MASYARAKAT MARJINAL PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara geografis kawasan perbatasan, umumnya memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan Negara tetangga. Adapun keadaan vital menunjukkan fakta secara geopolitik bahwa kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideology social, ekonomi dan politik.

Namun, tuntutan ideal seperti dialami Indonesia ternyata berbeda. Hampir semua wilayah perbatasan darat, antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Timor Leste, dan Indonesia dengan Papua Nugini berada dalam masyarakat terbelakang (Marginalized Society). Kurangnya sarana-prasarana jalan, keterbatasan transportasi, komunikasi, pos-pos pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan bukti nyata pemerintah Indonesia khususnya Departemen Pencepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kerawanan di Perbatasan Kalimantan Barat

Berbagai permasalahan seperti perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang jasa (Smuggling), pembalakan liar (Illegal Lodging), perdagangan manusia anak-anak dan wanita (Human Trafficking) menjadi fenomena kontemporer kejahatan lintas Negara yang tidak mudah ditanggulangi. Fenomena tersebut secara khusus terlihat jelas ketika melihat kenyataan di perbatasan wilayah Kalimantan Barat. Di satu pihak, kondisi wilayah perbatasan Indonesia tampaknya stagnan. Sementara pembangunan di wilayah perbatasan Malaysia semakin memperlihatkan kemajuan begitu pesat (KOMPAS, 4 April 2008).

Dari perspektif sejarah, stagnasi pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia yang berimplikasi terhadap kemiskinan masal pada masyarakat perbatasan, dipicu oleh pembangunan yang mengutamakan pendekatan keamanan (Security Approach). Imbasnya masih dirasakan oleh karena wilayah perbatasan perlu diawasi secara ketat. Wilayah perbatasan telah menjadi tempat persembunyian para pemberontak PGRS PARAKU (Pasukan Rakyat Kalimantan). Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, masih menyisakan rasa takut sehingga di sejumlah daerah, kawasan perbatasan tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan nasional yang memadai.

Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Dalam konteks perbatasan, seperti Kalimantan Barat dan Serawak, kesenjangan sarana dan pra-sarana wilayah antara kedua wilayah Negara, telah menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat perbatasan ke Negara tetangga. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya, jalan menuju ke Malaysia ternyata jauh lebih mudah bilamana dibandingkan dengan Ibukota Kecamatan/Kabupaten di wilayah.

Dalam penelitian, Lahnasafitra, dikemukakan bahwa ada tiga persoalan di wilayah perbatasan. Pertama, dimensi local dapat dilihat dari adanya kesenjangan pendapatan yang begitu jauh antara penduduk di kawasan perbatasan dengan Negara tetangga. Misalnya, pada tahun 2000, perbandingan pendapatan perkapita penduduk perbatasan dengan Serawak, sebesar US $300 berbanding US $4000. Suatu perbandingan statistic perekonomian yang sangat mencolok.

Kedua, permasalahan berdimensi nasional. Sepanjang jalur perbatasan, misalnya di Kalimantan Barat saja, diperkirakan melebihi cakupan wilayah daratan dari 2000 km, dengan sekitar 53 titik pos pengawasan, melintas antara Entekong, Paloh Sajingan, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Suatu rentang luas wilayah darat yang sukar di tempuh untuk berbagai kepentingan secara social, ekonomi dan juga pertahanan dan keamanan.

Karena itu, jika setiap hari PASE, “Pasukan Semut”, sebutan sepeda motor pengangkut gula pasir di Malaysia, dan melalui Pos Malindo di Kecamatan Sajingan Besar, mereka berasal dari Kecamatan Galing, Tebas dan Pemangkat Kabupaten Sambat merupakan aktifitas sehari-hari. Meskipun berbagai hambatan seperti pos keamanan dan pungutan liar dilakukan oknum dijumpainya, mereka yakin tidak akan pernah berhenti. Selain harga murah dan bagus kualitasnya sehingga mereka dapat keuntungan besar, juga sesungguhnya membarikan barokah bagi oknum petugas di wilayah perbatasan.

Suatu lingkaran setan yang tidak mudah dicari jalan keluarnya. Masyarakat perbatasan yang tertinggal secara social dan ekonomi tersebut tidak jauh berbeda dengan nasib petugas keamanan, polisi dan tentara bertugas menjaga kedaulatan Negara begitu panjang dan luas. Tanpa tunjangan khusus, gaki mereka perbulannya hanya akan cukup untuk beberapa minggu oleh karena standar harga barang-barang yang untuk dikonsumsi begitu mahal harganya. Tidak mengherankan penerapan kedaulatan di wilayah perbatasan menjadi bagian yang tidak terawasi. Masyarakat perbatasan mudah terprovokasi untuk melakukan kegiatan illegal seperti mengeksploitasi sumber daya hutan, penyelundupan barang-barang jasa dengan pemasaran di Kucing, Serawak, Malaysia.

Tidak mengherankan jika isu local menjadi isu politik internasional ketika dijumpai sebagian masyarakat Indonesia menjadi lasykar wathoniah untuk kerajaan Malaysia. Bagi masyarakat di wilayah perbatasan, di beberapa wilayah kabupaten Sambas kenyataan tersebut bukan merupakan persoalan indicator rendah tingginya rasa nasionalisme, melainkan lebih merupakan kebutuhan akan kebutuhan ekonomi, bekerja untuk memperoleh pendapatan dan penghidupan layak bagi keluarga.

Nasib Timpang Masyarakat Sajingan Besar

Sejak Februari hingga bulan Juli 2008, penulis melakukan penelitian atas nilai-nilai cultural masyarakat di wilayah masyarakat Kecamatan Sajingan Besar. Sebagai pintu gerbang batas internasional, Pusat Pengembangan Perbatasan, atau Border Development Center, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. DBC dibangun di Kecamatan Sajingan Besar, Sebagai kebijakan nasional yang hamper sama dengan pintu gerbang internasional di Entekong, dengan maksud dapat mengubah citra masyarakat terbelakang (Marginalized Society) menjadi halaman terdepan masyarakat internasional lebih terbuka (Front Gate of International Society).

Akan lebih sulit manakala dihadapkan pada perjuangan untuk menyesuaikan diri dengan factor-faktor cultural. Suatu masyarakat yang sudah harus siap meninggalkan nilai-nilai budaya feodalistik yang biasanya mengalami benturan dengan tuntutan masyarakat modern. Berfikir rasional, kritis dan obyektif. Menerima nilai-nilai pembaruan dan siap bersaing berbasis kompetensi dan profesionalisme. Integritas moral yang luhur, disiplin dan kerja keras, serta menjunjung tinggi kesadaran hokum adalah perangkat lunak yang hendaknya dipersiapkan. Agar ketimpangan potensi penduduk perbatasan Kecamatan Sajingan Besar, Kalimantan Barat, Indonesia dengan Biayawak dan Lundu, negeri tetangga Malaysia dapat segera disejajarkan.

Letak DBC sekitar 7 Km dari kantor Kecamatan Sajingan Besar dan sekitar 87 km dari Ibukota Kabupaten Sambas. Dengan dibukanya DBC di Kecamatan Sajingan Besar, akan berarti bahwa arus transportasi dan komunikasi secara internasional langsung dari kota Kecamatan Lundu,Malaysia, ke Sambas Kalimantan Barat dapat ditempuh secara langsung. Sarana-prasarana jalan-jalan besar, telekomunikasi, kendaraan roda empat, dan berbagai fasilitas modern telah mulai menyambungkan batas wilayah kedua Negara dalam suatu gentlemen agreement antara kedua Negara.

Penduduk disekitar, yang umumnya mata pencaharian mereka sebagai petani peladang berpindah dapat berkomunikasi untuk menukarkan hasil produksi pertanian dan perkebunan mereka dengan kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan pokok yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Sajingan lebih banyak diperoleh dari kota Biayawak. Sebagai kota sejenis Kecamatan, telah member peluang kedua masyarakat sama suku berbeda kebangsaan ini berinteraksi.

Dari segi keamanan dan pertahanan masing-masing Negara, PLB menjadi sangat penting. Bukan saja karena PLB merupakan dokumen hukum yang murah dan sederhana. Akan tetapi, lebih dari itu memiliki nilai fungsional yang hampir mirip dengan dokumen paspor. Selagi mereka melakukan aktifitas di sekitar Aruk dan Biayawak, pada umumnya PLB menjadi sangat sakti untuk memberikan kemudahan untuk melakukan aktifitas social, keluarga, kemasyarakatan dan perekonomian bersifat tradisional.

Sebagian besar pemuda-pemudi yang ada di wilayah kecamatan Sajingan bermaksud untuk dapat bekerja di Malaysia dengan harapan memperoleh gaji yang lebih besar. Namun, jika SDM local masyarakat Sajingan tidak dipersiapkan kea rah perbaikan SDM local, maka tidak mustahil mereka akan menjadi penonton dalam pembangunan di Sajingan. Kenyataan bahwa yang mengisi berbagai jabatan dan posisi penting di tingkat aparat Pemerintahan Kecamatan adalah umumnya diduduki oleh orang-orang dari luar. Dalam aspek SDM local, bidang pendidikan umumnya dipegang jabatan penentu baik untuk Sekolah Dasar, SMP, SMK, (belum ada SMA) oleh pihak luar.

Posisi pemerintah Kecamatan merupakan aparat pemerintah tingkat Kabupaten yang ada di berbagai daerah dengan harapan jarak rentang pelayanan public dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat dan efisien. Adapun kewenangan yang selama diperankan adalah bidang pemerintahan, pelayanan segala kebutuhan masyarakat yang dapat didelegasikan kepada kepala-kepala desa. Kemudian kewenangan pembinaan pemerintah desa, urusan social dan ekonomi serta hal-hal yang terkait dengan kewenangan koordinatif. Misalnya ada yang disebut Urusan Pokok dan Tugas (UPT), Kantor Urusan Agama, UPT Kantor Pendidikan Nasional. Selain itu, dalam pemerintahan kecamatan dilengkapi dengan koordinasi antara aparat keamanan dan ketertiban seperti polisi (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil). Model pelayanan public semacam ini pada umumnya tidak dijumpai perbedaan fundamental.

Saat ini, di Sajingan Besar keadaan wilayah perbatasan, dimana kelengkapan aparat pemerintah juga disertai dengan adanya aparat Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Quarantina, dan bahkan satuan Militer untuk menjaga dan memelihara keamanan dan pertahanan, ketuhanan dan kedaulatan Negara. Karena itu, tidak berlebihan sekiranya kewenangan Camat dalam hal ini sebagai pimpinan wilayah yang mewakili Bupati memiliki kewenangan khusus yang tidak dapat dimiliki oleh camat-camat di berbagai tempat di luar wilayah perbatasan. Kewenangan khusus tersebut masih berkaitan dengan urusan pelayanan public, tetapi memiliki ranah yang berada di luar kordinasi Departemen Dalam Negeri.

Kebebasan Masyarakat

Meskipun belum operasional secara penuh kantor imigrasi dan kantor penjagaan (LIBAS) telah berjalan secara efektif. Situasi ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga atas dasar MoU antara kedua Negara, tidak dapat ditunda untuk diberlakukan. Misalnya, setiap pelintas batas WNI penduduk Sajingan begitu pula WNM, penduduk Biayawak diwajibkan memperlihatkan SLB. Kewajiban tersebut diberlakukan untuk urusan keluarga, kemasyarakatan, bisnis dan juga kewajiban-kewajiban bersifat formal antara aparat pemerintah kedua Negara.

Beban dirasakan masyarakat justru berbuah menjadi pola hubungan ekonomi masyarakat kedua wilayah menjadi lebih membebani masyarakat dan sekaligus juga, secara nilai ekonomis, antara pemasukan dan pengeluaran menjadi tidak berimbang. Misalnya, sebelum ada Pos LIBAS semua transaksi hasil pertanian dan perkebunan dapat dilakukan di wilayah perbatasan Tengkulak dari Malaysia atau Biayawak dapat pergi ke wilayah Aruk desa Sabunga. Kelancaran komunikasi bisnis seperti itu memang saling menguntungkan kedua pihak oleh karena dengan transaksi langsung harga dan penggunaan nilai tukar dapat dilakukan dengan kesepakatan atau cara-cara yang sudah lazim. Penggunaan uang rupiah atau ringgit Malaysia tidak menjadi hambatan.

Pelayanan Publik Minimal

Dalam beberapa bidang pelayanan public, peran pemerintahan di tingkat Kecamatan secara fisik telah tersedia dengan memadai. Misalnya selain kantor kecamatan, UPT pendidikan, KUA, kantor imigrasi, kantor Kapolsek dan juga kantor Koramil. Dalam sekitar kesehatan juga telah tersedia, unit pelayanan umum seperti Puskesmas dan rumah-rumah untuk dokter.

Pelayanan public acapkali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat adalah Peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Seringkali pertolongan darurat yang cukup penting dan sangat dibutuhkan tetapi tidak tersedia pelayanan yang memadai. Dalam situasi seperti ini warga mengambil beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, warga masyarakat Sajingan mengirimkan pasiennya ke rumah sakit di Biayawak dengan biaya yang sangat mahal. Kedua, warga masyarakat melalui referensi Puskesmas dapat mengirimkan pasien ke rumah sakit Sambas. Ketiga, warga masyarakat juga dapat menyerahkan urusan ini pada perawat-perawat yang tersedia di wilayah kecamatan Sajingan atau desa-desa lain di wilayah kecamatan Galung.

Rendahnya kualitas pelayanan public yang minimum terjadi di Sajingan disebabkan oleh beberapa factor. Di satu pihak, jumlah SDM yang sangat terbatas dan tingkat kehadiran SDM yang telah tersedia di kantor-kantor pemerintahan seringkali menjadi factor utama. Misalnya, aparat pemerintah di kecamatan dan dokter-dokter tidak dapat tinggal dengan betah di Sajingan. Situasi ini sangat penting untuk segera ditanggulangi. Lebih memprihatinkan lagi yaitu Kepala Puskesmas dipimpin oleh seorang perawat lulusan sekolah perawat. Setidaknya, kepala puskesmas adalah seorang dokter yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan persoalan kesehatan masyarakat.

Hambatan Sanksi Adat

Dalam praktek masyarakat Dayak di Sajingan memang tingkat sanksi adat didasarkan pada tingkat pelanggarannya. Pelanggarannya adat besar seperti menghilangkan nyawa seseorang, pelanggaran kesusilaan (menghamili tanpa nikah) (bebayah) biasanya dikenai sanksi dengan keharusan menyembelih babi dan denda-dendanya. Begitu juga jika seseorang menabrak satu sama lain, maka damai diutamakan.

Misalnya, seorang yang melakukan perbuatan salah, tetapi tidak mau minta maaf atau malah sombong dan menyepelekan tuntutan adat, maka ketua adat dapat menjatuhkan sanksi yang mewajibkan membeli seekor babi yang mahal. Terkadang penjatuhan sanksi menjadi berat karena harga tempayan, guci sangat antik dan langka karena itu harganya menjadi mahal. Penyalahgunaan sanksi adat sesungguhnya dipandang sebagai sikap defence atau resistensi atau bentuk perlawanan atas dominasi kekuasaan modern, rasional dan kepentingan yang menyalahgunakan kepentingan orang-orang kecil. Itulah sebabnya, orang-orang kaya dapat menjadi korban penggunaan sanksi adat yang tidak wajar dalam konteks sosial.

Dengan memperhatikan kondisi khusus di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, masyarakat di wilayah perbatasan merupakan sekelompok masyarakat terbelakang yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Menteri Negara PDT dan Instansi terkait lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika sebagian WNI, turut mencari pekerjaan di negeri jiran tersebut, tanpa membedakan wilayah pekerjaan mana yang tidak berimbang pada integritas bangsa dan Negara. Meski BDC telah didirikan dan akan segera diresmikan SBY tahun 2009, masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar tidaklah dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan iklim masyarakat internasional. Ketimpangan dalam arti social, rendahnya tingkat pendidikan SDM local, tiadanya pelayanan public memadai, pelayanan pemerintah minimalis, maupun dalam arti ekonomi seperti tingkat kesejahteraan, kesehatan dan pemukiman merupakan kendala utama susahnya mencegah ancaman bahay sengketa kedua Negara bertetangga.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., Ph.D

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

*************************

Published in: on September 15, 2009 at 1:52 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/15/masyarakat-marjinal-perbatasan-di-kalimantan-barat/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: