PENYELESAIAN DIPLOMASI PELANGGARAN HAM

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Penyelesaian hukum yang rasional dan birokratis di pengadilan, terkadang mengancam putusnya tali hubungan kekerabatan. Akibat ancaman dan rasa tidak percaya tersebut, tak ayal jika masyarakat atau Negara memilih model kompromi yang menguntungkan, meski harus mengorbankan rasa keadilan.

Justice is in Many Rooms, gagasan Mac Gallenther, menjadi sangat relevan terkait dengan pilihan kesepakatan politik dan diplomasi dalam penyelesaian sengketa. Sebagaimana halnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ramos Horta, 14 Juli di Denpasar bersepakat mengakhiri kasus pelanggaran HAM berat di Timor Leste. Keseakatan penyelesaian perkara yang diambil, dalam ranah hukum maupun politik tetap mengundang aneka tafsir.

Sebelumnya, penyelesaian diplomasi seperti telah pernah dilakukan. Ketika pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Mereka (GAM) menandatangani MoU di Helsinki, Agustus 2005. Dengan harapan, agar kekerasan akibat konflik bersenjata non-internasional (bukan perang antara dua Negara berdaulat) di Aceh dapat diakhiri.

Ketika itu, status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan latar belakang timbulnya konflik bersenjata. Tetapi, akhirnya, impian kultural masyarakat Aceh, seperti pemberlakuan hukum berdasarkan syariat Islam, dan suasana lebih aman dan damai, saat ini di Aceh, telah menjadi kenyataan.

Akankah kesepakatan Presiden SBY dengan Ramos Horta terkait dengan pelanggaran HAM berat masa, akan menjadi solusi mujarab hubungan kedua Negara ke depan?.

Jurisdiksi Keadilan Universal

Perpisahan Timor Leste dari NKRI, tidak dapat dipertahankan sejak jpenyelenggaraan jajak pendapat September 1999. Pembentukan pemerintahan sendiri, self-determination rights atau self-governing dapat dicapai, tetapi tak hentinya menyisakan berbagai masalah. Isu politik internasional dan tudingan pelanggaran dan kejahatan berat HAM terhadap TNI nyata-nyata mengganggu hubungan harmonis kedua Negara.

Kebutuhan terbangunnya hubungan harmonis RI Timor Leste mendesak solusi diplomasi menjadi pilihan. Tinjauan terhadap kebijakan kedua kepala Negara ini bukanlah tidak bermanfaat, melainkan lebih disebabkan karena penyelesaian diplomasi tersebut dapat mengudang reaksi masyarakat internasional.

Meskipun sampai saat ini tiada reaksi public memadai, kesepakatan tersebut sebenarnya kontra-produktif. Pelanggaran dan kejahatan berat HAM (Gross Violation of Human Rights) tidak layak dengan menggunakan perundingan dengan target win-win solution umumnya dipergunakan untuk kasus hukum keperdataan.

Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa bersifat hukum publik, seperti hukum pidana dan perdamaian. Penyelesaian melalui perdailan diwajibkan untuk kejahatan perang (war crime), kejahatan atas kemanusiaan dan perdamaian (crime against humanity and peace), pembunuhan sistematis atas dasar suku, agama atau ras (genocide), dan juga pembajakan (piracy). Hanya pengadilalah yang dapat memutuskan adanya pihak yang salah dan pantas mendapatkan sanksi hukuman.

Untuk mencegah kekosongan penegakan hukum dalam pelanggaran dan kejahatan HAM berat, kewenangan atau jurisdiksi pengadilan itupun harus luar biasa, atau dikenal sebagai prinsip jurisdiksi universal. Hal ini diberlakukan untuk pelanggaran dan kejahatan HAM berat, kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang juga musuh kemanusiaan sejagat raya (hostis humanis generic).

Dengan tegas Bruce Broom Hall, pakar hukum pidana internasional bahwa karena kejahatan-kejahatan tersebut sejajar dengan konflik bersenjata non-internasional, penggunaan “jurisdiksi pengadilan universal” menjadi keniscayaan dalam hukum internasional, (as well as crime arising in non-international armed conflict give rise to permissive universal jurisdiction at international law ( International Justice and The International Criminal Court; 2003:110)).

Praktek jurisdiksi pengadilan universal telah diberlakukan sejak Perang Dunia Kedua. Ketentuan dalam Genocide Convention 1948, khususnya pasal 4, dan Den Hague Convention 19970, pasal 7 menyatakan bahwa “seseorang yang melakukan kejahatan genosida harus dihukum. Setiap Negara berkewajiban untuk mencegah dan menghukum tindakan tersebut”.

Sejak tahun 1990-an, jurisdiksi universal telah diselenggarakan terkait dengan penyelesaian kejahatan HAM berat di Bosnia, dan Rwanda. Tidak ketinggalan, penuntutan terhadap mantan Presiden Chili, Augusta Pinochet di Pengadilan Inggris merupakan perjuangan berat agar pelaku pelanggar dan kejahatan HAM berat tidak bebas dari tanggung jawab hukum.

Ketimpangan Kesepakatan Bilateral

Kebijakan Presiden SBY membuat kesepakatan bilateral dengan pemerintah Timor Leste, melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) diakui bukan solusi tepat. Tetapi, secerah harapan dan good will kedua Kepala Negara untuk membentengi kepentingan nasional kedepan tampak jauh lebih realistik.

Ungkapan penyesalan tanpa pemaafan, atas terjadinya pelanggaran berat HAM dan agar peristiwa tersebut tidak terulang di masa mendatang merupakan sikap ambivalen. Meskipun tidaklah absolute mengikat, kesepakatan bilateral tersebut dapat diartikan oleh kedua pihak agar proses pengadilan menjadi tertutup Tudingan dari pihak yang kecewa bahwa hasil laporan KKP berat sebelah, hanya melaporkan pihak-pihak WNI juga merupakan celah kontroversi.

Optimisme dari kesepakatan bilateral tersebut memang memberikan manfaat dan berpihak pada kepentingan nasional tampak jelas. Tidak dapat dipungkiri, bahwa beberapa nama telah diuntungkan kesepakatan SBY degan Ramos Horta. Mereka antara lain, Mayjen Adam Damiri (Pangdam Udaya), Brigjen Timbul Silaen (Kapolda Timtim), Brigjen Tono Suratman (Danrem Wira Dharma), Letkol Noer Moeis (Danrem Wira Dharma), dan Letkol Inf Sujarwo (Dandim Dilli) beberapa nama yang terindikasi (Jawa Pos, 15 Juli 2008)..

Di satu pihak, fakta terebut dapat dimaknai sebagai rekonsiliasi internal bagi TNI. Khsusunya, berfungsi sebagai terobosan ataas kemacetan komunikasi politik Presiden SBY dengan TNI. Namun, di pihak lain, kesepakatan bilateral juga dimaknai dipandang sebagai kemenangan, tetapi juga ketimpangan dalam aspek keadilan hukum.

Ketimpangan dari kesepakatan bilateral tersebut, secara gamblang tampak ketika penegakan hukum atas pelanggaran dan kejahatan HAM berat masih tebang pilih. Beberapa tokoh sipil, seperti Eurico Guterres, Mantan Pimpinan Milisi Pro-Anti Integrasi, dan Albio Soares, Gubernur Timtim telah dihukum oleh pengadilan negeri di Jakarta. Mereka selain dapat mewakili kelompok nasionalis NKRI sejati, tetapi juga pahlawan yang telah menjadi korban dan tumbal politik bagi kepentingan internasional.

Oleh karena kenyataan tebang pilih terbukti adanya, maka keberadaan kesepakatan kedua kepala Negara lebih merupakan etika diplomasi belaka. Sehingga hak-hak konstitusional korban, dan juga elit-elit sipil yang telah menjalani hukuman tetap terbuka luas untuk mempermasalahkannya jika berkehendak.

Ketimpangan dalam kesepakatan itu juga tampak ketika pelaku pelanggaran HAM berat dalam korp TNI adalah tidak tersentuh hukum (untouchable by the law). Tangkisan Jendral Wiranto bahwa Peradilan HAM Adhoc beberapa tahun lalu, tidak mampu membuktikan anggota TNI melakukan pelanggaran HAM berat memberikan peluang munculnya tuntutan dari Komisi HAM Internasional.

Di pihak lain, ketimpangan kesepakatan bilateral tersebut mengandung optimisme. Penyelesaian sengketa dengan tidak menempatkan peranan dominan Negara-negara sebagai pemegang kedaulatan, penggunaan nilai-nilai kemasyarakatan menjadi lebih relevan. Steve Smith “Dunia yang saat ini kita jumpai adalah dunia dimana kedaulatan negara menjadi kurang relevan dan kurang mampu memecahkan masalah utama kemanusiaan dari pada penggunaan nilai-nilai masyarakat suatu negara” (Intenational Order and The Future of Wolrd Politics, 1999:113).

Meski kesepakatan kedua kepala Negara tampak lebih merupakan komitmen bilateral mereka akan terikat untuk mematuhi dan menghormatinya”Pacta Sunt Servanda”. Sebab, jika jika kesepakatan tersebut oleh sebagian pihak tidak dipatuhi, maka dapat dipastikan penciptaan hubungan bertetangga baik (good neigbourhood relations), yang sesungguhnya sngat diprlukan saat ini tidak akan tercipta.

Penyelesaian diplomasi atas pelanggaran HAM berat, memang bukan rujukan utama hukum internasional dan hukum nasional Indonesia sehingga pengadilan HAM tidak menjadi pilihan pemerintah RI dan Timor Leste. Timbulnya ketimpangan dan tebang pilih dari penyelesaian diplomasi, berdasarkan hasil KKP diakui keberadaannya, namun karena kebutuhan akan terciptanya hubungan harmonis antara kedua Negara ke depan tampak jauh lebih realistik dengan tuntutan zman saat ini. ***

***

PENGAKUAN AUSTRALIA TERHADAP PAPUA

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Upaya untuk mencairkan kebekuan hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan Australia masih terus berlangsung. Pemberian visa terhadap 42 orang awal Papua Maret lalu telah menjadi pemicu retaknya hubungan kedua Negara sebagai sikap kekecewaan, pemerintah Indonesia belum mengembalikan Duta Besarnya ke Canberra.

Pemberian visa oleh pemerintah Australia pada 42 Papua itu menimbulkan kecurigaan sebagian masyarakat Indonesia. Dalam forum Dengar Pendapat di DPD RI 23 Mei lalu, tentang otonomi khusus Papua. Wiranto dan Amien Rais mengkhawatirkan keterlibatan orang-orang asing di Papua. sebaba, Timor Timur lepas dari Indonesia masa lalu berawal dari penerimaan suaka politik Timtim di Australia dan papua. Kemudian mereka menjadi anggota LSM dan senator. Sehingga mereka kemudian dapat melaporkan Indonesia ke Komisi HAM Internasional. Situasi tersebut boleh jadi menipu pada kasus Papua. (Republika, 24 Mei 2006, Hal: 3).

Kini, pemerintah Indonesia dengan Australia sedang berupaya untuk mencairkan hubungan itu. Pertama, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, 21 Mei, di Sydney menyatakan bahwa pemerintah Australia akan mengakui secara formal kedaulatan Indonesia atas Propinsi Papua. Kedua, kedua negara mempersiapkan perjanjian kerjasama keamanan. Sikap intervensi dan pro-aktif Australia itu juga terbaca dari tawaran Australia dengan Selandia Baru akan mengirim tentara ke Timor Leste. Alexander Downer telah mengontak Menlu Timor Leste, Ranos Honta (Republika, Rabu, 24 Mei 2006, Hal: 9).

Apakah sikap Australia untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua akan merupakan solusi yang sigsifikan atas kelangsungan hubungan diplomatik kedua negara ke depan?. Meskipun, persoalan yang dihadapi kedua negara tidak dapat dijawab dengan hitam atau putih, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai tawaran kerjasama Australia..

Pengakuan Bukan Kewajiban Internasional

Mengapa Indonesia perlu mewaspadai tawaran diplomasi Menlu Australia. Pakar hukum internasional, seperti J.G. Starke, Brownlie, Martin Dixon, dan Malcolm, pengakuan (recognition) suatu negara terhadap lahirnya negara baru, pemerintahan baru atau kedualatan teritorial bukan merupakan kewajiban internasional. Akan tetapi, lebih didorong oleh motif politik.

Setiap negara memberikan pengakuan atas keberadaan suatu negara atau pemerinthan baru, dan kedaulatan teritorial lebih dipengaruhi oleh motif politik. Pertimbangan untung rugi bagi kepentingan nasional suatu negara yang akan mengakui sangat penting. Oleh karena pengakuan negara bukan merupakan kewajiban internasional, maka tingkah laku negara (state behaviour) yang bilamana tidak mematuhinya negara-negara tersebut tidak dapat dikenai sanksi.

Beberapa kali Perdana Menteri Taiwan bersama rombongan singgah di Indonesia, Batam dan Bali dan baru-baru ini pemerintah Indonesia tidak memberikan penyambutan formal atas kehadirannya. Taiwan berkedudukan sebagai suatu wilayah RRC yang berada dalam pengawasan kolonial Inggris sejak sebelum peristiwa oleh Inggris ke RRC tahun 1996..

Sikap pemerintah Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat sesuingguhnya sangat terkait dengan kebijakan one china policy (hanya ada satu negara Cina). Namun, dalam realitas politiknya, bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya mengakui kedaulatan RRC atas Taiwán, tanpa disertai pengakuan formal. Jika pemerintah Indonesia mengakui secara formal pemerintah Indonesia akan rugi.

Upaya untuk mengutamakan hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan RRC tidak sekedar adanya ikatan emosinal pendudukan Indonesia berketurunan Cina. RRC memiliki peranan penting dalam menciptakan posisi tawar Indonesia di mata internasional. RRC telah beberapa kali menjatuhkan veto atas resolusi DK PBB untuk Indonesia membuktikan hubungan dekat tersebut.

Situasi yang sama juga timbul di Montenegro, negara bagian Yugoslavia (Senin, 22 Mei 2006) menyatakan merdeka. Hasil referendum sekitar 485.000 penduduk telah menyatakan dirinya melepaskan dari Yugoslavia. Masyarakat Uni Erofa serentak mengakui negara Montenegro yang berdaulat penuh.

Beberapa negara bagian lainnya, seperti Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzekovina telah merdeka sejak tahun 1990-an. Perdana Menteri Montenegro, Milo Djukanovic calon Presiden Montenegro menegaskan bahwa siapapun yang diharapkan dapat bekerjasama untuk kepentingan warga Montenegro.

Daya ikat hukum internasional untuk mengakui atau tidak mengakui kedaulatan negara tersebut sama saja. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa Indonesia, secara de-facto dan de-jure, tidak akan melepaskan hubungan diplomatik atas RRC. Sikap ini berbeda dari Yugoslavia, Indonesia tidak akan ragu untuk mengakui Montenegro.

Perjanjian Bilateral Kerjasama Keamanan

Gagasan Menteri Luar Negeri Australia untuk membuat perjanjian bilateral kerjasama keamanan perlu disikapi secara cermat dan kritis oleh pemerintah Indonesia. Persoalan itu timbul, bukan sekedar permainan diplomasi yang semata, justru Hukum Perjanjian Internasional menempatkan kedaulatan negara secara domestik berakibat tidak memiliki daya ikat yang kuat.

Karenanya, upaya untuk membuat perjanjian bilateral kerjasama keamanan tidak terlalu banyak diharapkan. Beberapa alasan yang dapat dikedepankan antara lain sebagai berikut.

Pertama, dari segi hukum hubungan internasional, khsusunya implementasi prinsip kesederajatan negara berdaulat (equality for sovereginty state) agaknya tidak dipatuhi. Arogansi pemerintahan terhadap Australia menempatksn dirinya sebagai negara dengan kultur Barat. Indonesia sebagai negara tetangga abadi (forever neigbour country) dipandang sebagai Negara yang tidak sejajar. Baik arti politik, pemerintahan bersih (clean government), ekonomi, maupun dalam arti penegakan hukum dan HAM, serta pertahanan dan keamanan.

Sikap pemerintah Australia yang menempatkan dirinya sebagai negara polisionil dalam konteks keamanan, Asia dan Pasifik juga gamblang terbaca. Australia akan selalu menggugat pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan HAM membuktikan sikap polisionil tersebut. Tentu saja, hubungan diplomasi standar ganda (double standard) yang mestinya dicegah tidak dapat ditutup. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin pemerintah Indonesia akan dapat menerima tawaran jika diawal perundingan pemerintah Australia merasa superior. Kemurahan hati Australia terhadap suaka politik untuk tidak akan dikaitkan dengan isu politik terkesan menggurui pemerintah Indonesia. Sikap seperti itu, adalah jelas menghambat upaya pencairan kebekuan hubungan diplomatik kedua negara. Bila perjanjian bilateral kerjasama keamanan antara Indonesia dengan pemerintah Australia mengatur upaya mencegah dan menanggulangi bahaya laten terorisme, jelas tidak akan menguntungkan Indonesia. Pemerintah Australia dengan Amerika pernah akan mengubah kebijkana luar negeri terhdapa negara-negara Islam. Sehingga menjadi mustahil jika perjanjian bilateral kerjasama keamanan kedua negara tanpa melibatkan rasa aman AS. Atas dasar situasi itu, kemungkinan adanya pengingkaran nperjanjian bilateral kedesakan keputusan dalam negeri adalah gelagat yang dikemudian ghari harus diantisipasi.

Kedua, kehendak pemerintah Australia untuk memberikan pengakuan formal kedaulatan Indonesia atas Papua melalui undang-undang Australia sangat tidak masuk akal. Pengakuan formal atau de-jure dan de-facto atas kedaulatan suatu negara dapat dipengatruhi oleh lahirnya suatu UU. Dalam kenyataan hubungan diplomasi, pencabutan pengakuan oleh salah satu pihak terkadang tidak dapat memulihkan ketegangan hubungan. Sebab, UU umumnya berlaku hanya untuk kepentingan negara dan warga negaranya secara internal.

Penjaminan pengakuan formal yang akan dicantumkan dalam UU Australia kesannya bukan merupakan leap service atas pesoalan model diplomasi yang standar ganda. Tidak ada ketenrutan hukum yang membernarkan suatu negara dapat dijadikan sumber bagi negara pihak, jika terdapat suatu pengingkaran.

Pasang surut hubungan Indonesia yang fluktuatif tidak mudah disederhanakan. Dalam tatanan historis, tahun 1975, pemerintah Australia di bawah Goh Whitlem mendukung okupasi Indonesia atas Timur Timur. Namun, setelah itu, Australia tanpa merasa berdosa, justru menjadi pendukung utama dari pelepasan Timtim dari propinsi Indonesia tahun 1999. Ketiga, secara persoalan politik media sering menjadi pemicu ketegangan hubungan juga faktor penghambat. Tantangan terakhir adalah nelayan Indonesia ilegal yang hampir setiap tahun turut membuat hubungan kedua negara tidak pernah terselesaikan akan selalu menambah akumulasi ketidakpuasan akibat kebijakan kedua negara terhadap nelayan-nelayan Indonesia saling tidak memberikan kepuasan. Kesediaan pemerintah Aiustralia untuk mengirimkan militer ke Timor Leste adalah wujud ekspansiteritorial yang juga dapat dilakukan ke Papua. Karenanya, bagi pemerintah Indonesia, usulan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Indonesia atau Papua melalui UU Australia merupakan langkan diplomasi yang keliru. Karenanya, pemerintah Indonesia perlu menyangsikan tawaran tersebut. .

Dengan demikian, hubungan Indonesia dengan pemerintah Australia yang selalu dipergunakan dengan sikap mendua tersebut. Mustahil dapat meredakan kebekuan hubungan kedua negara. Kehendak pemerintah Australia, melalui Menlu untuk memberikan pengakuan formal kedaulatan Indonesia atas Papua bukan saja dapat dimaknai sebagai wujud diplomasi murahan. Justru pemerintah Australia amat diragukan i’tikad baiknya untuk mendukung Papua bagian dari Indonesia.

PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI

Pendahuluan

Syari’at Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an, merupakan jalan atau ajaran yang kaffah dan diyakini kebenarannya oleh kaum Muslimin. Secara fungsional Syara’ merupakan satu sistem ajaran bagi umat manusia bersumberkan wahyu dari Allah yang dari urutan sejarah kenabian dan kerasulan telah dijadikan pedoman. Sehingga ucapan yang berbunyi “Selamatkan Umat Manusia Dengan Syari’at Islam” telah sesuai benar dengan seruan ajaran Islam.

Dengan spirit Qur’an dan Sunnah Syari’at Islam merupakan ajaran yang mengandung prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan manusia, terkait dengan aspek aqidah, ibadah dan muamalah. Dalam muamalah mengandung aspek ekonomi, hukum, politik dan kekuasaan, pendidikan, kebudayaan, hubungan manusia antara bangsa, agama dan etika. Secara komprehensif Syari’at Islam dengan lugas dan tegas diyakini oleh umat Islam untuk tidak memisahkan antara dimensi dunia (propan) dan akhirat (sakral2). Sebagaimana pula Syariat Islam tidak membedakan antara perbuatan manusia sebagai ibadah dan non-ibadah. Hanya dengan ridha Allah semata kaum Muslimin meyakini penerapan syariat Islam yang penuh kasih sayang, kedamaian dan kemaslahatan bagi umat manusia mutlak untuk diperjuangkan sepanjang hayat.

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

Namun, diakui pula ada pemikiran yang menyamakan Syari’at Islam dengan hukum pidana (jinayat). Praktek hukum potong tangan, qishash, dan lempar batu bagi pezinah sebagai faktor yang dominan dari pemahaman Syari’at. Namun, diakui pemikiran tersebut kurang komprehensif. Kelemahan berfikir semacam ini (misconception) bukan saja disebabkan oleh kekacauan metodologi berfikir sebagian umat Islam. Tetapi juga disebabkan oleh provokasi pemikiran orientalis masa lalu yang menempatkan ajaran Islam dari pendekatan sanksi hukum atau Legal Formal. Paham legalistik atau positivistik dalam pemikiran Islam juga terlihat peran dominannya. Sehingga untuk keluar dari cara berfikir kritis dan inovatife masih memerlukan waktu panjang. Miskonsepsi tersebut, juga didukung oleh pandangan bahwa penyebaran Islam dengan menggunakan kekerasan. Charles Arnold Toynbee menegaskan, Islam Spreads all over the Word by the tip of the Sword. Implikasi pemahaman tersebut masih tetap menjadi stigma masyarakat di berbagai negara. Terutama ketika umat Islam diarahkan untuk berfikir secara sekuler.

Karena itu, meskipun pro-kontra tentang penegakan Syari’at Islam masih berlangsung, baik secara internal sesama umat Islam maupun eksternal sesama bangsa Indonesia, dalam semangat HAM dan Konstitusi. Perjuangan menerapkan syari’at Islam di Indonesia tidak perlu dicurigai. Karena itu, bukan saja pemerintah dan rakyat Indonesia tidak memiliki hak untuk menghambatnya, sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perjuangan PSI (Penegakan Syari’at Islam). Sebab, perjuangan Syari’at Islam tergolong sebagai hak-hak fundamental dan kebebasan dasar umat manusia, khususnya kaum Muslimin Indonesia.

1. PSI Dalam Konteks HAM Internasional

Sejak gelombang informasi menyeruak ke dunia Islam, isu-isu utama demokrasi dan HAM telah menawarkan manfaat-manfaat yang dapat dijadikan acuan dasar bagi umat Islam. Sebagaimana kedudukan negara-negara Islam di Timur Tengah dan juga Asia Tenggara dalam era globalisasi dewasa ini, tidak mungkin dapat menyembunyikan dirinya dari sistem pemerintahan yang represif otoriter. Karena itu, kaum Muslimin sebagai warga negara dan penduduk ketiga terbesar dunia tidak diragukan kontribusinya. Dalam konteks tersebut, Negara Kesatuan RI telah terbukti sebagai negara muslim terbesar dunia. Karena itu, akan menjadi sangat naif dan menjadi sangat tidak adil bilamana tuntutan umat Islam mengenai PSI selalu menjadi pergunjingan.

Dalam kondisi dunia yang cenderung semakin memilki keterpautan secara lebih komprehensif, maka kedudukan hak-hak dasar dan kebebasannya tidak dapat ditawar lagi. Realisasi suatu ideologi tertentu, termasuk syari’at Islam dalam ranah publik tidaklah bertentangan. Kebebasan dasar yang diakui oleh negara justru wajib dilindungi. Karena itu, syariat Islam yang dipandang sebagai spirit perjuangan umat Islam untuk dikembangkan mengingat adanya jaminan dari rejim HAM dunia dan Konstitusi.

PSI bagi kaum Muslimin secara umum di dunia, khususnya di kalangan kaum di berbagai negara Muslimin dan Indonesia secara lebih khusus, telah dengan jelas mendapat pengaturan dari HAM Internasional. Hak Beragama dan Hak Kebebasan untuk melakukan segala aktifitas beragama dapat ditemukan dalam beberapa dokumen penting.

1.1 Piagam PBB dan Deklarasi HAM 1948

Dalam deklarasi Universal tentang HAM 1948, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa setiap orang memilki semua han dan kebebasan-kebebasan sebagaimana diatur dalam deklarasi ini, tanpa ada perbedaan untuk alasan, seperti ras, warna kulit, bahasa agama, pandangan politik atau dengan kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kekuasaan dan status lainnya.

Perlindungan yang tegas mengenai kebebasan beragama, dalam Hukum HAM internasional adalah terkait dengan konsep religius intoleran (sikap tidak ada toleransi). Maksudnya, kondisi minoritas tidak boleh menumbuhkan adanya perlakuan yang diskriminatif. Sejak tahun 1967 rancangan perjanjian internasional telah menegaskan tentang pembatasan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak toleran terhadap agama. Sikap dan perlakuan keagamaan yang tidak toleran tersebut termasuk larangan yang bertentangan dengan kebebasan terhadap pemeluk agama.

Secara umum, dalam pasal 3 Draft Konvensi menyebutkan :

  1. Bahwa kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk, atau mengubah agamanya merupakan kebebasan hak asasi.

  2. Kebebasan untuk mengejewantahkan perilaku keagamaan, atau kepercayaan baik secara pribadi atau secara bersama-sama, baik secara private atau umum, merupakan subjek yang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif.

Dalam pasal 3, bagian 2, ditegaskan negara-negara berhak wajib untuk melindungi siapapun di bawah jurisdiksinya.

  1. Kebebasan untuk beribadah atau mengumpulkan suatu seremonial bersama.

  2. Kebebasan untuk mengerjakan, untuk melakukan desiminasi, dan mempelajari ajaran agama dengan menggunakan bahasa yang suci dengan tradisi menulis, mencetak, mempublikasikan buku, dan sebagainya.

  3. Kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama dan keperluannya dengan membangun institusi pendidikan, amal dana bantuan yang diselenggarakan ditempat umum.

  4. Kebebasan untuk mematuhi peribadatan, makanan dan praktek keagamaan dan untuk memproduksi, menjalankan import-eksport barang-barang, makanan dan fasilitas yang biasanya dipergunakan untuk pengamalan ajaran agama.

  5. Kebebasan melakukan kunjungan haji atau perjalanan terkait dengan keyakinan keagamaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

  6. Perlakuan dengan hukum yang setara terhadap tempat-tempat peribadatan, aktivitas dan upacara dan tempat-tempat untuk penguburan mayat, sesuai keyakinan agamnya.

  7. Kebebasan berorganisasi dan memelihara hubungan organisasi secara lokal, nasional dan uinternasional terkait dengan kegiatan agama, untuk turut serta dan melakukan komunikasi dengan penganut agama lainnya.

  8. Kebebasan pemaksaan untuk melakukan sumpah menurut ketentuan agamanya. Meskipun perjanjian ini belum di sahkan oleg PBB banyak negara telah menerapkannya sesuai dengan kaidah hukum kebiasaan3. Bahkan jika proses penerapan draft ini terus dipatuhi, besar kemungkinan nantinya menjadi hukum kebiasaan Internasional.

Sejak 1981, Majelis Umum PBB telah mengadopsi pernyataan tentang berbagai larangan pembatasan atas segala bentuk intoleransi dan diskriminasi. Kemudian, Komisi Penyelidik PBB telah menjadi Tim Pelaporan. Salah satu catatan penting dari Tim Pelaporan, tahun 1983, lahirnya hukum kebiasaan untuk persoalan diskriminasi keagamaan wajib menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Rancangan Deklarasi4.

1.2 Sandaran dari ICCPR

Kemerdekaan beragama diletakkan sebagai hak fundamental, maka terbentuk larangan apapun atas hak-hak dasar akan dinyatakan sebagai bertentangan dengan kekuatan HAM internasional. Kebebasan sebagaimana dikumandangkan Freedom of Expression, of Association, of relogion, Freedopm from Fear, want and Expression and Hungger merupakan kewajiban negara untuk melindunginya. Pertama, Perjanjian Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, sosial dan budaya (The International Covenant on Economic, social and Cultural Right ICESCR). 1966.

Kedua, Perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kedua perjanjian internasional itu diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966. Pemberlakuan kedua perjanjian itu mulai efektif 3 Januari 1976, dan 23 maret 1976. Terdapat sekitar empat ayat (18, 20, 20 dan 27), terkait dengan hak-hak keberagamaan. Pasal 18 (1) berbunyi, Setiap orang memiliki hak dan kemerdekaan untuk berfikir, berpenghayatan, kepercayaan, termasuk di dalamnya memiliki lembaga atau menganut suatu agama atau keyakinan sesuai pilihannya, atau kebebasannya, apakah pribadi atau kelompok dengan yang lainnya, atau baik secara private atau publik, untuk menunjukkan keberagaman atau kepercayaan dalam beribadah, pengamalan dan praktek pengajaran. Pasal 18 (2), tidak seorangpun dapat diperlakukan secara paksa untuk mengurangi kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya, (3) Kebebasan mewujudkan suatu agama atau kepercayaan terdapat pembatasan hanya apabila ada pengaturan dari hukum nasional, yang diperlakukan mengingat perlindungannya terhadap keamanan publik, ketertiban kesehatan, moral atau hal-hal fundamental dan kebebasan lainnya. (4) Negara-negara pihak, sejak persetujuan di meja perjanjian wajib mengamalkan agar adanya saling menghormati kebebasan orang tua. Perlindungan hukum untuk menjamin agama dan pendidikan moral bagi anak mereka yang sesuai dengan keyakinan agama mereka perlu mendapatkan jaminan

Nathan Lerner menjelaskan bahwa kebebasan merupakan ajaran agama mencakup antara lain.

  1. untuk beribadah dan berkumpul sehubungan dengan agama atau keyakinannya, termasuk mendirikan memelihara tempat-tempat beribadah

  2. untuk mendirikan dan memelihara lembaga donor untuk bantuan kemanusiaan

  3. untuk membuat atau menggunakan tanda-tanda yaitu material yang dikaitkan dengan upacara keagamaan

  4. untuk menulis dan mempublikasikan dan melakukan deseminasi dengan publikasi relevan di wilayahnya masing-masing

  5. memberikan pendidikan dan pengajaran atas anak-anak didik dan penganut agamanya

  6. mengumpulkan atau menerima derma sebagai bantuan keuangan

  7. melatih atau memilih menjadi para penyebar agamanya masing-masing

  8. memberlakukan hari libur untuk istirahat

  9. untuk mendirikan dan memelihara harmonisasi individu dengan masyarakat, dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan dan kepercayaan, baik dalam level nasional dan juga internasional.5

Menurut Natan Lerner, beberapa ketentuan mengenai hak-hak dasar keagamaan pada saat ini telah merefleksikan kebiasaan hukum internasional, dan ketentuan mengenai pembatasan perlakuan diskriminatif atas dasar agama, atau pelanggaran terhadap genocida terhadap kelompok agama tertentu, tergolong pada perbuatan yang pelanggaran HAM Berat tergolong Ius-Cogen.

Persoalannya jika timbul pandangan bahwa hak penerapan suatu ajaran agama, terutama berada dalam ramah politik, maka kerangka HAM yang berkembang dalam diskursus universal ini dengan cultur relativisme tidak dapat diremehkan. Henry.J Steiner dengan Philip Alston, Nash Ghai, merujuk pada kenyataan perkembangan diskursus HAM universalisme dan kultural relativisme memang diakui keberadaannya di berbagai negara-negara ketiga. Misalnya, Pannikar, mengajukan pertanyaan apakah HAM dan konsep Barat yang universalisme itu akan mendapatkan pembaharuan. Akan tetapi, secara filosofi, pemikiran HAM universalisme itu tidak dapat dipertahankan, jika dihadapkan pada persoalan lintas budaya (inter-cultural problematic).

Dalam konteks, pemikiran HAM lintas budaya yang partikural tersebut, Pannikar mengajukan pandangan sebagai berikut: Jika HAM tersebut merupakan satu jendela dalam hal mana satu budaya partikular menggambarkan suatu ketertiban bagi individunya, maka mereka hidup dalam budaya tersebut. Dalam konteks ini mereka perlu bantuan dari budaya lain yang dapat melihat jendela lain. Pandangan mereka sebagaimana terlihat melalui suatu jendela adalah dua hal yang sama terhadap suatu perbedaan dari visi lain. Kondisi inilah yang meniscayakan adanya keanekaragaman jemdela atau visi. Jadi budaya pluralis merupakan pilihan alamiah yang lebih sehat (the one in favour of a healthy pluralism)6. Sama halnya, ketika sifat partikularistik HAM yng ada dalam masyarakat India dengan sistem sosial kasta. Prinsip kesetaraan dalam konteks sosial dan hukum tidak mudah untuk secara umum diterima masyarakat. Untuk itu, HAM universal tidak dapat memaksakan atas realitas sosial sistem kasta di Indonesia.

Argumen ini dikedepankan oleh Yash Ghai, not all government have taken kindly to the internationalization of human rights and democracy, although many of them are unable to carry their opposition to it to international for because of their fagile political and economics systems and the dependence on external donors. Several countries, particularly in South and East Asia, have affered a spirited rebutal of this international7. Dengan memperhatikan kondisi politik dan pemerintahan yang ketika itu belum sepenuhnya mau menerima demokrasi, dan HAM termasuk kondisi ekonomi yang masih tergantung proses internasionalisasi HAM tidak dapat dipungkiri telah berpengaruh terhadap perkembangan HAM di negara-negara Asia. Akibatnya, kesadaran HAM yang timbul dinegara-negara Asia Tenggara tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang berbeda-beda.

Tidaklah mengherankan jika gerakan fenomenal PSI sukar dipahami dari perspektif HAM. Ahmed An-Naim, ia menegaskan bahwa pembelaan terhadap HAM di dunia Muslim akan efektif bilamana dipahami dalam konteks ajaran Islam. Akan tetapi, mereka perlu mendefinisikan sikap pada penafsiran historis yang khusus dari segi hukum Islam yang dikenal sebagai syariah. Muslim diwajibkan dalam urusan keyakinan, kepercayaan dan perbuatan, baik private maupun publik, sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Namun, terdapat ruang yang memunculkan perdebatan dalam konteks modern.

Oleh sebab itu, sekiranya dunia Islam terkesan banyak pelanggaran HAM dilakukan, maka itu terkait dengan kurangnya kesadaran tentang legitimasi budaya, terkait dengan nilai-nilai standart internasional dalam masyarakat. Sejauh ini, prinsip-prinsip standart tersebut dipahami sebagai sesuatu yang asing, atau yang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat yang ada. Keterasingan itu dapat dimaklumi, bukan sekedar negara-negara Asia, Afrika tidak terlebih dalam perumusan HAM universal 1948. lebih dari itu, bangsa-bangsa Asia dan Afrika telah menjadi korban kolonialisasi. Karena itu, ketika kajian Islam tentang HAM, khususnya gender dan kehidupan beragama diterima sangat problematik8.

Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi pendukung PSI untuk tidak saja menyuarakan PSI dalam konteks perdata dan kemasyarakatan, melakukan juga dalam protes yang lebih luas termasuk hal-hal cipit dan politik. Justru jika ada kekuatan negara atau non negara terlibat dalam menghambat PSI, akan dipandang sebagai penantang atas HAM sebagaimana dirumuskan dalam ICCPR.

2. Praktek di Beberapa Negara

Dalam dua kasus di Amerika Serikat dan Inggris, kebebasan untuk beragama telah dilindungi sejak terjadinya amandemen Konstitusi 1791. Bahkan sejak tahun 1940, Mahkamah Agung AS, termasuk Pengadilan tingkat bawah telah sering menyelesaikan persoalan konflik keagamaan dengan menggunakan praktek pengadilan.

Di pengadilan Jerman, terdapat suatu kasus sekitar tahun 1995 beberapa orang kaum Muslimin Iran tertangkap tangan karena menyembelih hewan ternak di luar wilayah abatoir. Dalam suatu pengadilan, hakim tidak dapat segera memutuskan, meskipun jelas-jelas bertentangan dengan UU Penyembelihan di Jermah. Sebab, mereka ragu apakah praktek penyembelihan hewan menurut ajaran dan keyakinan suatu agama merupakan persoalan private atau Publik. Hakim baru dapat memutuskan, setelah beberapa orang saksi ahli agama Islam (Imam Masjid) dihadirkan. Atas dasar keterangan saksi ahli itu, hakim memutuskan bahwa praktek penyembelihan menurut agama yang diyakininya tergolong pada urusan publik, dan khususnya termasuk Hak Asasi Manusia. Sejak kasus tersebut timbul, lalu pemerintah Jerman sejak itu menyediakan tempat dan waktu khusus di perusahaan jagal hewan untuk dipergunakan kaum Muslimin.

Di beberapa pengadilan negeri Belanda, khususnya yang terkait dengan kasus hukum kelurga dan perkawinan, pengadilan tidak dapat dengan serta merta dapat memutuskan perkaranya, meskipun telah jelas duduk perkara dan peraturan hukumnya, sebelum pengadilan mendatangkan beberapa saksi ahli dari imam-imam Masjid.

Di luar kasus di atas, sistem perbankan Syariah sebagaimana semula berlaku di Pakistan sejak tahun 1970-an, diduga realisasi syari’at Islam dalam bidang ekonomi, akan menghambat proses perbankan nasional di Pakistan. Dengan dugaan bahwa investor asing, khsusunya dari Inggris akan menolak penerapan Bank Without Interest dan mereka berbondong-bondong kembali ke tanah airnya. Dugaan tersebut terbukti keliru, sebab justru investor asing tunduk pada sistem perbankan Syariah Islam. Mereka memperoleh untung yang jauh lebih stabil bilamana dibandingkan dengan sistem moneter Bank Konvensional.

Dalam sistem perbankan di Singapura, telah jelas bahwa sistem perbankan Islam telah dipandang sebagai sistem keuangan yang menguntungkan. Bahkan, akhir-akhir ini di Indonesia perkembangan sistem perbankan Islam semakin menonjolkan model yang sangat kompetitif. Hampir semua bank Konvensional yang ada di Indonesia telah memiliki manajemen perbankan syariah yang diakui kehandalannya. Selain itu, negara Pakistan sebagai Negara Islam, selain mengakui pemberlakuan sistem peradilan sipil sekuler, juga menyediakan sistem peradilan Syariah, yang dalam kenyataan terbukti tidak menmbulkan gangguan satu sama lain.

Terhadap pengembangan perbankan Syariah di Pakistan, terbukti bukan saja negara-negara berpenduduk Islam menerapkan perbankan tanpa bunga, melainkan juga beberapa Bank di Australia, New Zailand, juga telah membuka Syariah Bank Window, dengan model transaksi khusus dan diberlakukan bagi warga negara yang beragama Islam. Malaysia saat ini, termasuk negara berpenduduk Muslim yang tidak saja menerapkan sistem perbankan syariah, melainkan juga hampir mirip dengan Pakistan. Sebab, untuk beberapa nergara Bagian seperti di Pahang, Penang, dan negeri lainnya penerapan syari’at Islam, khsusunya hukum pidana Islam juga diberlakukan di bawah jurisdiksi peradilan Syariah.

3. PSI Dalam UUD 1945 dan UU HAM

Hak Konstitusional PSI bagi kaum Muslimin di Indonesia tidak dapat terbantahkan sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan oleh MPR sejak tahun 1999 s/d 2002. Dampak dari amandemen tersebut, bukan sekedar sistem kekuasaan pemerintah yang sentralistik dan oligarkis telah sirna, melainkan telah memberikan makna substansil akan kebebasan dasar kehidupan beragama.

Kenyataan tekstual tentang jaminan PSI dalam UUD 1945 tidak berhasil diperjuangkan dalam psal 29 UUD 1945 sebagai suatu putusan politik yang final. Namun, melihat realitas politik dan sosiologis masyarakat Islam di beberapa Provinsi dan Kabupaten bertolak belakang. Pemerintah Pusat terbukti tidak mampu mencegah Provinsi dan Kabupaten yang mendeklarasikan penegakan Syari’at Islam. Mengapa perjuangan PENEGAKAN SYARIAT ISLAM tidak pernah akan sirna di hati sanubari dan keyakinan kaum Muslimin, bahkan cenderung lebih efektif untuk terealisir ?

a. Mempertahankan Pembukaan UUD 1945

Adanya kesepakatan di antara anggota MPR (sebaghai wakil rakyat Indonesia) untuk mempertahankan PEMBUKAAN UUD 1945 adalah modal politik penting. Tekad untuk tidak merubah Pembukaan UUD 1945, bukan sekedar alasan historis dan politis, melainkan alasan filosofis. Sebagaimana Moh Natsir berpendapat bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat Pancasila sebagai dasar negara, yang mengandung nilai-nilai syariat Islam. Kata-kata,…. Atas berkat racmat Allah Yang Maha Kuasa, …………………………………dst adalah bukti autentik bahwa supremasi kemerdekaan yang kita peroleh bukan semata kekuatan otak dan otot bangsa Indonesia, melainkan karena Ridha Allah SWT sebagai dzat Maha Pencipta. Hal inilah yang membedakan substasi filosofis Konstitusi Indonesia dengan Konstitusi negara lain.

Kedudukan Pembukaan yang dijiwai oleh Piagama Jakarta sebagaimana pernah diucapkan oleh Presiden Pertama, Soekarno dengan jelas menunjukan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak terpisahkan dengan proklamasi kemerdekaan RI. Namun, tidak juga dapat dimaknai bahwa UD 1945 bersifat theocracy, melainkan cenderung sebagai nomokrasi. Fungsi hukum merupakan instrumen kedaulatan negara dan pemerintah, termasuk nilai-nilai syari’at Islam yang dapat mempengaruhi produk hukum hasil musyawarah anggota-anggota DPR/DPD .

b. Otonomi Daerah Seluas-luasnya

Sebagai konsekuensi musnahnya sistem kekuasaanm pemerintah yang sentralistik, maka pasal 18, khususnya ayat (5) telah dengan jelas memberikan model hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan daerah dalam mekanisme bukan saja Sharing of Power, melainkan juga check and balance. Bunyi pasal 18 (5) Pemerintah daerah mwnjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Jiwa dari pasal tersebut sangatlah gamblang bahwa seorang kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten memiliki kewenangan yang cukup luas dalam membangun daerah dan warganya. Termasuk seberapa jauh kaum Muslimin yang memperjuangkan PSI dapat membantu mempercepat proses pemulihan krisis, terutama dalam bidang moral. Peran PSI sangat dinantikan keberhasilannya oleh masyarakat Indonesia, di tingkat pusat dan juga lokal. Dan terbukti, institusi adat seperti Nagari di Sumatra Barat yang semula sempat tidak berfungsi saat ini kembali menjadi lembaga pelengkap pemeritnahan daerah, yang berfungsi melakukan pengawasan terehadap pemberlakukan ketentuan ajaran Islam.

c. Kehidupan Bergama Sebagai Persoalan HAM

Perjuangan PSI selalu memegang asas musyawarah dalam mufakat dalam melaksanakan perjuangannya. Sehingga kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan secara memadai menjadi cukup jelas dan signifikan. Karena itu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28, khususnya ayat 2 dengan tegas dinyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkann dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan seerta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil,sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis”.

Konsekuensi kehidupan beragama, yang patuh pada persoalan HAM tidak sekedar mewajibkan warga negara Musilm menghormati perbedaan yang timbul sesama pemeluk agama Islam, melainkan juga dapat menghormati kehadiran pemeluk agam-agama lain. Namun, kebebasan beragma akan menjadi pilar perdamaian bilamana asas kerukunan hidup beragama telah menjadi sasaran dari PSI. Karena itu, menjadi keniscayaan bilamana kebebasan beragama harus dimaksudkan oleh sikap anti pemaksaan atas keyakinan orang lain. Adanya keseimbangan sikap antara PSI sebagai hak dalam kebebasan dasar, juga terikat dengan kewajiban penghormatan atas mereka yang belum menghendaki PSI dibeberapa tempat oleh beberapa golongan.

d. Kewajiban Warga Negara Indonesia Beragama

Pasal 29 (1&2) dengan tegas mengandung ketentuan adanya bukan saja hak tetapi kebebasan beragama. Pasal ini jelas tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk memiliki kebebasan untuk tidak menganut salah satu agama. Pasal tersebut berbunyi (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Bagi kaum Muslimin pasal tersebut jelas, bukan saja negara mewajibkan setiap warga negaranya untuk memeluk agama, melainkan memberikan jaminan dan perlindungan atas terselenggaranya praktek dan kehidupan beragama sesuai dengan keyakinannya.

Dalam konteks, perjuangan PSI ayat ini secara tegas memberikan petunjuk dan makna sumbstansial dan prosedural. Pertama, yang dimaksud makna substansial adalah bahwa kaum Muslimin selain memliki hak dan kebebasan dalam merealisasikan ajaran agamanya yang kaffah. Juga negara dapat dipandang melanggar hak konstitusional bilamana pemerintah atau warga negara lainnya menghambat dan melarang kaum Muslimin untuk menerapkan syari’at Islam. Sebab, kata-kata .. untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya dalam pandangan Islam bukan semata-mata kebebasan melakukan ibadah ritual semata, melainkan juga ibadah non-mahdhoh lainnya. Islam tidak memaknai ajaran dan perilaku agama adalah identik ibadah atau ritualistik, dan pekerjaan bernegara adalah identik dengan non-ibadah.

Dengan demikian, penegakan syari’at Islam sebagaimana mengacu pada pasal 29 tersebut jelas memperkuat tuntuatan konstitusional PSI untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dari negara dengan koridor sistem hukum yang berlaku dan menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini juga senada dengan pandangan Nathan Lerner ketika ia menafsirkan apa yang disebutkan di depan tentang hak dan kebebasan beragama dalam delapan oparameter.

4. Pengakuan Empirik PSI di Beberapa tempat di Indonesia

Tuntutan Hak Konstitusional PSI yang tidak dapat ditepis dan cenderung semakin memperlihatkan legitimasinya ketika terjadi deklarasi syari’at Islam di beberapa Provinsi dan Kabupaten.

4.1. UU No 18/2001 OTDA Keistimewaan NAD

Salah satu fakta hukum dan politik yang memperlihatkan konsistensi antara pemerintahan pusat dan daerah adalah lahirnya UU No 18/2001 tentang realisasi OTDA, di Aceh dengan penekanan pada PSI. Instrumen juridis tersebut, bukan saja NKRI telah memberikan jaminan konstitusional terhadap masyarakat Aceh untuk merealisasikan PSI, melainkan juga menjadi tidak lagi ada tempat bagi NKRI untuk memperlakukan masyarakat Islam secara diskriminatif yang menghendaki adanya PSI, baik dalam dimensi publik maupun private.

Hal ini juga diperkuat dengan lahirnya Konun, Perda Non 11/2002, mengenai Pembentukan Mahkamah Syariah yang akan memberlakukan hukum Islam dalam dimensi yang kaffah. Sercara juridis dan sosiologi masyarakat Aceh tidak lagi ragu akan eksistensi OTDA-nya, sehingga pasal 18 (5) dengan jelas-jelas seiring dengan ketentuan yang ada dalam UU |No 18/2001. Sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat Aceh secara politik dan budaya setidak-tidaknya telah terpenuhi, sementara bagaimana konsolidasi PSI juga harus didukung oleh pembangunan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemerintah daerah untuk menambah petugas polisi syariah juga telah dilakukan. Bahkan kebijakan tersebut telah menuai pro-kontra. Namun, masyarakat dan pemerintah Aceh, melakukan institusi dinas syariah tidak surut. Fakta yang terakhir sejak pertengahan Juli 2005 yaitu penyelenggaraan hukuman cambuk oleh penegak hukum, kejaksaan telah menjawab keraguan yang timbul selama ini dikalangan pakar dan praktisi hukum. Artinya PSI di Aceh dengan landasan hukum positif tampak semakin jelas. Tidak sekedar hukum perdata dikeluarga belaka, tetapi juga hukum pidana Islam. Hukuman cambuk bagi pelanggaran Khamr dan Judi terbaca dengan jelas. Dari kasus tersebut, ada sebagian terhukum yang mengakui atas timbulnya kepuasan spiritual. Sekiranya, secara ideologi syariah Islam diyakini dan dapat diterapkan di Aceh, maka pandangan yang menyajikan PSI di Indonesia tidak releven telah kehilangan argumennya.

4.2. Deklarasi PSI di Provinsi dan Kabupaten

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah adanya deklarasi PSI di Sulawesi Selatan dan Banten dan diikuti oleh beberapa kabupaten di Jawa Barat dan Sampang. Mejelis Mujahidin Indonesia (MMI) menghasilkan Piagam Yogyakarta. Dalam Piagam ini, MMI secara eksplisit menyatakan dirinya didirikan untuk menegakan Syari’at Islam. Mereka meyakini, Syari’at Islam merupakan satu-satunya solusi untuk menghilangkan segala bentuk malapetaka di Indonesia.9

Terpetik Fakta Hukum tentang Surat Edaran Bupati Cianjur No. 451/2717/ASSDA. Tertanggal : September 2001. Perihal Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah dan Masyarakat Marhamah. Cara pandang saya yang relasional kemudian menemukan Fakra Hukum lain berupa Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001. Tertanggal : 28 Mei 2001. Perihal : Upaya peningkatan kualitas Keimanan dan Ketakutan.

Isi aturan di Kabupaten Cianjur memuat orasi berwibawa dari Bupati yang menghimbau para birokrat bahwa “ masyarakat yang beragama Islam di wilayah/lingkungan kerja yang saudara pimpin untuk melaksanakan syariat Islam secara bertahab antara lain “:

  • Melaksanakan 7 (tujuh) S, yaitu shalat berjamaah pada awal waktu, shaum, shadaqah, shabar, silaturahim, syukur dan salam.

  • Menunaikan kewajiban Zakat

  • Bagi muslimin agar mengenakan Jilbab sesuai ketentuan

  • Mengkoordinasikan dan meningkatkan pelaksanaan pengajian di lingkungan kerja masing-masing

  • Mengikuti pengajian rutin di Majelis-majelis Ta’lim

  • Membudayakan baca al-Qur’an secara berkelanjutan

  • Menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku

  • Melaksanakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di lingkungan tempat tinggalnya dan di lingkungan kantor tempat kerja masing-masing.

Cuplikan teks aturan di Cianjur itu lalu dilanjutkan dengan barisan kalimat halus tanpa imperasi tapi mengipasi nalar Arab dari masyarakat tertentu :

  • Agar meminta perhatian kepada karyawan/wati beserta jajaran staf di lingkungan kantor/unit kerja masing-masing untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

  • Agar secara terus-menerus mensosialisasikan Gerakan Akhlakul Karimah dalam berbagai kesempatan (keramaian, peringatan, Hari-hari besar Nasional dan Islam).

  • Kepemimpinan dengan mengedepankan keteladanan menjadi lebih penting dalam upaya pembentukan Aparatur Pemerintah yang berakhlaqul Karimah.

  • Untuk setiap kegiatan yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan10.

Meskipun terdapat pandangan bahwa pakta positivisasi ajaran Islam mengenai peningkatan beribadah, berakhlak, termasuk perda mengenai Minuman Keras, Prostitusi di tingkat Daerah meragukan akan esksitensi syariat Islam, tidaklah mengurangi arti dan fungsi perjuangan PSI. Sebab, selain PSI wajib diperjuangkan oleh setiap insan Muslim dalam kadarnya masing-masing, juga proses penerapan gradual melalui pendekatan budaya dan politik atau kekuasaan tidak dapat diabaikan.

Hasil konferensi di kabupaten Bulukumba Maret 2005, justru PSI melahirkan sprktrum inovatif bagi kebangkitan Islam. Dengan PSI yang didukung oleh lahirnya UU zakat secara rasional hasil pendapatan mereka telah menyangkut secara lebih signifikan. Sebab, lebih dari 300% pendapatan daerah justru diperoleh dari sumber zakat mal dan shodaqoh lainnya. Tentu saja hal ini akan menjadi lebih signifikan konsekuensinya, jika gerakan PSI dalam arti ekonomi Islam semakin diprioritaskan pengalamannya. Sebab, tujuan pertama PSI menjadi wajib militer mengorientasikan maksud gerakannya, pada upaya membantu dalam mengentaskan kemungkinan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah disimpulkan:

5.1. PSI merupakan hak kebebasan dasar yang bukan saja tidak dilarang, bahkan negara berkuajiban untuk melindunginya. Sebagai dasar hukum atas legitimasi PSI dengan jelas hukum dan HAM internasional memberikan petunjuk yang jelas dan tegas. Beberapa Konvensi Hukum Internasional, seperti Konvensi DUHAM 1948, dan khususnya Konvensi Mengenai Hak-Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya (ICCESR) dan juga Konvensi Internasional tentang Hak–Hak Sosial dan Politik (ICCPR) 1966.

Secara konstitusional, UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002, juga telah memperkuat argumen hukum internasional. Konsekuensinya, negara dan pemerintah RI berkewajiban untuk tidak saja memberikan perlindungan dan perlakukan yang adil dan proporsional, bahkan memberikan dukungan terhadap tegaknya PSI sebagai wadah yang selalu memberikan penguatan terhadap NKRI.

5.2. Realisasi PSI dalam sejarah yang kita saksikan telah menjadi fenomena global yang tidak lagi terpancang pada ada tidaknya suatu negara berlabelkan Negara Islam. Secara gradulan sesuai kapasitas umat Islam di suatu tempat, dengan spirit HAM internasional telah membuktikan bahwa sebagian ajaran Islam dalam bidang Ekonomi, Pendidikan dan juga sistem hukum dan politik telah saling berinteraksi dengan saling mengisi dan memberikan keuntungan. Dampaknya secara langsung terhadap perjuangan PSI di Indonesia terlihat jelas terutama perjuangan melalui lembaga legislatif melalui Partai Politik Islam dan juga melalui perjuangan secara damai dalam berbagai aktifitas organisasi sosial Islam.

5.3. Sistem pemeritahan dan otonomi daerah seperti di Nangaru Darussalam Aceh telah memberikan pelajaran berharga bahwa NKRI terbukti telah dengan lapang dada memberikan Keistimewaan terhadap Aceh untuk memberlakukan Syariat Islam melalui jaminan lahirnya UU No 18/2001, dan telah ditindak lanjuti dengan Qanun atau Perda No 11/2002. Meskipun beberapa Daerah seperti Banten, Sulawesi Selatan, Cianjur, Sukabumi, Indramayu, dan Sampang adalah sampel yang belum memperoleh legitimasi juridis atau pengakuan dari pemerintah pusat sebagaimana halnya Aceh, masih tersisa optimisme untuk diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat di masa mendatang.

Referensi

  1. Ahmed An-Naim, Abdullah, Human Rights in The Muslim World. Dalam Henry Steiner, dan Philip Alston. Ibid.210.

  2. Ashidiqy, Hashbi dan Zaky Yamami dalam beberapa karya mereka.

  3. Brownlie, Jan, Basic Document on Human Rights, Oxford. Claredon Press 1971 :19B.

  4. Robertson A.H. dan J.G.Merrils, Human Rights in the World : An Introduction to The Study of the International Protection of Human Rights. New York, Menchester University Press. 1996. hlm 92.

  5. Pannikar, Is The Nation of Human Rights A Western Concept dalam Henry Steiner and Philip Alston, International Human Rights in Contex:Law and Politics Moral. Oxford. Clarendon Press. 1996:202.

1 Tulisan ini semula disampaikan dalam Acara Seminar Tentang Tantangan dan Agenda Civil Society Islam di Indonesia merespon persoalan umat. Diselenggarakan oleh Forum pengembangan Islam dalam perubahan sosial, 11 Agustus 2005 di Jakarta. Namun, telah dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tulisan ilmiah yang diisyaratkan.

2 Tinjauan Konseptual tentang syariat Islam dapat dikaji lebih lanjut dari Prof. Hashbi Ashidiq dan Zaky Yamami dalam beberapa karya mereka.

3 Lihat Jan Brownlie, Basic Document on Human Rights, Oxford. Claredon Press 1971 :19B.

4 Lihat lebih lanjut, A.H. Robertson dan J.G.Merrils, human Rights in the World : An Introduction to The Study of the International Protection of Human Rights. New York, Menchester University Press. 1996. hlm 92.

5 Baca tulisan Nathan Lerner, Religious Human Right Under the United Nations, USA, 1996, hal 119

6 Lihat Pannikar, Is The Nation of Human Rights A Western Concept dalam Henry Steiner and Philip Alston, International Human Rights in Contex:Law and Politics Moral. Oxford. Clarendon Press. 1996:202.

7 Ibid 1141.

8 Lihat Abdullah Ahmed An-Naim, Human Rights in The Muslim World. Dalam Henry Steiner, dan Philip Alston. 1996, Ibid.210.

9 Kupasan mendalam tentang MMI dapat dibaca pada Hari-Hari Markaz. Majelis Mujahidin Indonesia dalam Isu Syari’ah Islam dan Terorisme. Oleh Anugrah Perkasa, Majalah Pantau, Desember 2003. hal 17

10 Hal serupa juga bisa dicermati tentang PSI dibeberapa tempat, seperti tasikmalaya, garut dan Indramayu. Upaya tersebut memang diakui belum menyentuh hal yang fundamental, namun dari upaya yang dilakukan memperlihatkan hakekat perjuangan yang tidak dapat dibandingkan oleh masa-masa sebelumnya, khususnya sistem pemerintahan Orde Baru.

PENANGGULANGAN TERORISME TANPA PENANGANAN MEMADAI

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Teror bom bunuh diri (TBD) 1 Oktober di Bali menghentak duka dan lara bangsa Indonesia. Keprihatinan ini bukan sekedar timbulnya ratusan korban luka dan 22 orang telah tewas. Melainkan karena aparat keamanan negara seperti Polri, TNI dan petugas intelejen telah kecolongan peristiwa tersebut. Bagaiaman tidak, menurut catatan wartawan Metro TV, tidak kurang dari 100 kasus teror bom telah terjadi selama tujuh tahun. Sedangkan dalam dua tahun terakhir, modus vivendinya dilakukan dengan teror bom bunuh diri.

TBD babak dua ini membuktikan tiadanya strategi pencegahan dan penanggulangan teror yang komprehensif. Kebijakan pemerintah RI terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme ini terasa tidak berimbang. Terorisme yang selama ini dipandang kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) atau musuh umat manusia (gui human gensis) ditangani dengan cara penanggulangan biasa. Berebda halnya dengan kejahatan korupsi yang justru pemberantasannya dilakukan dengan strategi dan teknik penegakan hukum yang luar biasa. Buktinya cukup mudah untuk dikedepankan.

Dari segi instrument juridis, telah diatur dalam KUHP, justru dilengkap dengan lahirnya UU No.31/1999, tentang Pemberantasan Korupsi, tidak berhenti pada unsur hukum material, UU No.36/2003, tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai struktur khusus yang dibentuk dan dilakukan Presiden. Bahakan secara lebih operasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden 2005, yang memberi mandate tentang perlunya Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang terkoordinasi oleh Sudirman Panji. Sehingga kasus korupsi tidak dibawa ke Pengadilan Negeri melainkan peradilan khusus korupsi. Oleh karena luasnya kekeuasaan KPK, maka julukan institusi ini sebagai Superbodi tidak dihindarkan.

Greget pemberantasan terorisme tidak sedahsyat kejahatan korupsi, meskipun esensi dan dampak kejahatan ini telah menjadi tindak kejahatan yang sangat mengancam rasa aman di dunia. Namun, kepedulian pemerintah terhadap terorisme masih terlihat gamang.

Thomas Friedman, dalam karyanya Lexus and the Olive Tree, menggambarkan globalisasi yang datang dari Barat, sebagai pemegang kekuasaan ekonomi dunia berhadapan dengan simbol atau identitas negara-negara di Timur Tengah. Karena itu, teoris dipandang oleh Friedman, sebagai the Super Empower angry-man. Suatu julukan yang diberikan pada Osama bin Ladein, termasuk pelaku-pelaku teror bom bunuh diri, seperti Asmar Latui, Heri Galun, dan juga tiga eksekutor Bom Bali II, 1 Oktober 2005 di Raja’s Café dan Kuta Town Square.

Sederet nama-nama yang telah diputus Pengadilan seperti Imam Samudra, Amrozi, dan pelaku-pelaku lainnya yang telah dikantongi oleh petugas keamanan, Polri atau intelejen telah dengan jelas membuktikan ancaman teror itu di depan mata. Kejujuran untuk mengakui adanya ancaman laten dimanifest teoris semakin memperkuat bahwa ancaman teroris sungguh luar biasa. Seratus teror bom yang telah berlangsung selama tujuh tahun adalah cukup bukti bahwa peningkatan dan penanggulangan teroris di Indonesia meutlak diperlukan.

Tanpa bermaksud mengecilkan arti kebijakan negara yang telah dirumuskan, UU No. 1 tahun 2003, termasuk perangkat aparat penegaknya, secara internal adalah bukti konkrit upaya negara tersebut. Tidak kalah pentingnya, usaha secara eksternal juga telah dilakukan. Tidak sekedar pemerintah Indonesia mengadopsi amanah dari Resolusi Dewan Keamanan (DK PBB) No.1368 dan S/Res/1373 agar Indonesia mengambil berbagai langkah yang diperlukan, dalam memerangi terorisme, baik melalui mekanisme pengaturan bilateral, regional dan multilateral.

Namun, upaya pemerintah pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme, baik secara internal maupun internasional sesungguhnya masih jauh dari standard yang diinginkan. Dari 12 konvensi internasional tentang pencegahan dan penindakan kejahatan terorisme, Indonsia baru meratifikasi 3 konvensi. Hal tersebut antara lain, Tokyo Konvention mengenai Pelanggaran dan Setiap Perbuatan yang dilakukan di atas pesawat terbang-1963. konvensi Den Haag tahun 1970, tentang Tindakan terhadap Penggunaan Ancaman dan Penekanan yang tidak sah di pesawat terbang. Konvensi Canada 1971. larangan terhadap tindakan yang melanggar keamanan penerbangan pesawat sipil. Dan terkahir Indonesia telah menandatangani Konvensi Internasional tentang Pelarangan untuk memberikan Bantuan Keuangan Tsunami (1999) – (2001-Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan Lintas Negara: 45).

Sebelumnya menggambarkan tentang perlunya konsep dan strategi komprehensif tentang penanggulangan kejahatan terorisme di Indoensia setidak-tidaknya penting dikemukakan tentang konsep strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di AS dan negeri-negeri lain. Kedua, tantangan apakah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, alternative juridis dan non juridis yang perlu dikedepankanagar dapat menjadi masukan pemerintah dalam membuat kebijakan bagi pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Aparat keamanan termasuk intelejen umumnya menjadi sangat sibuk dan responsif beberapa minggu atau bulan setelah peristiwa teror bom terjadi. Namun, aparat kemanan Polri, TNI dan intelejen sepertinya berhenti bekerja setelah tersangka ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Tim Khusus Penanggulangan kejahatan teroris yang dikepalai Presiden dan unsur terkait juga tidak memperlihatkan adanya upaya yang gigih. Memnag secara oratif, Presiden SBY telah menugaskan kepada Kapolri agar Nurdin Top dan Dr. Azhari ditangkap. Namun, tanpa adanya konsep yang tegas dan terpadu, mustahil perintah tersebut dapat diwujudkan.

Pelajaran kedua, modus vivendi teror bom dalam dua tahun terakhir ini dilakukan dengan metode teror bom bunuh diri (Suicide Bombing Terror). Model perlawanan seperti ini tentu saja tradisi baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam sejarah perjuangan mengusir penjajah, tokoh Muhammad Thoha adalah syuhada yang membuat strategi perang Bandung Lautan Api. Gerakan arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo juga hampir serupa. Namun, kedua contoh ini tidak sama dengan praktek bom bunuh diri. Praktek perlawanan yang dilakukan pejuang terhadap musuh dalam kondisi perang dimungkinkan. Sementara, teror bom bunuh diri dilakukan dalam keadaan masyarakat sedang damai.

Praktek TBD adalah import dari negara-negara di luar Asia tengara. Terutama, aktivis yang pernah mengikuti peperangan di Afganistan, Palestina, Moro, dan Philipina. Keyakinan mereka siap menjadi martir atau syuhada sesungguhnya berawal dari doktrin ideologis yang tidak komprehensif jika Tim pemberantasan teror memiliki peta sosial dan program berkelanjutan.

Pelajaran ketiga, eksekutor TBD diperankan oleh orang-orang aktifis yang secara sosial, ekonomi dan pendidikan terkesan marginal. Beberapa nama seperti, Asmar Latin, Heri Galun dan ketiga pelaku BB II tergolong dalam kasus sosial dan ekonomi marginal. Sebagaimana pelaku-pelaku teror bom seperti Imam Samudra, Amrozi tampaknya memiliki kesamaan status sosial. Terhadap kondisi marginalisasi status sosial, ekonomi dan pendidikan untuk mengharuskan pemerintah menigkatkan konsep terpadu tentang pengentasan kemiskinan. Tiadanya jaminan sejahtera oleh negara terhadap maysarakat miskin memudahkan mereka putus asa. Sulitnya pilihan yang harus dihadapi dalam realitas dunia yang kompleks, mendorong mereka berbuat nekad atau prustasi. Jadi aspek kemiskinan dan pendidikan tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.

Ada kecenderungan pemerintah menyepelekan informasi dari sumber asing. Sejak bulan Juli 2005 Presiden SBY telah menerima informasi intelejen dari sumber asing. Diapun melakukan koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, sehinga pengetatan pengawasan dan kemanan khususnya, di kota Jakarta terus ditingkatkan. Sayang informasi tersebut tidak ditindak lanjuti secara komprehensif. Terutama oleh aparat keamanan, termasuk adanya koordinasi kerja antara Presiden, TNI, Polri, Kejaksaan Agung dan aparat terkait. Tudingan Hendropriyono mantan kepala Intelejen bahwa saat ini Indonesia tidak memiliki sistem penaggulangan teror perlu mendapatkan perhatian pakarn UU keamanan dalam negeri yang membolehkan penanggkapan terhadap aktivis-aktivis tertentu mutlak diperlukan. Gagasan itu mungkin penting, tapi belum pasti relevan bagi proses demokratisasi.

Sikap mengedepankan informasi sumber asing ini juga dialami beberapa bulan sebelum peristiwa TBD terjadi di Kuningan, di depan Kedutaan Besar Australia. Alexander Downer, Menteri Luar Negeri AS telah mengirim info intelejen ke Polisi RI. Namun, Polri mengelak dan merasa tidak pernah menerima pesan tersebut. Praktek mencari kambing hitam begitu kental. Sebagaimana, mindset pejabat, menempatkan Nurdin Top dan Azhari sebagai intelektual ………….. Padahal, boleh jadi kejahatan teroris telah menjadi bagian dari kejahtan lintas negara.

Tidak pernah terkuaknya asal-usul penggunaan TNT atau C4 sebagai komponen bom yang memiliki daya eksplosif yang tinggi. Kesan-kesan teroris civil menggunakan TNT masih menjadi tabir hitam dalam proses pembuktian. Dan tentu saja sejak Bom Bali I, isu TNT – C4, tidak mudah diperoleh melalui agen-agen militer dengan …….khusus. Namun, jika perolehan TNT oleh teroris civil tidak ada kaitannya dengan pesekongkolan kejahatan kekeluargaan, maka tidak mustahil sokongan dari kekuatan asing bukanlah hal yang mustahil. Sejak kasus seorang pabrik kimia di Surabaya diajukan ke Pengadilan, maka tentu saja … TNT dan C4 yang bebas semakin sulit ditemukan.

Pelajaran keempat, terkait dengan hukum dan keadilan yang belum duterapkan proses pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati pada Imam Samudra, Amrozi dan yang lain-lain. Namun, sampai saat ini masyarakat belum menyaksikan atau mendengar pelaku teror bom itu dilakukan penjatuhan hukuman. Meskipun teroris tidak pernah takut hukuman mati, pelaksanaan hukum mati bagi masyarakat berfungsi sebagai faktor pengerem (Detrence) bagi aktor-aktor kejahatan teroris lainnya. Karena itu, penegakan hukum terhdap pelaku teroris mestinya harus dilakukan secara segera termasuk pelaksanaan hukuman mati juga ditunda-tunda. Tentu saja, prinsip-prinsip kehati-hatian tidak boleh diabaikan.

Dengan demikian, peran aparat keamanan negara dalam perang melawan teror sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat dilakukan secara reaktif dan parsial. Melainkan mendorong aparat kemanan negara, Polri, TNI, intelejen dan masyarakat untuk menyiapkan konsep terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan secara serius rotasi kondisi internal pancaroba, modus vivedi TDB, situasi sosial ekonomi yang marginal dan law enfocrment yang tegas.

Dalam tulisan ini perlu dikedepankan bahwa kebijakan politik dan hukum yang ditujukan untuk memberantas kejahatan teroris tidak saja belum memadai. Ketika dihadapkan pada sifat dan esensi terorisme sebagai kejahatan luar biasa. Namun, justru Badan Pemberantasan Kejahatan Terorisme tidak terjelma secara sistematis dan rinci dalam suatu konsep dan strategi terpadu.

HUKUM DAN POLITIK EKONOMI DALAM PORNOGRAFI

Dalam masyarakat manapun, pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang tidak senonoh atau immoral. Bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kepatutan bahkan berlawanan secara diameteral dengan hampir semua ajaran agama samawi.

Nilai-nilai universal keagamaan, khususnya agama Islam sangat peduli untuk menempatkan kehormatan perempuan dalam karakter kesucian atau purity character (Surat An-Nur ayat 30). Sehingga kesucian perempuan dalam pandangan Islam, bukan sekedar adanya kewajiban menyembunyikan/menutup bentuk-bentuk tubuh yang sensual, tetapi juga wajib untuk menjaga diri. Jangan sampai interaksi fisik secara seksual dilakukan sebelum pernikahan. Dalam konteks kesucian ini, pandangan Islam menjadi sangat berbeda dengan pandangan masayarakat Barat. Masyarakat Barat selain tidak mengenal konsep “aurat”, suatu ajaran bagi laki-laki meupun perempuan untuk tidak diperkenankan memperlihatkan bagian tubuh yang sensual yang dapat dengan mudah menimbulkan daya tarik seksual bagi lawan jenis.

Misalnya, pembedaan konsep aurat dalam Islam, meskipun masih dapat diperdebatkan, sepakat bahwa aurat laki-laki terdiri dari bagian pusat ke bawah. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka, telapak tangan dan kaki. Kaum muslimin meyakini bahwa kewajiban seorang wanita untuk menutup badannya dari atas hingga ke bawah merupakan kewajiban agama hukum dan moralitas

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

Perbedaan Islam lain yang sangat mencolok dengan budaya Barat adalah hubungan seks dipandang sebagai persoalan rahasia pribadi (privacy rights) dan tidak diganggu gugat (derogable rights). Sehingga hubungan seks yang didorong oleh motif suka sama suka, dan keduanya tidak berada dalam ikatan pernikahan bukanlah perzinahan. Konsep zina yang kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata Barat, umumnya dilakukan bilamana hubungan seks dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang status mereka berada dalam ikatan perkawinan. Dalam ajaran Islam, dengan tegas dikemukakan bahwa hubungan seks diluar nikah, apakah dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang belum atau sudah terikat dengan pernikahan tetap sebagai perbutana zina yang terlarang ataun perbuatan keji (Surat Al-Isra ayat 37).

Perbedaan Sandaran Filasafat

Perbedaan filsafat hukum antara Islam dengan Barat tentang interaksi laki-laki dengan perempuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap persoalan pornografi dan pornoaksi. Persoalan itu menjadi lebih sensitif ketika terjadi pergeseran nilai keindahan tubuh, khususnya perempuan dalam penilaian moralitas dan penilaian hukum. Konsep kesucian, aurat dan pernikahan tampaknya budaya Barat lebih toleran daripada Islam. Sehingga gambar-gambar pornografi dan pornoaksi yang biasanya dijual ditempat-tempat tertentu dan dapat dibeli hanya oleh orang-orang dewasa (adult only) untuk negara-negara Barat tidaklah menjadi persoalan. Tapi menjajakan dan menjual secara terbuka tetap terlarang dan menimbulkan sanksi bagi pelanggar. Apakahan pembeli, penjual dan juga pembuat.

Sikap demikian ini tentu saja terkait dengan kondisi masyarakat yang liberal, individualis terbuka, rasional. Tumbuhnya pola hidup hedonistik juga menyebabkan pornografi dan pornoaksi relatif tidak dipersoalkan. Kondisi seperti itu tentu saja bukan tanpa alasan. Pertama, atas nama kebebasan pribadi yang berhadapan dengan tuntutan hidup modern, semakin sempitnya peluang kerja professional yang pantas, berakibat munculnya modeling-fashion menjadi bentuk pekerjaan professional bagi laki-laki atau perempuan yang cantik.

Wanita-wanita model dengan pekerjaannya fashion show adalah jelas dalam tingkat awal sebagai prilaku pornoaksi. Sama halnya dengan penyanyi, seperti Madona, Mariah Carey atau di Indonesia Inul Daratista telah dikategorikan sebagai pornoaksi. Selain wanita-wanita model, juga laki-laki atau wanita penghibur malam (tidak seluruhnya), seperti streep tease, jelas-jelas prilaku pornoaksi yang bertentangan dengan nilai-niali moral. Akibat prilaku pornoaksi tersebut dengan mudah menuju pada pornografi. Jadi sikap materialisme asas kebebasan, individualistik, privacy, himpitan ekonomi, dan juga pola hidup hedonistic dan kebutuhan akan hiburan (entertainment) berpengaruh akan terciptanya peluang pornoaksi dan pornografi. Sehingga meski secara moral dan hukum bertentangan, muda-mudi menjadikan model dan fashion pilihan pekerjaan.

Politik Ekonomi Bebas Nilai

Menjamurnya prilaku pornoaksi dan juga pornografi tidak lepas dari politik ekonomi liberal dan bebas nilai. Suatu konsep dan strategi pemebuhan kebutuhan hidup yang menyandarkan pada nilai-nilai rasional dan kebebasan bersaing, dimana batasan nilai halal dan haram menjadi tidak jelas. Perlunya, situasi sosial dan ekonomi, dimana permintaan (demand) dengan penyediaan (supply) yang timpang dan semakin langka membuat peluang bisnis yang bebas nilai. Kegagalan Negara-negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak ini berakibat Negara kehilangan daya kekangnya (powerless) secara ekonomis, sehingga praktek-praktek pornografi dan pornoaksi yang secara moral bertentangan, justru dilegalisir sebagai sesuatu yang sah, meskipun harus dilakukan secara terselubung. Karenanya, pornografi dan pornoaksi sebagai kegiatan bisnis selalu dipandang menguntungkan oleh pemilik modal.

Akibat tempat hiburan terbesar dunia di Las Vegas, Hollywood, AS, dan juga kasino terbesar di negara-negara manapun tidak terlepas dari bisnis yang menjadikan perempuan objek daya tarik hiburan. Dilemma moral dan hukum tidak dapat terjawab. Situasi ini dipicu oleh mega gelombangnya teknologi informasi (Magma Information Technology Wave) yang serba instant dan secara ekonomis sangat menggiurkan keuntungan. Peran media cetak, elektronik seperti internet, televisi dan video atau CD dapat dengan mudah oleh pemilik modal diproduksi dan dikonsumsikan pada masyarakat.

Buku yang hadir ditengah-tengah pembaca adalah karya seorang Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia. Secara pribadi, karya yang semula berasal dari Skripsi Strata 1 perlu mendapatkan apresiasi secara akademik. Pengungkap gagasan dengan fakta-fakta yang objektif membuat pembaca memperoleh wawasan yang luas. Tidaklah berlebihan jika karya saudara Lutfan memperoleh penghargaan.

Pertama, saudara Lutfan telah mengantarkan secara deskriptif tentang konsep pornografi dan pornoaksi dari segi hukum, baik dari teks normative Islam atau Al-Qu’ran dan Sunah, maupun kekayaan pemaparan dari hukum substantive pornografi dan pornoaksi. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana ia kutip terbukti tidak akan mampu mencegah dan menanggulangi fenomena pornografi dan pornoaksi. Atas dasar itu, melalui argumen juridis-sosiologis dan religius ia percaya bahwa RUU Pornografi dan Pornoaksi diharapkan dapat terjawab kontroversi tersebut.

Namun, ia juga menyadari bahwa RUU Pornografi dan Pornoaksi tidak mudah untuk segera disahkan. Timbulnya perbedaan pemahaman persepsi terhadap pornografi dan pornoaksi merupakan faktor penyebab. Faktor-faktor itu mencakup social budaya masyarakat, agama, pendidikan, politik, dan ekonomi (Hal 14-22). Faktor global yang terkemas dalam kaidah World Trade Organization (WTO) khususnya melalui Persaingan Perdagangan Bebas (Free Trade Competation) luput menjadi pembahasan yang sangat signifikan. Padahala peran televisi dan video semestinya dikaitkan dengan globalisasi yang berdampak negatif sangat penting untuk dibahas.

Kedua, saudara Lutfan dengan tegas menyatakan bahwa UU No.40 tahun 1999 tentang Pers turut membebaskan insan pers dari kengkangan otoritasnisme. Pemuatan berita, fakta dan berbagai isu-isu aktual secara telanjang dapat diberitakan. Namun, manfaat yang diperoleh atas dasar demokrasi dan HAM, kebebasan pers cenderung berdampak negatif. Kebebasan pers muncul saja cenderung dipergunakan secara liberal, dan juga kadang-kadang lepas dari pertanggungjawaban moral dan budaya masyarakat Indonesia juga.

Posisi majalah tersohor PLAYBOY, terbukti tidak mampu dicegah, oleh pemerintah mengingat tidak terawasi nilai keuntungan yang dapat diraup. Kebebasan pers yang tidak bertanggungjawab juga diperparah oleh situasi masyarakat transisional. Masyarakat Indonesia yang sedang berubah, dimana nilai-nilai yang diterima dan ditolak masih dalam proses penyesuaian. Pro-kontra di kalangan masyarakat Indonesia terhadap UU PP adalah bukti pertentangan antara nilai moral dengan modernitas budaya populer.

Dengan objektif Lutfan mengakui bahwa peraturan-peraturan yang ada seperti KUHP, memang masih memerlukan UU lain seprti RUU PP, yang membentuk hukum substansi hukum yang lebih baik. Namun, peraturan hukum yang baik saja menurut ia tidaklah cukup. Instansi terkait, seperti Komisi Penyiaran Radio (KPI), Lembaga Sensor Film (LSF), Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting untuk mendukung UU yang ada (Hal 99).

Akan tetapi secara institusional, UU Pers juga mengamanahkan tugas-tugas pengawasan kepada KPI, Lembaga Sensor Film dan juga MUI, akan tetapi masih belum berjalan secara efektif. Seringkali ditemukan institusional non-hukum, seperti Front Pembela Islam melakukan tindakan hukum, pada perusahaan yang terlibat dalam produk pornografi dan pornoaksi sesungguhnya mengindikasikan lemahnya peran penegak hukum. Seperti media-media televisi dalam berbagai saluran yang berbeda tidak mampu dikendalikan. Istilah tebang pilih, tampaknya tidak sekedar terjadi dalam penegakan korupsi, tetapi juga dalam penegakan pornografi dan pornoaksi terus berlangsung.

Karena itu, relevansi lahirnya UU PP ke depan sebagaimana proses, yang saat ini terjadi di DPR sesungguhnya bukan sekedar terkait dengan substansi hukum RUU PP yang secara akademis masih dipersoalkan. Melainkan juga sangat terbentur dengan tantangan yang ada pada internal masayarakat Indoensia yang juga receptif dengan pengaruh budaya luar, khususnya budaya Barat. Karena itu, suatu Undang-undang lahir dan legitimit kehadirannya dalam masyarakat memerlukan parameter, kepastian konsep atau objek, subjek yang diatur orang individual, kolektif persekutuan, institusi yang berwenang, dan secara professional kompeten melakukan penegakan dan pengawasan atas fenomena pronografi dan pornoaksi.

Bagi umat Islam dan agama-agama besar lainnya, kehadiran Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, dalam situasi saat ini, tidak diragukan nilai manfaatnya dalam upaya mencegah dekadensi moral generasi muda. Sesungguhnya visi dan misi UU tersebut memiliki kesesuaian dengan amanah UUD 1945, tentang kewajiban konstitusional warga negara untuk memeluk agama dan menerapkan nilai-nilai moralitas dan etika sesuai dengan keyakinan. Namun, jika ada kepentingan tertentu, apakah kebutuhan hiburan dan wisata, kebebasan mengungkapkan gagasan tertentu dikalangan seniman dan masyarakat khusu, sesungguhnya tidaklah menghalangi intervensi negara dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman pornografi dan pornoaksi. Bukanlah pornografi dan prilaku pornoaksi yang diperdebatkan tersebut sesungguhnya tergolong dalam koridor Molimo (Madon, Mabok, Madat, Main, Maling) yang bertentangan dengan tradisi masyarakat, dan juga bertentangan dengan ajaran agama sebagai dasar moralitas masyarakat.

Terakhir saya sampaikan selamat pada saudara Lutfan juga penerbit yang telah berupaya menyoroti persoalan kontroversi aktual dalam masyarakat Indonesia. Dengan perjanjianyang informatife dan berimbang, Anda telah berhasil menyampaikan pesan akademik dengan memberikan opsi-opsi kritis, tanpa menggurui dengan argumen yang dragmatis dan doktorinal.

Selamat pula atas penerbit yang telah memiliki keberanian untuk mendorong serta merangsang penulis-penulis muda tampil dalam pergulatan pemikiran, baik dalam diskursus maupun pengalaman empirik. Semoga bermanfaat dan menambah pengayaan wacana dalam masyarakat.

Yogyakarta, 22 April 2006

1 Penulis, Pengajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG IDIOLOGIS UNTUK MENCAPAI CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONAL

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

1. Pendahuluan

Rapat Kerja Terbatas ini menjadi sangat penting ketika yang dipersoalkan terkait dengan upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang berfungsi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Relevansi dan urgensi rakertas ini pertama, didasarkan kepada fakta bahwa sistem hukum nasional suatu bangsa selalu dinamis, sehingga idealitas yang dibanggakan masa lalu, lambat ataupun cepat dipastikan akan berubah. Sedangkan argumen kedua, rakertas menjadi relevan mengingat reformis yang telang berlangsung selama tujuah tahun ini dirasakan hampir banyak pihak mengakui ketidak berdayaan hukum dalam menjawab persoalan social di Indonesia.

Ketidak mampuan peran sistem hukum nasional dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut diperhadapkan pada fakta bahwa problemática kehidupan bernegara dan bermasyarakat semakin kompleks. Dalam tingkat konsep, sistem hukum nasional dan sistem hukum Indonesia juga tidaklah sama. Sebab, sistem hukum nasiona akan berarti sistem hukum yang diberlakukan negara (state law). Dan di pihak lain, sistem hukum Indonesia merefleksikan keaneka ragaman hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tidak saja sistem hukum nasional itu sendiri yang perlu dikaji, melainkan juga tidak menutup kemungkian kajian mendalam tentang terjadinya pergeseran orientasi dan cita-cita nasional. Apakah nilai-nilai universal di era global seperti demokrasi dan HAM, dan juga nilai-nilai local yang selama ini tidak terakomodir perlu dirumuskan menjadi pelengkap dan penyempurna dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Bahkan sebagaimana dikemukakan dalam TOR ini, prioritas hukum apakah yang perlu segera diadakan revisi atau dihapus?

Mengingat kompleksitas problem yang dihadapi maka, pembahasan yang hendak dilakukan tidak saja sebatas diskursus teoriris dan empiris belaka, melainkan akan bersinggungan dengan sebuah persoalan idiologis yang lebih mendasar. dari aras transandental, lalu diturunkan pada aras operasional dengan memberikan jawaban bagaimana seharusnya sistem hukum nasional yang dibangun merupakan kristalisasi interaksi antara hukum internasional, hukum lokal dengan hukum nasional warisan Belanda menjadi sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai suatu kesepakatan politik

nasional (National Political Concensus), maka kedudukan Pancasila akan tetap aktual dan memiliki sandaran filosofis yang jelas dan akademis.

Dalam konteks ini, idiologi dipandang sebagai suatu pengetahuan (knowledge) yang terdiri dari konsep dan strategi yang dipercayai keampuhannya untuk mencapai tujuan kenegaraan tersebut. Konsekuensinya, bilamana hukum dipandang secara komprehensif tidak sekedar sesuatu yang abstrak, melainkan juga sebagai suatu kondisik empirik dan berfungsi sebagai penata, pengendali, pengawas dan perekayasa, law is as a tool of social engineering (Roscoe Pound), maka meletakan Pancasila sebagai idiologi negara menjadi sangat penting untuk dielaborasi secara komprehensif.

2. Arah Pembangunan Hukum Nasional

Sebelum menciptakan sistem hukum nasional, maka perlu dikemukakan tentang arah pembangunan hukum nasional. Menurut Prof Padmo Wahyono, sistem hukum nasional tersebut mengandung tiga cabang utama hukum yaitu hukum warisan Belanda, hukum adat dan hukum Agama (Islam). Akan tetapi, masa transisi ini akan sangat merugikan bilamana tidak disertai dengan adanya kesepakatan nasional tentang perlunya pengakuan atas Pancasila, sebagai idiologi negara.

Secara teoritis dan empiris, sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945 ternyata juga merupakan cerminan dari hasil interaksi antara pemikiran Hans Kelsen tentang teori jenjang Norma (Stufentheorie), dan teori jenjang norma hukum (die Theorie vom Stufentordung der Rechtsnormen). Jadi norma hukum, yang berlaku berada dalam sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok dimana suatu norma itu berlaku slalu bersandarkan pada norma tertinggi. Dalam UUD 1945, dengan jelas bahwa Pancasila sebagai norma dasar negara (Staatsfundamentsalnorm).3

Persoalannya bagaimana Pancasila sebagai sukma dapat mempengaruhi sistem hukum Indonesia tidak saja dalam sustansi (hukum material), prosedur dan institusi hukum (prosedural law), dan juga budaya masyarakat Indonesia, yang lingkupnya terkait dengan keaneka ragaman hukum (legal pluralism), dan juga eksistensi hukum negara (state law) yang harus mengakomodir kekuatan hukum internasional, hukum nasional warisan Belanda, dan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sebagai hukum lokal (local law), termasuk melakukan kualifikasi antara hukum publik dan privaat.

Salah satu sebab terhambatnya pembangunan hukum nasional Indonesia terletak pada politik pembangunan hukum. Suatu konsep dan strategi bagi negara untuk melakukan upaya-upaya yang secara konstitusional dipastikan akan kemana arah pembangunan hukum Indonesia ke depan. Apakah semua ketentuan warisan Belanda akan tetap dipertahankan ataukah perlu ada peninjauan kembali dan kapan suatu peraturan yang masih berbau kolonialis perlu segera dihapuskan. Tidak seluruhnya warisan hukum Belanda tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Asas konkordansi yang telah diterima dalam sistem hukum nasional membuktikan adanya pengakuan ketidak cocokan atas sebagian hukum warisan Belanda. Persoalannya, dari mana suatu politik pembangunan hukum dapat dimulai.

Keraguan dan ketidak pastian arah pembangunan hukum nasional harus dimulai dengan pendekatan konstitusional. Bilamana kita sadari bahwa sampai sekarang belum tedapat suatu perintah atau kewajiban untuk melakukan dan menetapkan arah pembangunan hukum nasional? Selain itu, perlu adanya upaya menetapkan mana yang akan direvisi, ditambah dan juga dihapus dengan melakukan harmonisasi.

Idealnya arah politik pembangunan hukum nasional diamanahkan oleh UUD 1945 sehingga kedudukan dan fungsinya akan jauh lebih kuat bagi upaya perumusan sistem hukum nasional. Namun, jika amanah itu tidak mungkin dimasukan ke dalam UUD 1945 mengingat amandemen telah dilakukan sejak tahun 1999-2222. Karena itu, meskipun telah disepakati adanya UU No 10/2004 tentang Legislasi Naasional, arah politik pembangunan hukum nasional belum tegas.

Mengingat persoalan hukum nasional semakin kompleks, dan kedudukan hukum nasional harus tercegah dari kontiminasi jati diri hukum dari luar, maka arah pembangunan hukum nasional diarahkan pada penguatan ideiologi negara, Pancasila. Sebab, kelima sila tersebut selain memiliki sifat universalitas dan fleksibiltas, juga kontroversi yang terjadi di dalamnya tidak dapat dipandang sebagai kontradiksi secara terminis, melainkan lebih merupakan upaya menegaskan jati diri bangsa.

Dengan demikian, arah pembangunan hukum nasional yang perlu diperlukan adalah pembangunan sistem hukum nasional yang dijiwai oleh nilai Ketuanan, Persatuan, Kemanusiaan, Permusyawaratan dan Keadilan, baik dalam arti substansi hukum, institusi hukum dan budayanya. Kelima dasar tersebut akan tetap relevan dalam harmonisasi hukum di Indonesia mengingat pengaruh hukum internasional, hukum nasional dan juga tuntutan hukum loka dapat diiteraksikan dengan selalu mengambil unsur manfaat dan maslahat yang lebih banyak bagi kepentingan bangsa dan negara. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana pola interaksi antara tiga kekuatan hukum tersebut sehingga mengarah pada terbentunya sistem hukum nasional yang berfungsi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

3. Harmonisasi Hukum Dalam Bingkai Idiologi Pancasila

Berbicara sistem hukum nasional berarti menjelaskan tentang berbagai unsur yang secara terpadu dan sinergis berinteraksi untuk dapat mewujudkan suatu bentuk peraturan hukum efektif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, karena sifat dari sistem hukum itu sendiri secara inheren dinamis, maka dengan sendirinya faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya tidak seluruhnya diterima. Melainkan ada proses penyaringan yang didasarkan pada kekuatan nilai-nilai universal terkandung dalam idiologi Pancasila. Sebagai idiologi negara, kesepakatan politik secara nasional dari warisan the Founding Fathers ini, menimbulkan kewajiban hukum dan moral untuk mematuhinya.

Mengapa Pancasila dipandang sebagai sukma sistem hukum nasional dan bagaimana fungsi idiologis Pancasila seharusnya memiliki kemampuan menyaring budaya hukum yang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai sukma atau jiwa atau ruh dimaknai sebagai nilai dan norma tertinggi yang bersifat luhur. Kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan cita hukum (rechtidea), bukan cita-cita atau kehendak kongkrit. Oleh sebab itu, dalam arti idiologis, cita hukum yang terkandung di dalamnya, tidak pernah akan mati atau tidak relevan dengan keadaan zaman. Pancasila sebagai idiologi akan tetap hidup dalam masyarakat, meskipun berbagai perubahan dan goncangan menghadangnya. Dalam pembahasan kelima dasar tersebut akan mencakup tiga cakupun hukum yang baik bersifat internasionla, nasional maupun kekuatan hukum lokal, atau kekuatan hukum lokal, hukum adat.

Bilamana perhatikan tentang nilai-nilai universal dalam Pancasila, dimulai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Permusyawaraqtan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bilamana sila-sila tersebut diuji kehandalannya, maka bangsa Indonesia sepakat untuk mempertahankan dan mengamalkannya.

Pertama, sila pertama, sebagai dasar kehidupan beragama di Indonesia tidak tergoyahkan sekalipun sekalipun ajaran HAM, khususnya ICCPR (International Convention on Cultural and Political Rights) dan juga ICSER (Intenational Convention on Social and Economical Rights). Kehandalan sila pertama ini, juga dibuktikan melalui sikap dan penolakan bangsa Indonesia terhadap pencabutan Tap No XXV/MPRS/1965 tentang pelarangan penyebar luasan ajaran marxis dan komunis. Kehadiran sila pertama ini, merupakan landasan filosofis dan juridis tentang adanya kewajiban bagi warga negara untuk memeluk salah satu agama.

Dalam khazanah budaya Indonesia, ternyata nilai ke-Tuhanan tersebut tidak saja dibatasi dalam realitas agama yang diakui negara, melainkan juga isme-isme atau kepercayaan yang hidup dalam masyarakat lokal. Ajaran agama kuring, ajaran tolotang di Toraja, aliran kepercayaan atau kebatinan, atau kejawen. Dalam salah satu tafsiran dari UUD 1945, pasal 29, ayat dua, sesungguhnya yang dimaksud dengan kepercayaan adalah kembali kepada ajaran agamanya. Namun, dipihak lain, kepercayaan itu, adalah nilai nilai yang tumbuh sebagai unsur magis religious dari suatu masyarakat. Sama halnya, fenomena meruyaknya Penegakan Syariat Islam (PSI) merupakan wujud dari kehendak masyarakat Islam untu merealisasikan dan mengamalkan Islam, baik dalam aspek publik dan privat, tanpa harus bertentangan dengan konsep negara hukum.

Sila kedua yaitu persatuan Indonesia menujukan adanya integritas teritorial yang utuh. Setiap uapaya dari suatu daerah untuk memisahkan diri atau membuat pemeeinrtahan sendiri berakhir dengan kegagalan. Memang setiap suku bangsa sebagaimana ditegaskan oleh Piagam PBB bahwa setiap suku bangsa mempunyai hak dasar untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination. Namun, dalam realitasnya hak tersebut tidak selalu diartikan dengan pembuatan pemerintahan sendiri. Dalam hukum internasional kontemporer, self-determination, dapat berwujud pemerintahan khusus atau istimewa, mendirikan bentuk negara federal. Dan baru terakhir, memsiahkan diri untuk membuat pemeritntahan baru (self-governing). Kasus provinsi khusus Nangaru Aceh Darussalam sejak setelah ditanda angnginya MoU 15 Agustus di Helsinki, 2005 menujukan akan praktek self-determination, dalam wadah kesatuan NKRI. Karena itu, ketidak puasan daerah seperti Aceh melahirkan GAM yang telah melelahkan semua daya mengingat puluhan tahun sengketa ini baru kali ini kembali damai.

Papua sesungguhnya bukan disebabkan oleh asas dasar persatuan, melainkan karena berjalannya kekuasaan sentralistik yang tidak demokratis. Oleh sebab itu, tidaklah berlebilan bilmana jika secara internaional dan nasional kedudukan Papua adalah sudah final bagian dari NKRI. Namun, bagaimana pemerintah pusat lebih memberikan perhatian khusus, sebagaimana diterapkan dalam kasus Aceh. Jika memang penyelesaian internaasional akan lebih baik, mengapa tidak kita ajukan sebagai opsi apalagi beberapa unsur masyarakat seperti pemuka agama disana memang tidak terlalu peduli pada upaya memperkuat kesadaran mereka terhadap NKRI.

Ketiga kemanusian yang adil dan berada merupakan nilai universal yang berlaku disemua negara dan bangsa. Dasar ketiga ini sebenarnya merupakan perwujudan dari pengakuan bangsa Indonesia sebagai nation state, yang menempatkan diri sejajar dengan negara-negara moderen lainnya. Dalam hukum internasional, kedudukan kemanusian yang adil dan berada tersebut merupakan cerminan dari prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab (General Principles of Law Recognized by Civilized Countries).

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mengakui asas tersebut, akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya menjadi relatif mengngat kedaulatan nasional dalam situaasi tertentu harus lebih diutamakan. Pelaksanaan hukuman mati atas kejahatan yang sangat mengancam kelangsungan dan keselamatan dan keamamanan masyarakat, masih diberlakukan di Indonesia, meskipun secara diametral bertentangan dengan konvensi internasional tentng penyiksaan dan hukum mati. Namun, karena sistem hukum pidana Indonesia yang diperkuat dengan beberapa ketentuan hukum agama (Islam) yang hidup dalam masyarakat, maka nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tersebut diaplikasikan pada penerapan hukum dengan suatu proses peradilan. Kejahatan terorisme, narkoba, dan juga kejahatan genocide, kejahatan perang dan kejahatan agresi merupakan kejahatan HAM4 yang tidak dapat ditolelir. Karena itu, bagi negara Indonesia yang menerapkan hukum ketentuan sanksi pidana mati dan cambuk di Aceh tidaklah disamakan sebagai negara tidak beradab, melainkan justru lebih menujukan pada jati diri hukum Indonesia yang memiliki kedaulatan penuh.

Keempat, permusyawaratan dalam hikmat dan kebijaksanaan merupakan subtansi demokrasi yang telah berlangsung sejak zaman Yunai kuno hingga zaman moderen sekarang. Sila keempat ini adalah jelas mendapatkan pengakuan dari nilai global demokrasi dengan nilai-nilai luhur ajaran agama. Di satu pihak ditegaskan bahwa musyawarah merupakan dan mufakat adalah inti demokrasi dimana semua pihak termasuk rakyat secara sejajar dapat mengambil peran dalam proses pengambilan putusan. Dan di pihak lain, permusyawaratan dalam konteks demokrasi sebagai wujud dari adanya model kepemimpinan yang dalam proses penentuannya diberikan kepada rakyat.

Persoalan apakah semua rakyat dapat memiliki hak untuk dipilih atau tidak adalah kembali kepada tatatan nasional dan tatanan masyarakat lokal. Dalam kasus kepemimpinan DIY, seorang gubernur dipilih oleh DPRD tingkat provinsi merupakan suatu pengecualian yang mendapatkan pembenaran dari konstitusi dan undang-undang no 32 tahun 2005. Jika selama ini esensi demokrasi dalam sistem pemerintahan ditentukan oleh seberapa jauh warga negara mempunyai hak politik untuk dipilih dan memilih, maka dalam situasi seperti di Yogyakarta, hak-hak politik warga negara untuk dipilih menjadi dibatasi. Pembatasan hak politik ini seperti memang dilihat dari segi HAM tidaklah dibenarkan, namun karena kesepakatan masyarakat Yogyakarta, pilihan atas Kepala Daerah harus berasalkan dari keluarga kerajaan mendapatkan pembenaran hukum secara lokal dan nasional.

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas universal yang telah menjadi reason d’etre akan adanya tujuan negara. Dalam hampir seluruh negara, tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, terbebabas dari rasa takut dan miskin, dan menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi seiring dengan Piagam PBB. Oleh sebab itu, sila kelima tersebut menjadi bagian yang menempatkan negara berkuajiban untuk mengupayakan teciptanya suatu masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi

. Justice for all dalam kaidah daar kehidupan masyarakat demokratis dewasa ini harus diwujudkan dalam suatu kebijakan negara, yang menempatkan prinsip-prinsip non-diskriminatif, netralitas atau impartsiality, profesionalitas dan proporsionalitas, transparancy dan penuh akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Seberapa jauh pemerintah mengupayakan terciptanya kesejahteraan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Hal tersebut mencakup jaminan negara terhadap kebutuhan dasar, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Dalam UUD 1945, pasal 31, 33 dan 34 terkait dengan upaya pemerintah mengupayakan munculnya kesejahteraan. Namun, dalam realisasinya instrumen hukum tingkat di bawahnya seperti UU tentang Kemiskinan, Pendidikan, dan Kesehatan yang membebaskan warga miskin untuk menggunakan hak-hak tersebut memang masih ambigu. Karena itu, selain jaminan negara terhadap penciptaan kesejahteraan mayarakat yang adil dan makmur, juga pemberian kewenangan dan pembatasan pemerintahan pusat untuk mengesploitasi sumber-sumber daya alam kepada pemerintahan daerah mutlak diperlukan. Kasus Free-Port di Papua dan juga PT Newmon di Menado merupakan fakta kekuasaan pemerintahan pusat yang tidak berdampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal.

Dengan demikian, kelima Pancasila dimaknai sebagai sukma atau ruh idiologis bangsa karena merupakan kristalisasi nilai-nilai yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai universal dalam Piagam PBB dan Deklarasi HAM Universal lainya dengan sifat dan hakikat pelaksanaanya dinamis dan fleksibel. Dalam keadaan tertentu sifat dinamis dan fleksibelitas terebut telahh memberikan ruang secara khusus agar agar eksistensi kedaulatan negara masih tetap dapat dipertahankan mengingat nilai-nilai hukum nasional dan lokal serta norma-norma hukum agama dalam masyarakat tetap terakomodir.

4. Penutup

Sebagaimana dikemukakan di atas, jelaslah bahwa arah dan pembanguan sistem hukum nasional tidak mungkin dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif tanpa menetapkan adanya idiologi negara, Pancasila sebagai sukma atau ruh sistem hukum nasional. Kelima sila dasar sebagaimana diakui dalam UUD 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945, telah jelas universal dan fleksibel sehingga ketiga kekuatan sistem hukum, baik internasional, nasional, agama dan juga sistem hukum lokal dapat diakomodir menjadi sistem hukum nasional yang antisipatif terhadap perubahan zamaan ke depan. Bilamanapun terjadi kontradiksi antara nilai-nilai internasional dengan sistem hukum nasional dan lokal, khususnya dalam penerapan hukum publik dan privat, hal ini lebih memperlihatkan bukti bahwa kedaulatan negara seyogyanya lebih diiutamakan.***

Lombok, 27 April 2006

1 Disampaikan dalam Rapat Kerja Tertbatas (Rakertas) Sekretaris Jendral Dewan Pertahanan Nasional, tentang Mewujudkan dan Memfungsikan Sistem Hukum Nasional Untuk Mencapai Cita-Cita dan Tujuan Nasional. Diselenggarakan tangga 26-28 April 2006, di Hotel Jayakarta, Senggigi Mataram Lombok, Nusa Tenggaran Barat.

2 Dekan dan Pengajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

3 Lihat Maria Farida Ilmu Prundang-Undangan: Dasar Dasar Pemberlakuannya.. Yogyakarta, Penerbit Kanisius. 1998. Hal 39

4 Penjelasan tentang pelanggaran HAM berat (gross Violation of Human Rights) diatur dalam UU no 39/1999, tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No 26/2002, tentang Peradilan HAM..

MENYERET GEORGE W. BUSH DI PERADILAN INTERNASIONAL

Bagi umat Islam pernyataan Condolleeza Rice, Menlu AS yang menyayangkan tindakan serdadu AS memasukan AL-Quran di toilet-toilet belum dapat mengobati luka mendalam umat Islam. Setelah gelombang demo di negara-negara Islam seperti Afghanistan,n Turki, Maroko, Pakistan, Malaysia, Indonesia begitu meluas. Kemarahan umat Islam di Kirzigistan jauh lebih tragis, mengingat belasan kaum muslimin telah tewas. Praktek menempatkan Al-Quran di toilet dengan maksud menjatuhkan mental tawanan perang jelas merupakan konspirasi perpanjangan kebijakan politik pemerintah Bush. Dimanapun di dunia ini, serdadu-serdadu yang berada di lapangan, hanya melaksanakan tugas, atas perintah dari atasannya. Sehingga sangat mustahil jika pelecehan terhadap simbol agama seperti kitab suci tidak disertai faktor kesengajaan. Terhadap penghinaan dan kebijakan yang menyudutkan umat Islam tersebut, gagasan untuk menyeret George W. Bush ke Pengadilan bukan tanpa alasan. Pengingkaran Terhadap Hukum Internasional Apakah sikap reaktif umat Islam dewasa ini terkait dengan sejarah kegamangan masa lalu. Bernard Lewis membenarkan asumsi tersebut dengan mengatakan bahwa AS sebagai pemimpin Barat merupakan pewaris sah Kaisar Bizantium, Konstantinopel dan Kaisar Tanah Suci Roma di Vienna. Sebab, ketika itu, kekuasaan Romawi merupakan kekuatan pesaing umat Islam yang sangat menakjubkan peradaban manusia (Bernard Lewis. The Crisis of Islam : Holy War and Unholy Teror ; 2003, 160). Namun, suasana konflik Islam vs Barat ini juga telah dipertajam oleh pandangan Samuel Huntington tentang benturan peradaban antara Barat dan Islam yang kemudian disalahartikan. Kehadiran ekstrimis, seperti Osamah Bin Laden yang diklaim sebagai mewakili umat Islam dunia dan sekaligus memusuhi Barat meruapakan salah satu contoh. Namun, gagasan menyeret W.G Bush ke Pengadilan. Pandangan di atas boleh jadi sangat subjektif. Justeru pengingkaran AS terhadap hukum internasional dan HAM jauh lebih relevan meski tidak mudah diterapkan. Masih segar dalam ingatan kita, bahwa putusan Peradilan Internasional atas kesalahan invasi AS ke Nikaragua tahun 1981, di bawah Presiden Ronald Regen ditolak AS. Catatan buruk sejarah penegakan hukum internasional. AS terhdap Nikaragua dan Irak tersebut, disebabkan penggunaan kekerasan tidak memperoleh izin dari DK-PBB. Pembangkangan AS dan sekutunya terhadap hukum internasional tersebut, saat ini telah semakin jelas. Korban-korban manusia yang tewas di Irak, Afghanistan dan juga Pakistan merupakan akibat dari kebijakan nasional yang diterapkan di luar negeri, baik melalui intervensi politik, maupun melalui agresi militer. Dalam kasus agresi Irak 2002, puluhan ribu warga sipil Irak dan ribuan tentara AS, Inggris, dan juga Australia juga tewas. Belum terhitung kerugian material, sarana dan prasarana, dan gedung-gedung untuk kepentingan umum, termasuk warisan budaya zaman kuno telah musnah. Sehingga upaya menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap AS, dan Presidennya bukanlah hal mustahil. Mengapa George W. Bush layak untuk dimintai pertanggungjawaban di depan Mahkamah Internasional. Dari segi hukum internasional, Presiden AS dipersalahkan terkait dengan agresi militer ke Irak yang tidak sah. Pasal 1, draft Piagam Pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) Agustus 2001 menyebutkan, Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that state. Untuk membuktikan kesalahan agresi AS tersebut cukup jelas mengingat pendudukan serdadu AS di Irak masih berlangsung samapai saat ini. Kegagalan AS dalam menengarai pertikaian di Irak adalah jelas merupakan kejahatan perdamaian, “War of Agression Constitute International Crimes Against Peace”. Kesalahan AS dalam perang Irak sebagaimana tertera dalam Piagam London 1945 pasal 6 antara lain terkait dengan perencanaan, persiapan, memulai mengobarkan perang agresi, dan melanggar ketentuan perjanjian internasional. William Shabach menyebutnya kejahatan agresi tersebut merupakan kejahatan ternista yang tidak dapat dibandingkan efeknya terhadap degradasi nilai-nilai martabat kemanusiaan. Kejahatan Terhadap Tawanan Perang Jika akhir-akhir ini, gelombang protes dan demo terhadap pemerintah AS di negara-negara Islam timbul kembali, peristiwa itu lebih merupakan akumulasi kemarahan terpendam. Fakta penghinaan dengan memasukkan al Qur’an dalam toilet, merupakan pemicu yang membangkitkan solidaritas Islam. Tindakan tersebut telah memicu lahirnya teror bom bunuh diri di berbagai negara-negara, khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Sensitifitas dan kemarahan umat Islam di negara-negara tertentu, dimana sentimen anti Barat vs Timur cenderung meningkat. Namun, relevansi persoalan dari segi hukum justeru pelanggaran serdadu AS di Guantenamo dan Abu Gharib terhadap Konvensi Jenewa 1949, dan Statuta Roma 1998. Kedudukan Agresi As ke Irak sebagai kejahatan kemanusiaan, disejajarkan dengan kejahatan genocida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Korban sipil yang tewas seperti wanita, orang-orang tua, anak-anak dan balita. Kondisi rumah sakit dan hotel dan tempat-tempat pengungsian turut hancur. Wartawan Al Jazirah, Tariq Ayub turut tertembak dalam serangan di Irak. Perlakuan tentara AS dan sekutunya terhadap data dia atas telah cukup membuktikan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum perang yang adil, Jus ad Bello. Fakta lapangan oleh Konvensi Genewa 1949 sebagai kejahatan atas perang dan tawanannya Kejahatan perang tersebut tampak dalam tindakan serdadu AS terhadap tawanan perang Irak di Abu Ghraib. Misalnya, The Daily Miror, The Guardiance, Televisi CBS, Amerika, telah mempertontonkan perlakuan yang tidak beradab dan di luar pri kemanusiaan. Seperti foto-foto tentang tawanan yang telanjang dan gambar-gambar tawanan perang yang memperkosa anak gadis Irak. Perlakuan tersebut tidak dapat dipungkiri telah melanggar konvensi Jenewa No : IV/1949, dan protokol tambahan 1977 tentang kejahatan tawanan perang. Sumber militer AS, Mayor Jenderal George Fay juga mengakui adanya laporan tentang pelanggaran kejahatan tawanan perang. Terhadap pelanggaran tersebut, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada pelanggar atau pelaku termasuk pimpinan suatu negara. Karena itu, membebankan pertanggungjawaban hukum pada G.W Bush untuk diseret ke Pengadilan Internasional dimungkinkan. Memang Presiden AS tidak terlibat langsung dalam pelanggaran dan penghinaan terhadap umat Islam, tetapi peristiwa tersebut tidak pernah akan timbul jika G.W Bush tidak mengeluarkan kebijakan agresi ke Irak. Dalam konteks pidana internasional kejahatan agresi tergolong kejahatan kolektf dimana serdadu dengan Jenderal dan Presidennya telah turut serta atas timbulnya kejahatan. Lebih tegas lagi ketika, status agresi disejajarkan dengan pelanggaran HAM berat, adanya unsur sistematis, seorang pemimpin negara sangat sulit untuk lari dari pertanggungjawaban. Antonio Cassese Hakim Pidana Internasional menegaskan, bahwa seorang pemimpin dari suatu organisasi internasional, yang melakukan tindakan kejahatan, baik dalam pengetahuannya atau di luar pengetahuannya (ommission), wajib untuk mempertanggungjawabkannya secara individual. “That The Group or Organization Of Which The Individual was a member of criminal organization (Statuta Roma 1998). Dengan demikian, gelombang protes umat Islam dunia terhadap pelecehan al Qur’an dilakukan serdadu AS sebagai pemicu timbulnya ancaman perdamaian dunia. Namun, gagasan menyeret G. W. Bush ke Pengadilan Pidana Inateransional lebih dipengaruhi oleh perannya sebagai kepala negara yang secara kolektif turut bertanggungjawab atas kejahatan perdamaian, (Statuta Rma 1998)) dan kejahatan atas tawanan perang di Guantonamo dan Abu Gharib, Genewa Convention. 1949-Protokol II/1977. **

MEMBERDAYAKAN PERAN ANGGOTA DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang baru dan hadir sejak amandemen UUD 1945 diberlakukan. Sampai saat ini, DPD terkesan belum memainkan peranan utama bagi kepentingan rakyat. Kesan ini terungkap benar ketika, ada sebagian anggota DPD yang merasa kurang pas mengemban amanah karena volume pekerjaannya tidak sesibuk anggota-anggota DPR. Tentu saja membandingkan peran DPD dan DPR saat ini bukan saja tidak sebanding, melainkan tidak pada tempatnya.

Sebagai wakil-wakil rakyat, volume pekerjan serta terbatasnya kewenangan DPD mestinya tidak menjadi alasan bagi upaya mencari aktifitas. Justru mereka inilah yang seyogyanya proaktif membuat aktifitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perlu dicatat, bahwa DPD sesungguhnya sama dengan senator dalam model parlemen di Amerika Serikat, Inggris, Canada dan Australia.

Di negara-negara tersebut, terutama dalam sistem pemerintahan parlementer, anggota-anggota Konggres, sama dengan DPR dan senator atau DPD memilih kesamaan peran dan fungsi atau kewenangan legislatif. Tapi jangan lupa kesamaan derajat tersebut berjalan dalam kurun sejarah sosial dan politik yang panjang. Kewenangan tersebut terdiri dari kewenangan pembuatan perundang-undangan (legislative authority). Kewenangan pengangguran (Budgeting Authority), dan kewenangan pengawasan (Controlling Authority). Dalam negara yang federalistik, umumnya peran dan fungsi konggres dengan senator memiliki kesamaan kewenangan.

Berbeda dengan Indonesia, peran DPD terbatas kewenangannya pada legislasi yang terkait dengan urusan daerah. Peluang di luar otonomi daerah sangat dibatasi. Hal ini juga sama bahwa DPD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan yang terbatas pada persoalan daerah. Atas kekurangan fungsi DPD inilah, status DPD di Indonesia terkesan subordinasi, atau bawahan DPR. Ketimpangan fungsi dan kewenangan itulah saat ini harus menjadi tantangan DPD. Meskipun tidak dilarang, janganlah DPD menuntut kewenangan yang setara DPR dengan mengusulkan amandemen pasal 22D Dalam UUD 1945.

Saat ini justru, bagaimana DPD dapat menyakinkan masyarakat dengan pro-aktif melakukan berbagai program unggulan dan menyentuh kepentingan masyarakat lokal. Baik dalam aspek sosial, budaya, politik lokal, hukum lokal, dan ekonomi kerakyatan. Saat ini, begitu banyak program legislasi nasional yang ada kaitannya dengan fungsi DPD. Misalnya, Perubahan Penyempurnaan UUPA No. 5, UU Land Reform (Reformasi Hukum Pertanahan), Rancangan UU Masyarakat Hukum Adat dan Rancangan Undang-undang Bencana Alam. Secara khusus, DIY sampai saat ini masih sedang menyusun RUU Keistimewaan DIY. Dari kelima RUU tersebut DPD memiliki peluang emas untuk selalu dinamis.

Pertama baru-baru ini, DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum UII yang dimulai sejak 9, 10 Februari 2006, menyelenggarakan workshop tentang Urgensi Amandemen UUPA No. 5/1960. Suatu program berkelanjutan mencakup kegiatan akademis, tersusunnya Naskah Akademik UUPA, dan uji sahih Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan UU Penyempurnaan Agraria.

Peran DPD dalam mensukseskan kedua RUU tersebut sangat strategis. Posisi DPD sangat tepat dalam penyempurnaan UUPA mengingat sejarah pembentukan UUPA 24 September 1960 muncul dari UGM Yogyakarta. Atas segala kekurangannya, DPD harus menetapkan kedudukan UUPA ke depan sebagai UU induk (Umbrella Act). Karena UUPA sebagai UU induk, maka UU Sumber Daya Air, Minyak dan Energi, Land Reform, pertambangan dan energi, investor asing harus menginduk pada UUPA yang akan disempurnakan.

Kedua, peran serta DPD dalam memperjuangkan lahirnya peraturan hukum bencana alam juga sangat strategis. Peristiwa bencana alam terjadi di berbagai daerah yang tingkat kerentanan dan pengamanannya tidak mudah dilakukan secara cepat karena lokasi bencana jauh dari fasilitas umum. Bagi DPD sebagai wakil rakyat daerah, fakta tersebut secara langsung mestinya dapat menggerakan hati nurani. Sehingga mereka tergugah untuk memperjuangkan kepentingan korban bencana lokal. Peluang emas bagi DPD untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya RUUPBA sungguh akan merupakan kontribusi yang begitu signifikan. Daerah rentan bencana di DIY, seperti Kulonprogo, Sleman, Gung Kidul, Wonosari adalah daerah rentang bencana.

Karenanya, jika DPD proaktif dalam fungsi legislatif, tidak saja dapat dipandang sebagai kampanye memperkenalkan DPD di tengah rakyat.. Akan tetapi, secara sekaligus juga merupakan usaha untuk memberdayakan peran dan fungsi DPD yang selama ini diragukan keberadaannya. Pasal 22D UUD 1945 hasil amandemen, terdiri dari ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan fungsi legislasi terkait dengan otda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemeliharaan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.

Dasar hukum kewenangan DPD tersebut haruslah dijadikan peluang dan tantangan bagi DPD DIY agar ke depan mereka dapat menjadi institusi negara yang mampu mengembangkan fungsi legislasi, dan mengartikulasikan kepentingan rakyat lokal di tingkat nasional.

Ketiga, sebagai warga Yogyakarta sesunggunya berharap banyak kepada keempat wakil DPD DIY. Tidak lama lagi, Pemilihan kepala Daerah sekitar tahun 2007 akan digelar. Sementara itu, UU Keistimewaan DIY sampai kini belum terdengar proses pengesahannya. Bilamana kita periksa dalam Prolegnas 2006 di DPR, tampaknya UU Keistimewaan yang pernah menuai kontroversi tidak termasuk daftar prioritas.

Oleh sebab itu, meskipun dalam fakta keempat anggota DPD DIY Pusat terbagi ke dalam kelompok kerja yang berbeda, misi bersama memperjuangkan kepentingan masyarakat Yogya jangan sampai terlupakan. DPD, sebagai senator, secara moral dan hukum wajib memperjuangkan kepentingan lokal di tingkat nasional.

Sekali waktu, tampaknya DPD perlu menjaring pendapat bagaimana nasib RUU Keistimewaan DIY, termasuk perlu diuji apakah masyarakat Yogya yang demokratis dan terbuka akan tetap mempertahankan keistimewaannya. Tanpa mengurangi arti DPR, DPRD dan pemerintah DIY, DPD mestinya memiliki pertanggungjawaban moral untuk mengupayakan RUU Keistimewaan diusung di DPR. Namun, tidak dapat dipungkiri, jika saat ini diwacanakan justru akan menuai situasi kontra produktif.

Dengan demikian, memberdayakan peran dan fungsi DPD bukanlah cara yang elegan kalau dengan menuntut perlunya amandemen pasal 22D dalam UUD 1945 paska amandemen. Justru yang kita tunggu, bagi anggota-anggota DPD khususnya dari DIY adalah dapatkah mereka memberikan kontribusi terbaik bagi upaya mensukseskan RUU Keistimewaan, Penyempurnaan RUUPA No.5/1960 dan penyusunan RUUBA menjadi UU yang sangat dibutuhkan masyarakat.

1 Penulis, Dekan dan Pengajar Hukum Internasional FH UII, Yogyakarta.

KORUPSI DAN KEJAHATAN TERORIS

Kesamaan korupsi dan teroris adalah sama-sama sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dalam hukum internasional. Konsekuensinya, negara-negara pihak cenderung mempunyai kewenangan luas (Extended Jurisdiction) dalam mengadili penjahat koruptor dan teror. Akibatnya, jika negara-negara menerapkan prinsip kewenangan luas, maka penanganan koruptor akan menjadi efisien dan efektif. Karena itu, perjanjian ekstradisi sebagaimana di atur ahli hukum perjanjian internasional itu juga menjadi tidak diperlukan. Namun, kesamaan kejahatan korupsi dan teroris tersebut terbukti tidak lebih dominan perbedaannya. Bobot perbedaan kedua kejahatan tersebut, terutama ditentukan oleh objek dan subjek dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Perbedaan lain, juga ditentukan oleh institusi penegakannya. Objek Kejahatan dan Sumbernya Berbicara tentang objek kejahatan mencangkup pertanyaan apakah yang menjadi persoalan utama hukum yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Sebagai kejahatan korupsi dipandang kejahatan khusus atau white collour crime, mengingat tidak semua orang dapat melakukan perbuatan pidana korupsi yang memiliki ciri sebagai berikut: (1) Kejahatan korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Berbeda karenanya dengan kejahatan pencurian; (2) Perbuatan selalu sangat tertutup atau rahasia (secrecy), kecuali masyarakatnya telah begitu receptis; (3) Korupsi melibatkan elemen yang saling terkait menimbulkan kewajiban dan keuntungan. Praktek korupsi dilakukan sebagai suatu metode rekayasa aktifitas yang mencoba menghindar dari hukum yang berlaku atau mencari pembenaran atas hukum; (4) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menghendaki adanya putusan yang pasti; (5) Perbuatan korupsi melibatkan bentuk kebohongan kepercayaan masyarakat; (6) Apapun bentuknya korupsi adalah pengingkaran terhadap kepercayaan atau amanah; (7) Tindakan korupsi selalu bertentangan dengan fungsi ganda antara orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Penyuap dan penerima suap adalah sama pelaku dengan maksud dan tujuan berbeda. (8) Kejahatan korupsi telah melanggar norma-norma dan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab di dalam tata tertib warga negara. (Syed Hussein Alatas. 1986: 12). Sedangkan sebab-sebab korupsi adalah (a) Lemahnya atau ketidakhadiran kepemimpinan dalam prosesi kunci yang memiliki kemampuan mempengaruhi prilaku strategi untuk mencegah korupsi. (b) Lemahnya pendidikan agama dan etik dan (c) Penjajahan (colonialisme) pemerintahan asing yang dapat membangkitkan kesetiaan yang mampu melarang berbuat korupsi. (d) Kurang pendidikan. (e) Kemiskinan. (f) Tiadanya suatu hukuman yang berat. (g) Tidak Adanya sistem lingkungan yang kondusif dari prilaku masyarakat atas anti korupsi. (h) Struktur pemerintah (i) Perubahan yang radikal (j) Korupsi dalam birokrasi menjiwai masyarakat secara utuh (Syed Hussein Nash: 38). Kompleksitas objek kejahatan korupsi menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sedangkan Susan Rose-Ackerman dari perspektif politik (Corruption And Goverment Causes, Consequences And Reform. 1999: 114), menegaskan bahwa korupsi digambarkan sebagai suatu hubungan antara negara dengan sektor swasta, dimana actor pejabat negara terhadap lebih dominan dan dalam kasus lain actor-aktor swasta justru menjadi faktor penekan yang terkuat. Kejahatan korupsi juga diusulkam sebagai kejahatan kleptoracy, suatu konsep yang semula diangkat oleh Andreski (1968), yang menegaskan bahwa seorang penguasa atau pejabat puncak yang tujuan utama dan kekuasaannya yaitu memperkaya diri sendiri dan mereka yang memiliki kekuasaan untuk memperluas tujuannya pada waktu ia sedang memgang kekuasaan politik. Karen aitu, kleptoracy menjadi suatu kejahatan negara, tidak saja penerima suap itu memusat di dalam pemerintahan pusat (Bribe Receipcient Concentrated At Top Government), maupun penerima suap begitu banyak di tingkat lokal dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, sehingga kedudukan negara menjadi tereksploitir dan menjadi lemah. Sebagai kejahatan luar biasa, memang diakui korupsi memiliki kesamaan dengan kejahatan terorisme. Kejahatan luar biasa, ditentukan oleh ciri-ciri universal, sebagaimana diakui hukum internasional. Melainkan juga negara-negara memiliki jurisdiksi yang sama dalam mengadili kejahatan terorisme kejahatan korupsi. Akan tetapi, kejahatan terorisme berbeda dari kejahatan korupsi mengingat kejahatan terorisme diakui selain kejahatan luar biasa, juga sebagai kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity). Kejahatan kemanusiaan mengandung sifat dari perbuatan yang umumnya mengancam dan memusnahkan jiwa, raga dan tidak sedikit juga harta benda untuk perorangan atau negara. Dari sifat dan esensi kejahatan kemanusiaan inilah korupsi tidak identik dengan kejahatan teorisme. Dengan kata lain, kejahatan terorisme dan korupsi memiliki kesamaan status kejahatan luar biasa (khusus), tidaklah otomatis dapat dijadikan objek yang sama dalam suatu peraturan perundang-undangan. Perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwa kejahatan teroris telah didukung oleh berbagai konvensi internasional. Setidaknya ada lima konversi internasional yang diberlakukan. Dan hampir kebanyakan negara telah meranfikasinya. Misalnya, resolusi Dewan Keamanan PBB No.1373 tahun 2001, tentang Pemberlakuan Aset-Aset Teroris Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden. Sedangkan kejahatan korupsi, konvensi internasional telah dibicarakan tahun 2004. Namun, sampai saat ini belum dapat mengikat oleh karena neghara belum meranfikasinya secara lebih terpadu. Sehingga daya ikat negara-negara kejahatan korupsi di setiap negara memang telah diakui keberadaannya. Namun, tingkat keberhasilan UU korupsi sebagai sumber hukum tidak seefektif konversi dan UU negara tentang teoris. Subjek Hukum Sebagai Pemegang Hak Dan Kewajiban Sebagai sama-sama kejahatan luar biasa, korupsi secara fundamental berbeda dari kejahatan terorisme karena unsur subjek negara. Dalam kejahtan korupsi, subjek terlibat umumnya terdiri dari pejabat negara di tingkat pusat atau daerah yang menerima suap, untuk memperkaya diri dengan cara0-cara melawan hukum. Subjek lainnya dalam kejahatan korupsi yaitu actor swasta yang terdiri dari perorangan atau kolektif yang memberi suap untuk dan atas nama melicinkan mempengaruhi proses untuk memperoleh perlakuan yang khusus atau istimewa dari pejabat negara atau pegawai negeri. Dalam putusan-putusan, PN dan MA dengan jelas tidak diragukan. Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, Mantan Menteri Agama, Said Agil, Ramlan, termasuk pihak swasta yang terlibat dalam korupsi BLBI dan juga Bank Mandiri. Sedangkan subjek hukum kejahtan teroris yang telah mengikat secara hukum di dunia adalah sederet nama di Spanyol, Indioa, AS dan juga Inggris. Di Indonesia, Amrozi, Andi Samudra, Dr. Azhari, Nurdin Top dan yang saat ini menunggu proses pengadilan. Dari ebrbagai informasi, dengan jelas dapat ditangkap bahwa kedudukan subjek teroris adalah orang-orang yang mengatasnamakan agama berjihad untuk melawan kekuatan asing yang tidak mampu ditengarai oleh para negara dan dirinya sendiri. Dalam kasus yang sangat khusus, niat dan maksud kejahatan teroris bukan sekedar sebagai sikap perlawanan yang amat berani, melainkan mereka juga telah menerapkan diri menjadi syuhada (martir), dengan model bom bunuh diri seperti yang terbukti pada pelaku bom bunuh diri, Asmar Latin di dalam kasus Nom Hotel Marriot, Agustus 2003, bom bunuh diri, Kedutaan Australia, 9 September 2004, dan 22 Oktober 2005 di Kafe Kuta Bali. Akibat-akibat Hukum Perbedaan ketiga yang mendasar antara kejahatn korupsi dengan terorisme yaitu akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dalam teori hukum pidana secara umum antara niat, perbuatan dan akibat harus dipertimbangkan secara koherence atau runtut. Misalnya, perbuatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa berakibat akan timbulnya kondisi negara dan masyarakat menjadi miskin. Namun, dalam perspektif sosiologis harus diakui bahwa praktek suap dalam kondisi tertentu berdampak positif. Terutama ketika negara terlalu kuat, dan sistem bisnis berada pada cengkraman penguasa praktek pada saat itu akan gulung tikar. Sebaliknya, negara yang demokratis juga telah dibarengi dengan penegakan hukum yang berani, bersih, terbuka dan tegas. Sejarah pemerintahan dari era penjajahan belandam era kemerdekaan RI, era orde Baru, dan era reformasi seperti suap dan korupsi lainnya seperti mesin politik yang kuat dalam pembangunan nasional. Namun, anehnya masyarakat Indonesia merasa biasa dengan praktek suap karena saling diuntungkan. Sampai saat ini, masyarakat awam (kecuali cendekiawan LAM dan ICW) tampaknya tidak merasa terancam dengan praktek suap atau korupsi. Sebagaimana dalam sejarah hukum Hamurabi telah ditujukan bahwa rentenir, suap adalah musuh negara dan masyarakat. Tetapi, atas desakan dan alasan tertentu rentenir dan suap telah mengubah sebagian nasib manusia dari petani menjadi pedagang dan cendekiawan. Karen itu, kejahatan korupsi tidak sama dngan terorisme karena akibat hukumnya tidak secara langsung mengancam dalam memusnahkan jiwa dan rag manusia. Sekiranya korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan dapat dikaitkan dengan pelanggaraan HAM, maka sifat pelanggaran itu tergolong pada pelanggaran HAM biasa, yang bersifat dapat dikurangi (Derogable Rights). Sehingga, bilamana korupsi dipandang sebagai prilaku yang melanggar HAM maka mereka tidak tergolong pada pelanggaran HAM Berat (Gross Violation of Human Rights). Dalam kejahatan terorisme, dengan jelas akibat yang ditimbulkannya bukan sekedar ancaman kekerasan, melainkan perbuatan yang melawan hukum, menyesuaikan berbagai bentuk kekerasan secara fisik atau psikologis, sehingga menimbulkan rasa takut luar biasa, tanpa ada batasnya, sehingga korban yang ditimbulkannya dapat secara langsung membunuhnya manusia, tanpa kecuali (orang tua, wanita, anak beroda dan tidak berdosa), musuh apa kawan, termasuk timbulnya kekacauan harta kekayaan milik semua rang yang telah menjadi target sasaran bom teror. Akibat yang luar biasa dan tidak dapat dibatasi tersebut, tidak lain karena kejahatan terorisme umumnya dilakukan oleh mereka dalam keadaan damai. Konsekuensinya, kejahatan teoris dan akibat-akibat hukumnya secara sosial, politik dan keamanan tidak dapat disamakan ke dalam ketentuan hukum perang, konversi Geneva tahun 1949. Pro-kontra tentang benar tidaknya teror bom 11 September 2001 di WTC AS, di Bali 12 Oktober 2002, dilakukan oleh teroris Osama Bin Laden tidak menurunkan kepercayaan masyarakat akan dampak teroris sangat berbahaya bagi penyelamatan nyawa manusia. Itulah sebabnya, dalam konversi internasional disebut sebagai musuh universal (pedoman umat masnuia (Threaten To The Peace And Security Of Man Kind))- (Romli Atmasasmita. Masalah Pengaturan Teorisme dan perspektif Indonesia 2002). Kejahatan teroris sebagai kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity) sesungguhnya sejajar dengan kejahatan genocide, kejahatan perang (crime against war), kejahatan agresi (Crime Against Aggression) sebagaimana siatur dalam Statuta Roma tauhun 1998. Pengaturan ini menegaskan bahwa terorisme sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan oleh karena akibat dan ancaman yang ditimbulkannya mengancam hak-hak hidup manusia yang tidak boleh dikurangi (Non-Derogable Rights). Sehingga dalam penempatannya kejahatan terorisme sejajar dengan kejahatan kemanusiaan sesuai statuta roma. Sedangkan kejahatan korupsi, tidak tergolong ke dalam kejahatan HAM Berat yang dapat mengakibatkan seluruh negeri wajib meresponnya. Kedudukan Pasal 31 (1) & (2) UU No. 32/2004 Seberapa jauh kedudukan pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004 dapat dipertahankan dalam kaitannya dengan proses hukum yang benar dan adil ? Bilamana mengacu pada kerangka teoritis di atas, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan pasal tersebut bagi proses penciptaan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance & Clean Government). Kedudukan pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004 tentang pemerintahan Daerah batal demi hukum dan karenanya sevara material harus dicabut agar tidak menimbulkan akibat hukum yang menyesatkan (Obstruction Of Justice). Pencabutan pasal tersebut bukan sekedar esesnsi norma hukum di dalamnya bertentangan dengan formulasi sunstansi hukumnya semua itu, lebih serius dari itu bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang terdapat dalam HAM intetrnasional sebagai hukum dunia (World Law) melainkan juga dalam UUD 1945. Kontradiktori dengan HAM, UUD 1945 dan UU lainnya Pencabutan pasal 31 ayat (1) & (2) tersebut dari UU No. 32/2004 paling fundamental karena bertentangan dengan hukum dasar, ham, uud 1945, serta peraturan sejenisnya. Pertentangan tersebut dapat dibuktikan melalui bukan saja ketidaksesuaian antara fakta dengan aturan hukum. Lebih penting dari itu adanya pertentangan contrario in principle and contrario in terminis dengan ketentuan hukum internasional dan sistem hukum internasional. Pertentangan Pertama, pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004 terkait dengan : a.kepala daerah, wakil kepala daerah, “pejabat-pejabat” b.dakwaan, + praduga tak bersalah c.diberhentikan sementara d.melakukan tindak pidana koru[psi, terorisme dan mahar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara e.pemberhentian sementara dan tetap Bahwa usul pemberhentian sementara tersebut telah melanggar azas huku praduga tak bersalah (presumption of innocent). Dan juga bertentangan dengan undang-undang dasar sebagaimana yang berlaku umum yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “… Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya…” Ir. Akbar Tanjung, menatan DPR RI tahun 2004 ditetapkan selaku Terdakwa dalam kasus korupsi, tetapi tidak diberhentikan sementara dari jabatannya selaku ketua DPR RI. Begitu juga Komandan Kopasus Mayor Jenderal Sri Yanto dalam kasus pelanggaran HAM Berat juga tidak diberhentikan untuk sementara dari jabatannya meskipun pada saat itu tahun 2004 juga dalam posisi selaku Terdakwa. Sementara undang-undang dasar 1945 dengan dianutnya asa “Equality Befor the Law”, telah dengan jelas dan tegas melarang adanya diskriminasi dalam hukum. Dengan berlakunya pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004, hak konstitusional Pemohon dirugikan, karena hanya dengan didakwa saja seseorang sudah dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, dalam hal ini Pemohon sebagai Bupati Sorolangun, tanpa adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan adanya pemberhentian sementara atas diri pemohon, dalam omplementasinya di lapangan menimbulkan beberapa persoalan yang sangat mendasar dilihat dari sisi yuridis. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “… Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum …” dengan berlakunya ketentuan pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, oleh karena dakwaan yang ditujukan kepada Pemohon belum mempunyai kekeuatan hukum tetap, akan tetapi Pemohon sudah diusulkan untuk diberhentikan sementara oleh Gubernur Propinsi Jambi, yang menerapkan pasal 31 ayat (1) UU a quo; Bahwa apabila ketentuan pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004 a quo dikaitkan dengan pasal 8 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dipersidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, maka terasa sangat tidak sejalan dan terdapat adanya ketidakpastian hukum, demikian pula halnya apabila dikaitkan dengan Pasal 18 UU No.39 tahun 19999 tentang Hak asasi manusia yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu siding diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa Pemohon baik selaku perorangan WNI maupun selaku Bupati Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan tugas dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan pembangunan di daerahnya, sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah padal 19 ayat (2) yang berbunyi “Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintaha daerah dan DPRD”, sementara pasal 20 ayat (1) berbunyi “Penyelenggaraan pemerintahan berpedomann pada asas umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian; asas tertin Penyelengaraan Negara; asas kepentingan umuml asas ketrbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi dan asas efektifitas”.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (COMMUNITY WELFARE) SEBUAH PEMBAHARUAN MASYARAKAT SLEMAN

Pentingnya transformasi sosial yang diorientasikan pada terbentuknya masyarakat sejahtera bagi pembangunan di Kabupaten Sleman merupakan keniscayaan. Pertama, agenda penentuan pemilihan kepala desa langsung bukan melalui sistem perwakilan lagi. Model pemilihan langsung ini telah dengan jelas mengakui kedaulatan berada ditangan rakyat. Kedua, terkait dengan fakta adanya Kontrak Sosial (ditandatangani atau tidak oleh calon terpilih). Sehingga keberadaan pemimpin daerah bagaimanapun dengan kebijakan yang dibuatnya tidak sekedar dapat melepaskan dirinya dari aspirasi masyarakat. Melainkan juga dituntut adanya bentuk-bentuk pelayanan yang memuaskan masyarakat3.

Ketiga, kebijakan otonomi daerah sesungguhnya selain mengisyaratkan adanya penerapan pemerintah yang disentralistik, juga adanya pengakuan atas ciri-ciri pembangunan masyarakat lokal dan khusus. Karenanya, monoloyalitas atau keseragaman yang dilakukan masa lalu menjadi tidak berlaku. Semua pihak secara seksamaharus didengar jauh lebih penting daripada menerapkan kebijakan pemerintah pusat4.

Untuk membangun visi dan misi pembangunan masyarakat di Kabupaten Sleman, perlu diperhatikan antara lain konsep negara sejahtera Vs masyarakat sejahtera. Kemudian setelah itu, diorientasikan upaya merespon harapan dan realitas riel masyarakat Sleman.

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –> Pendahuluan

Negara Sejahtera Vs Masyarakat Sejahtera

Negara Sejahtera (Welfare State) dan Masyarakat Sejahtera (Welfare Community) dua istilah yang berbeda, namun bertautan dalam penggunaannya ketika suatu negara merencanakan model pembangunan. Rhames Mishra, mendefinisikan negara sejahtera sebagai konsep yang mewajibkan negara untuk melakukan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat, dalam arti sandang, pangan, pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan terhadap warga negara secara cuma-cuma tergolong yang dipentingkan.

Sedangkan kelompok lain Vilhelm Aubet, meletakkan sejahtera diartikan sebagai hak-hak politik atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik dalam arti kebutuhan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Negara dalam konteks ini, dibebani selain kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga masyarakat memilki hak untuk melakukan komplain ketika pemerintah tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya secara pantas dan benar.

Sedangkan Lawrence Friedman dan Anwaral Yahin, menempatkan konsep negara sejahtera ditekankan pada peran dan fungsi hukum yang mengatur kewajiban-kewajiban negara dalam memberikan pelayanan pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. D.J.Galligan, The law may and often does create legal rights to walfare in its various forms. This may include rights to social welfare, to medical care, and to educational facilities. Adanya hak-hak dasar tidak sekedar adanya pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan adanya jaminan kebebasan dari hambatan badan (cacat) dan hak-hak dari kebebasan berbicara dan berserikat5.

Dengan kata lain, hak-hak dasar kesejahteraan biasanya mulai dengan pemenuhan kebutuhan fundamental dan umumnya diletakkan pada kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan yang harus dipenuhi sesuai dengan tuntutan yang diperlukan. Termasuk didalamnya makanan, peralatan, pemukiman, pendidikan, peluang untuk kebudayaan, dan juga beberapa attribute atas harta benda.

Persoalannya bagaimana merumuskan suatu strategi dan model agar kesejahteraan bagi masyarakat tersebut dapat dicapai. Menurut Ross Cranston, konsep negara sejahtera itu dapat dicapai melalui tiga model. Model pertama, negara sejahtera dapat ditegakkan melalui pengaturan kesejahteraan sosial (Social Welfare Regulation). Hal ini terdiri dari adanya Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Bentuk-bentuk peraturan hukum tentang regulasi kesejahteraan sosial. Model penerapannya melalui institusi-institusi yang berwenang. Tersedianya peran dan fungsi peradilan yang mandiri dan terbuka. Dan dari efektifitas peraturan kesejahteraan sosial.

Kedua, Pengaturan tentang Pelayanan Publik, antara lain terdiri dari paradiksi birokrasi kesejahteraan sosial pengawasan hukum terhadap birokrasi kesejahteraan sosial. Keikutsertaan masyarakat dalam birokrasi kesejahteraan sosial. Dan terakhir, tentang parameter pelayanan publik yang universal. The best practice of service hendaknya dijadikan tuntutan dan kebutuhan bagi suatu pemerintahan.

Ketiga, manfaat-manfaat kebijakan kesejahteraan masyarakat adanya undang-undang kesejahteraan sosial. Pengendalian sosial melalui undang-undang kesejahteraan sosial, dan terakhir, konteks sosial dari masyarakat administrasi kesejahteraan sosial6.

Secara lebih khusus, Rhames Mishra menyebutkan tujuan utama kesejahteraan sosial yaitu negara-negara berusaha untuk memelihara dan menetapkan standar kehidupan minimum, perolehan sebesar-besarnya kesetaraan, menjunjung tinggi kepentingan bersama atau komunitas7.

Dari pembahasan diatas, ditegaskan bahwa negara sejahtera dan masyarakat sejahtera tidak dapat melepaskan dirinya dari kewajiban-kewajiban negara untuk memberikan dan melindungi hak-hak dasar secara sosial, ekonomi, politik, termasuk kebebasan berekspresi dan berorganisasi, termasuk hak-hak dasar bagi yang cacat dan kelompok minoritas lainnya seperti gender. Meskipun begitu, negara tidak dapat menyelenggarakan kebijakan pelayanannya melalui peraturan hukum dan institusi pemerintahan, tanpa juga partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam membangun model masyarakat sejahtera ke depan.

Pembangunan Masyarakat Sleman Sejahtera

Menetapkan teori masyarakat sejahtera bagi pembangunan kabupaten Sleman bukanlah tanpa argumen. Secara konstitusional bahwa pasal 18 UUD 1945 telah mendasari semangat reformasi dan transformasi sosial, politk dan hukum. Akibatnya, sistem pemerintahan yang sentralistik tidak dapat diberlakukan. UU No.22/1999 dan UU No.36 tahun 2003 telah menjadi instrument hukum yang efektif dalam mengarahkan sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilihan kepala desa secara langsung, sebagaimana telah dilaksanakan di Kabupaten Sleman Juni yang lalu tidak lagi menggunakan sistem perwakilan. Melainkan pemilihan kepala daerah langsung telah mengindikasikan perubahan substantive praktek demokrasi di Indonesia. Hak-hak politik rakyat yang semakin terbuka itupun telah terbukti, terutama ketika rakyat melalui partai-partai politik mengajukan calon-calon pemimpin mereka terdiri dari beberapa pasangan.

Meskipun Bupati yang terpilih tidak menandatangani kontrak politik sebagaiamana telah diajukan Komite politik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman 2005-2009, tidaklah secara otomatis dapat dijadikan ukuran absolute atas ada atau tidaknya komitmen. Namun, juga tidak terlalu sukar untuk memulai seberapa jauh Bupati dan Wakilnya terpilih menaruh kepedulian yang mendalam atas problem pembangunan masyarakat local di Sleman.

Identifikasi problem kabupaten Sleman ke depan, sesuai rancang bagunan masyarakat sejahtera (Welfare Community) antara lain sebagai berikut.

  1. Dalam UUD 1945, pasal 30 menetapkan negara dalam hal ini pemerintah menertapkan 20% untuk pendidikan. Tantangan anak didik di Sleman, sebagaimana dihadapkan pada hampir sekolah-sekolah, dan PTN – PTS berada di Sleman. Bilamana kepedulian Pemda terhadap anak-anak didik tidak optimal, maka SDM lahir ke depan tidaklah terlalu optimis. Warga Sleman ke depan hanya akan menjadi penonton semata. Keberhasilan dari komoditi dan industri PTN dan PTS hanya akan diperoleh oleh warga-warga, anak-anak didik di luar Sleman. Oleh sebab itu Pemda dan masyarakat hendaknya menempatkan program pendidikan, beasiswa dan persiapan anak-anak cerdas secara intelektual dan spiritual hendaknya diprioritaskan.

  2. Dengan lahirnya UUD No.10/2004, tentang proses pembuatan UU, dan peraturan yang partisipasif, maka kepala daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan publik tidak dapat mengabaikan peran serta masyarakat. Seberapa jauh kepala daerah menyadari untuk membuka forum publik dalam menjaring aspirasi masyarakat. Memang Bupati dan Wabup dan jajarannya memiliki wewenang membuat kebijakan publik, dapat melalui peraturan hukum, setingkat peraturan daerah, yang melibatkan peran lembaga legislatif.

Dalam kaitannya dengan keamanan dan ketertiban daerah, apakah pengaturan terhadap rumah-rumah kos, dan pengawasaannya telah diagendakan sebagai program legislasi daerah yang prioritas. Ranah publik terkait dengan rumah kos, pendirian, dan perijinan rumah-rumah mewah, baik melalui inisiatif pribadi atau property agensi harus menjadi prioritas dalam pengaturannya. Sebab, ancaman ketertiban dan keamanan di daerah Sleman ini cukup rentan, konspirasi kejahatan keluarga dan pendatang dalam bentuk kejahatan obat-obat terlarang ganja, morfin dari tempat-tempat hiburan. Situasi ini terus tumbuh dan berkembang mendapatkan dukungan dari timbulnya perubahan sikap masyarakat individualistik dan materialistik.

  1. Kebijakan pemukiman, pengalokasian tanah-tanah dan tata ruang. Disatu pihak situasi lahan dan tanah-tanah yang ada disekitar Sleman sungguh subur karena berkat alam pegunungan. Namun, penambangan pasir dan pemukiman yang tidak proporsional menimbulkan ancaman bahaya tanah longsor. Seberapa jauh sistem pengawasan dan perijinan atas bangunan-bangunan pemukiman, baik untuk model BTN maupun Real Estate tidak dilakukan dengan kebijakan yang diskriminatif. Sikap Pemda Sleman terhadap proyek TMGN yang ambigu, sesungguhnya kontra-produktif bagi masyarakat sekitar Kaliuran. Juga ancaman air bersih bagi masyarakat di luar Sleman harus menjadi perhitungan yang mendasar bagi kemanfaatan masyarakat Yogyakarta. Tanpa pengaturan yang baik dan tegas, persoalan kebutuhan air di DIY yang datang dari Sleman, akan menjadi sumber konflik yang amat berbahaya.

  2. Penerapan Good Governance dan Clean Governance menjadi isu sangat penting dalam membangun masyarakat Sleman sejahtera secara sosial, ekonomi dan politik dan spiritual. Namun, alangkah naifnya jika Pemda Sleman tidak sejak awal mambuat deklarasi politik anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Memang deklarasi bukan merupakan kewajiban bagi Pemda atau Bupati. Niat dalam hati saja telah cukup dibenarkan secara teologis. Namun, karena KKN sama berat dengan perang melawan teroris di Indonesia, maka kepercayaan masyarakat akan bertambah bilamana deklarasi politik Anti KKN dijadikan putusan dan tindakan Pemda Sleman ke depan. Jumlah PTN dan PTS di Kabupaten Sleman yang banyak akan menyediakan bantuan konsep strategi dan taktik tentang pemberantasan KKN akan segera dikontribusikan. Tidak dapat dipungkiri, deklarasi politik dari Kepala Daerah tentang Anti KKN, akan menjadi spirit yang utama dalam membangun birokrasi yang penuh kesiapan dalam memberikan jasa pelayanan pada masyarakat.

  3. Awal pembenahan birokrasi hendaknya dimulai oleh pemimpinnya sejak awal program kerja diformulasikan. Masyarakat Sleman tergolong wilayah yang pluralistik dalam anti suku, budaya, sosial dan agama. Konsekuensinya, membangun komunitas yang sejahtera tidak sekedar hanya dengan berupaya meningkatkan Pendapatan Nasional Produk (GNP). Namun, tuntutan kebijakan pemerintah yang secara setara dan adil sangat dipentingkan. Perlakuan yang wajar dan non-diskriminasi terhadap kelompok masyarakat minoritas. Apakah karena gender, hambatan fisik, agama dan atau kepercayaan perlu mendapatkan perhatian. Tidak harus selalu kebutuhan akan kehidupan harmoni sosial dipergunakan peraturan hukum daerah. Namun justru peran-peran institusi non-formal seperti ulama. Pendeta, NGO, dan kekeuatan sosialnya perlu dibudayakan melalui kerjasama networking atau pemerintah dengan pengendalian kekuatan civil society. Suatu komunitas sosial yang menempatkan ruang bagi hubungan manusia tanpa tekanan, dan juga hubungan kerja yang dibentuk atas dasar keluarga, keyakinan, kepentingan dan idiologi yang mengisi ruang-ruang kosong. Civil society yang sesuai dengan pembentukan masyarakat sejahtera antara lain bahwa tugas demokrasi pertama, membangun network, union, gereja, partai politik, organisasi pergerakan, kerjasama, ketetanggaan, sekolah, dan kelompok-kelompok yang mempromosikan dan mencegah hal yang tidak sesuai8.

  4. Masyarakat sejahtera tidak pernah akan tercipta jika sistem penegakan hukum tidak diberdayakan. Transformasi sosial dan politik masyarakat Sleman yang demokratis ke depan sangat membutuhkan tegaknya hukum sebagai panglima. Oleh sebab itu, fungsi Kepala Daerah tidak saja siap untuk melakukan upaya-upaya komprehensif tentang penegakan hukum yang berani, bersih dan bermartabat. Tidak kalah pentingnya, adalah dimana saja seorang pemimpin harus selalu siap untuk memnerikan pelayanan, sekaligus menghadapai resiko hukum. Tanpa ada perlakuan yang khusus untuk memperoleh hak-hak istimewa. Namun, Qoditio Sine Quanon, bagi terciptanya penegakan hukum yang bermartabat adalah membangun persepsi yang sama antara ketiga pilar kekuasaan lokal, yaitu legislatif, eksekutif dan kekuasaan judikatif.

Penutup

Bilaman konsep negara sejahtera Vs masyarakat sejahtera diadopsi sebagai model visi dan misi pemerintah daerah di Sleman, maka kebijakan publik melalui Perda dan atau keputusan lain akan legitimit bilamana stakeholder yang otoritatif perlu dilibatkan. Akan halnya, ketujuh persoalan terkait visi dan misi Pemda ke depan hanya akan legitimit dan dipercayai bilamana desakan kepentingan masyarakat segera diformulasikan dalam prioritas program konkrit.

Yogyakarta, 24 September 2005

1 Disampaikan pada Sarasehan: Membangun Masa Depan Kabupaten Sleman. Diselenggrakan oleh Koalisi Jogja Untuk PILKADA DAMAI dan DEMOKRASI, tanggal 24 September 2005. Hegar Restoran Jl. Laksda Adisucipto Km. 9-11 Yogyakarta.

2 Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3 Mochtar Mashud. Kebijakan Publik Proses Pembuatan dan Penerapannya. Universitas Gajah Mada. 2002.5

4 Lihat Kerangka Kegiatan Sarasehan: Konstruksi Masa Depan Kabupaten Sleman: Tantangan Implementasi Visi, Misi dan Agenda Pemerintah Baru. Forum Komunikasi Masyarakat Sleman. 24 September 2005.

5 Lihat D.J.Galligan. Discretionary Power: A Legal Study of Official Discretion: Oxford. Clasendon Press. 1990. hal 87.

6 Lihat Pndangan Eksekutif dari karya Ross Cranston. Law in Context: Legal Foundation of The Welfare State London. Butter and Tunner Ltd. 1985.

7 Lihat Rames Mishra. The Welfare State in Crisis Social thought and Social. Canada. Havester Press. The Open University. Set Book. 1987. 131.

8 Lihat Michael Wazler (ed). Toward Global Society. 1998:8.