Comment  

SIKAP TIMPANG INDONESIA TERHADAP RESOLUSI IRAN PBB

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) No. 1747 berisi perluasan sanksi untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran. Persetujuan persoalan nuklir di Iran, kelima belas negara anggota DK PBB telah menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan persoalan yang serius.

Bukan tanpa alasan jika Iran bersikukuh untuk menolak resolusi DK PBB No. 1747 tersebut. Selain setiap negara berdaulat dibolehkan untuk mengembangkan tenaga nuklir untuk tujuan damai sejak dulu, banyak negara-negara yang termasuk anggota tetap DK PBB memiliki senjata-senjata nuklir. Tetapi, DK PBB tidak mempersoalkannya dalam tingkat internasional.

Menurut laporan Badan Atom Dunia (International Atomic Energy Agency/IAEA), pemerintah Israel memiliki 80 pucuk senjata nuklir. Hal ini telah menggoda negara-negara Timur Tengah seperti Irak dan Iran untuk terlibat dalam serangkaian perlombaan senjata nuklir, meskipun untuk tujuan perdamaian. Namun, amat disayangkan asal usul pembuatan atau pelarangan nuklir tersebut sesungguhnya dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata nuklir dalam perang dunia kedua. Kecenderungan pelanggaran tersebut, terutama ada kekhawatiran berkembangnya senjata pemusnah massal (Weapon Mass-Distriction). Akibat kelalaian tangan-tangan manusia, nuklir memiliki resiko tinggi bagi kemanusiaan.

Dalam akhir perang dunia kedua, penjatuhan bom atom oleh Amerika Serikat di Hirosima 1945 telah dicatat sebagai tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Tidak kurang dari 2 juta korban manusia telah tewas seketika atau perlahan-lahan akibat radioaktif. Kerugian tersebut tidak termasuk infrastruktur yang mengalami kerusakan berat. Kekhawatiran atas tenaga nuklir tersebut adalah karena kasus Chernobyl di Soviet Rusia tahun 1980-an telah membuat stigma masyarakat dunia untuk tidak toleran dengan negara-negara pemilik nuklir. Reaksi keras ini telah direspon secara konstan dan konsisten oleh Green Peace, organisasi internasional di berbagai belahan dunia.

Kontroversi dunia terhadap isu-isu nuklir, telah menimbulkan kegelisahan masyarakat internasional. Hanya saja, DK PBB tidak mampu melakukan penegakan secara adil. Penegakan hukum konvensi nuklir ini dirasakan diskriminatif. Akibatnya, negara-negara yang terkena sanksi DK PBB cenderung tidak mau patuh. Sebaliknya, sikap penentangan seperti Irak dan mungkin juga pemerintah Iran akan memilih melawan dalam arti terlibat peperangan, jika kemudian hari pasca resolusi No. 1747 diabaikan.

Bagi pemerintah Indonesia yang memiliki dua wajah diplomasi ini secara moral politik ada tuntutan untuk tidak sekedar setuju pada resolusi DK PBB. Tetapi, justru mengambil peran utama, baik untuk melakukan langkah-langkah diplomasi ke pemerintah Iran atau melabuhi DK PBB, agar penggunaan agresi militer dapat dihindarkan. Sebaliknya, perundingan damai harus dijadikan pilihan-pilihan utama yang membawa perdamaian.

Untuk menjelaskan secara umum tentang persoalan implikasi resolusi DK PBB atas Iran terhadap peran pemerintah Indonesia di Timur Tengah perlu diajukan tiga persoalan hukum yang sangat penting. Pertama, dalam kondisi apakah negara-negara berdaulat memiliki hak untuk mengembangkan tenaga nuklir, termasuk asal usul terjadinya pelanggaran senjata nuklir. Kedua, apakah resolusi DK PBB No. 1747 yang disepakati oleh lima belas negara tersebut telah dipandang adil secara hukum dan politik? Ketiga, bagaimana seharusnya peran pemerintah Indonesia dalam konteks diplomasi internasional penggunaan sanksi militer tidak dijadikan putusan yang final (terminate decision).

Nuklir Bagi Negara-Negara Berdaulat

Kalau kita lacak pada sejarah asal-usul adanya larangan dan pembatasan atas penggunaan nuklir, maka tidak dapat dilupakan pernyataan Presiden Amerika Serikat, Eisenhower 1957. Pada waktu itu, doktrin Eisenhower mengandung 3 hal utama. Semua negara memiliki hak untuk menggunakan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Warga negara berkewajiban untuk mendistribusikan bahan-bahan material uranium secara merata diantara negara-negara yang tidak mampu dan negara-negara dilarang untuk menyalahgunakan tenaga nuklir untuk tujuan peperangan.

Isu tentang penyalahgunaan nuklir ini direspon oleh Majelis Umum PBB. Dalam resolusi No. 49 Tahun 1975 MU PBB, kelangsungan keberadaan pembangunan senjata nuklir mendorong timbulnya resiko yang serius bagi kemanusiaan (the continuing serious risk to humanity). Oleh sebab itu, negara mempunyai kewajiban di bawah Piagam PBB untuk menahan diri atau mengendalikan dari ancaman penggunaan tekanan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Secara khusus, MU PBB mengeluarkan resolusi No. 1653 tertanggal 24 November 1961. Dengan tegas, mengutarakan bahwa penggunana senjata nuklir merupakan pelanggaran atas piagam dan merupakan kejahatan kemanusiaannya that the use of nuclear weapons would be a violation of the charter and a crime against humanity dan telah disetujui oleh 55 negara maju. Namun, ada sekitar 22 negara maju menentang.

Selain itu, larangan dan pembatasan senjata nuklir itu sesungguhnya dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Den Haag Convention 1949, yaitu penggunaan senjata-senjata yang dapat memusnahkan umat manusia secara massal (weapon mass distruction). Akehurs, menegaskan bahwa resolusi ini tidak cukup kuat untuk disejajarkan dengan hukum kebiasaan. Sehingga tidak mungkin senjata nuklir yang tingkat validitasnya belum penuh juga dapat diberlakukan secara legal (Introduction to International Law 1982: 232 – 233). Dalam sejarah peperangan, salah satu kasus yang telah dijadikan contoh adalah keterlibatan pemerintah Irak dalam peperangan invansi ke Kuwait dan peperangan di Kurdi. Senjata-senjata yang dipergunakan ternyata zat-zat kimia dan senjata biologis. Hal ini terutama terjadi pada masa kekuasaan Saddam Husein sejak tahun 1988 s/d 1992.

Pembatasan nuklir selain harus dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata pemusnah massal, juga dikaitkan dengan sifat resiko fungsi yang tidak selalu disadari oleh negara. Penjatuhan bom atom di Hiroshima oleh amerika serikat tahun 1945. Kebocoran pusat reaktor nuklir di Chernobyl, Soviet Rusia, radiasi menyebar kemana-mana, sehingga masyarakat sekitar telah menjadi korban, 1980-an sama halnya dengan peristiwa Boval di india.

Pengawasan sangat ketat diperlukan oleh Green Peace yang selalu memberikan penolakan terhadap setiap negara yang mau melakukan tes senjata nuklir. Sikap penolakan tersebut memang cukup signifikan mengingat perlombaan tes senjata nuklir sejak tahun 1945 s/d 2007 masih mengancam. Laporan Hans Kristensen, le derato of America Scientist, Robert S. Norrist, 2007 (GATRA, 11 April 2007: hlm: 89). Dari 8 negara anggota klub nuklir, mereka melakukan tes nuklir yaitu Amerika sebanyak 1.030 kali, Rusia 715 kali, Perancis 210 kali, Inggris 45 kali, Cina 45 kali, sedangkan India 4 kali, Pakistan 2 kali dan Korea sekali, memang relatif kecil. Pemberlakuan tes nuklir cenderung tidak dapat diberhentikan.

Pelarangan senjata nuklir juga terkait dengan kemungkinan dampak negatif pencemaran lingkungan. Prinsip ini disebut dengan intergeneration equity, yaitu members of the generation hold the earth in trust for future generation and at the sametime act as benifiniaries entitled to use it for their own benefit. Efek negatif nuklir yaitu radiasi telah mengancam pemusnahaan organ kehidupan. (Living Organism), termasuk ancaman kesehatan manusia.

Sejak tahun 1968, masyarakat internasional sepakat untuk memiliki instrumen hukum internasional tentang pembatasan dan pelarangan penggunaan senjata nuklir, Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons. Namun banyak pihak menilai bahwa TNP tersebut masih banyak kelemahan mengingat pengaruh negara-negara besar atas instrumen tersebut. Pengaruh tersebut terutama ketika terjadi pembaharuan tahun 1995. (1). Senjata nuklir hanya dapat dimiliki oleh negara-negara secara individual oleh karena mereka memiliki otoritas komunitas internasional.

Sayang, memang sebagaimana diketahui oleh M. Reisman bahwa Argentina, Brazil, India, Pakistan, South Afrika adalah negara-negara yang tidak menandatangani TNP; (2). Komunitas internasional menjelaskan kondisi-kondisi tentang pemilikan senjata dalam negara; (3). Bahwa hanya anggota-anggota tetap DK PBB yang dibolehkan untuk memiliki senjata nuklir secara legal; (4). Sedangkan anggota-anggota dari komunitas internasional tidak dibenarkan untuk memperoleh senjata nuklir.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa instrumen hukum pembatasan senjata nuklir yang diberlakukan memiliki ketimpangan. Negara-negara berdaulat lainnya, tidak secara otomatis dapat memperoleh manfaat dari penggunaan tenaga nuklir.

Ketidak Adilan DK PBB

Memang diakui oleh presiden IAEA, Mohammad Albarade, bahwa pemerintah Iran sedikit kurang terbuka untuk memberikan laporan atas pengembangan teknologi nuklir dan pengayaan uraniumnya. Sejak pengoperasian pengembangan nuklir di Iran, Albarade juga menyangsikan kemampuan Iran untuk dapat mengembangkan energi nuklir untuk pembuatan senjata. Sehingga kecurigaan tersebut mestinya dipertimbangkan secara mendalam agar niat baik pemerintah Iran dapat dibuktikan sebaliknya.

Sebagaimana serangan pemerintah AS dengan sekutunya ke Irak tahun 2002 tanpa didahului penyelidikan yang benar dan adil berakibat masyarakat dan bangsa Irak menderita sampai saat ini. Akankah nasib Iran sama dengan Irak atas keputusan DK PBB yang mendatang? Iran tetap tidak mematuhi resolusi DK PBB No. 1747 Maret lalu. Sikap tidak patuh Iran harus dikaitkan dengan fakta perlakuan yang tidak adil. Sementara negara-negara anggota kelompok nuklir dibiarkan padahal mereka jelas-jelas memiliki dan membuat senjata-senjata yang berbahan nuklir. DK PBB melakukan suatu pengawasan lebih adil terhadap negara-negara yang nyata-nyata sebagian negara adalah tergolong memiliki senjata nuklir. Mereka antara lain; Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Brazil, Argentina, Israel, India, Pakistan dan Korea Utara.

Ketidakadilan yang menjadi latar belakang pengingkaran Iran atas resolusi tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh PBB atas negara-negara pemilik senjata nuklir. Secara umum, sejak tahun 1987 kekuatan senjata nuklir dunia tercatat sekitar 70 ribu senjata ledak berhulu nuklir, dan jumlah itu drastis berkurang menjadi 26 ribu sejak tahun 2007.

Adapun pemilik senjata tersebut antara lain; 9900 di AS, 3340 di Soviet Rusia, Perancis 348, Israel 80 dan 60 di Pakistan. Ketidak adilan dunia yang dirasakan oleh negara-negara muslim, khususnya Iran yaitu tidak adanya reaksi signifikan DK PBB terhadap Israel. Selama ini Israel bukan tidak pernah dijatuhi sanksi oleh DK PBB ketika melakukan pelanggaran dengan kejahatan kemanusiaan terhadap negara Palestina, Libanon dan lainnya. Namun sikap membangkang terhadap hukum internasional tidak pernah ditindak lanjuti dengan sanksi yang lebih keras dan tegas. Kedudukan AS selalu di belakang tindakan Israel membuat negara tersebut membangkang.

Tentu saja sikap membangkang Israel tersebut mengancam situasi perdamaian dan tata tertib negara-negara timur tengah. Kemampuan teknologi militer dan intelejen yang tinggi didukung oleh pemilikan 80 senjata bermoncong nuklir (Versi Laporan IAEA) menimbulkan terjadinya kekosongan keseimbangan kekuatan politik di tingkat regional negara-negara Timur Tengah. Kekosongan ini menjadi sangat signifikan bagi Israel, ketika negara-negara persatuan Arab tidak memiliki persepsi politik yang sama atas nasib negara Palestina.

Peran Diplomasi Pemerintah RI

Gampang-gampang susah melihat diplomasi RI atas resolusi DK PBB No. 1747 Maret yang lalu. Secara sepihak, pernyataan Dino Pati Jalal di majalah (Tempo edisi Maret 2007) membawa persetujuan pemerintah Indonesia terhadap DK PBB. Namun, pendapat tersebut menjadi apologetik, bilamana dikaitkan dengan gagasan besar pembukaan UUD 1945. Untuk pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan prinsip universal.

Alasan pemerintah Indonesia, seperti sering dikemukakan oleh Menlu Hasan Wirayuda bahwa persetujuan terhadap resolusi DK PBB No. 1747 memiliki esensi yang sama. Indonesia cinta damai dan anti penjajahan. Dalam konteks Iran, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk merumuskan gagasan penundaan dan tidak menghendaki adanya perluasan sanksi dengan kekerasan yang mestinya harus diformulasikan dalam resolusi tersebut. Namun, dalam detik-detik terakhir, usaha tersebut hilang dari klasul resolusi begitu saja tanpa ada pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tawar dan negoisasi kita di tingkat internasional tidak diperhitungkan sama sekali. Kehilangan nyali keberanian untuk tampil beda dengan argumentasi memadai tidak tampak.

Terkait dengan lemahnya daya tawar diplomasi di tingkat PBB, sesungguhnya sikap pemerintah Indonesia yang mesti diambil yaitu mendengar dan menyuarakan argumen-argumen dari gerakan civil society. Pimpinan Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan NU, Hasyim Muzadi setuju untuk menolak rencana DK PBB untuk memberi sanksi pada Iran. Peran organisasi-organisasi Islam Indonesia di tingkat internasional semakin nyata. Sekitar bulan Februari dan Maret 2007, Hasyim Muzadi melakukan kunjungan ke negara-negara Timur Tengah, seperti Palestina dan Libanon. Dengan maksud,  kelompok Sunni dan Syiah kembali bersatu membangun negeri yang damai. Upaya mediasi seperti ini semestinya menjadi bahan pertimbangan kebijakan negara.

Sebab, sikap menolak sebagaimana diajukan oleh Muhammadiyah dan NU juga secara tidak langsung mengutungkan pemerintah dan bangsa Indonesia. Pemilikan dan pengembangan tenaga nuklir dan pengayaan uranium yang dapat menggantikan energi minyak di kemudian hari merupakan hak bagi negara-negara berdaulat. Karena itu, tidak berlebihan jika usulan dari Din Syamsuddin dan juga Hasyim Muzadi agar pemerintah Indonesia menolak penjatuhan sanksi oleh DK PBB. Mengingat pemerintah Indonesia juga pada tahun 2016 akan memiliki Pusat Tenaga Nuklir.

Adapun alasan-alasan yang pantas untuk dipertimbangkan yaitu; pertama, Indonesia sebagai negara terbesar penduduknya muslim. Peluang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tingkat internasional cukup signifikan mengingat begitu banyak negara yang tertindas. Seperti Irak, Palestina dan juga Iran perlu dibantu dari tindakan kesewenangan negara-negara besar yang acapkali menggunakan DK PBB sebagai keputusannya. Kedua, kedudukan pemerintah Indonesia sebagai anggota DK PBB baru adalah peluang emas untuk memperlihatkan jati diri dan integritas sebagai negara non-blok. Dalam ranah demokrasi, perbedaan sikap dan pandangan politis untuk menolak atau menerima adalah hal yang wajar menolak resolusi DK PBB ke Irak tidak berakibat hubungan Indonesia dengan Amerika terganggu. Terutama, jika Iran tetap tidak menghentikan aktifitas nuklirnya.

Apa yang dikemukakan oleh Presiden Megawati tahun 2002, ketika secara tegas menolak usul AS untuk mengeluarkan resolusi DK PBB untuk Irak tidak berakibat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat memburuk. Ketegasan dan keberanian memang mutlak diperlukan. Sehingga dengan sikap berani yang dilakukan Megawati dapat memenuhi tuntutan kaum muslimin yang tidak menghendaki AS menyerbu Irak.

Selain organisasi-organisasi Islam, protes juga dilayangkan oleh DPR khususnya komisi I bidang luar negeri. Bahkan, tidak terkecuali pula Hasan Wirayuda juga diundang untuk mengklarifikasi soal dukungan resolusi 1747. Rupanya DPR tidak merasa puas dengan penjelasan Menlu. Sehingga Badan Musyawarah DPR memutuskan untuk menghadirkan Presiden tanggal 5 Juni 2007 dalam acara interpelasi. Kekurang kompakan sikap antar rakyat DPR dan juga pemerintah terhadap kebijakan luar negeri KIB dipandang sebagai kelemahan yang masih dapat diperbaiki kecuali jika SBY menutup diri untuk tidak mau hadir dalam acara interpelasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa resolusi 1747 DK PBB tidak akan mampu memberhentikan niat pemerintah Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir dan uranium untuk tujuan damai, manakala masyarakat dunia membiarkan negara-negara klub nuklir bebas dari pengawasan. Pemerintah Indonesia di bawah kabinet SBY semestinya dapat memainkan peranan penting bagi kepentingan perdamaian Timur Tengah jikalau perjuangan diplomasinya tidak saja diperankan oleh Departemen Luar Negeri semata. Lebih penting dari itu, bagaimana Presiden SBY dapat merespon secara positif tuntutan hakinterpelasi DPR RI yang juga mendapatkan dukungan dari gerakan civil society seperti NU-Muhammadiyah dan organisasi sosial keagamaan lainnya.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.***

Published in: on September 14, 2009 at 6:58 am  Leave a Comment  

KEJAHATAN AKUMULATIF AGRESI ISRAEL

Krisis Timur Tengah yang dipicu oleh agresi Israel atas Libanon, Palestina dan jalur Gaza sungguh di luar peri kemanusiaan. Sejak tanggal 10 Juli 2006, Israel  dengan gencarnya melakukan serangan melalui laut dan udara untuk menghancurkan markas Hizbullah dan Hamas yang bermukim di Libanon. Ini merupakan bentuk bencana kemanusiaan yang dimotivasi oleh kepentingan dan kebutuhan materil kekuasaan politik dan ekonomi. Dan pastinya, bencana kemanusiaan akan menimbulkan penderitaan yang jauh lebih ganas dan mengerikan.

Krisis yang terjadi di Timur Tengah telah mengundang kegusaran masyarakat internasional. Israel sebagai subyek hukum internasional melakukan agresi militer atas  Palestina dan Libanon merupakan kejahatan akumulatif. Sejak minggu lalu, 10 Juli 2006, serangan Laut dan udara yang terus dilancarkan mengakibatkan ratusan warga sipil tewas dan ribuan luka-luka. Ribuan orang menjadi pengungsi diakibatkan kebrutalan dan kebiadaban serangan tentara zionis. Tak pelak, hampir seluruh wakil-wakil negara asing di Libanon dan Palestina hengkang  untuk keluar dari wilayah yang terancam peperangan. Wakil diplomatik untuk RI juga telah dievakuasi. Bagi negara-negara beradab, timbul pertanyaan, apakah agresi Israel atas Palestina dan Libanon dapat dipandang sebagai upaya penggunaan hak membela diri (self-defence)?

Di satu pihak klaim Ehud Olmert, Perdana Menteri Israel, menyatakan dibolehkannya menggunakan dari sudut pandang hukum. Resolusi No.1559 DK-PBB tentang seruan pembebasan penculik sebagai sandarannya. Hamas dan Hizbullah yang menculik 2 orang tentara Zionis secara de facto menjadi alasan pembenaran bagi tindakan balas dendam. Bahkan PBB juga membenarkan tindakan tersebut mengingat Libanon tidak menghiraukan tuntutan Israel untuk mengembalikan dua orang serdadu yang diculik tersebut.

Persoalannya adalah apakah tindakan tersebut cukup lazim dalam kode etik hubungan bernegara? Serangan Israel tidak dapat dipandang sebagai hak penggunaan bela diri (right for self defence). Justru Israel telah melakukan kejahatan akumulatif atas serangan balik dan pembalasan terhadap kasus  penculikan dua orang serdadu zionis oleh Hizbullah dan Hamas. Bilamana melihat fakta reaksi masyarakat internasional terhadap tindakan Israel, sesungguhnya hanya sedikit negara yang dapat membenarkan tindakan agresi militer tersebut.

Pelanggaran Israel adalah, Pertama, tindakan agresi yang tersebut tidak mematuhi kewajiban atas hukum internasional, khususnya Piagam PBB Pasal 2 (ayat 4). Mestinya, Israel sebagai subyek Hukum Internasional mampu menahan diri untuk tidak melakukan agresi militer atas kasus penculikan dua orang serdadu. Seharusnya, negosiasi dan perundingan menjadi alat penyelesaian sengketa yang diutamakan. Adapun posisi Libanon menjadi korban persis dengan penderitaan Afganistan tahun 2002. Tatkala Afganistan tidak menyerahkan Osamah bin Laden, AS dan sekutunya menggempur Afganistan. Pencarian Osama adalah terkait dengan dugaan kejahatan teroris atas tragedi 11 September 2001 di WTC.

Kedua, pelanggaran. Yang dilakukan Israel sebagai negara modern tidak memberikan pengumuman resmi atas tindakan militer ke Libanon. Sehingga tidak ada waktu bagi Libanon untuk mempersiapkan diri. Apakah menghindar ataukah melakukan perlawanan secara berimbang. Jika memang dua serdadu zionis itu ditahan oleh Hizbullah itu benar bermarkas di Libanon, maka tindakan Israel semestinya harus mempertimbangkan asas kesimbangan (proporsionality), dan asas kepentingan yang mendesak (Necessity). Diculiknya dua orang serdadu Zionis tidak dapat dijadikan pembenaran bagi serangan agresi militer yang berlebihan. Dan ini telah melanggar konvensi Geneva Convention 1947 tentang peperangan

Tindakan tersebut dipandang sangat berlebihan karena wilayah yang menjadi penggempuran bom dan senjata roket adalah wilayah pemukiman atau wilayah bukan target militer (Non-Military Object).  Ratusan  warga sipil tewas, ribuan pengungsi dan juga fasilitas umum tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sebaliknya, kota Haifa terbesar ketiga di Israel terus menjadi serangan Hizbullah dan Hamas. Tentu saja Israelpun tidak hanya membiarkan diri dibombardir oleh pihak Hizbullah dan Hamas, mereka membalas dengan membabi buta. Menurut Christian Gray (The Use of Force and The International Legal Order 2003: 594), seorang pakar dari Cambridge University, Inggris, menegaskan bahwa penggunaan Pasal 2 (4) tidak efektif. Tidak kurang dari 100 sengketa bersenjata dan telah menelan korban 20 juta orang. Tidak mengherankan bila tindakan ini akan memicu konflik di Timur Tengah yang lebih eskadatif.

Ketiga, Tindakan Israel dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan agresi (crime of aggression). Praktek penggunaan senjata membabi buta tanpa ada sasaran yang jelas adalah jelas bertentangan dengan HAM. Sekiranya Israel menempatkan Hamas dan Hizbullah sebagai terorisme yang harus dibasmi, maka sesungguhnya secara sengaja dan niat tergolong pada kejahatan genocide. Kondisi ini jelas melanggar  HAM menurut Statuta Roma 1998. Para pemimpin Israel menghendaki adanya penghabisan atas kelompok Hamas dan Hizbullah  yang bermarkas di Libanon dan suriah.

Atas dasar itu pula, Israel beragumentasi bahwa kelompok Hamas dan Hizbullah dipandang sebagai gembong teroris yang karenanya sebagai alasan untuk melakukan bela diri.  Tekad untuk menghabisi dan menghilangkan kekuatan Hamas dan Hizbullah dimanapun jelas sama dengan kebijakan politik Hitler, zaman kekuasaan Nazi Zerman atau Musolini di Italia yang mengusir habis Yahudi pada Perang Dunia II.

Dengan demikian, agresi Israel atas Libanon merupakan kejahatan akumulatif. Penerapan kedaulatan negara di luar kedaulatan teritorialnya yang berakibat pelaku dapat dijerat atau dikenai sanksi hukum berat bagi penguasa akibat kejahatan berlipat ganda, baik karena melanggar Piagam PBB, Hukum Perang dan juga Hukum HAM.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 6:51 am  Leave a Comment  

TERORISME MENGANCAM PERDAMAIAN

Hampir setiap penghujung dan awal tahun baru, masyarakat internasional merasa cemas dan khawatir atas ancaman  bahaya  terorisme. Pendudukan teroris di hotel Taj Mahal, Mumbai, pada 26-29 November, merupakan peristiwa yang menghantuinya. Apalagi hampir 200 orang tewas dan melukai lebih dari 500 warga sipil tak berdosa. Akibatnya, saling curiga antara warga negara India berbeda agama, dan suasana hubungan diplomasi pemerintah India dengan Pakistan turut terganggu.

Terhadap bahaya teroris tersebut, pemerintah Indonesia telah mengantisipasinya. Widodo AS, Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, 18 Desember, telah menggelar gabungan pelatihan TNI dan Polri untuk menanggulangi terorisme. Pelatihan tersebut melibatkan  357 personal gladi pos komando dan 6954 personel gladi lapangan.  Suatu komitmen tinggi pemerintahan SBY  untuk tak henti perang melawan terorisme.

Namun, kebijakan penanggulangan terorisme seperti itu tampaknya masih  belum mampu menjawab akar masalahnya terorisme. Pengamanan dilakukan TNI dan Polri justru boleh jadi dapat menimbulkan  kekerasan negara (state violence), manakala tidak dibarengi pendekatan kesejahteraan (welfare) dan kemakmuran (prosperity). Mereka yang tergolong sedang ditahan atau diadili, maupun yang telah dieksekusi mati, seperti  Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra, umumnya secara sosial, ekonomi, dan pendidikan terpinggirkan.

Atas dasar fakta tersebut, ada kewajiban hukum dan moral bagi pemerintah Indonesia, untuk melihat lebih dalam akar-akar persoalan, serta motif di balik tindakan teroris tersebut. Ketimpangan sosial-politik dan hukum tersebut, acapkali menjadi ruang kosong sebagian warga negara menggunakan tindakan terorisme yang mencederai kerukunan hidup umat beragama dan perdamaian dunia.

Kesepakatan Internasional

Undang-Undang No 15 tentang Tindak Pidana Terorisme dirasakan telah bekerja efektif dalam mengurangi kuantitas dan kualitas kejahatan teroris di Indonesia. Sebagai instrumen hukum nasional, meski terdapat kekurangan UU Terorisme telah berkesesuaian dengan hukum internasional. Menempatkan kejahatan teroris sebagai kejahatan internasional (international crime). Karena dapat disejajarkan dengan pembunuhan masal etnis, agama dan ras (genocide), kejahatan perang (war crimes), kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan agresi (crime against agression).

Tetapi, dalam proses hukum acara pidananya, seperti penyelidikan dan penyidikan memiliki perbedaan mendasar. Misalnya, atas dasar prinsip pre-emptive, penangkapan terhadap tersangka  dilakukan tanpa bukti memadai menjadi tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Tim Densos 88 Anti Teroris, terdiri dari Polri dan TNI telah menjadi institusi khusus cukup handal.  Keterlibatan TNI diatur dalam Pasal 7 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan TNI.  Oleh karena, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang membahayakan keutuhan negara, maka TNI ikut serta dalam penanganan terorisme sebagai salah tugas operasdi militer selain perang.

Perbedaan lain dengan kejahatan biasa adalah pemberlakuan prinsip jurisdiksi universal (Universal Jurisdiction), atau dasar  erga omnes. Negara-negara di dunia, baik yang pernah dirugikan atau tidak oleh tindakan teroris, diwajibkan melakukan penuntutan atau mengektradisinya bila dikehendaki, termasuk pemberian bantuan hukum. Negara juga tidak diperkenankan memberikan pemaafan, impunity terhadap kejahatan kemanusiaan, termasuk pelaku terorisme (M.Cherif Bassiouni. Law Contemporary Problems. 1997: 17).

Konspirasi  Melawan Terorisme

Kewaspadaan akan bahaya terorisme menuntut pemerintah Indonesia selalu aktif  melakukan  kerjasama tukar menukar informasi intelejen dengan penuh asing. Gerakan  teroris yang berada di bawah tanah dapat melumpuhkan fasilitas teknologi moderen menjadi tidak efektif. Pusat Intelejen Amerika, CIA gagal mendeteksi secara dini, daerah-daerah vital World Trade Centre dan gedung Pentagon, dari serangan pesawat terbang teroris, suruhan Osama bin Ladin. Konsekuensinya, prosedur hukum tidak berjalan mudah, tapi justru penuh curiga.

Dugaan konspirasi dalam peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat masih menuai kontroversi. Menurut David Gray Griffin, penulis buku: The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortion, (2005:5), serangan 11 September telah direncanakan dan diperintahkan oleh Osama bin Ladin. New York Times, 23-27 April 2004, menyatakan 56 persen masyarakat Amerika percaya pemerintah Bush menyatakan kebenaran fakta, tetapi menyembunyikan sesuatu di balik peristiwa tersebut. the Bush Administration was “mostly telling the truth but hiding something about what it knew prior to September 11.”

Di Kanada, hasil polling nasional menyebutkan sekitar 63 persen percaya bahwa beberapa individu dari pemerintahan Bush di Gedung Putih mengetahui serangan tersebut sebelumnya. Pemerintah AS sendiri yang memerintahkan serangan itu sendiri, ”the US government ordered the attacks itself”Temuan ini justru sangat populer di masyarakat Perancis, Italia dan juga Jerman..

Jika persekongkolan tersebut benar, maka menjadi masuk akal jika pembiaran serangan teroris tersebut oleh aparat keamanan AS, sesungguhnya dalam upaya mencari bukti pembenaran  politis terhadap perang melawan kelompok ekstrimis Muslim. Osamah bin Ladin merupakan simbol ektrimis Muslim, yang dengan mudah dijadikan kambing hitam, scape-goat, untuk dipergunakan sebagai pemantik pernyataan perang  melawan terorisme bagi ekstrims Muslim di negara manapun yang mendukungnya.

Karena, Resolusi Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan sanksi militer terhadap  Afganistan dan Irak. Sampai kini, negara yang dulu berdaulat penuh prahara tanpa kedamaian. Pemerintahan Afganistan dipersalahkan tidak mau menyerahkan Osama bin Laden ke pemerintahan Amerika Serikat. Sedangkan, Saddam Husain, rejim pemerintahan Irak telah memberikan dukungan fasilitas dan pendanaan, terhadap pelaku teroris.

Ancam Suasana Perdamaian

Agar penanggulangan kejahatan teroris dapat berfungsi menekan timbulnya ancaman kerukunan hidup antara umat beragama dan perdamaian antara negara tetangga, maka sudah sepantasnya pemerintah Indonesia mengembangkan pendekatan lebih komprehensif, selain pengunaan pendekatan keamanan dan petahanan.

Pertama, pemerintah Indonesia dalam perang melawan terorisme harus  berupaya mencegah terjadinya ruang kosong penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Terorisme sebagai fenomena global, timbul akibat peran negara mengabaikan keadilan masyarakat lemah.

Dalam suasana masyarakat dunia sedang merayakan hari raya Natal dan tahun Baru, menjadi sangat signifikan ketika  pencegahan penaggulangan kejahatan terorisme diorientasikan pada upaya menekan timbulnya ketidak adilan sosial, ekonomi dan politik masyarakat tertindas.

Kedua,  pemerintah Indonesia perlu menindak dengan tegas atas penyebar luasan informasi yang dapat mengeruhkan hubungan harmonis dan kerukunan hidup umat beragama. Penghinaan dan pelecehan atas identitas Islam, seperti atas jilbab, Al-Qur’an, gambar kartun Nabi Muhammad, telah dijadikan obyek penistaan di internet. Seperti di AS, Australia, Canada, Inggris, Jerman, Belanda dan Perancis. Malah di Perancis,  pelarangan terhadap siswi-siswi untuk tidak memakai jilbab juga sempat menjadi kontroversi.

Ketiga, pemerintah Indonesia perlu mengambil pelajaran berharga dari peristiwa teroris bom di India. Terutama, dalam menerapkan kebijakan hubungan diplomasi dengan negara-negera tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura.  Pelaku teroris bom di Indonesia, umumnya telah mengenyam kehidupan sosial keagamaan di Malaysia, sejak setelah mereka kembali dari kamp-kamp Afganistan tahun 1980-an. Dr. Azhari, Nurdin Top warga Malaysia yang memberikan kontribusi sognifikan bagi lahirnya kader-kader teroris. Hubungan Indonesia dengan Malaysia juga dapat menjadi lebih sensitif ketika kasus TKI, masyarakat di wilayah perbatasan tidak memperoleh perhatian khusus.

Tali temali hubungan warga negara, telah menjadi persoalan hubungan kedua negara. Dalam faktanya, meski peperangan  antara Pakistan dengan India tidak terjadi, ketegangan hubungan diplomasi tidak dapat dihindarkan. Pemerintah Pakistan menolak menyerahkan warga negaranya, sebagai pendukung At-Thoiba. Konon dulu memiliki jaringan dengan Al-Qaida sebagai salah penyebabnya.

Pemerintah Pakistan memiliki hak  untuk menahan dan mengadili sendiri para pelaku di negaranya masing-masing. Adanya prinsip nasionalitas  aktif yang syah dalam hukum internasional merupakan argumen hukum nasional Pakistan lebih diutamakan daripada hukum internasional.

Singkat kata, dalam mengakhiri dan menyambut tahun baru 2009 yang rukun dan damai, sudah sepantasnya Presiden SBY menekankan pentingnya pendekatan kesejahteraan dan kemakmuran, selain keamanan dan pertahanan, baik ancaman yang tuimbul dalam dan luar negeri. Agar ruang kosong ketidakadilan sebagian masyarakat yang lemah tidak menjadikan sebagai alasan pembenar  tindakan terorisme.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Published in: on September 14, 2009 at 6:38 am  Leave a Comment  

ANTASARI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Kedudukan  Antasari Azhar (AA) sebagai tersangka kematian Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Sabtu, 14 Maret 2009 memiliki spectrum, tidak saja persoalan hukum, tapi juga bermuatan politis dan ekonomi.  Pernyataan Jisman Panjaitan, Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, bahwa AA  sebagai otak pembunuhan “intellectual dader” mengejutkan banyak pihak. Goncangan terapis yang digunakan pihak kejaksaan dapat melemahkan nyali ketegaran KPK perang melawan korupsi.

Pesan singkat atau sms (short message service) bernada mengancam Nasrudin sebelum wafat, dijadikan dasar argumen  Andi Syamsudin (adik korban) yang membenarkan sangkaan kepolisian dan kejaksaan. Persoalan cinta segitiga antara AA, korban, dengan Rany, sebagai cady golf telah memantik konflik tertutup (Latent Conflict) menjadi terbuka (manifest confilct).

Tanpa berpretensi kerja keras professional proses penyelidikan dan penyidikan polisi dan kejaksaan  terkesan begitu cepat. Pelaku pembunuhan, Heri Santosa, Fransiskus, Daniel, Sei (masih buron), dan Edo  sebagai keamanan dengan mudah memberi pengakuan membunuh Nasrudin. Konon perintah membunuh Nasrudin mengandung misi “tugas negara”,  karena ia akan mengacaukan Pemilu membuat pelaku pembunuhan status ekonomi lemah.

Benarkah para pelaku pembunuhan termasuk barang-barang bukti, KTP, speda motor, keterangan saksi, keterangan keluarga korban mengindikasikan adanya kesesuaian dengan kesembilan tersangka? Suatu jawaban yang memerlukan kerja keras polisi dan jaksa dalam pemeriksaan di pengadilan. Jika prosedur hukum acara pidana dan penerapan asas-asas legalitas, kehati-hatian serta asas keadilan, maka fakta-fakta hukum boleh jadi bicara lain. Tapi, dapat diduga jika dipaksakan terbukti di pengadilan Antasari bersalah, maka sanksi hukuman akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lapangan.

Apakah sesederhana itu kejahatan pembunuhan berencana dapat diungkap.  AA sebagai Ketua KPK, William Wizar mantan Kapolres Jakarta Selatan, dan Sigit Haryo, seorang pengusaha yang cermat menjadi ragu untuk dapat dipahami. Pengalaman mereka selama ini terkait dengan penegakan hukum dan berbagai modus operasi kejahatan mestinya tidak segampang itu. Suatu kategori kejahatan pembunuhan berencana (pasal 340), dilakukan bersama-sama (pasal 55) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan melibatkan pejabat tinggi Negara meski biasanya tidak mudah diungkap. Rekam jejak AA dalam profesi jaksa selama 20 tahun, bukanlah orang ideal menjadi ketua KPK, memposisikan AA sebagai otak pembunuhan agak diragukan.

Namun, AA yang tidak memperlihatkan sikap melawan (resistance), justru sikap kooperatif memohon dinonaktifkan sebagai Ketua KPK ibarat kemenangan musuh tanpa perlawanan. Spektrum politis dugaan AA, sebagai otak dibalik pembunuhan Nasrudin telah menenggelamkan isu-isu politik nasional signifikan.

Koalisi besar partai politik menyoal kelemahan pelaksanaan pemilu untuk menyerang pemerintahan SBY-Kalla. Hak- hak politik penduduk tidak dapat menggunakan dalam pemilu legislatif 2009. Dua orang perempuan, sebagai staf kejaksaan terlibat kejahatan narkoba, di Jakarta sirna dari peredaran. Kewenangan besar KPK yang akan dikebiri DPR melalui perubahan UU  menyisakan persoalan

Dugaan konflik kepentingan antara aktor penegak hukum mendapatkan pembenaran dari politik penegakan hukum pluralistik (legal pluralisme). Menurut Jaspan (1965:261) dan Daniel S.Lev (1972:281) keanekaragaman peraturan hukum, termasuk lembaga-lembaga penegak hukumnya bukan saja menyulitkan pilihan, tetapi juga mendorong timbulnya konflik kelembagaan. Konflik hukum antar cabang hukum Islam, hukum adat, dan hukum warisan kolonial juga berimplikasi pada konflik institusi hukum.

Dugaan AA sebagai tersangka mengundang penafsiran munculnya konflik dan permusuhan antar institusi hukum dapat dipahami. Pertama, KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam kejahatan korupsi ditempatkan sebagai badan Negara begitu besar kewenangannya (Super Body). Status tersebut diakui  oleh UU. No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak kelakuannya, kewenangan lebih KPK dirasakan telah memantik kecemburuan dan persaingan yang tidak sehat  dikalangan penegak hukum. Misalnya, korupsi atau gratifikasi, dengan nilai di atas satu milyar, fasilitas modern, dan alat canggih pendeteksi kebohongan (Liar Detector), alat perekam dan penyadap juga benar merupakan bukti status KPK melebihi isntitusi hukum lainnya.

Kedua, KPK merupakan institusi publik, yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari visi politik pemerintahan yang sedang berkuasa. Sehingga ketika, SBY mengeluarkan Keppres pemberhentian AA selaku Ketua KPK terbaca jelas sikap integritas dan netralitas Presiden.

Namun, kelompok LSM, seperti ICW, MADANI, dan Pusat Studi Anti Korupsi seperti kebakaran jenggot ketika AA dijadikan tersangka. Peran KPK yang telah berjalan efektif, dalam menggulung koruptor dapat berdampak melesu. Sebagaimana citra negatif ini terkena PADA Irawadi Yunus mantan Jaksa, Wakil Ketua KY yang terlibat uang suap jual beli tanah. Tidak mustahil penegakan hukum yang rasional dan birokratis, mestinya suatu lembaga KPK tidak berpengaruh.

Karena persepsi terhadap kebijakan korupsi belum merata, maka dalam penerapan hukum secara tegas, tanpa pandang bulu yang diperankan KPK berimplikasi dapa timbulnya permusuhan bersama. Ketika  Rusdihardjo, mantan Kapolri dan juga mantan duta besar RI di Malaysia diseret maju ke meja hijau dan Sujitno Landung turut terkubur karirnya di Kejaksaan Agung, seperti Urip Tri Gunawan, Kemas Yahya Rahman. Resiko tinggi ini juga harus dihadapi ketika Al Amien Nasution dari PPP, Yusuf Emir Faisal dan Abdul Hadi Jamal.

Ketiga, gerakan KPK perang melawan korupsi melahirkan konflik, belum terumus dalam grand design penegakan hukum berpadu. Bidikan KPK terhadap para koruptor sebagai subyek hukum pribadi terkadang disalah artikan. Nilai-nilai budaya masyarakat, seperti paternalistik, budaya upeti, dan kekeluargaan masih berlaku dominan, sehingga urusan pribadi  dengan kelembagaan tidak dapat dipisahkan. Kesalahan individual dilakukan oknum penegak hukum dan menjadi pergunjingan masyarakat terkadang dimaknai sebagai penodaan citra negatif lembaga. Sehingga dalam konteks ini AA sebagai mantan Jaksa Senior dipandang tidak layak atau bahkan dicap sebagai destroyer.

Terakhir, lahirnya perseteruan terhadap KPK dikaitkan dengan berbagai penangkapan atas oknum pejabat Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintahan, dan niat baik DPR. Sekilas pandang sikap arogansi, ada kecenderungan over acting dan kurang mawas diri tidak tebang pilih menjadi bumerang. Selain itu, kelemahan KPK yaitu pengendalian diri, kebencian petugas KPK terhadap koruptor, dan kurang arif melakukan pendekatan kelembagaan menjadikan faktor psikologis munculnya permusuhan. Kecenderungan penghinaan atas parlemen contempt of parliament hampir timbul ketika petugas KPK menggeledah ruangan anggota-anggota DPR.

Dalam kasus gratifikasi citra institusi ikut tercoreng ketika Artalita melakukan komunikasi dengan beberapa pejabat kepolisian, kejaksaan direkam dan didengar berulang kali oleh masyarakat merupakan bukti KPK kurang peduli terhadap kode etik penegakan hukum.

Gerakan perang melawan korupsi, dengan membiarkan peran KPK menjadi super body bukan saja merupakan bentuk pembiaran berlangsungnya permusuhan antara aktor penegak hukum. Tapi juga, menghadirkan Rani, cody golf menajdi sangat penting karena menajdi faktor pemicu konflik terbuka yang dapat membuka tabir pelaku pembunuhan yang boleh jadi terbukti kebenarannya di pengadilan. Namun, akan tetap the rule of law dan keadilan prosedural akan menuntun putusan hakim meringankan sanksi bagi mantan pejabat.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 5:02 am  Leave a Comment  

AKADEMISI PUN BISA MASUK PRODEO

Nazarudin Syamsudin dan  Mulyana Kusumah, telah dinyatakan bersalah oleh hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jakarta karena  kejahatan korupsi. Penerimaan berbagai hadiah atau komisi yang tidak halal menghantarkan  mereka ke pintu gerbang  hotel prodeo. Hebatnya, dalam putusannya, pengadilan tidak terpengaruh sedikitpun, meskipun tokoh-tokoh politik nasional telah dihadirkan menjadi saksi yang meringankan (ade-charge).

Nasib kelam menimpa akademisi dan keluarganya   mendadak berubah. Beberapa hari yang lalu, Wapres  Jusuf Kalla menyatakan akan memberikan pengampunan atau memberikan  grasi untuk membebaskan terpidana kasus KPU   pada bulan Agustus (Kedaulatan Rakyat, 30 Juni 2007:28). Setidaknya, sikap pemberian pengampunan tersebut merupakan wujud keberpihakan pada jasa baik mereka dalam Pemilu 2004.

Apa hikmah atau pelajaran berharga di balik peristiwa hukum yang mengenaskan bagi kedua akademisi, untuk anggota KPU   dalam  penyelenggaraan Pemilu 2009. Hikmah pertama, adalah proses demokrasi tanpa penegakan hukum yang tegas benar dan adil dipastikan menelan biaya yang mahal dan berisiko tinggi. Siapapun  akademisi yang akan terlibat dalam proses demokrasi, seperti saat ini dalam KPU, seharusnya memiliki kesiapan mental semata, tetapi juga  keberanian menghadapi resiko hukum terpahit sekalipun. Seperti nasib ilmuan politik, Nazaruddin  dan kriminolog terkenal, Mulyana Kusumah.

Gambaran menjadi pejabat publik, saat reformasi ini, tidak seidentik dengan kemegahan dan kenikmatan duniawi, seperti masa  pemerintahan Orde Baru. Fasilitas yang tersedia bagi pejabat negara sesungguhnya sama tersedia dan bahkan lebih dari cukup. Namun, jika itu toh dilakukan kita tidak akan dapat lari  dari pertanggungjawaban hukum. Peran KPK sebagai superbody dalam penegakan hukum di Indonesia dan kekuatan  masyarakat, dewasa ini,  dalam melakukan pengawasan cukup efektif.

Hikmah kedua,  dalam penegakan hukum diperlukan adanya pengorbanan yang boleh jadi menelan saudaranya sendiri atau kelompoknya sendiri. Sesungguhnya, tidak mudah bagi  Presiden SBY untuk membiarkan kedua akademisi tersebut dari jeratan hukum. Bagaimanapun, kedua tokoh nasional KPU yang terhukum tersebut telah memberikan kontribusi besar atas keberhasilan demokrasi langsung kali pertama.

Akan tetapi, sikap   untuk tidak memberikan hak istimewa (previlege rights) berupa pertolongan politis kepada terdakwa Nazaruddin dan Mulyana memang harus menjadi pilihan tidak mudah, meskipun harus ditelan pahit. Sebab, selain ia mengangkat derajat kemandirian proses Pengadilan, Presiden SBY juga seharusnya mematuhi kewajiban konstitusional terhadap pasal 27 UUD 1945, yakni asas kesamaan  Equality before the law.

Hal yang mengejutkan dilakukan oleh Amin Rais. Ia memberikan pengakuan yang berani kepada KPK atas dana sebesar Rp. 200 juta yang ia terima dari Rokhmin Dahuri. Ketua Partai Amanat Nasional inipun siap diwawancarai oleh KPK, begitupun uang yang ia terima siap dikembalikannya. Tapi KPK tampaknya tidak bergeming atas kelakuan Amin Rais. Apa yang dilakukan oleh Amin Rais merupakan sebuah pengorbanan demi terungkapnya sindikasi korupsi yang merajalela. Sikap pengorbanan dari siapapun merupakan  qonditio sine quanon yang tidak dapat diabaikan ketika  penegakan hukum yang benar dan adil sangat diperlukan.

Hikmah ketiga, upaya penegakan hukum sebagaimana dijadikan modal sosial dari pengalaman akademisi, baik dengan integritas moralnya maupun dengan kesediaan untuk berkorban,  belumlah dapat dijadikan faktor pendorong Presiden SBY untuk memperbaikinya. Kebanyakan warga negara atau  pejabat sipil jauh lebih banyak menjadi korban, dan dipenjarakan adalah fakta yang tidak dapat disembunyikan. Kecenderungan demikian ini, membuktikan  Presiden SBY masih  bersikap ambigu dan bahkan diskriminatif dalam penegakan hukum.  Beberapa oknum TNI,  jenderal atau mantan jenderal baik karena korupsi, atau kejahatan HAM berat (Gross Violation of Human Rights) dan Kejahatan Kemanusiaan lainnya (Crime Against Humanity) bebas dari  proses hukum menandakan kemauan politik penegakan hukum di era pemerintahan KIB tidak merata.

Berdasarkan pengalaman penegakan hukum yang belum sepenuhnya memihak pada keadilan untuk semua (justice for all), sepantasnyalah  akademisi merenungkan kembali beberapa lama kiranya akan berkifrah  di KPU atau lembaga sejenis lainnya.

Perlunya kemampuan adaptasi yang cepat dan terpadu untuk memahami pengalaman yang memadai dalam dunia birokrasi. Kebiasaan di kampus yang disemai  dengan  nilai-nilai rasionalitas, obyektifitas, keterbukaan, kebebasan akademik,  dan dialogis menjadi sangat berbeda dari realitas politik serba berubah dan terkadang tidak menentu (uncertain).

Kerja dalam jajaran birokrat dihadapkan selain pada keajegan aturan main juga sikap win-win solution yang mengalahkan kebenaran teoritik untuk suatu kesepakatan (collective consensus), nilai-nilai  kepentingan golongan (vested interests), persaingan dengan saling menjatuhkan  (unfairly competetion). Akademisipun dituntut memiliki kemampuan untuk memelihara  dua hal  yang semula kontroversial   untuk dikelola dalam suatu hubungan yang saling memberikan makna dan fungsi bagi kepentingan integritas pribadi dan kepentingan publik.

Oleh karena birokrasi pemerintahan akan melibatkan hubungan hukum berdimensi keperdataan kontrak dan perjanjian serta hukum berdimensi  publik, maka proses pembuatan kebijakan selalu memerlukan jaminan kepastian hukum. Agar dapat mencegah timbulnya kebijakan yang dapat menyeret pada penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).  Untuk itu,  akademisi dituntut memahami berbagai peraturan hukum terkait, dengan hak dan kewajiban, kewenangan dan  tanggungjawab yang didasarkan kepada  rambu-rambu atau peraturan hukum, baik UUD 1945, dan peraturan lainnya. Seperti, aspek hukum tatanegara, hukum adminstrasi negara, dan hukum pidana.

Pengalaman menunjukan bahwa akademisi mudah terpelanting ke dalam bencana hukum yang tak terperikan, adalah karena ketidak sadarannya pada aspek perbuatan dan hubungan hukum yang tidak begitu jelas diatur ketentuan hukumnya. Karena itu, akademisi yang terlibat di KPU sudah sepantasnya meningkatkan kemampuan akan  kecerdasan emosional. Kecerdasan emsional dalam konteks ini lebih penting untuk dipahami oleh karena konvensi yang telah berlaku dan menjadi  kebiasaan praktis dalam institusi birokrasi tidak dapat dengan mudah dihilangkan. Kesepakatan-kesepakatan tersembunyi (silent consensus) yang terkadang dapat menimbulkan persoalan hukum akan mengancam integritas akademisi jika tidak diketahuinya.

Kontribusi akademisi di KPU akan tetap penting dan signifikan dalam mengawal perubahan dan demokrasi ke depan. Agar peran akademisi terhindar dari penyalahgunaan kewenangan,  komitmen tinggi pada  the  rule of the game, tidaklah cukup. Akan tetapi, mereka seharusnya tidak meninggalkan kecerdasan  hati nurani (Conscience), dan kepantasan   (public appropriateness) dalam setiap pengambilan putusan terkait dengan kepentingan publiknya.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 4:58 am  Leave a Comment  

SBY PERANG MELAWAN KORUPSI

Kesangsian sebagian masyarakat, terhadap Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk memberantas kejahatan korupsi  kini  mulai memudar. Pernyataannya  yang konsisten di berbagai media cetak dan elektronik cukup menggembirakan.   SBY  juga tidak melakukan intervensi kekuasaan pada aparat penegak hukum perlu diapresiasi. Ketakutan  bahkan gerah telah dirasakan  oleh pajabat Negara yang korup sejak program pemberantasan Presiden SBY gencar dilakukan. Kejaksaan Agung RI dan  peran KPK  telah menjadi andalan perang kejahatan korupsi.

Greget perang melawan kejahatan korupsi semakin gencar terutama ketika jaksa Urif Teguh Gunawan tertangkap tangan KPK. Pada saat itu, Ayin (Arthalita) menyerahkan uang tunai sebesar $ US 6000, sekitar  Rp 5.8 Milyard diduga sebagai uang jasa meloloskan kasus, bank BLBI.  Langkah KPK mencokot jajaran Kejagung mnimbulkan goncangan dahsyat psikologis cukup hebat. Jampidsus, Kemas Yahya Rahman, dan Jampid  Bidang Ekonomi dilengserkan.

Kepercayaan  masyarakat kepada Kejagung sempat melorot. Tapi, Presiden SBY tetap mempertahankan Hendarman  sebagai garis terdepan program perang melawan kejahatan korupsi dalam jajaran kabinetnya.  Tampaknya,  perang terhadap koruptor sebagai  pelaku kejahatan luar biasa (sxtra ordinary crime), telah digunakan dua kekuatan senjata  yaitu dengan memperkuat kebijakan nasional dan meningkatkan pemburuan koruptor ke luar negeri, melalui  saluran diplomasi, dan perjanjian ekstradisi. Namun, upaya tersebut belum memperlihatkan hasil karena mengembalikan uang yang dijarah koruptor di luar negeri tidaklah mudah.

Korupsi:  While Collar Crime

Jika ditelusuri secara cermat, korupsi asal usulnya merupakan kejahatan  kerah putih (White Collor Crime).  Pakar kriminolog, Sutherland menyebutkan kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang memiliki tiga dimensi perilaku manusia yang berkaitan. Pertama, suatu kejahatan dilakukan seseorang yang memiliki  status social tinggi (tidak perlu apakah ia  menduduki pekerjaan atau tidak). Dimensi  kedua, kejahatan dilakukan mengnamakan  suatu organisasi. Terakhir, kejahatan dilakukan  seseorang bertentangan dengan kepentingan organisasi.(Mike Maguire,  The Oxford Hand Book of Criminology 1994: 363).

Korupsi, sebagai kejahatan kerah putijh  tergolong suatu kejahatan yang melibatkan tindakan kollektif, juga dilakukan dalam modus kejahatan lintas negara.  (Trans-National

or Organized Crime), kejahatan, dan money laundering., drug trafficiking, illegal Weapon Trading.

Rumusan hukum kejahatan korupsi semakin jelas dan rinci, ketika PBB mengesyahkan Konvensi Anti Korupsi, United Nation Anti Corruption Convention) 2003, Centre for International Crime Prevention, merumuskan kejahatan korupsi sebagai tindakan peberian penerimaan suap (bribary), penggelapan (embezzlement), pemalsuan (fraud), pemerasan (extortion), penyalah gunaan jabatan atau wewenang (abuse of discreation), pertentangan kepentingan ( conflict of interestt), memiliki usaha sendiri (internal trading),  tebang pilih (favoritism), menerima komisi, nepotisme (nepotism), atau sumbangan tidak syah (illegal contribution).

Akibat kejahatan korupsi, menimbulkan ancaman distability, menghancurkan institusi-institusi, nilai-nilai demokrasi, nilai etiks, dan keadilan, dan menghancurakan kelangsungan pembangunan and rule of law.

Komitmen Kebijakan Nasional

Dari pantauan sementara kebijakan nasional perang melawan korupsi era pemerintahan SBY, ada tiga komponen terkait dengan perang melawan kejahatan korupsi patut mendapatkan perhatian.

Pertama, sikap Presiden SBY untuk mempertahankan komitmen taat asas yang atau patuh peraturan hukum terkait dengan pengamalan terhadap kaidah konstitusi. Sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, pasal 27 semua orang berkedudukan sederajat di depan hukum. Komitmen mengamalkan amanah konstitusi secara konsekuen dan bertanggung jawab. Sikap konsisten ini  akan segera memupus kesan tabang pilih dalam penindakan kejahatan korupsi.

Keteguhan hati Presiden SBY terlihat ketika tidak melakukan intervensi pada proses hukum kasus korupsi melibatkan anggota kabinet atau keluarga. Dalam suatu interview di Istana Jakarta,  29 September, Presiden mengatakan,  “saya tak pernah menghalang halangi pemeriksaan apa pun, termsuk terhadap Menteri, termasuk juga terhadap besan saya, Aulia Pohan”. Saya minta semua dituntaskan setepat-tepatnya agar rakyat mendapakan keadilan.

Kedua, komitmen nasional juga telah ditujukan dengan kebijakan “pembersihan di birokrasi”. Tidak kurang dari  tujuh belas Departemen dan Badan Usaha Negara (BUMN) telah diproses secara hukum dalam tahun 2008. Misalnya, Depatemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Separtemen Perhubungan, Departemen Hukum dan HAM, Bea Cukai  dan TNI.  Adapun BUMN yaitu Kantor Pos, Pertamina, TVRI, BNI, BI dan Tabungan Asuransi. Tidak luput dari pantauan,  SBY memanggil Kepala Bappenas, Paskah Suzeta dan Menteri Kehutanan, Ka’ban   untuk klarifiksi, apakah mereka menerima uang dari BLBI.

Ketiga, komitmen untuk mengusulkan perubahan atas UU No 28 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi dan pemberian sanksinya, harus semakin  berat. Dalam suatu wawancara, Senin 21 Juli di Jakarta, juru bicanya Andi Mallarangeng, mengatakan bahwa Presiden SBY tak menutup kemungkinan ditajuhkannya hukuman maksimal, berupa hukuman mati bagi koruptor. Karena di Indonesia masih menganut hukuman mati.

Pandangan Presiden SBY tersebut tidak berlebihan mengingat dalam  UU Korupsi, ancaman hukuman mati dimungkinkan bilmana tindakan korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan, darurat dan/atau situasi bencana alam. Secara implisit gagasan Presiden mendapatkan dukungan ketika tujuan pemidanaan mengandung pembalasan (retaliation),  pemulihan tata tertib (restoration). Kesamaan sifat korupsi dengan terorisme sebagai kejahatan luar biasa memperkuat kemungkinan penjatuhan sanksi korupsi dengan hukum mati.

Penelusuran mendalam dalam budaya hukum, menujukan bukti bahwa  hukuman mati diakui oleh sebagian besar hukum kebiasaan (customary law) dari masyarakat tradisional (a law of tribal or traditional society), di belahan dunia.Suku Nur dan Ifago di Afrika, suku dan suku Tausug di Pilifina Selatan. Sebagian  komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia  suku Bugis- Makasar di Sulawesi Selatan mengakui adanya hukuman mati.

Lebih mengherankan lagi Amerika Serikat, sebagai pelopor suara HAM dunia  masih mempertahankan praktek hukuman mati, meski untuk rasial Afro-Amerika dan ras Arabia. Sejak kejahatan terorisme timbul di berbagai Negara, terutama sejak teagedi 11 September 2001, bom terorisme WTC ancaman hukuman mati mendapatkan dukungan.

Hampir tiga puluh (30) dari lima puluh (50) Negara Bagian masih menerapkan hukuman mati. Salah satu hakim Pengadilan di AS, berargumentasi, pelarangan hukuman mati di AS benar-benar belum merupakan putusan bulat, melainkan masih sangat tergantung pada proses evolusi standar nilai-nilai kesusilaan, yang menandai tingkat kedewasaan masyarakat (prohibited forms of capital punishment are not fixed, but rather vary according to evolving standard of decency, that mark progress of a maturing society

Jika keberatan itupun timbul, tampaknya tidak mampu menghilangkan kebijakan Negara untuk menghilangkan hukum mati. Prof Jame Liebman,  Collumbia Law School, bahwa rata-rata kesalahannya adalah sekitar 68%, atau  3 kasus hukuman mati, 2 keputusan dibatalkan karena adanya  kekeliruan fundamental (Charles. J. Ogletree. In Criminal Justice System 2004: 441). Wacana Presiden tentang kemungkinan penjatuhan hukum mati bagi koruptor memiliki dasar argumentasi akademik memadai.

Komitmen  Internasional

Sesungguhnya komitmen bangsa Indonesia secara internasional telah terbukti dalam berbagai peraturan hukum korupsi. Romli Atmasasmita menujukan bukti bahwa Indonesia telah memerangi korupsi sebagai tindakan kollektif kenegaraan. Hal tersebut merupakan kewajiban Negara dan merupakan upaya memenuhi tuntutan dari pasal 29 Deklarasi PBB. (Sekitar Masalah Korupsi  Aspek Nasional dan Internasional 2004: 13).

Dalam Pasal 2. ditegaskan bahwa setiap Negara Pihak berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara indidividual maupun melalui bantuan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan tehnis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan langkah-langkah legislatif

Namun, upaya untuk mengakomodir ketentuan hukum internasional tampaknya belum cukup memadai. Korupsi masih belum secara eksplisit sebagai kejahatan luar biasa, dan  pemerintah Indonesia belum memutuskan penerapan prinsip perluasan jangkauan hukum (extraterritorial) membuktikan kelemahan. Sehingga penegakan hukum, terikait dengan kebijakan mengembalikan uang negara oleh koruptor masih terlihat parsial.

Misalnya, pemburuan harta kekayaan negara telah sejak lama dilakukan seperti leh Kejagung RI Andi Galib ke Swiss untuk mencari tahu harta kekayaan Suharto. Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra ke Australia masa Presiden Abdurrahman Wahid. Praktek tersebut juga diikuti Kejagung Hendarman ke bebrapa Negara di era Presiden SBY,Kejagung RI ke beberapa Negara, seperti Taiwan, dan Singapura. Jauh sebelum itu, Indonesia juga telah menanda tangani perjanjian ektradisi dengan Australia 1992. Namun, tak satupun dari upaya itu membuahkan  hasil.

Karena itu, komitmen internasional untuk memberantas korupsi, dengan memberdayakan saluran diplomasi, peran Menteri Luar Negeri dan pembuatan Perjanjian Ekstradisi seyogyanya dapat ditingkatkan. Tentu saja mempelajari kegagalan implementasi Perjanjian Ektradisi dengan pemerintah Singapura juga Australia menjadi mutlak diperlukan. Untuk beberapa Negara tertentu, perlunya Atase/Biro Hukum terkait dengan hak-hak dan kewajiban warga negara seperti TKI dan  juga Koruptor perlu menjadi pemikiran.

Perang  terhadap kejahatan korupsi merupakan  trade mark pemerintahan SBY  yang perlu dipertahankan kelanjutannya. Penggunaan senjata  atau kebijakan hukum dan politik mengharuskan perubahan pada instrumen hukum, termasuk penjatuhan sanksi maksimal hukuman mati. Juga perlu langkah terpadu peran Departemen Luar Negeri untuk mengevaluasi kegagalan  implementasi perjanjian  Ektradisi dengan berbagai Negara.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 4:54 am  Leave a Comment  

MENGAPA RAGU ADILI SOEHARTO?

Keinginan Presiden RI SBY  untuk menyelesaikan kasus Soeharto secara   hukum menorehkan sejarah  penegakan hukum signifikan. Saat Soeharto dalam keadaan krisis, keberanian dan sikap tegas SBY sangat diperlukan demi kepentingan kolektif bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebab, apakah pemerintah dan masyarakat memberikan pemaafan atau membawa Soeharto ke pengadilan tetap tidak ada yang tidak bertumpu pada peraturan hukum. Pemberian grasi, amnesti dan rehabilitasi oleh Presiden diatur dalam UUD 1945. Bahkan, sikap Presiden SBY juga tampak jelas tunduk pada tuntutan moral dan etika masyarakat internasional. Di negara-negara yang kesadaran hukumnya tinggi, pengadilan bukanlah tempat dimana seseorang pesakitan menjadi terhina. Pengadilan adalah tempat dimana kebenaran dan keadilan dapat  diuji secara pasti dan terukur bagi semua (justice for all) menjadi awal yang baik. Sehingga keraguan untuk melanjutkan niat tersebut tidak perlu.

Dalam sejarah kepemimpinan negara-negara modern tercatat banyak pelajaran dan praktek hukum berharga. Sekitar tahun tujuh puluhan, Richard Nixon, mantan Presiden Amerika Serikat juga diadili karena terlibat skandal korupsi, Water Gate scandal. Kim Dai Young, mantan Presiden Korea Selatan pernah diadili dalam dugaan korupsi sekitar pertengangan tahun sembilan puluhan. Begitu juga Agusta Pinochet, mantan Presiden Chili, juga diadili terkait dengan kasus korusi dan pelanggaran HAM.

Ketiga pemimpin tersebut ditemukan salah (found guilty) oleh hakim-hakim terhormat di pengadilan. Sanksi hukum pun tidak dapat dielakan oleh mereka. Tetapi, dalam kenyataannya, sanksi tersebut tidak sempat memupus  reputasi baik dan martabatnya. Mengapa? Karena masyarakat dan pemerintah, secara simultan memaafkan dengan tulus, tanpa dendam setelah proses hukum dijunjung tinggi.

Sikap dan keinginan Presiden SBY untuk menyelesaikan secara hukum dan sekaligus  memberikan pemaafan kepada Soeharto adalah jelas mendapatkan pembenaran yuridis. Ia menjalankan  kekuasaan dan kewenangan dalam negeri  (domestic jurisdiction).  Dibalik nyali keberanian untuk segera mengadili Soeharto, sesungguhnya merupakan jawaban yang menncerahkan. Tentu saja, ”penyelesaian adat” bukan hukum adat tidak termasuk kategori penyelesaian dengan koridor rute of law.

Manakala langkah hukum ditempuh, tudingan perlakuan diskriminatif pemerintahan SBY terhadap Soeharto juga akan dengan sendirinya terjawab. Pertama, memang ada betulnya kehendak untuk menyelesaikan kasus Soeharto secara hukum tidak harus selalu dibawa ke pengadilan. Tetapi, dalam konteks paradigma hukum Indonesia yang positivistik, proses pengadilan hendaknyaa harus menjadi keniscayaan yang diprioritaskan. Jajak pendapat menujukan bahwa , masyarakat setuju  dihentikan jauh lebih besar prosentasenya (52%) dibandingkan  setuju proses hukum (49 %). Tetapi, prosentase kecil yang setuju proses hukum tidak dapat disepelekan (Kompas:14/1). Tokoh kharismatik Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, dan Amin Rais sebagai tokoh reformis  tetap menuntut proses pengadilan di lanjutkan (Kedaulatan Rakyat: 16/1/08). Itu artinya, dukungan positif atas pilihan SBY cukup kuat

Kedua, pentingnya SBY menindak lanjuti kasus Soeharto ke pengadilan juga tidak lepas dari ingatan kolektif masyarakat yang tidak mudah dilupakan masyarakat (collective remeberence). Peluang ini menjadi sangat stategis dalam politik pencitraan. Tiga Presiden sebelumnya, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid dan juga Megawati sangat terbatas kemampuan dan peluangnya. Sehingga mereka tidak sempat menyentuh kasus Soeharto. Karena itu, menjadi tepat jika sikap tegas dan berani SBY tersebut segera dipancangkan agar TAP MPR XI tahun 1998 diimplementasikan secara kongkrit. Memang batas waktu dari TAP MPR tidak disebutkan, namun waktu 10 tahun untuk membiarkan kasus tersebut berlalu merupakan sikap inkonstitusional.

Suara reformasi untuk mengadili Soeharto merupakan kesepakatan bersama, atau semacam kontrak sosial.  Suara masyarakat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei) yang wajib dipenuhi. Apalagi situasi keamanan dalam negara saat ini cukup kondusif. Ketidak mampuan merealisasikan janji tersebut akan semakin tegas memperlihatkan status kroni sebagai alasan yang perlu dicegah. Adanya bukti pemenuhan janji atas TAP MPR XI tahun 1998, sebagai wujud  penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting direspon. Dalam pendekatan teologi Islam, janji atau kesepekatan itu wajib dipenuhi dan dipatuhi (Aufuu bil ’uqud) aspirasi nilai-nilai dari hukum yang hidup SBY (Living Law) juga telah diakomodir.

Sebaliknya, secara sosiologis, manakala tuntutan reformasi tidak tidak terlaksana, timbul kekosongan penegakan hukum yang akan diganti oleh tangan-tangan kekuasaan non negara (vacuum of of law acted by  non-state actor) biasanya timbul dalam perilaku kekerasan. Bentuk balas dendam terselubung yang teroganisir (collective organized vengeance). Upaya mencegah kesan diskriminatif atau ketidakhadiran keadilan sebagai tujuan hukum dari masyarakat dapat mendorong timbulnya kekerasan masal sebagai corak balas dendam yang harus dicegah. Isyarat Sri Sultan HB X bahwa masyarakat kebanyakan yang pernah terlukai dan ternodai belum tentu memaafkan harus menjadi alasan rasa keadilan SBY dalam menindak lanjuti penegakan hukum, atas kasus Soeharto.

Ketiga,  tidak kalah pentingnya adalah perlunya SBY mendorong Jaksa Agung membawa kasusnya, baik dalam kasus perdata maupun pidana atau HAM lainnya. Memang dari aspek kemanusiaan dan nilai-nilai budaya dapat dimaklumi jika SBY ragu atau pekewuh terhadap Soeharto. SBY dan Soeharto memiki kesamaan latar belakang. Mereka berdua Mantan Jendral TNI, bersuku Jawa, beragama Islam, sama sama dalam kultur politik orde baru juga masih sama-sama hidup. Memproses Soeharto bukan berarti mempermalukan. Justru memposisikan derajat dan martabat mantan Kepala negara atas jasa-jasa yang baik tidak bercampu dengan yang buruk. Agar dikemudian hari, tidak lagi kita temukan seseorang mantan Presiden yang statusnya tidak jelas. Cukup sedih dan prihatin jika nasib Presiden Soekarno berstatus tahanan hingga wafat akan juga menjadi presenden hukum bagi Soeharto.

Keempat, jika memang TAP MPR XI tahun 1998 lebih mengutamakan pada gerakan reformasi untuk mengembalikan uang pribadi Soeharto dan keluarganya menjadi kekayaan negara, maka opsi penyelesaian perdata harus diutamakan. Sehingga opsi lain, seperti forum mediasi diluar pengadilan, win-win solution, sebagaimana pernah diusulkan oleh Kejagung Hendarman, dan kemudian ditolak oleh OC Kaligis tidak perlu dilaksanakan. Terlalu lama, masyarakat menanti kapan semua warga duduk sederajat di depan hukum (equality before the law) mestinya saat ini waktunya.

Biarlah pengadilan yang menentukan benar salahnya kasus terebut dan bagi hakim-hakim yang menggelar persoalan harta kekayaan Soeharto. Semoga kesombongan sebagian pengacara Soeharto juga dapat memperoleh pelajaran berharga yang dinilai masyarakat. Kepedulian hakim atas rasa keadilan masyarakat ketimbang pada norma hukum yang tidak ada keadilan adalah kesempatan berharga. Dorongan politik Presiden SBY untuk menegaskan tekadnya untuk membawa kasus Soeharto ke pengadilan tidak sekedar ucapan tapi diperlukan tindakan. Secercah harapan penegakan hukum berkeadilan atas Soeharto isyarat asa SBY ke depan mendapat dukungan masyarakat.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Published in: on September 14, 2009 at 4:48 am  Leave a Comment  

MENYOAL INTEGRITAS KEJAGUNG RI

Citra Kejaksaan Agung RI memang belum beruntung di ranah kinerja pelayanan publik. Hasil Survey KPK terhadap 30 Departemen menyebutkan bahwa, Departemen Hukum dan HAM, Kepolisian RI, dan Mahkamah Agung tergolong tiga institusi penegak hukum kurang baik integritasnya. Jika data yang diumumkan KPK benar, mengapa Kejaksaan yang selama ini sedang dipergunjingkan tidak masuk dalam survey tersebut.

Praktek penyuapan yang mestinya dihindari, justru dilakukan Urip Tri Gunawan (UTG). Ia tertangkap tangan, 2 Maret 2008 ketika menerima uang suap dari Arthalita Suryani sebesar Rp. 6,1 milyar. Usut punya usut UTG hanyalah korban dibalik skenario besar. Karena tuntutan publik Hendarman Supandji memberhentikan Kemas Yahya R sebagai Jaksa Muda Pidana Khusus, dan M.Salim sebagai Kepala Penyidikan Pidana Khusus.

Putusan yang dibuat mendahului pembuktian kesalahan bagi pelaku juga menuai kontroversi. Dugaan adanya persekongkolan atau konspirasi dalam pembebasan kasus BLBI mulai terdeteksi. Tak luput 23 orang Jaksa juga turut menjadi sasaran penyelidikan dan penyidikan KPK. Ada tidaknya kesalahan yang dibebankan pada kelompok persekongkolan tersebut menjadi penting. Namun, tentu tidak mudah dilakukan mengingat elemen-elemen terkait saling mengunci.

Robert B. Seidman (Law, Order And Power: 1971. 227), mengemukakan konspirasi dipandang sebagai fenomena mental dalam kejahatan oleh seseorang atau pejabat yang secara diam-diam membuat kesepakatan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang dapat menyembunyikan pelaku kejahatan sebenarnya. Situasi ini mengakibatkan polisi dan jaksa dan hakim di pengadilan tidak mudah mengungkap kesalahan pelaku.

Karena itu, komitmen yang tinggi bagi polisi dan jaksa sangat diperlukan untuk mencegah ancaman bahaya konspirasi. Bukan saja kejahatan konspirasi bertentangan dengan moral publik (the crime of conspiracy againt public moral) sebagai tugas utama jaksa. Lebih berbahaya lagi, konspirasi cenderung memberi polisi dan jaksa peluang menggunakan kebijakan yang menyesatkan.

Tertorehnya citra buruk Kejaksaan Agung membuat Hendarman Supandji turut berduka. Presiden SBY juga mengakui sangat prihatin dan karenanya ia meminta Kejagung agar semua yang terlibat diusut. Syamsul Nursalim terlibat kasus pelunasan utang senilai Rp. 37 Milyar dan Anthony Salim senilai Rp. 52 Trilyun terkait dengan korupsi kasus BCA dan BDNI. Sebagaimana halnya, MA waktu lalu, itupun KPK menggeledah Gedung Bundar Kejagung. Jika dikaitkan dengan pengemplang (obligor-obligor) yang tak tersentuh hukum tentu tidak ternilai jumlah kerugian tersebut.

Usulan pengganti pejabat Kejagung tampaknya belum disetujui Presiden. Sampai saat ini, dua jabatan Kejagung tersebut masih kosong, meski telah diusulkan dua nama penggantinya. Semoga sikap penundaan tersebut didasarkan pada argumen yang jelas.

Misalnya, Kapolda DIY meragukan integritas moral, ME sebagai pengganti Kemas Rahman. Ia terindikasi melakukan plagiasi atas karya disertasi Doktor pihak lain.(Kedaulatan Rakyat, 01 April 2008). Plagiasi adalah bentuk kejahatan akademik tentang kebohongan ketidakjujuran informasi yang setali dengan kejahatan korupsi. Karena itu, suara Kapolda DIY mestinya harus menjadi bahan pertimbangan Presiden SBY.

Bagaimana kejahatan konspirasi dikalangan penegak hukum, khususnya di kejaksaan dapat diperbaiki di masa mendatang. Pertama, reshufle yang dilakukan Presiden SBY November tahun lalu dengan menggantikan Abdurrahman Saleh oleh Hendarman Supandji telah terjadi menandakan adanya perubahan. Meskipun tidak spektakuler, beberapa program Hendarman dalam beberapa bulan telah terbukti nyali keberaniannya. Kasus BLBI yang selama ini di SP3 kan oleh Kejagung sebelumnya diangkat kembali merupakan good will konstruktif.

Di satu pihak, pilihan Presiden SBY atas Hendarman cukup tepat sebagai Kejagung yang bersih dan tegas. Di lain pihak, pelolosan dua koruptor oleh Tim Kejagung pertanda rentang kendali pengawasan tidak berfungsi. Penerimaan suap oleh UTG merupakan bukti perbedaan visi Kejagung dengan stafnya dalam perang memberantas korupsi sungguh nyata.

Sehingga tidak mengherankan jika Tjipta Lesmana menyimpulkan ada konspirasi dalam kasus BLBI. Kasus ini tercatat kasus yang paling kotor di negeri ini dan sekaligus paling sulit dibereskan karena hampir semua pihak terkena suap (Kompas, Kamis, 13 Maret 2008, Hal.6). Karena itu, dapat dimaklumi, jika wakil ketua DPR RI, Laode Ida juga mengusulkan agar Kejagung diperiksa selain stafnya.

Kedua, kejaksaan merupakan institusi negara yang diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab pada Presiden. Pasal 23 UU No. 16 tahun 2004 Kejaksaan RI. Selanjutnya tugas dan kewenangannya antara lain sebagai penuntut umum (Public Prosecutor), mewakili negara dalam melakukan penuntutan atas pelanggaran dan kejahatan di Pengadilan.

Dua tugas di pundak kejaksaan yaitu pengacara negara dalam urusan keperdataan (private attorney) dan penuntut umum dalam persoalan pidana (public prosecutor) tidaklah mudah. Tugas dan kewenangan jaksa yaitu melindungi kepentingan umum (is to protect public interest) yaitu hak seseorang yang terampas akibat perbuatan orang lain yang melawan hukum. Sedangkan gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa hanya ketika mereka mewakili kepentingan umum atas nama negara (Antonio A. Oposa Jr., Lawasia Journal. 1998: 64). Suatu tugas dan perjuangan mendahulukan kepentingan publik lebih utama dari kepentingan pribadi dan golongan.

Dengan demikian tugas jaksa jelas tidaklah ringan dalam situasi apapun. Apalagi ketika kejaksaan harus berhadapan dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), jaksa-jaksa yang luar biasa yang diperlukan memegang amanah kepentingan publik.

Karena itu, pengalaman pengangkatan seorang Kejagung oleh Presiden ke depan seharusnya tidaklah hanya didasarkan pada pertimbangan kemampuan konseptual dan lapangan individual. Tetapi, Presiden harus pula memberikan kepercayaan penuh akan kemampuannya kerja kolektif dalam memperjuangkan visi memberantas korupsi.

Ketiga, dugaan konspirasi penegakan hukum yang terjadi di internal Kejagung terkait dengan penutupan kasus BLBI mestinya harus direspon kritis dan positif dengan investigasi tidak dilakukan oleh Kejaksaan sendiri. Nilai obyektifitas dari penyelidikan terhadap 23 Jaksa yang terlibat dapat meminimalisir kecurigaan jika dilakukan oleh KPK. Kepercayaan masyarakat terhadap KPK jauh lebih baik, mestinya membuat kejagung membuka diri dan hati untuk menyerahkan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pembebasan BLBI di Kejagung.

Selain itu, dugaan konspirasi KPK dengan Kejaksaan Agung juga timbul ketika institusi Kejaksaan tidak tergolong survey dengan status integritas baik atau buruk. Isu tersebut tidak perlu ditakuti Ketua KPK. Tampaknya survey KPK tersebut dilakukan pada masa Antasari Azhar masih bertugas di Kejaksaan Agung. Sehingga tugas KPK untuk menuntaskan perselingkuhan pelolosan kasus BLBI di Kejagung sungguh dinantikan.

Bahaya besar kejahatan konspiratif hanya akan dapat dibuktikan kesalahan pelakunya jika penegak hukum polisi, jaksa dan hakim memiliki komitmen tinggi untuk memenuhi tuntutan moral publik. Kejahatan persekongkolan terkait dengan pelolosan kasus BLBI terjadi di Kejagung, tidak mungkin kesalahan hanya pada aktor-aktor yang secara langsung terlibat dalam penanganan tingkat teknis.

Inilah sesungguhnya peluang bagi Kejagung untuk memelihara integritas dirinya. Menunda pelantikan dua kandidat pejabat Kejagung oleh Presiden SBY terkesan lamban. Tetapi, menunggu calon-calon yang komitmen pada kepentingan negara dengan penuh kepastian jauh lebih baik daripada tergesa-gesa, tapi menoreh citra kabinet Indonesia Bersatu.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
****

Published in: on September 14, 2009 at 4:38 am  Leave a Comment  

JAKSA AGUNG MEMBURU KORUPTOR

Kebijakan Presiden SBY beberapa saat lalu, tentang pergantian Hamid Awaluddin, Menteri Kehakiman dan HAM, dan Yusril Ihza Mahendra, sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu atau KIB, telah mendapatkan sambutan positif masyarakat. Presiden SBY mengangkat Hendarman Supandji, sebagai Jaksa Agung RI menggantikan Abdurrahman Saleh. Hal itu menyiratkan harapan bahwa penegakan hukum korupsi, dalam sisa waktu dua setengah tahun ke depan, dapat dilakukan tanpa tebang pilih.

Pihak Partai Bulan Bintang merasa kecewa berat atas keputusan tersebut, sebab posisi awalnya PBB pendukung penuh SBY. Tampaknya, SBY jauh lebih mendengarkan dan mempertimbangkan tekanan publik dan suara LSM dari pada suara parpol. Namun, tidak berarti bahwa reshuffle telah terbebas intervensi parpol atau kepentingan kelompok elit tertentu. Tindakan SBY untuk mencopot tiga anggota kabinet KIB yang akan menjadi batu sandung penegakan hukum ke depan amat tepat dan strategis.

Di satu pihak, kedua Menteri tersebut telah dipandang mencederai kinerja dan integritas KIB. Kedua menteri tersebut telah memberikan pertolongan kepada Tomy Soeharto untuk mentransfer uangnya sebesar US$ 10 juta dari BNP Paribas London ke rekening Departemen Hukum dan HAM. Padahal uang tersebut patut diduga sebagai pelanggaran atas UU Kejahatan Money Laundering. Kebijakan SBY untuk menghentikan kedua menteri tersebut adalah sangat signifikan untuk membersihkan kejahatan korupsi dari kalangan internal anggota kabinet.

Di pihak lain, penunjukan Hendarman Supandji oleh SBY menjadi Jaksa Agung RI merupakan terobosan atas problematika penegakan hukum kejahatan korupsi di kalangan internal kabinet. Bila Abdurrahman tetap menjadi Jaksa Agung, dapat dipastikan bahwa dugaan Yusril terlibat dalam korupsi tidak akan mudah diselidiki. Tanpa pencopotan Arman dari Kejaksaan Agung, proses hukum, baik ketika Yusril ataupun tidak menjabat akan tetap akan menjadi hambatan.

Sehingga, kesan publik bahwa SBY mencopot Arman, yang selama ini dipandangan kinerjanya tidak bermasalah memang benar dan bukan merupakan alasan. Lebih penting dari itu, justru mempertahankan Arman menjadi Kejagung KIB tidak akan memainkan pernan penting dalam penegakan hukum korupsi. Sebab, Yusril, Ketua PBB yang menjadi salah satu pemberi rekomendasi ketika Arman diusulkan menjadi Kejagung RI, pada bulan Oktober 2004.

Persoalannya saat ini, bagaimana kiat strategis dan keberanian Hendarman sebagai Kejagung RI dapat mengejar koruptor, baik di dalam maupun di luar negeri agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan juga sebagian kekayaan negara dapat dikembalikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat tiga hal yang perlu menjadi catatan utama presiden SBY dan dapat ditindak lanjuti sebagai upaya memburu koruptor oleh penegak hukum dan institusi terkait lainnya.

Pertama, memburu koruptor tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial, tetapi harus dilakukan secara terpadu secara konsep dan tehnik strategis. Konsekuensinya, presiden SBY dan jajaran penegak hukum lainnya bukan sekedar adanya political will semata, melainkan justru adanya kesamaan persepsi terhadap obyek korupsi, sebagai kejahatan atas ekonomi negara. Sebagai kejahatan atas ekonomi negara, akan berarti bahwa kejahatan tersebut tergolong kejahatan luar biasa, extra ordinary crime .

Akibat kejahatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat dan bahkan menghancurkan suatu bangsa dan masyarakatnya. Ekplorasi dan eksploitasi kekayaan dari Sumber Daya Alam dan Sumber Agraria lainnya, baik di darat, berupa kekayaan hutan dan tambang, di laut dengan flora dan faunanya, dan udara lainnya yang hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang-orang tertentu, atau elit penguasa saja.

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan terkelompokan ke dalam pelanggaran Hak-Hak Dasar atas Ekonomi dan Sosial. Karena itu, kesamaan persepsi dalam konsep hukum seharusnya penegak hukum tidak saja hanya mengandalkan instrumen hukum nasional semata seperti, KUHP, UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pelembagaan lainnya.

Alangkah pentingnya pemerintah Indonesia untuk melihat Perjanjian negara-negara ASEAN tentang kejahatan, Asean Conference for Crimes. Terutama dalam bidang, kejahatan Terorisme, Korupsi dan juga Penjualan manusia, wanita dan anak-anak. Kesamaan persepsi untuk menyatukan langkah tersebut, salah satunya adalah tugas DPR dan Pemerintah untuk segera meratifikasi ACC dan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Singapura.

Kedua, memburu penjahat korupsi juga tidak pernah mendatangkan hasil yang besar bilamana tidak dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas berani dan berkeadilan. Perlunya kemauan politik dari Presiden dan jajaran penegak hukumnya, adalah karena subyek hukum yang menjadi biang keladi keruntuhan dan kemiskinan rakyat karena koruptor, baik mereka yang ada di luar negeri maupun yang ada di luar negeri.

Sayangnya, kebijakan pengejaran koruptor akhir-akhir ini ditujukan kepada koruptor di luar negeri. Perjanjian ekstradisi antara pmerintah Indonesia dengan Singapura cukup telah menyita waktu dan perhatian. Namun, seberapa jauh daya ikat perjanjian ektradisi akan dapat dilaksanakan? Hal ini masih menjadi pertanyaan ketika kedua negara memerlukan adanya ratifikasi dari setiap parlemennya. Bukankah ketika proses peratifikasian oleh parlemen tenggat waktu cukup panjang. Sehingga tidak mustahil, di saat penantian pengesyahan perjanjian oleh kedua parlemen negara masing-masing, para koruptor tersebut akan lebih cepat melarikan diri untuk menghindarkan tanggungjawab hukum.

Tidak sedikit uang negara yang masih dipersoalkan di beberapa Yayasan milik Soeharto. Begitu pula, masyarakat Indonesi akan sangat berbahagia sekiranya Soeharto dapat diselesaikan persoalannya di depan pengadilan. Memang pada sekitar tahun 2003, kasus Soeharto telah ditutup oleh karena ada Surat Penghentian Perintah Penyelidikan (SP3) dan Jaksa Agung.
Belum saja kering ludah menteri-menteri baru, termasuk ucapan sumpah Kejagung sejak dilantik, dengan entengnya meluncur bahwa Kejagung tidak akan membuka mantan presiden Soeharto, dengan dalih kasusnya telah diberhentikan, dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Jika presiden dan Jaksa Agung saat ini, tidak berkehendak untuk membuka kembali kasus Soeharto, yaitu mencabut SP3 yang lalu, itu berarti bukan saja diskriminatif, melainkan juga juga kedudukan SP3, akan menjadi putusan tetap yang mengikat (inkracht). Tidak jauh berbeda dengan kasus BLBI yang diperkirakan sekitar Rp 800 Trilyun dijarah oleh koruptor dan kebanyakan mereka tinggal di luar negeri.

Tentu saja, koruptor yang memperoleh status diberhentikan penyidikannya oleh Jaksa Agung akan menjadi preseden buruk bagi model peradilan. Sebab, SP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung atau ada kecenderungan untuk tidak dilakukan penyelidikan ulang. Tanpa ada terobosan dari Kejagung baru, maka mengejar melupakan koruptor ke luar negeri tanpa menyentuh koruptor dalam negeri, ibarat moro uceng lepaskan deleg (mau menangkap ikan teri dengan mengorbankan ikan besar) ini naif.

Ketiga, memburu koruptor bukan saja harus dilakukan secara professional yang penuh keahlian dan kemahiran. Tetapi, juga dibutuhkan adanya kerjasama dalam perencanaan untuk penegahan, penegakan dan rehabilitasi. Komplesitas hubungan antara jajaran penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan pengacara di satu pihak. Si pihak lain, terdapat institusi-institusi terkait seperti peran Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Kordinator Politik dan Hukum, serta kedudukan dan fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengadilannya.

Kedudukan KPK, paska keputusan MK tentang pembatalan atas pasal peran KPK menimbulkan persoalan tersendiri. Persoalan pertama, terkait dengan hubungan kewenangan antara Polri, Kejaksaan, Kehakiman dan juga Advokat dalam penanganan korupsi tetap berada dalam wilayah yang samar. Sehingga peluang untuk dapat menegakan hukum dalam kasus korupsi mengandung banyak lubang yang dapat dipergunakan oleh masing-masing institusi penegak hukum tanpa mematuhi prosedur yang benar.

Selama ini memang peran KPK dipandang sebagai lembaga penegakan hukum atas kejahatan korupsi yang paling terkenal. Tetapi, implikasi KPK sebagai institusi yang superbody telah menimbulkan dampak psikologis bagi peran dan fungsi kejaksaan di tingkat daerah. Terkadang sikap apatis muncul dari aparat kejaksaan Tinggi untuk tidak mau melibatkan diri, tetapi juga dapat menjadi awal bagaimana aparat kejaksaan dapat menjadi tersangka korupsi jadi obyek korupsi.

Jika, KPK menjadi superbody dalam persoalan korupsi, maka lembaga yang tidak pernah jelas fungsi dan kewenangannya adalah Menko Polhukam. Jika memang, pada waktu pendiriannya Polhukam diperlukan oleh SBY, mestinya dalam rangka memburu koruptor, Menko Polhukam seyogyanya terlibat secara proaktif, terutama ketika kasus-kasus korupsi telah menjadi kejahatan lintas negara (transnational crimes). Dalam konteks inilah kemudian, peran Menko Polhukam dengan Menlu menjadi sangat relevan untuk diberdayakan dalam kaitannya dengan kejahatan kroupsi lintasan negara. Misalnya, dalam kaitannya dengan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, maka menteri Polhukam dan Menteri Luar Negeri mestinya memberikan masukan-masukan strategis kepada Presiden dan Menteri Kehakiman.

Tantangan Jaksa Agung, paska reshuffle memang semakin berat. Akan tetapi, beban psikologis Hendarman Supandji dalam memburu koruptor, baik mereka yang ada di dalam maupun luar negeri terbebas dari beban psikologis. Kemauan politik dari Presiden SBY dan perlunya kesamaan persepsi antara lembaga penegak hukum terhadap konsep kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Konsep dan strategi penempatan prioritas bagi penjahat koruptor, di dalam dan luar negeri, sangat dibutuhkan agar preseden buruk tidak lagi terulang.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
***

Published in: on September 14, 2009 at 4:29 am  Leave a Comment  
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.