Paradigma Undang-Undang Pengelolaan Bencana

Akhir-akhir ini, payung hukum tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam telah menjadi tema nasional yang menarik. Pada 24 Januari 2005, anggota-anggota DPR RI, seperti Teras Nanang, dan Ketua DPR RI Agung Laksono menghendaki adanya Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam (RUUPBA) segera dibuat. Tidak ketinggalan, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan Menteri Perumahan Rakyat M. Yusuf Asy`ari dalam Seminar Nasional Pemulihan Aceh Pascabencana yang diselenggarakan Ikatan Alumni UII di Yogyakarta menyetujui pentingnya UUPB.

Kebutuhan ini semakin relevan ketika Pulau Nias diguncang gempa dengan 8,7 Skala Richter, 28 Maret beberapa bulan setelah tsunami Aceh, meski tidak sedahsyat korban nestapa di Aceh kalkulasi ribuan korban telah tewas di Nias. Sejak Desember 2004 hingga Maret 2005, tercatat peristiwa bencana terjadi berulang kali, seperti yang terjadi di Nabire, Alor, Aceh, Nias, Bencana banjir di Jawa Timur dan Jakarta, serta tanah longsor di Banten, Garut, Batujajar, Bandung dan Majalengka. Tidak satupun di antara kita mengetahuinya. Karena peristiwa tergolong misteri, tampaknya kita perlu upaya pencegahan untuk meminimalisir timbulnya korban.

RUUPBA dalam Prolegnas

DPR RI telah mendaftarkan sekitar 150 RUU dalam Program Legalisasi Nasional (Prolegnas), secara khusus DPD telah memasukkan RUUPBA sebagai agenda legislasi nasional tahun 2007. Kehadiran Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UUPB) dalam kondisi Indonesia yang kerapkali terancam bencana menjadi sangat bermakna. Sebagai suatu kepedulian khusus, Presiden SBY dan JK telah melakukan pembatalan pergi ke Australia untuk kunjungan kerja balasan. Mengingat bencana Nias begitu besar, tuntutan empati dan political will untuk menyisihkan sejumlah anggaran biaya tertentu untuk mengesahkan RUUPBA sangat penting.

Pakar hukum bencana alam dari Jepang Fujisawa Kazunori, mengingatkan bahwa perlunya biaya yang mahal tidak saja untuk membuat suatu Undang-Undang, melainkan juga biaya pemeliharaan dan penanggulangan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang penting mengapa RUUPBA perlu segera diwujudkan melalui DPR.

Pertama, secara yuridis Keputusan Presiden Nomor 3/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi tidak cukup layak untuk mengatur persoalan serius yang mengancam keselamatan umat manusia dalam jumlah besar. Esensi Keppres dipandang sebagai peraturan kebijakan yang hanya dapat digunakan untuk menjawab hal-hal teknis tidak memiliki kapasitas untuk merespon persoalan bencana.

Obyek yang diatur dalam Keppres selama ini mengadnung muatan materi setingkat Undang-Undang. Namun persoalan-persoalan yang timbul begitu besar, serius, mendesak, dan terkait dengan ancaman fisik, psikis, maeriil akibat bencana alam sehingga kebaradaan Keppres menjadi tidak sesuai. Agar tercipta peraturan hukum yang efektif, harus dibuat peraturan hukum yang proses pembuatannya melibatkan wakil-wakil rakyat DPR.

Kelemahan Keppres tampak nyata terutama di tingkat implementasi. Ketika Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, PMI, Kimpraswil,  Departemen Perhubungan, dan kekuatan masyarakat sipil bekerja untuk menolong korban tanpa koordinasi yang memadai. Tiadanya koordinasi yang sistematis di antara instansi pemerintah yang terkait serta tidak adanya jaminan kepastian hukum dari segi Undang-Undang merupakan faktor yang melemahkan implementasi.

Hal ini seperti Bakornas yang diamanahkan Keppres tersebut terbukti tidak dapat cepat merespon dalam mengevakuasi dan tanggap darurat. Wakil Presiden menjadi Koordinator Bakornas yang harus bertanggung jawab kepada Presiden sungguh ironis sebab dalam sistem pemerintahan Presidensil, Wakil Presiden dalam satu paket yang bekerja dengan Presiden. Bakornas acapkali terlambat mengambil keputusan karena strukturs organisasi Bakornas terlalu gemuk.

Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan melindungi kesejahteraan masyarakat? Jawabannya jelas bahwa negara bertanggung jawab ke dalam (Internal Responsibility). Tugas dan fungsi negara yang penting yaitu menciptakan kebahagiaan masyarakat, sebagai kepentingan umum Bonum Publicum atau Common Good.

Sehingga jika bencana alam dan bencana kemanusiaan merupakan dua kondisi potensial yang mengancam keamanan dan keselamatan umat manusia (Human Security), maka negaralah yang bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia dan seluruh tumpah darah”. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban negara untuk melindungi segenap masyarakat (State Legal Obligation) termasuk mereka yang menjadi korban bencana.

Ketika dipersoalkan pentingnya UUPB bagi upaya pencegahan korban bencana, maka pertanggungjawaban dapat timbul ketika ada kelalaian dihadapi negara. Bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa tektonik dan tsunami yang disebabkan oleh pelanggaran atas hukum lingkungan hidup dapat memberikan pertanggungjawaban baik pda negara maupun masyarakat.

Paradigma Baru UUPB

Seberapa jauh Undang-Undang PB mengakomodasi tuntutan masyarakat khususnya korban bencana. Political Will pemerintahan SBY-JK terhadap korban-korban bencana khususnya bencana alam belum dapat dibuktikan secara konkrit. Sebelum Undang-Undang PB tersebut disahkan oleh pemerintah dan DPR, bencana alam terjadi pada 27 Mei 2006 di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gempa Bumi yang menelan korban tewas sekitar tiga ribuan jiwa dan puluhan ribu rumah hancur. Duka dan lara belum sirna, ledakan lumpur Lapindo 29 Mei 2006 di Sidorejo Jawa Timur telah menggenangi pabrik-pabrik, pemukiman dan ribuan hektar sawah-sawah petani. Kepanikan tak terperikan ini membuat pemerintah menjadi kurang stabil.

Dari bencana satu ke bencana yang lain hampir dijumpai persoalan yang sama dan serupa belum terselesaikan. Konflik antara masyarakat sebagai korban bencana dengan pihak pemegang kebijakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di kedua kasus bencana tersebut tak terelakkan. Di satu pihak, konflik yang sempat menajam di Jawa Tengah dan DIY adalah sekitar janji pemberian ganti rugi sebesar Rp. 30 juta yang sempat spontan diucapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di pihak lain, mengingat anggaran yang terbatas mengakibatkan tindakan tersebut tidak mudah dinasionalisasikan. Tarikulur demo dan protes pun turut meramaikan suasana duka.

Sementara itu dalam kasus lumpur PT Mineral Lapindo Brantas konflik timbul ketika itu adalah seputar siapakah yang harus bertanggung jawab atas korban Lumpur Lapindo. Keterlibatan pemerintah dalam kasus Lumpur Lapindo juga begitu intensif. Presiden menerbitkan Keppres tentang pembentukan Tim yang bertugas merumuskan kebijakan penanggulangan dan pencegahan Lumpur Lapindo serta melakukan upaya identifikasi atas kerugian, benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta benda-benda lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 14 tentang Penyelesaian Lumpur Lapindo secara sepihak telah mengamanahkan kepada PT Mineral Lapindo Brantas untuk melakukan solusi pragmatis dimana tanah-tanah yang tertutup Lumpur Lapindo dijadikan objek jual beli. Suatu kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab objek tanah yang tertutup Lumpur Lapindo merupakan objek yang tidak jelas. Sehingga sanksi yang pantas adalah pemberian ganti rugi oleh pemerintah.

Dalam proses tarik ulur persoalan pemulihan bencana kedua bencana tersebut, alhamdulillah DPR bersama pemerintah mengesahkan UUPB. Sejak 26 April 2007, Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana telah diberlakukan. Namun karena belum diterbitkan peraturan pemerintah tentang kasus Lapindo sehingga tidak dapat direspon oleh Undang-Undang PB.

Terlepas pro-kontra serta kelebihan dan kekurangan Undang-UndangPB, masyarakat Indonesia, khususnya pemerhati masyarakat korban bencana sedikit cukup lega. Keberadaan UUPB telah dengan tegas memberi paradigma baru dimana ketika negara dibebani kewajiban hukum untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Hak-hak masyarakat sebagai korban, termasuk posisi lembaga-lembaga swadaya masyarakat domestik dan asing terlibat dalam bantuan kemanusiaan juga telah diatur.

Tampak jelas mengenai tahapan penanganan tindakan darurat hingga pemulihan pasca bencana dan lembaga mana yang berwenang. Suatu perjalanan sejarah panjang, dimana masyarakat marjinal telah benar-benar dilindungi hak-hak konstitutionalnya. Termasuk penyediaan model musyawarah untuk mufakat antara pihak-pihak bilamana terjadi sengketa telah diatur dalam UUPB.

Sehingga rentang pengambilan keputusan melakukan tindakan gawat darurat dan evakuasi tidak akan lagi terlambat. Keunggulan Undang-UndangPB dalam perspektif kebijakan publik adalah sikap akomodatif DPR dan pemerintah untuk mengamanahkan adanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Suatu badan mandiri yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Presiden, namun harapan bahwa UUPB dapat diandalkan sebagai Undang-Undang yang berfungsi mengubah situasi abnormal tampaknya belum tercapai. Sebab ketiga unsur yaitu perasaan gawat darurat (The Sense of Urgency), perasaan krisis (The Sense of Crysis) dan perasaan bertanggung jawab (The Sense of Responsibility) belum diakomodasi dengan optimal.

Meskipun kelahiran UUPB menapaki jalan berliku dan panjang, pemerintahan SBY konsisten memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak korban bencana. Meski belum optimal institusi BNPB diharapkan mampu mendongkrak kiprahnya dalam melakukan pencegahan, mitigasi dan rehabilitasi korban-korban bencana secara lebih cepat dan terpadu.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

*****

About these ads
Published in: on September 14, 2009 at 9:24 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/14/paradigma-undang-undang-pengelolaan-bencana/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: