PELECEHAN DIPLOMASI SUTIYOSO DI SYDNEY

Perbuatan tidak terpuji dapat saja terjadi di negeri  modern setingkat Australia. Loyalitas penegak hukum pada kekuasaan tanpa menggunakan akal sehat dan prinsip kehati-hatian ternyata dilakukan oleh dua orang Polisi Federal Australia.  Tanpa izin penghuninya, kedua polisi federal masuk  ke kamar Gubernur DKI, Jakarta Sutiyoso di Hotel Shangri La, Sydney.

Kehadiran mereka bermaksud untuk memohon Sutiyoso menjadi saksi di pengadilan tingkat lokal. Hal ini terkait dengan kasus penyerangan militer Balebo Five di timor Timur, 32 tahun lalu. Terbunuhnya, lima wartawan Australia dipandang ketika itu sebagai Kejahatan Perang sebagamana diatur dalam Den Haag Convention 1948. Juga melanggar Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia Berat, khususnya Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity).  Sehingga kelima orang wartawan asing, dan tiga orang dari Australia  tersebut telah menjadi korban kekerasan militer.

Peristiwa yang sungguh memalukan dan mencoreng  pemerintah Australia tersebut, terjadi pada hari Selasa 29 Mei 2007, khususnya bagi pemerintah Negara Bagian New South Wales. Namun, perbuatan kedua polisi telah mencoreng nama baik pemerintah Australia. Kehadiran Sutiyoso, sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat negara yang hadir dalam rangka memenuhi undangan pemerintah Negara Bagian New South Wales. Gubernur DKI dan Primier New South Wales  telah bersepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kesepahaman atau MoU tentang Sister City mestinya mendapatkan pengawasan.

Akan tetapi, agenda utama pembicaraan memperbaiki langkah kongkrit MoU tersebut batal. Sutiyoso dan rombongan bergegas kembali ke Indonesia. Tidak mengherankan sekiranya suasana ketegangan hubungan diplomtik kedua negara terganggu. Lapisan masyarakat dengan pejabat pemerintah RI, termasuk Presiden SBY dan anggota DPR RI telah memberikan reaksi keras. Bahkan tidak ketinggalan ancaman menuntut pemutusan hubungan diplomatik itupun sempat muncul.

Tidak urung pemerintah Indonesia melalui, Menteri Luar Negeri, Hasan Wirayuda mengirimkan surat protes keras pada pemerintah Australia melalui kantor Kedutaan Besar Australia. Ketegangan hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan Australia,  yang sempat menyeruak pekan, lalu turut sirna. Terutama, setelah Duta Besar Bill Farmer secara resmi meminta maaf secara langsung kepada Sutiyoso, pada 31 Mei 2007 di Jakarta. Namun, tidak berarti bahwa insiden yang sama tidak akan terulang kembali di kemudian hari.

Apakah hikmah dibalik insiden Sutiyoso yang dapat dijadikan pelajaran (lesson learned) berharga agar di suatu ketika tidak terulang kembali? Pertama, tindakan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri untuk melakukan protes keras dan permohonan maaf  kepada pemerintah Australia merupakan tindakan yang tepat dan signifikan. Penggrebegan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso adalah jelas merupakan kesalahan nyata yang tidak dapat ditolerir dalam hubungan diplomatik. Di satu pihak, kesalahan tersebut karena kedua polisi Federal Australia melakukan pelanggaran terhadap Wiena Convention, tentang hubungan diplomatik. Sebagaimana dikemukakan  Luke T Lee, (Consular Law and Practice. Oxford 1991:526) bahwa duta dan kosul dikecualikan dari kewajiban untuk menghadiri undangan menjadi saksi dari pengadilan baik perkara perdata maupun pidana. Dalam pasal 22 Rancangan Penelitian Harvard menyebutkan bahwa negara penerima harus mengecualikan konsul untuk menghadiri perkara keperdataan, baik untuk memberikan kesaksian secara lisan atau tulisan.

Apakah pejabat negara non-diplomatik seperti Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso dalam konteks ini dapat disejajarkan dengan kedudukan Korps Diplomatik? Dalam berbagai ketentuan hukum nasional suatu negara seperti di Inggris, Australia dan juga Amerika Serikat memberlakukan ketentuan bahwa korp diplomatik dikecualikan dari kekuatan saksi. Karena itu, tugas-tugas hubungan antara negara, tidak saja dapat dibebankan kepada anggota misi diplomatik, misi PBB dan organisasi lainnya, da juga beberapa petugas pejebat yang mewakili negara, dikecualikan dari ketentuan tersebut.

Karena itu, kesalahan pemerintah Australia adalah tidak adanya kordinasi antara polisi Federal dengan pemerintah New South Wales di Sydney, merupakan kelalaian yang fatal. Dalam kebijakan hubungan diplomasi di Australia kaidah bahwa kekebalan diplomatik tidak saja dapat diberlakukan bagi korp diplomatik itu sendiri. Tetapi juga, pejabat negara yang menjadi tamu untuk melaksanakan tugas diplomasi memperoleh kekebalan diplomatik.

Lebih ekstrim lagi bahwa pemerintahan Australia mengakui perlakuan anggota LSM untuk dapat memegang amanah konsular. Bahkan beberapa petugas dari  organisasi non-pemerintah dapat dipercayai untuk memerankan tugas dan fungsi konsular (Even officials of non-governmental entities may  be entrusted to perform consular functions). Konsekuensinya, Sutiyoso dan Tim seharusnya dapat memperoleh perlakukan khusus sebagaimana kedudukan korps diplomatik.

Kedua, isu berbau politis hubungan Indonesia dengan pemerintah Australia tidak dapat sepenuhnya melepaskan dirinya dengan warisan sejarah  pemerintahan Orde Baru. Pelanggaran HAM Berat  (Gross  Violation of Human Rights) merupakan isu sensitif seperti, kasus Tanjung Priok 1983,  Pembunuhan Misterius 1983-84, Kasus Warsidi, Lampung 1986, dan kasus di Timor Timor sejak tahun 1975 di Balebo, kasus Dilli November 1991 dan Pro-Integrasi Timtim,1999.

Sederet peristiwa berdarah tersebut, sampai sekarang tidak terhapus dalam daftar pelanggaran HAM di Komisi HAM Internasional. Peristiwa tersebut juga telah menjadi ingatan kolektif sebagian aktifis HAM, khususnya orang-orang Timor Timur yang menjadi warga negara Australia. Sehingga tidak mengherankan jika beberapa pejabat militer yang pernah bertugas di Timtim pada masa orde baru tidak akan pernah terlupakan dalam aktifis HAM internasional.  Asas-asas pemaafan (impunity), dan juga batas lewat waktu (veryaring) terkadang tidak dapat diberlakukan pada pelanggaran HAM.

Situasi ini semakin kuat ketika, Statuta Roma 1998, mengamanahkan adanya yurisdiksi pengadilan yang luas (Extended Jurisdiction) telah diberlakukan secara internasional. Sehingga tidak ada alasan bagi negara-negara yang meratifikasi untuk memproses secara hukum bagi warga negara manapun.Menurut pakar hukum Pidana Internasional,  Bassiouni (Bruce Broomhall. International Justice and the International Criminal Court 2003:111) kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan internasional yang memiliki yurisdiksi universal. ”Suatu atau negara manapun memiliki kewajiban alternatif untuk melakukan penututan atau mengekstradisi. Penuntutan merupakan suatu ketentuan yang didasarkan kepada kesadaran negara semata, tetapi juga pada kemampuan negara tersebut untuk mengadili secara  efektif dan berkeadilan”.

Meskipun pejabat-pejabat RI yang melakukan tugas-tugas kenegaraan keluar negeri memiliki hak kekebalan diplomatik, tidak semua negara dapat merealisasikannya bilamana ada kaitannya dengan pelanggaran HAM. Oleh sebab itu,  pemerintah Indonesia, khususnya aparat keamanan dan juga intelejen RI dan juga Menteri Luar Negeri seyogyanya melakukan konfirmasi ada tidaknya resistensi, khususnya mantan TNI yang akan melakukan kunjungan ke luar negeri.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

DIPLOMASI LOKAL DALAM PENYELESAIAN NELAYAN RI DI AUSTRALIA

Penahanan dan pembakaran kapal-kapal milik nelayan-nelayan Indonesia oleh petugas keamanan laut Australia pada tahun 2005 lalu membuat berang pemerintah RI. Padahal pelanggaran nelayan RI di wilayah Australia telah terjadi secara terus menerus, dari tahun ke tahun. Dari segi hubungan  diplomasi, kasus-kasus tersebut  turut menentukan lancar  tidaknya  hubungan  persahabatan antara  kedua negara.

Persoalannya, bukan sekedar terletak pada instrumen hukum semata, melainkan  karena, baik  penyelesaian sepihak oleh  pemerintahan Australia maupun melalui jalur diplomasi, tampaknya  tidak lagi relevan untuk dipertahankan. Substansi  hukum dalam MoU dan  proses penyelesaian diplomatik belum mampu menjawab persoalan yang diperlukan kedua negara, khususnya kebutuhan nelayan. Justru, yang terjadi adalah fakta  penangkapan nelayan Indonesia acapkali  dijadikan isu politik nasional yang oleh  media dijadikan konsumsi   para elit politik, baik  di Jakarta maupun di Canberra.

Penyelesaian Sepihak Merugikan

Penyelesaian sengketa terhadap kedua negara mengenai  nelayan-nelayan Indonesia yang ditangkap di perairan Australia masih memperlihatkan model penyelesaian satu pihak. Sekiranya penggunaan jalur diplomasi dilakukan oleh kedua negara, maka masalah tersebut akan diselesaikan secara serius dan optimal.  Awal April lalu 2005, Presiden SBY berkunjung ke Australia. Selain berunding masalah politik dan keamanan, termasuk persoalan nelayan-nelayan RI yang ditangkap di Australia juga sempat dibicarakan.  Namun,  kunjungan tersebut belum memberikan hasil berarti.

Nyatanya, petugas patroli Australia menangkap dan membiarkan 272 nelayan-nelayan  yang berstatus tahanan dalam kapal mereka. Lebih menyedihkan lagi tanggal seorang nelayan dari Probolinggo mati di Pelabuhan Darwin.

Dari data yang diperoleh terlihat jelas bahwa jumlah nelayan Indonesia ke perairan Australia cukup konstan dan sukar dicegah. Misalnya, pada 1986, dari April-Oktober, tidak kurang dari 1000 awak kapal ditahan. Catatan Departemen Dalam Negeri, menyebutkan dari 1988 – 1890, terdapat 640 awak kapal yang ditangkap. Pada tahun 1999,  Konsul RI di Perth, Australia Barat mencatat 29 perahu dan 224 nelayan tertangkap. Secara acak, sejak Maret hingga April 2005, tidak kurang dari 500 nelayan Indonesia juga telah tertangkap. Fakta ini menunjukan adanya pelanggaran oleh nelayan Indonesia di perairan Australia tidak akan pernah surut.

Penyelesaian sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Australia terlihat dominan. Nelayan-nelayan Indonesia yang tertangkap karena pelanggarannya umumnya  di ajukan ke  pengadilan. Bahkan  karena banyaknya, penangkapan dan penahanan, termasuk pemberian hukuman di penjaran-penjara Australia sungguh merugikan pemerintah Australia. James  Fox (Australian Relation With Indonesia: The Case of The Estern Indonesian Fishermen 1995) mengkritik kebijakan pemerintah Australia dan mengusulkan penyelesaian oleh kedua belah pihak. Penangkapan dan penakaran atas  kapal-kapal nelayan Indonesia, bukan saja merugikan masyarakat nelayan Indonesia, melainkan juga pemerintah Australia sendiri.

Petugas keamanan Australia tidak perlu menarik kapal nelayan Indonesia ke pinggir pantai, karantina, dan mengongkosi mereka kembali ke Indonesia. Pengeluaran biaya oleh pemerintah Australia dapat meningkat oleh karena puluhan atau ratusan ribu dollar Australia hanya dipergunakan untuk mengembalikan mereka. Dengan perlakukan seperti itu, bukan saja mereka tidak akan pernah jera, bahkan akan terus kembali lagi secara berbondong-bondong.

Menyoal Efektifitas MoU

Terdapat beberapa alasan mengapa MoU antara kedua negara tidak efektif dalam menghentikan nelayan-nelayan Indonesia di perairan Australia. Sesungguhnya aktivitas nelayan-nelayan Indonesia di perairan Australia telah berlangsung sejak lama. Namun, baru sejak tahun 1974,  nelayan-nelayan tradisional Indonesia diperbolehkan untuk singgah di wilayah perarian Australia.

Agar penyelesaian secara damai  terhadap nelayan-nelayan Indonesia terselenggara, maka kedua negara sepakat untuk menandatangani perjanjian bilateral. Pertama, MoU between the Government of Austrlia and the Government of the Republic of Indonesia Concerning  the Fishermen in Areas of the Australian Execlusive Fishing zone anf Continental Shelf. Kemudian kedua, keluar MoU  1981 Concerning  The Implementation of  A Provisional Fisheries Surveilance and Enforcement Arrangement.

Semacam kesepakatan tentang  kerjasama pengawasan bersama atas  penegakan perundingan yang telah disepakati. Sayangnya, sampai saat ini,  MoU tersebut belum  mampu menyetop nelayan-nelayan Indonesia dalam  melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan Australia. Pada dasarnya, MoU 1974 memuat ketentuan bahwa nelayan-nelayan tradisional Indonesia menangkap ikan di wilayah-wilayah tertentu di perairan Australia. Pasal 2 dan 3 MOU 1974, menyebutkan bahwa pemerintah Australia telah mengijinkan nelayan tradisional Indonesia untuk mengambil ikan di perairan Australia; mendarat guna mengambil air minum. Perizinan singgah misalnya, terbatas di sekitar perairan dekat Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Pulau Datu dan Browse Islet.

Latar belakang lahirnya kesepakatan tersebut bukan tanpa alasan dan argumen yang kuat.  Secara historis,  hubungan persahabatan nelayan-nelayan  Indonesia Timur dengan suku Aborigin di Australia telah berlangsung cukup lama. Diperkirakan sejak abad ke delapan  belas,  suku-suku Bugis dan Makasar, Wajo dan suku Bajoe yang sering melintas di wilayah Australia Utara. Seorang peneliti Australia, Perscott, J.R.V (Australian Maritime Boundaries 1985) mencatat bahwa masyarakat suku Bugis, Makasar dan Bajoe berkunjung ke sana untuk menjadi penyelam dalam menangkap bahan-bahan mutiara.  Antropolog seperti Prof. Bern dan isterinya Chaterine Bern, juga Prof Tonkinson dari The University of  Western Australia, mengakui kebenaran fakta  melalui bukti sejarah seperti, tembikar kuno, beberapa kosa kata Aborigin yang berasal dari suku  Bugis dan Makasar

Namun, tidak lama kemudian kesepakatan formal tersebut terganggu oleh karena pemerintah Australia mengeluarkan UU Cagar Alam Australia  (National Park and Wildlife Conservation), 16 Agustus 1984. Larangan sepihak itu menuntut adanya amandemen terhadap MoU 1974 pada tahun 1986 pemerintah Australia mengusulkan amandemen terhadap MOU 1974. Inti usulan amandemen tersebut antara lain : (1) larangan nelayan-nelayan Indonesia untuk mendarat di Ashmore Reef dan sebagainya ; (2) larangan mencari ikan dan organisme laut yang menetap di Ashmore Reef; (3) sebagai gantinya pemerintah Australia mengusulkan tempat yang lebih luas di wilayah perairan Australia.

Penentuan batas sepihak tersebut dapat ditolak pemerintah Indonesia karena bertentangan dengan pasal 39, Hukum Perjanjian Internasional 1969.  Penentuan batas laut suatu negara harus selalu dilakukan dengan kesepakatan negara-negara tetangga. Tumpang tindih pengaturan tersebut diperparah oleh penetapan Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil. Karena itu, batas yurisdiksi teritorial laut 12 mill dan ZEE di buat menimbulkan ketidakpastian bagi nelayan-nelayan.

Tidak kalah pentingnya, nelayan-nelayan Indonesia Timur tidak menghentikan penagkapan ikan, oleh karena lautan Australia jauh lebih menjanjikan. Andrew Ogilvie dalam tulisan (Sharks, Trochus and and Trouble 1993), menyebutkan bahwa ikan hiyu, tripang, kerang biru, trouchus, dan satwa liar lainnya, seperti telor penyu telah menjadi sasaran nelayan Indonesia. Baru-baru ini, petugas patroli Australia telah menangkap satu kapal nelayan Indonesia yang berisi sirip ikan-ikan hiu bernilai 2 milyard.

Perlunya  Diplomasi Lokal

Lebih dari tiga dekade, (1974-2005) model penyelesaian sengketa nelayan-nelayan Indonesia dengan pemerintah Australia terbukti belum berhasil. Gelombang nelayan ilegal Indonesia  (Indonesian Illegal Fishermen) tersebut menjadi faktor pemicu kurang harmonisnya hubungan kedua negara. Untuk itu, jika saat ini, penyelesaian nelayan-nelayan Indonesia hanya ditangani pemeritah pusat, Jakarta dan Canberra, maka outcome yang diharapkan mustahil tercapai. Karena itu, gagasan diplomasi melalui pemerintah lokal atau daerah harus mulai diwacanakan.

Diplomasi lokal dimaksudkan sebagai  upaya melakukan negosiasi atau perundingan untuk sebagian kewenangan hubungan luar negeri oleh pemerintah pusat, ke pemerintah daerah. Praktek diplomasi yang dilakukan pemerintah daerah atau lokal bukan sesuatu cara yang begitu asing. Presiden Eisenhower tahun 1956 mengusung pentingnya diplomasi di antara masyarakat atau people to the people diplomacy. Tujuannya adalah menjembatani hubungan kerajasama kota  di satu negara dengan masyarakat kota di negara lain dengan lebih cepat dan sederhana.  Konsep kota kembar (Sister/Twin Cities) menjadi relevan untuk dipergunakan dalam kaitannya dengan upaya menjembatani penggunaan diplomasi lokal.

Tidak mengherankan bila diplomasi lokal di Indonesia perlu menjadi pemikiran Presiden SBY, khususnya Deplu. Selain letak Indonesia sebagai negara pulau (Archipilagic State) yang mustahil segala urusan dapat diselesaikan seluruhnya oleh  pemerintah pusat. Juga lonceng sistem kekuasaan yang sentralistik mulai tenggelam sejak reformasi tahun 1997. Keterbukaan dan pemerataaan kekuasaan yang didistribusikan pada masyarakat dan pemerintah daerah diperlukan.

Karena itu, penggunaan diplomasi oleh pemerintah daerah bukan sekedar penting, melainkan telah mendapatkan pembenaran secara yuridis. Pasal 1, UU Hubungan Luar Negeri (HUBLA) No. 37 tahun 1999,  dan juga Undang-Undang No 35 Tahun 2005 (Amandemen UU Otonomi Daerah No 22 Tahun 1999). Pada prinsipnya,  pertama diberikannya hak kepada daerah untuk mengadakan hubungan luar negeri. Kedua, diberikannya hak kepada daerah untuk melakukan pinjaman luar negeri Dengan demikian,  hubungan luar negeri dalam konteks kekinian yaitu setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Termasuk lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha,  organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,  atau warga negara Indonesia. Hal ini bertujuan agar hubungan luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah selalu sinergis, maka mekanisme hubungan, koordinatif dan  konsultatif antara  Deplu, Depdagri dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan.

Alternatif Bagi Pemerintah

Dalam pelaksanaan diplomasi lokal, seyogyanya pemerintah pusat dan daerah memperhatikan tiga tahapan. Pertama, setiap provinsi di Indonesia Timur perlu didorong untuk pembentukan kota kembar (Sister City) dengan beberapa Negara bagian di Australia. Penentuan provinsi tersebut harus didasarkan kepada pertimbangan wilayah asal nelayan-nelayan ilegal tersebut. Misalnya, suku Bugis, Makasar, Mandar, Bajau, Madura, Buton, Flores, Kupang dan terakhir Jawa Timur.

Kedua, Presiden perlu mengintruksikan Deplu dan Dep-Dagri untuk membicarakan kemungkinan adanya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah Australia. Status pelaksanaan diplomasi oleh pemerintah daerah tampak jelas mendapatkan landasan hukum yang kuat dari UU No 37/1999 dan juga UU otonomi daerah. Namun, dalam realisasinya sangat tergantung pada kemauan politik Presiden,  dalam merumuskan esensi utama politik luar negeri “bebas aktif”. Termasuk, apakah aspek-aspek penyelesaian secara damai bagi nelayan-nelayan ilegal Indonesia di Australia.

Ketiga, pemerintah pusat perlu segera menetapkan satu provinsi sebagai sister city dengan salah satu kota Australia. Jika pendirian kota kembar lebih dari satu pronvinsi boleh jadi terlalu mahal harganya dan  juga akan menjadi birokratis, maka Presiden dapat menetapkan salah satu provinsi. Misalnya,  Sulawesi Selatan dapat dijadikan salah satu pilihan. Kedudukan dalam pembangunan nasional sebagai Pusat Pembangunan Indonesia Bagian Timur sebagai bahan pertimbangan.

Dengan demikian, pemerintah kedua negara perlu secara serius mempertimbangkan penggunaan diplomasi lokal dalam penyelesaian sengketa nelayan-nelayan  Indonesia di perairan Australia. Kesepakatan melalui MoU dan juga praktek penyelesaian sepihak oleh pemerintah Australia terhadap nelayan-nelayan ilegal Indonesia tidak saja mengganggu hubungan persahabatan kedua negara, melainkan   telah menimbulkan kerugian tidak saja bagi nelayan miskin Indonesia akan kehilangan mata pencahariannya oleh karena  ditangkap dan dibakar kapalnya, melainkan juga    pemerintahan Australia akan terus mengalami kerugian secara finansial. Amat mustahil petugas patroli harus menarik kapal-kapal dan menahan mereka, termasuk mengembalikan mereka ke Indonesia tanpa  disertai pembiayaan.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

KERJASAMA INDONESIA – AUSTRALIA

Sejak keterlibatan Australia sebagai pimpinan Penjaga Perdamaian di Timor Timur sampai dengan peristiwa 12 Oktober Bom di Legian Bali, hubungan Indonesia dengan Australia tampak menurun. Perang isu di media massa baik dilakukan aktor politik di Jakarta maupun di Canberra terus memanas. Isu sempat memuncak ketika beberapa tokoh masyarakat termasuk anggota DPR-RI mengusulkan kepada pemerintah agar segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia. Namun, tidak berarti bahwa kedua negara tidak pernah akur. Pemerintah koalisi Buruh Australia sewaktu memerintah mengakui bahwa hubungan kedua negara yang paling harmonis terjadi ketika pemerintahan Orde Baru.

Kerentanan munculnya ketegangan hubungan antar negara tersebut berawal dari perasaan inferioritas bangsa Indonesia yang mempersepsikan Australia sebagai bangsa yang superior ataupun sebaliknya. Persepsi atau penilaian yang memposisikan ketidakseimbangan antar kedua negara pada gilirannya menimbulkan sikap dan kebijakan yang tidak sesuai. Dalam kasus Timor-Timur dan terorisme di Bali, persepsi Australia agak berlebihan, sehingga menimbulkan ketersinggungan masyarakat atau yang lebih tepat elite-elite politik dan pemerintah Indonesia. Walaupun dalam aspek ekonomi, politik, dan militer Australia tergolong negara middle power.

Setidak-tidaknya terdapat tiga situasi yang membuat masyarakat Indonesia merasa dilecehkan oleh Australia. Pertama, pemerintah Australia melalui Menteri Pertahanannya mengusulkan agar dibentuk Cabang Intelijen Australia di Jakarta. Tentu saja usul ini amat tidak lazim dalam dunia diplomasi dan  juga bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, khususnya Konvensi Wina tahun 1961 (The Vienna Convention on Diplomatic Relations). Urusan intelijen jelas di luar urusan politik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Walaupun tugas intelijen dimungkinkan untuk dilakukan, itu pun hanya di kantor Kedutaan. Konsekuensinya persona-non-grata, jika kegiatan intelijen dilakukan secara terang-terangan. Kegiatan intelejen di suatu negara bertentangan dengan Muqodimah Piagam PBB 1945 oleh karena dapat memperburuk hubungan persahabatan antara negara yang telah dibangun melalui peran diplomat.

Kedua, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, telah mengeluarkan nota protes dan keprihatinan terhadap pemerintah Australia. Satuan Anti Teroris telah dengan semena-mena menggeledah dan menangkapi sekitar 12 orang WNI yang diduga terlibat JI (Jamaah Islamiyah). Reaksi keras ini timbul. Pertama, tindakan kedaulatan pemerintah Australia dianggap salah karena tidak memberitahu ke Kedutaan Republik Indonesia di Canbera sebelum penggeledahan. Juga tindakan tersebut berbau rasis yang bertentangan dengan Konvensi Diskriminasi Rasial. Menurut Christian Biox, aktifis HAM Australia, pelecehan terhadap wanita muslim semakin meningkat sejak 11 September 2001, dan tentu saja lebih parah lagi ketika tragedi 12 Oktober 2002. Banyaknya korban yang berasal dari Australia pada saat Kasus Bom Legian Bali membuat sebagian masyarakat Australia marah.

Ketiga, negara-negara ASEAN juga merasa tersinggung dengan kebijakan mengenai Travel Warrant atau peringatan bepergian bagi warga negara Australia. Tidak boleh pergi ke nagara-negara yang rentan dengan teror, dan larangan untuk tidak menghadiri tempat-tempat yang ramai termasuk tempat hiburan. Kebijakan yang esensinya bersifat larangan tersebut telah menimbulkan kerugian secara ekonomis.

Atas ketiga hal tersebut, dengan pertimbangan yang luas hendaknya  masyarakat Indonesia tidak perlu serta merta memutusan hubungan diplomatiknya dengan Australia. Melainkan justru pemerintah RI harus menggunakan momen ini sebagai ajang membulatkan tekad bahwa Indonesia tidak inferior.

Menurut hemat penulis, pemerintah Indonesia dengan Australia harus tetap menjalin hubungan bertetangga yang baik, dengan menegakkan prinsip-prinsip saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Ada dua alasan pentingnya tetap menjalin hubungan diplomatik. Pertama, Indonesia dengan Australia sama-sama berada di wilayah bagian Timur dunia ini. Karena itu, tidak ada pilihan bagi kedua negara untuk tetap sebagai tetangga negara yang abadi (Indonesia and Australia are Neighbour Forever). Perbedaan latar belakang sejarah dan budaya serta politik bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sama-sama dipelajari sehingga kedua negara dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan tersebut.

Ketiga, pemerintah Australia dengan Indonesia harus lebih memilih memperbaiki pola dan mekanisme hubungan bilateral dan multilateral dari pada memutuskan hubungan diplomasi. Dilhat dari segi kedaulatan kedua negara, sama-sama memiliki kesetaraan dalam hukum internasional, yang menjadikan PBB sebagai pemerintahan global (global government). Dalam konteks, perimbangan kekuatan, kedua negara juga bukan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Wilayah negara Australia begitu luas karena satu benua hanya dihuni oleh satu negara berdaulat. Penduduknya sekitar 20 juta, padahal sumber Daya alam tersedia begitu banyak. Kemakmuran masyarakat begitu tinggi dan tingkat kesehatan masyarakat terjamin. Ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi setara dengan negara-negara moderen lainnya, seperti Canada, Italia, Inggris, dan Jepang. Kemampuan militer dan teknologi tinggi dari senjata militer termasuk yang diperhitungkan di PBB. Nyatanya, pemerintah Indonesia dengan Australia memiliki perjanjian militer, khususnya bagi militer Indonesia untuk trainning di Australia pada tahun 1996. Terakhir yang menjadikan pemerintah Australia tergolong Middle Power, yaitu eksistensi dari pemerintahan yang bersih (clean government) dan penegakan hukum yang baik.

Apabila pemerintah Australia over-acting dan merasa superior, tidak seharusnya bangsa Indonesia menjadi inferior, melainkan harus terpanggil untuk memperlihatkan integritas sebagai negara yang merdeka dan berperadaban.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

EXTRADISI KORUPTOR DARI SINGAPURA

Sikap Perdana Menteri Singapura yang terkesan tidak bersahabat atau non-cooperative terhadap perjanjian extradisi terkesan melecehkan tatakrama diplomasi. Memang tidak salah ketika dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Singapura bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tergantung pada kondisi internal pemerintah Indonesia dan bukan pada ekstradisi. Sebab, perjanjian ekstradisi merupakan salah satu dari sekian banyak alternatif hukum dan politik.

Namun, alangkah naifnya jika suatu hubungan bilateral seperti MoU ekstradisi yang akan disepakati  harus berakhir dengan sia-sia. Karena itu, bagaimana sebaiknya kebijakan pemerintah Singapura yang cenderung kurang responsif mestinya harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia. Untuk beberapa kasus perjanjian ektradisi  antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Pillipina, Thailand, dan Malaysia telah berjalan dengan baik. Namun, untuk kasus terkait antara pemerintah Indonesia dengan Singapura dan  Australia berjalan tidak mulus. Persoalan yang timbul adalah mengapa pemberantasan korupsi melalui perjanjian ekstradisi tidak efektif, dan bagaimana caranya agar upaya tersebut tidak sia-sia.

Ekstradisi Mudah Disimpangi

Dalam hukum internasional, ekstradisi merupakan bentuk penyerahan seorang tersangka atau penjahat secara formal oleh suatu negara terhadap negara pemohon untuk diadili di negaranya (Extradition is the Formal Surrender of Person by a State for Prosecution or Punishment). Karena itu, tidaklah sukar bagi pemerintah Indonesia untuk menjalankan hubungan internasional melalui perjanjian ekstradisi dengan negara lain, termasuk Singapore. Persoalan ekstradisi telah diatur dengan UU No 1 tahun 1979. Isinya memuat ketentuan substansi perjanjian, obyek ekstradisi, impelmentasinya dan juga alasan-asalan pengabulan dan penolakan ekstradisi. Alasan penolakan juga diberikan terkait dengan kasus dimana terdakwanya dihukum mati, dan kejahatan yang bermotifkan  politik.

Meskipun alasan yuridis penolakan telah jelas diatur, pelanggaran tetap saja timbul. Misalnya, sejak 22 April 1992, pemerintah Indonesia dengan Australia telah menandatangani perjanjian extradisi lagi-lagi pemerintah Australia menolak menyerahkan Hendra Rahardja sebagai koruptor terlibat dalam kasus BLBI tahun 2002. Dan ironisnya, tidak ada satupun negara yang dapat mendukung pemerintah Indonesia. Memang hak penolakan tergolong pada persoalan kedaulatan Negara (Sovereign State), namun menjadi tidak demokratis jika kedaulatan tidak bersandar pada kedaulatan rakyat  (People’s Sovereginty).

Mengapa dalam praktek perjanjian ekstradisi bukan saja sulit diterapkan, tapi sangat mudah  disimpangi? Pertama, ekstradisi merupakan perjanjian bilateral yang tidak secara langsung menimbulkan kewajiban internasional sebagaimana peraturan kebiasaan internasional. Kedua, efektifitas perjanjian ekstradisi sangat tergantung pada subyek terkait dengan prinsip-prinsip umum. Misalnya, apakah kejahatan yang serupa tergolong perbuatan yang dapat dihukum oleh kedua negara (that of double criminality). Ketiga, orang-orang yang dapat diserahterimakan untuk diadili harus memperoleh jaminan kedua negara. (Malcolm N Shaw. International Law ;1997:482).

Ketiga alasan teoritis tersebut telah membuka tabir dibalik sikap pemerintah Singapura yang tidak kooperatif. Bahwa perjanjian bilateral, termasuk MoU extradisi bukan merupakan kesepakatan internasional yang mengikat dan bahkan dapat disimpangi. Mengingat perjanjian ekstradisi tidak tergolong kesepakan internasional yang bersifat Law Making Ttreaty (perjanjian membuat hukum), yang dapat dipaksakan secara internasional. Sehingga, bilamana terjadi pelanggaran tidak ada sanksi yang dapat diterapkan. Karena itu, bilamana pemerintahan Singapura menolak penyerahan koruptor setelah menandatangai MoU dapat dimaklumi. Sebab, dengan menyimpangi kesepakatan pemerintah Singapura dapat terbebas sanksi internasional dan hukum internasional.

Alasan lain yang memungkinkan Singapura mengingkari, terletak pada subyek perjanjian ekstradisi akibat adanya ketidak-sebandingan pelaku kejahatan kedua negara. Boleh jadi mencari seorang koruptor Singapura yang berada di Indonesia tidak akan menemukan. Sebaliknya, koruptor Indonesia yang telah membawa “barakah” bagi sistem ekonomi Singapura tak terhitung jumlahnya. Sehingga dapat diduga praktek ekstradisi bagi Singapura akan merugikan kepentingan domestik.  Dengan kata lain, perjanjian ekstradisi tidak merupakan instrument penting, tetapi dalam konteks kejahatan korupsi bukanlah solusi tepat.

Perluasan Yurisdikasi Pengadilan Nasional

Ketika perjanjian ekstradisi dipandang bukan merupakan instrumen hukum yang kuat bagi pemberantasan korupsi. Perluasan yurisdiksi pengadilan nasional sangat diperlukan. Suatu kebijakan hukum yang meniscayakan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum internasional, termasuk hukum pidana internasional dengan pengadilan nasional. Korupsi yang semula merupakan kewenangan pengadilan nasional suatu negara. Saat ini justru pemerintah Indonesia dengan Singapura wajib memperbaharui komitmennya terhadap korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan.

Dengan menerima perluasan fungsi pengadilan suatu negara, MoU ekstradisi akan menjadi lebih efektif, setelah meningkatnya kesadaran negara terhadap hukum internasional. Perluasan yurisdiksi pengadilan nasional tersebut dapat ditempuh dengan melakukan ratifikasi terhadap dua konvensi internasional. Pertama, kedua negara perlu meratifikasi The Viena Convention Against Corruption 1 Oktober 2003, yang telah diadopsi oleh 107 negara. Hal ini sangat penting oleh karena paradigma UU korupsi suatu negara harus memuat prinsip-prinsip universal. Pemerintah dan DPR kedua negara harus mengamandemen UU tentang korupsi, dan menempatkan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan dan musuh umat manusia (Common enemy of Humanity). Selain itu, DPR dan pemerintah kedua negara juga wajib menerima asas yurisdiksi universal yang membolehkan koruptor-koruptor Indonesia dapat diadili di negara manapun.

Dengan cara internasionalisasi kejahatan korupsi, negara-negara penyimpan koruptor dapat dipaksakan melalui kekuatan negara-negara luar. Antonio Cassese (International Criminal Law 2003 : 16) menegaskan bahwa kejahatan internasional, termasuk upaya yang memaksa suatu negara melakukan ekstadisi sangat tergantung pada yurisdiksi peradilan suatu negara dalam konteks kejahatan yang dirumuskan dalam hukum internasional. Sehingga peran pengadilan nasional terhadap kejahatan internasional akan jauh lebih efektif bilamana penegakkan hukum pidana internasional juga merupakan kebijakan nasional.

Kedua, kedua negara menjadi penting untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 agar celah perjanjian ekstradisi untuk disimpangi semakin sempit. Keterpisahan antara hukum internasional dengan pengadilan nasional akan berakhir dan oleh karenanya kasus-kasus korupsi yang diselesaikan dengan perjanjian ekstradisi akan menjadi efektif. Beberapa orang yang diduga terlibat koruptor, seperti Edy Tansil, Sudjono Timan, Paulina Lumowa, Samadikun Hartono yang tingggal di Singapura, yang saat ini tidak tersentuh oleh hukum (untrachable by law) akan berangsur-angsur mengikat. Terutama ketika pemerintah Singapura mengadopsi Konvensi Internasional yang relevan.

Pilihan yang dibuat pemerintah Indonesia menjadi sangat strategis ketika Menteri Hukum dan HAM dan DPR menyiapkan langkah untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang korupsi. Pemerintah Indonesia akan memiliki posisi tawar yang cukup strategis ketika telah menjadi negara pihak (Third Party) yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik. (Good Governance) dan bersih (Clean Government). Bagi Presiden SBY-JK beserta KIB-nya, peraturan penegakkan hukum dengan mengutamakan pada pemberantasan korupsi melalui institusi hukum adalah peluang emas yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.

Singkat kata, perjanjian extradisi memang diperlukan bagi pemerintah Indonesia dan Singapura. Namun, instrumen tersebut bukanlah langkah yang efisien bagi pemberantasan korupsi bilamana dibandingkan dengan upaya meratifikasi Konvensi Internasional tentang Korupsi dan Statuta Roma 1998. Dengan menetapkan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan dan memiliki yurisdiksi universal, negara pelindung koruptor tidak akan lama lagi kebal dari daya paksa hukum internasional.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

GANGGUAN HUBUNGAN INDONESIA – SINGAPURA

Perjanjian extradisi dan kerjasama pertahanan, Defence Coorperation Agreement (DCA) antara Indonesia dengan Singapura telah menimbulkan silang sengketa.  Disatu pihak, Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono tetap menghendaki agar kedua perjanjian tersebut dapat ditindak lanjuti.  Karena itu, proses negosiasi pembuatan perjanjian pelaksanaan (Impelementing Agreement) yang lebih menguntungkan Indonesia perlu diupayakan. Prinsip dalam berdiplomasi yang baik adalah katakan yang buruk dengan ungkapan yang santun, atau Diplomacy is say the nasty thing with nice words. Dengan kata lain, penolakan atau pembatalan atas perjanjian sebagai sesuatu yang buruk dan pada hakikatnya bukan pekerjaan diplomasi.

Di pihak lain, DPR dan pakar hukum Internasional UI,  Hikamahanto Juwana dan pakar politik, menolak melangsungkan kedua perjanjian tersebut. Mereka memandang proses pembuatan perjanjian tersebut bukan saja tidak fair. Praktek penandatangan perjanjian ekstradisi  oleh Perdana Menteri Singapura ada unsur penekanan. Kesediaan Presiden Indonesia menanda tangani DCA merupakan syarat pemerintah Singapura membubuhkan tanda tangan untuk perjanjian ekstradisi. Mereka juga memandang kedua perjanjian tersebut tidak menguntungkan Indonesia. (Opini Kompas, 19 Juli 2007. Hal 6).

Apa yang salah dari kedua perjanjian tersebut? Dalam perspektif  hukum internasional, penandatanganan perjanjian extradisi dengan pertahanan antar Indonesia dengan Singapura adalah syah dan mengikat. Niat masing-masing negara (Letter  of Intent), pelaksanaan penjajagan, negosiasi draft MoU, dan penandatanganan telah dilakukan sesuai dengan  persyaratan yang diharuskan Vienna Convention on the Law of the Treaty 1963.

Persoalan mulai timbul ketika kedua negara akan melakukan ratifikasi. Adanya perbedaan sistem hukum, yaitu antara Continental Law bagi Indonesia dengan Common Law,  bagi Singapura. Misalnya di Singapura seorang koruptor tidak dapat dengan mudah ditangkap. Atas dasar MoU, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri. Bagi mereka yang tidak setuju adalah sah-sah saja. Hanya saja, penilaian terhadap suatu perjanjian bilateral tidak dapat hanya didasarkan pada sisi kedaulatan hukum nasional suatu negara. Adanya keterkaitan dengan persoalan tatanan dunia yang semakin kompleks dan multidimensi. Akibatnya juga harus menjadi pertimbangan perjanjian bilateral.

Seiring itu, pakar hukum Diplomatik Grant V. McClanohan (Diplomatic Immunity, London 1989: 183) meyakini bahwa masyarakat dunia pada saat ini, memang  lebih beradab (more civilized) dan lebih  canggih (Shopisticated) dan berbahaya.  Bahkan situasi keamanan dan ketertiban dunia menjadi tidak akan mudah terjawab ketika  temuan senjata nuklir, senjata biokimia, dan senjata biologi lainnya dapat  dipergunakan negara-negara oleh berdaulat barangkali ancaman  nyata senjata nuklir  dan sejenisnya menjadi sangat relevan untuk dijadikan alasan penolakan. Namun, bila pelatihan militer di wilayah daratan dan perairan menggunakan bahan-bahan terlarang.

Menyimak  argumen yang diajukan oleh Menteri Pertahanan, untuk mempertahankan keberlangsungan perjanjian bilateral dengan membuka ruang negosiasi dalam Implementasi Agreement sangat relevan untuk didukung.

Pertama, pembatalan  atas kedua  Perjanjian Ektradisi dan  DCA bukan saja telah membuang waktu, tenaga dan biaya serta pemikiran yang bagus. Kredibilitas diplomatik kita akan dipertanyakan banyak pihak. Mustahil Penandatanganan kedua perjanjian itu telah berlangsung. Tidak sama sekali melibatkan wakil-wakil diplomatik, melalui Departmen Luar Negeri tidak realistik, jika perjanjian tersebut tidak sempurna memang benar. Tetapi jika ada tuduhan substansi perjanjian tersebut tidak dibahas secara komperehenshif dan mendalam tidak mungkin tidak realistik.

Misalnya,  konsep kedaulatan teritorial yang dulu sangat rigid dengan batasan fisik, laut dan daratan, saat ini sudah berimbas pada batas  imaginer atau borderless. Sehingga kedaulatan negara yang dulu dikonsepkan sebagai suatu pemilikan, saat ini, sudah berubah menjadi suatu kedaulatan bersama, sehingga batasan teritorial laut yang ribuan mil tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam bagi kemanusiaan mustahil dapat diperoleh tanpa kerjasama.

Karena itu, alasan penolakan yang berakibat perjanjian ini tidak menguntungkan Indonesia bukan alasan yang cukup kuat. Bukti dilapangan bahwa  area ”Bravo” di wilayah dekat pulau Natuna disebut sebagai wilayah laut yang kaya sumber daya alamnya akan terganggu. Kerugian lain adalah pelatihan militer bersama antar pihak Indonesia dengan Singapura menimbulkan kerusakan lingkungan baik hayati dan nabati (Kedaulatan Rakyat 19 Juli 2007: 26).

Usulan Singapura, bahwa implimentasi   pelatihan-pelatihan militer berlangsung lima sampai enam kali perlu ditolak. Karena itu, Juwono Sudarsono, mengusulkan agar dua atau empat kali pelatihan di area Bravo dituangkan dalam Implementasi Agreement.

Kedua, konsep perjanjian kedua negara, baik dalam kaitannya dengan ektradisi maupun dalam konteks Pertahanan telah berkesesuaian dengan Hukum Dasar,  konstitusi UUD 1945. Sekiranya ada tudingan bahwa MoU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 11 ayat (1) tidaklah benar. Pasal 11 ayat (1)Presiden dengan persetujuan anggota DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat (2) persetujuan DPR menjadi wajib dalam perjanjian internasional adalah ketika dampak yang ditimbulkan begitu luas, mendasar, dan cenderung menimbulkan ancaman bagi lingkungan hidup.

Sekiranya, ada yang tidak sepaham, seperti Cipta Lesmana (Kompas, 19 Juli 2007) Pemahaman seperti itu, bukan saja terlalu sumir, melainkan juga terlalu berlebihan. Penilaian terhadap kebijakan kedua negara akan menjadi tidak objektif jika hanya dengan menggunakan kaca mata hukum nasional cenderung tidak objektif

Pendekatan justifikasi hukum nasional UUD 1945 atau UU hukum Internasional, memang benar. Tiga persoalan yang terkait dengan keamanan dan pertahanan,  beban keuangan negara, dan imbas pada  sistem hukum nasional, dan adanya intervensi terhadap ancaman  kedaulatan teritorial negara merupakan syarat-syarat yang mewajibkan suatu perjanjian internasional mendapat persetujuan DPR. Persetujuan DPR umumnya menjadi kewajiban jika terkait dengan perjanjian multilateral. Suatu perjanjian internasional yang disetujui puluhan atau ratusan negara. Menolak ratifikasi oleh pemerintah Indonesia karena imbas pada perubahan sistem hukum, politik, dan keamanan serta pertahanan nasional. Misalnya pemerintrah Indonesia masih menunda ratifikasi perjanjian internasional tentang Mahkamah Internasional (Internasional Convention on Criminal Count, Statuta Roma 1998). Misalnya, persetujuan DPR dalam ratifikasi konvensi Internasional atas hak-hak sipil atau budaya dan politik (Internasional Convention on cultural, and political Rights 1966), juga ada konvensi Internasional tentang tentang hak-hak sosial dan ekonomi.

Jadi penggunaan argumen yuridis pasal 11 ayat (2) sebagai dasar pembatalan perjanjian ekstradisi dan keamanan dengan Singapura ridak tepat. Dampak  yang diakibatkan oleh perjanjian bersifat bilateral hanya terbatas pada segi-segi tertentu dari kepentingan nasional kedua negara.

Ketiga, pandangan Menteri Pertahan Indonesia untuk meneruskan negosiasi Implementing Agremeent dan mengambil manfaat yang besar jauh lebih realistik. Bagi peningkatan kualitas profesional TNI dan pengawasan bersama wilayah laut Indonesia yang amat luas.

Argumentasi realistik itu didasarkan pada tiga hal. Pertama, pembatalan perjanjian pertahanan dengan Singapura akan berarti penundaan profesionalitas SDM TNI. Bukankah setiap rencana anggaran TNI untuk membeli alat-alat persenjataan modern acapkali tidak disetujui DPR? Justru membeli alat TNI modern dengan menggunakan anggaran belanja negara yang tidak memungkinkan. Mengingat alat-alat dan fasilitas militer paling canggih tidak akan menjadi milik TNI, maka tanpa kerjasama dengan Singapura. Upaya peningkatan TNI menjadi tertunda, serta dukungan AS dan Israel atas fasilitas militer modern sangat kuat.

Kedua, pembatalan yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa jadi berakibat buruk. Pembelian Alutista (Alat-alat Persenjataan) dengan anggaran belanja RI tipis kemungkinanannya. Apalagi AS dan Eropa masih mengembargo Indonesia dalam penjualan senjata. Karena itu, sekiranya Indonesia memiliki anggaran yang cukup, belum tentu juga dapat membeli Alutista modern walaupun embargo masih diterapkan.

Ketiga, pemilihan tempat di area Bravo dekat dengan wilayah Natuna secara konseptual dan strategi operasional cukup tepat, meski sumber daya alam begitu didasarnya, bukan kondisi yang baru. Satu kondisi yang sama juga dapat dijumpai hampir disetiap wilayah laut teritorial Indonesia. Namun, karena kelemahan modal dan SDM, semua SDA tersebut belum tereksplorasi dengan baik. Kalau toh ada yang mengambil manfaat, hanyalah segelintir oknum yang mengizinkan kapal-kapal asing mengambil SDA secara tidak sah. Bahwa dampak negatif lingkungan akibat latihan militer diakui memang adanya. Tetapi, manfaatnya jauh lebih besar bagi pemerintah Indonesia, khususnya pada situasi Indonesia untuk mempertahankan perjanjian internasional dengan Singapura masih belum mampu keluar dari krisis ekonomi

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

PERLUKAH TRAVEL WARNING KE MALAYSIA?

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia   merasa terusik keamanan dan kenyamanannya untuk tinggal di Malaysia. Pasalnya peran Rela, sebagai Milisi Departemen Dalam Negeri Malaysia yang semula melakukan penangkapan terhadap pekerja migran illegal telah mengalami perubahan orientasinya.  Tidak mengherankan  jika petugas Rela melakukan tindakan brutal dan terkadang berbuat tidak senonoh. Seperti,  terdengar beberapa kasus perkosaan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia.

Menjelang  hari Raya  Idul Fitri kali ini, justru yang menjadi sasaran  nestapa Rela adalah staf keduataan KBRI di Malaysia dan juga beberapa mahasiswa yang tinggal di Kuala Lumpur, Ibu Kota Malaysia. Kasus yang menuai protes DPR RI adalah penangkapan terhadap isteri seorang diplomat. Ibu Muslihanah Nurdin ditangkap oleh Rela  dan baru dibebaskan setelah diketahui ada Paspor, sebagai  dokumen resmi Corps Diplomatic.

Di lihat dari perspektif hubungan diplomatik, pengiriman nota protes oleh KBRI terhadap Menteri Luar Negeri Malaysia sudah cukup tepat. Termasuk, pemberitaan  Dino Pati Djalal, bahwa pemerintah Indonesia juga mengusulkan agar peran Rela yang belakang banyak melakukan operasi  terhadap WNI  perlu ditinjau dan dikaji secara teliti.

Namun, tindakan protes tersebut dipandang oleh beberapa angota DPR RI di Jakarta tidaklah cukup. Usulan mereka kepada pemerintah untuk menjatuhkan tindakan sanksi diplomatik lebih tegas. Kalau perlu, malah DPR mengusulkan agar   pemerintahan SBY  memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Sayangnya usulan  tersebut datang bukan dari Partai berkuasa, seperti Golkar dan PDIP, melainkan dari PAN dan PPP (Kedaulatan Rakyat, 10 Oktober 2007). Tentu saja suaranya tidak pernah akan mewujud dalam suatu kebijakan nyata.

Justru dalam tulisan ini, usulan sebagian anggota DPR agar pemerintah Indonesia membuat Surat Larangan Bepergian Travel Warning ke Malaysia perlu dipertimbangkan serius bagi Departemen Luar Negeri. Memang dengan dikeluarkannya  Travel Warning suatu negara sahabat akan merasa tersinggung. Tetapi, tidak akan  berakibat putusnya hubungan diplomatik kedua negara. Setidak-tidaknya, Amerika Serikat Serikat, Inggris, dan juga Australia berkali kali mengeluarkan Travel Warning ketika teror bom tahun 2002  dan 2006 mengancam masyarakat Indonesia.  Namun, hingga hari ini ketiga negara tersebut tetap terikat dalam hubungan  kerjasama yang baik.

Beberapa alasan pemerintah Indonesia perlu membuat  Travel Warning tidaklah berlebihan. Sebagai negara berdaulat tidak saja memiliki hak untuk melindungi WNI di luar negeri. Juga pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada WNI atas situasi dan keamanan suatu negara.

Pertama, penganiayaan oleh empat orang polisi Malaysia  terhadap Donald Luther Kolobita,  tanggal 28 Agustus 2007 merupakan bukti kesombongan tersebut. Pemerintah   Malaysia sebagai negara penerima (receiving state) mengingkari kewajiban internasional. Malaysia dalam hal ini  berkewajiban untuk memperlakukan semua warga negara yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan HAM,  sebagaimana tercantum dalam pasal 6 the International Law Commission, PBB 1949. Keempat orang polisi Malaysia yang  melakukan penganiayaan terhadap Donnald melanggar pasal 25,  Universal Declaration of Human Rights 1948. “Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan”.

Kedua, hampir setiap minggu, kalau tidak setiap hari, kita mendengar  rintihan duka dan lara akibat perlakuan majikan-majikan  Malaysia terhadap TKI, khususnya wanita. Akhir-akhir ini, telah tercatat sekitar 36 TKI meninggal di Malaysia. Tidak sedikit diantara mereka juga melakukan tindakan bunuh diri. Tapi, kita sering kecewa ketika pemerintah Malaysia tidak melakukan proses peradilan memadai. Perlakuan majikan yang biadab dan tak berprikemanusiaan terhadap TKI, seperti perlakuan terhadap budak tidak pernah surut.

Ketiga, selain travel warning juga peran Presiden SBY diperlukan untuk melakukan introspeksi komprehensif ke dalam kebijakan dalam negeri. Di satu pihak, sudah sepantasnya pemerintah Indonesia mengurangi rasa ketergantungan kepada pemerintah Malaysia, khususnya dalam bidang TKI. Memang Indonesia berada dalam kondisi dilematis. Tidak kurang dari 1.5 juta TKI, dan 10 ribu mahasiswa Indonesia, dan sekitar 600 ribu turis Malaysia (Jurnal Nasional 3 September 2007).

Di pihak lain, Presiden SBY, juga dapat menjatuhkan sanksi dengan membuat suatu pernyataan politik resmi, semacam travel warning atau employer warning. Isinya membuat pelarangan bagi WNI untuk menyetop pengiriman TKI dan wisatawan RI  berkunjung ke Malaysia. Sederet kasus yang menimpa WNI di Malaysia, seperti pemukulan terhadap Donald,  meningkatnya kematian atas TKI, pencurian dan penggeledahan terhadap  rumah-rumah mahasiswa Indonesia, serta penangkapan terhadap isteri seoerang diplomat telah cukup bukti bahwa pemerintah Malaysia lalai dalam melindungi WNI  di Malaysia tidak terjamin.

Travel warning dapat dipergunakan senjata diplomatik untuk dapat menekan suatu pemerintahan agar WNA mendapatkan jaminan keamanan yang memadai. Dalam kasus ini, AS, Inggris dan Australia dan cukup efektif untuk membuat pemerintah Indonesia lebih hati-hati dalam melindungi keamanan dan keselamatan WNA. Saya kira, pemerintah Malaysia akan berpikir ulang ketika Indonesia berani memberikan larangan berkunjung dan bekerja di negeri tersebut. Ketergantungan Malaysia kepada TKI dan sistem perdagangan Indonesia sangat besar. Karena itu, negeri jiran berpenduduk kurang lebih 25 juta tersebut akan selalu meremehkan posisi internasional,  bilamana pemerintah Indonesia tidak memiliki sikap yang tegas dan memiliki nyali keberanian.

Karena itu, pembuatan surat resmi  travel warning ke Malaysia perlu menjadi agenda prioritas kebijakan  pemerintahan SBY dari pada kebijakan memutuskan hubungan diplomatik. Namun, tidak kalah pentingnya adalah pemerintahan SBY juga perlu melakukan perubahan kebijakan signifikan di dalam negerinya. Pengentasan kemiskinan untuk merubah  nasib dan kondisi TKI dan pemberian sanksi bagi  PJTKI yang  tidak disiplin tidak dapat ditunda.  Dengan harapan, pemerintah Malaysia, dapat melakukan penertiban terhadap peran Rela yang tidak disadarinya sebagai aktor yang  dapat merendahkan martabat dan memantik emosi bangsa Indonesia.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

PERLINDUNGAN HUKUM TKI DI LUAR NEGERI

Nasib TKI di luar negeri tidak selalu sama. Bagi TKI yang berhasil, sanak keluarga dapat merasakan kebahagiaannya. Bukan saja  uang kirimannya dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pendidikan,dan kesehatan.  Mereka juga dapat membangun rumah gedung tembok indah. Tidak sedikit pula diantara mereka bangga ketika mereka mampu menghajikan kedua orang tuanya ke Mekkah.

Namun, tidak sedikit jumlah TKI bernasib mengenaskan katika harus kembali dan diterima keluarga di tanah air. Jika jenazahnya dapat dipulangkan ke tanah air,  kondisi fisik cedera atau lumpuh. Bahkan ada juga diantara  mereka yang menderita gangguan mental berat (mental disorder). Penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan majikan atau oknum agen kerja menjadi penyebabnya fakta buruk TKI di luar negeri.

Beberapa kasus antara lain, Yanti Irianti mati di Saudi Arabia. Dihadapkan pada regu tembak, ia mati karena dituduh membunuh majikannya. Kedua, Fitriani asal Probolinggo Jawa Timur ditemukan tewas  Hongkong.  Ia tewas sebagai akibat 20 tusukan di badannya. Terakhir, Edy  Pribadi Santoso dari Cilacap, Jawa Tengah tewas  karena jatuh terpeleset dari bangunan tinggi di Malaysia.

Komitmen Presiden SBY

Komitmen tinggi  Presiden SBY  telah diperlihatkan ketika ia meminta Departemen Luar Negeri melakukan protes nota diplomatik kepada negara negara yang memperlakukan  TKI tidak manusiawi.  Baru-baru ini, Badawi dengan SBY telah melakukan konferensi pers bersama, tepatnya pada hari Jumat 11  Januari 2007 di Kuala Lumpur.  Komitmen tersebut bukan sekedar karena TKI telah memberikan keuntungan berupa devisa luar negeri, lebih penting dari itu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negara di dalam dan luar negeri.

Wujud komitmen tersebut telah diperlihatkan melalui beberapa kesepakatan. Pertama, kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan yang  baik bagi TKI. Sehingga manfaat yang diperoleh  bagi kedua Negara dapat dicapai. Kedua, memaksimalkan upaya perlindungan dan  pelayanan hukum bagi TKI. Terakhir, pemerintah Malaysia berjanji akan menindak tegas majikan yang melanggar hak-hak  TKI.

Komitmen SBY untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI telah diwujudkan melalui terbentuknya Badan Nasional Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Suatu institusi negara  yang dipimpin oleh Jumhur Hidayat, belum lama didirikan pemerintah  Indonesia. Tugas dan fungsi selain melakukan kordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja juga dengan PJTKI, dalam  melakukan pengawasan  dan pengelolaan adminsitrasi dan perlindungan keselamatan TKI.

Karena itu, sekiranya Ketua Himpunan Pengusaha Penempatan TKI (Himsataki), Yunus M. Yamani  berpendapat bahwa penempatan TKI tahun ini kacau balau”. Sehingga target pemerintah untuk menempatkan 750 ribu, dan hanya sekitar 550 ribu orang saja yang dapat diterima. Sehingga tidak terhindarkan jika  devisa Negara yang mestinya dapat diterima sektar Rp 70 Trilyun berkurang sekitar 40 persen. Penurunan devisa negara disebabkan karena kurangnya kordinasi antara BNP2TKI dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pemerintah terlalu banyak perhatiannya  pada penempatan tenaga kerja government to government (Jawa Pos, 30 Desember 2007:3).

Menteri Tenaga Kerja, daya tawar pemerintah mulai didengar pihak negara penerima. Sebagai buktinya, selain telah terjadi perbaikan MoU berkaitan dengan peningkatan gaji TKI di luar negeri dan penempatannya yang ditandatangani. Hanya saja, jaminan atas perlindungan Asuransi Kerja belum memperlihatkan penanganan yang handal. Beberapa jasa perusahaan jasa asuransi  Indonesia belum mendapatkan pengakuan atau didaftar di negeri dimana TKI bekerja. Selagi penanganan TKI yang dilakukan masih sektoral, sulit bagi pemerintah atau institusi kerja untuk memperbaiki nasib TKI ke depan.

Peningkatan Daya Tawar Diplomatik

Atas kondisi buruk TKI  di berbagai negara, khususnya Timur Tengah dan negeri Jiran seperti Malaysia dan Singapura  menjadi sangat tepat untuk memerintahkan Deplu atau wakil-wakil diplomatik di negara terkait untuk membuat kebijakan khusus. Tidak saja  untuk melakukan tindakan protes nota diplomatik, tetapi juga melakukan tindakan pembelaan hukum secara benar dan adil.  Sesuai dengan konvensi ILO tentang hak-hak buruh yang harus diberikan bantuan hukum.

Memang buruh migran tergolong yang rentan perlindungan atas hak-hak dasarnya. Kecuali itu, Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Desember tahun1990 telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Pekerja Migran dan anggota keluarganya (dalam kondisi TKI punya kasus hukum mereka selain punya hak keseteraaan untuk memproses secara hukum (pasal 18), juga tidak menjadi subyek hukum yang dapat diusir dari suatu tempat (pasal 22), mereka juga memiliki hak ikut serta dalam perserikatan buruh (pasal 28) dan memperoleh jaminan sosial yang layak (pasal 28).

Lambatnya proses pertolongan yang dapat dilakukan  pihak wakil-wakil diplomatik RI yang ada di negara-negara tampaknya tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada mereka. Di satu pihak, ketidak mampuan mereka memberikan pertolongan oleh karena terbatasnya kewenangan mereka terkait dengan urusan kedaulatan hukum domestik yang tidak mudah diintervensi oleh aparat pemerintah di kedutaan. Di Keduataan RI di setiap negara pada umumnya tidak memiliki SDM yang  memiliki pengetahuan Hukum Ketenagakerjaan.

Di pihak lain, jarak tempuh antara kantor Keduataan RI dengan tempat peristiwa terjadi terkadang   tidak mudah  dipantau. Hampir merata, masyarakat di negara-negara seperti timur Tengah dan juga di masyarakat Melayu tergolong masyarakat yang bergengsi Mereka sangat tertutup untuk dapat mengemukakan aib ketika ada suatu keluarga melakukan tindakan melanggar susila.

Tidak sedikit kasus kesusilaan yang dilakukan anggota keluarga majikan di Timur Tengah, juga di negeri jiran, Malaysia dan juga Singapura terjadi tanpa proses hukum. Julukan Indon atau TKI/TKW, kususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga hampir diidentikan dengan  status budak. Sehingga perlakukan majikan yang berlebihan tidak dapat diproses secara hukum. Dalam berbagai peristiwa tragis, TKI/TKW loncat untuk melarikan diri atau bunuh diri dari lantai atas karena perlakuan majikan yang keterlaluan.

Ketika majikan memperlakukan  tidak manusiawi, maka ketiadaan dokumen hukum menempatkan posisi TKI terampas hak-haknya secara wajar. Seperti di Malaysia, dokumen hukum berupa Pasport  milik TKI harus diserahkan kepada majikan. Lemahnya posisi hukum TKI juga tidak dapat diubah oleh karena ketentuan tersebut merupakan ketentuan dari UU yang berlaku di Malaysia. Situasi ini, tidak menutup diri mereka untuk berbuata nekad, termasuk melawan hukum.

Perbaikan TKI di luar negeri tidaklah cukup dengan kesepakatan kepala negara semata, dan atau dengan membuat nota kesepahaman MoU, lebih penting dari itu adalah mengkatkan daya tawar diplomatik Indonesia di depan negara-negara tetangga. Tindakan tersebut, tidak sekedar dilakukan dengan mempersiapkan SDM  sebagai TKI profesional yang mengetahi hak-hak dasarnya, melinkan juga melakukan  konsolidasi dan kordinasi  internal, terutama antara Menakertrans, diwakili oleh BNP2TKI, Departemen Luar Negeri dan menteri Hukum dan HAM. Jika selama ini di Keduataan Besar, atau di agen-agen Diplomatik lainnya tidak cukup berperan dalam pembelaan hak-hak TKI di luar negeri, maka sudah sepantasnya presiden SBY memikirkan pentingnya  atase hukum dan HAM yang memahami secara kompehensif tentang tindakan advokasi bagi TKI di luar negeri.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

PAYUNG HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pemerintah Indonesia khususnya, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesra dan Departemen Luar Negeri, saat ini tengah sibuk mengkoordinasikan pemulangan sekitar enam ratus ribu (600.000) Pekerja Migran (PM) ilegal dari Malaysia. Upaya ini dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya nestapa TKI di Nunukan, Kalimantan Timur tahun lalu. Untuk itu, kedua negara telah menyediakan biaya bagi setiap TKI 175 sampai 300 Ringgit Malaysia.

Secara khusus, pengalaman menunjukan Tenaga Kerja Wanita (TKW) seringkali dihadapkan pada keadaan yang sangat rentan, tidak saja terkait dengan pemulangan, melainkan juga dalam kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan  seksual. Kasus Nirmala Bonat beberapa saat lalu, tergolong kasus TKW yang telah mendapatkan perhatian khusus. Namun, tidak sedikit kasus, penyiksaan, pelecehan seksual dan upah kerja tidak dibayar luput dari perhatian publik. Sebagian kasus tersebut memang belum merepresentasikan problem pekerja migran yang sesungguhnya, karena bisa jadi melebihi penderitaan ‘Nirmala’ lainnya yang tidak sempat diliput media.

Kasus-kasus TKW yang terkena hukuman mati akibat hubungan seks di luar nikah di Timur Tengah mestinya merupakan persoalan nasional. Namun, upaya pemerintah terkesan parsial dan musiman. Status pekerja migran, termasuk yang ilegal timbul disebabkan oleh karena ketidaksesuaian kompetensi pekerjaan (Mismatched of Qualification) yang tersedia dan PRT di luar negeri telah menjadi penyebabnya. Padahal tidak seorangpun menafikkan betapa besarnya devisa negara dari hasil mereka.

Oleh karena itu, tulisan ini hendak memaparkan urgensi hukum internasional dalam penanganan pekerja migran, agar rancangan UU Pekerja Migran (UU PM) yang tengah disiapkan pemerintah berjalan sinergis.

Urgensi Hukum Internasional

Instrumen UU PM memang penting, tetapi menjadi kurang efektif bilamana tidak disertai dengan ratifikasi Konvensi internasional. Sebab, pekerja migran yang berada di luar negeri akan diberlakukan hukum perburuhan negara tersebut bilamana mereka melanggar. Silang sengketa perburuhan atas PM diselesaikan oleh kedua negara dalam kasus-kasus tertentu.

Seberapa jauh negara-negara yang meratifikasi Konvensi internasional terikat dengan kewajiban internasional. Misalkan, Konvensi tentang perlindungan Hak-Hak Dasar Sosial dan Ekonomi (ICSER), Konvensi Perlindungan pekerja migran dan para anggota keluarganya hasil dengan ILO dan diadopsi oleh PBB, 18 Desember 1990. Juga konvensi No.19 dan No.48 mengenai persamaan perlakuan (equal treatment) kompensasi kecelakaan dan pensiunan bagi PM tidak dapat diabaikan.

Konvensi ini penting karena mengandung prinsip-prinsip HAM, tentang subyek dan cakupan PM dan hak-haknya (Pasal 1 dan 2), kewajiban-kewajiban negara dan termasuk penerima dan pengirim, serta larangan-larangan memperlakukan mereka, seperti, non-diskriminasi, kerja paksa (Forced Workers), perbudakan dan perlindungan perlakuan yang adil ketika berperkara (Pasal 7 s/d 11). Perlakuan negara-negara pengguna PM sebagai budak dapat diancam  dengan Konvensi tentang Larangan Perbudakan, 1953. Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 menegaskan larangan memperlakukan seseorang berada dalam status pemilikan majikan, jual beli, tukar menukar, atau transfer untuk kerja paksa. Upaya-upaya untuk mencegah penggunaan bandara dan pelabuhan untuk praktek sindikat perbudakan menjadi  kewajiban Pemerintah.

Ketiga instrumen hukum internasional tersebut penting untuk dijadikan standar bagi pemerintah Indonesia. Dr. Abdul Haris, pengamat Tenaga Kerja Internasional dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menegaskan bahwa, pemberian jaminan perlindungan harus berada dalam kerangka hukum internasional yang mampu memperjuangkan kelompok-kelompok migran tenaga kerja. Hal ini menjadi sangat penting. Pertama, masih banyak negara-negara pengguna PM RI khusus di Timur Tengah yang menempatkan mereka dengan praktek perbudakan. Kedua, subyek TKI/TKW yang biasanya menjadi PRT bukan termasuk subyek hukum perburuhan nasional. Jadi, urgensi hukum internasional selain berfungsi pencegahan, penanggulangan, juga instrumen dalam menyelesaikan sengketa hukum antara negara bagi kasus PM.

Standarisasi Pekerja Migran

Peningkatan kualitas SDM yang kompeten dan profesional bagi PM hendaknya menjadi program pemerintah yang  amat mendesak.  Sebab, obyek pekerjaan migran yang terlindungi oleh aturan hukum internasional mensyaratkan kualitas PM standar internasional pula. Pendidiakn non-formal yang menyiapkan latihan-latihan kerja profesional perlu sertifikasi, pengawasan kualitas juga tidak dapat diabaikan. Termasuk penataan ulang agen-agen penyedia jasa pekerja migran, yang berwenang. Sanksi yang tegas pencabutan izin bagi pelanggar mutlak harus dilakukan. Situasi sosial PRT yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman rendah begitu mudah terjebak penipuan.

Ketika rancangan UU PM dirumuskan, maka parameter PM hendaknya mencakup materi muatan sebagai berikut. Pertama, substansi materi muatan UU yang obyeknya jelas dan pasti bagi TKI, termasuk PRT. Standarisasi internasional tentang PM ditandai oleh adanya parameter-parameter pengetahuan (Knowledge), keterampilan (Skill), kemahiran (Competency) batas umur, dan kecakapan komunikasi dalam bahasa internasional. Syarat-syarat pendirian agen-agen penyalur PM dan alur koordinasi oleh Departemen Tenaga Kerja kepada Pekerja Migran di luar negeri harus terjabar secara tegas.

Bilamana parameter tersebut diterapkan bagi PM Indonesia, tentu hanya mereka yang memiliki latar belakang pendidikan, seperti D3, SI atau ketrampilan khusus. Sementara, PRT yang umumnya lulus SD, SMP atau SMA, tidak dapat memenuhi parameter tersebut menjadi persoalan tersendiri. PRT yang tergolong TKI dan sifat pekerjaannya tidak profesional dan sangat lemah kedudukannya. Sehingga perbedaan status tersebut juga menentukan perbedaan hak-hak sekaligus perlindungan hukumnya.

Negara-negara seperti, Singapura, Brunei, Malaysia dan Australia memberlakukan PRT dalam hubungan hukum yang bebas. Secara umum subyek PRT memiliki parameter antara lain tidak ada kontrak kerja formal antara PRT dengan majikan, upah kerja tunai yang bervariasi, terbebas dari pajak, tidak ada jaminan pensiunan dan sangat tergantung pada kedermawanan majikan. Parameter tersebut di atas, mengindikasikan kedudukan mereka amat rentan  dan sangat dekat dengan eksploitasi manusia tapi sayangnya pemerintah juga tidak mudah untuk intervensi.

Perjanjian Bilateral Khusus

Berdasarkan fakta bahwa  PRT merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa negara, maka upaya pemerintah harus semakin meningkat. Upaya-upaya harus semakin konkrit, tidak berlebihan jika ada usulan PRT diganti menjadi pekerja profesional (Domestic Workers Professionalism). Penertiban agen-agen pekerja mutlak harus dilakukan. Pelanggaran dan kejahatan mafia jual beli anak dan wanita umumnya dimulai dari agen-agen perantara PM yang umumnya beroprasi di wilayah perbatasan. Perjanjian bilateral khusus PRT, dalam MoU harus semakin eksplisit.

Oleh karena status hukum PRT belum merupakan konsep hukum, pemerintah RI perlu melakukan perjanjian bilateral khusus. Penandatanganan MoU oleh Pemerintah Indonesia, diwakili Departemen Luar Negeri, Duta Besar dan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesra, dengan Pemerintah  Malaysia, Singapura dan negara-negara Timur Tengah menjadi sangat penting dalam menetapkan obyek PRT secara eksplisit. Sebab, draft MoU yang dengan tegas menempatkan status hukum PRT dapat menjadi instrumen hukum yang mengikat negara-negara pengirim dan penerima.

Menempatkan tugas dan kewenangan Duta Besar dan Konsul Jenderal khususnya Atase Perdagangan sebagai saluran diplomatik merupakan tuntutan utama. Pecantuman PRT dalam MoU tersebut menjadi sangat penting. Mereka tidak tergolong subjek hukum yang diatur dalam UU Perburuhan Malaysia, namun justru diatur secara khusus dalam MoU menjadi keniscayaan yang harus diperjuangkan oleh diplomat-diplomat RI. Dengan meningkatkan perjanjian bilateral secara khusus, perlakuan majikan di negara-negara Timur Tengah akan dapat mencegah perlakuan majikan terhadap PRT dalam sistem perbudakan.

Diluar upaya pencegahan dan penanganan PM migran, perlu juga diperjuangkan institusi yang otoritatif untuk menerima pengaduan. Tidak kalah pentingnya untuk mengusulkan pembentukan Komisi HAM Regional. Institusi HAM Regional ASEAN berfungsi menyelenggarakan penegakkan HAM Regional bagi negara-negara anggota ASEAN. Termasuk hak-hak dasar dan tempat pengaduan  PM.

Melalui  Forum Negara-negara ASEAN yang dipelopori oleh Menlu RI, dalam meningkatkan kerjasama dalam kebudayaan, ekonomi, dan keamanan merupakan momentum penting. Dengan berdirinya Institusi penegakan HAM tingkat Regional, diharapkan semua hak-hak warga negara termasuk kasus PRT dapat diselesaikan melalui institusi tersebut, disaat penyelesaian diplomatik gagal.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

TANTANGAN DIPLOMASI INDONESIA – MALAYSIA

Suhakam, petugas Komnas HAM Malaysia telah melakukan kunjungan  ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Kehadiran Suhakam dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi atas data pelanggaran HAM Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sikap diplomasi tersebut telah direspon positif Ketua Satgas Perlindungan dan Penanganan WNI (Jawa Pos, 8 September 2007).

Apakah keprihatinan  tersebut akan direspon Komans HAM Indonesia secara berimbang, kita tidak tahu persis. Yang jelas, pencegahan hubungan diplomasi terbukti dapat dilakukan oleh aktor non negara (non-state actor)  semacam Komnas HAM.  Hal ini mengisyaratkan bahwa kedaulatan negara tidak sepenuhnya lagi dapat dipergunakan dalam menjawab problematika hubungan kerjasama di era global ini.

Tantangan Kedua Negara

Terdapat beberapa aspek yang dapat mengganggu hubungan  kedua negara  dan perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, kebutuhan tenaga buruh Malaysia dari Indonesia,  seperti TKI. Tetapi, dalam waktu bersamaan, pelanggaran jual beli manusia (Human Trafficking) acapkali timbul. Ketika pemerintah Malaysia memerlukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang berjumlah sekitar 1,5 juta orang, hal itu menjadi mustahil untuk luput dari  masalah.

Sikap dan tindakan tegas Rela, dari Imigrasi Malaysia  yang acapkali menguber TKI  haram karena  tidak memiliki dokumen sah juga tidak luput dari cercaan. Beberapa tokoh HAM Indonesia atau Malaysia  sering mengkritik kebijakan pemerintah, khususnya Dinas Imigrasi Malaysia. Malaysia tergolong negara pengguna TKI dengan jumlah kasus penganiayaan tak terhitung. Bahkan dalam laporan terakhir, TKI Indonesia yang mati sekitar 36 orang merupakan posisi kedua setelah Saudi Arabia. Jika kedua negara tidak mengambil langkah serius, termasuk melibatkan kekuatan organisasi internasional, seperti Komnas HAM, maka tidak mustahil  persoalan tersebut akan dapat dicari jalan keluarnya.

Kedua, tantangan berikutnya dalah persoalan perbatasan yang bilamana  dibiarkan maka akan menimbulkan persoalan sensitif yang mudah mengusik keamanan dan pertahanan negeri masing-masing. Kaburnya batas wilayah kedua negara akibat musnahnya batas-batas fisik di  Sambas,  Kalimantan Barat dengan Serawak, khususnya Ibu kota Kucing di Malaysia merupakan potensi laten timbulnya pertikaian. Situasi ini akan lebih kompleks jika Pintu Gerbang Serawak  Sambas, Kalimantan Barat akan dibuka secara lebih luas.

Sama halnya, persoalan kedaulatan di wilayah perbatasan wilayah laut.    Kasus blok Ambalat yang menyeruak tahun 2005, ke permukaan telah  menimbulkan ketegangan hubungan pemerintah  Indonesia dengan Malaysia. Ancaman ganyang Malaysia itupun timbul. Sengketa tersebut didahului oleh tindakan Angkatan Laut Diraja Malaysia mengusir nelayan-nelayan Indonesia untuk tidak  mencari ikan di wilayah blok Ambalat.   Tindakan kedaulatan itu tidak pada tempatnya mengingat  blok Ambalat merupakan wilayah  teritorial laut Indonesia.

Berkat kesadaran tokoh-tokoh muslim seperti  Din Syamsudin dan rombongannya ketika itu, menghadap secara informal kepada Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badhawi untuk dapat menyudahi sengketa tersebut. Blok Ambalat telah diklaim  UU Malaysia tahun 1979 bagian dari Malaysia. Atas persoalan tersebut, pihak Departemen Luar Negeri membentuk Tim Khusus perundingan, yang sampai saat ini belum terdengar hasilnya.

Diplomasi Bersifat Preventif

Sepertinya menaruh harapan terlalu besar terhadap kekuatan negara untuk menjadi aktor utama dalam hubungan diplomatik,  tak bisa lagi dilakukan.  Akan tetapi, peran yang dimainkannya akan terasa semakin kurang efektif bila dibandingkan dengan persoalan yang semakin kompleks. Misalnya, keterlibatan Din Syamsuddin dalam melakukan kunjungan informal terkait dengan sengketa blok Ambalat merupakan satu kasus bagaimana kekuatan non-negara dapat berperan membantu pemertinah.

Di satu pihak, langkah Suhakam dipandang sebagai bagian dari diplomasi preventif. Suatu model diplomasi yang ditujukan untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas (Hasjim Djalal: Preventive Diplomacy in Southeast Asia. 2000:134). Sedangkan pentingnya mengembangkan suatu petunjuk untuk mencari model penyelesaian secara damai dengan mempertimbangkan Piagam PBB dan Perjanjian Kerjasama Persahabatan (Treaty of Amity and Cooperation) yang mempromosikan pengakuan dan penerimaan  dari tujuan perjaniian tersebut. Sedangkankan untuk hukum laut,  penyelesaian diperlukan dengan mengacu pada penguatan deklarasi ASEAN  sesuai dengan deklarasi South  China Sea 1994. Umumnya hanya dilakukan oleh aktor-aktor internasional yang sudah mapan, misalnya, individu, negara, organisasi internasional publik atau pun lembaga swadaya masyarakat internasional (Mingst: 2003).

Bagaimanapun, langkah pro-aktif Suhakam sebagai lembaga non-pemerintahan dalam bidang diplomasi merupakan hal yang inovatif. Sebab, langkah tersebut dapat mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh kegagalan kedua negara dalam menyelesaikan berbagai isu yang melibatkan pelanggaran HAM TKI. Tapi, yang menjadi persoalan utama di sini bagaimana upaya promosi dan perlindungan HAM TKI di luar negeri menjadi lebih efektif.

Pertama-tama, pembiaran (ommission) terhadap berbagai pelanggaran HAM terhadap TKI dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana internasional bagi negara pengirim. Jadi, pelanggaran HAM TKI tidak hanya menimbulkan tanggungjawab pidana bagi negara pelanggar semata. Walau begitu, hukum internasional tidak sebagaimana layaknya hukum nasional yang memiliki daya paksa dari luar. Hukum internasional memiliki arti hanya dikarenakan negara-negara, sebagai subjek utama, memiliki kepentingan untuk itu. Atau dengan kata lain penegakannya hanya didasarkan pada dorongan sukaRela dari dalam negara itu sendiri (Goldsmith dan Posner: 2006).

Karena itu, langkah diplomasi Suhakam sepertinya tidak akan efektif jika kedua pemerintah Malaysia dan Indonesia tidak bersikap pro aktif. Sebab, kewenangan  untuk tunduk atau tidaknya terhadap hukum internasional terletak di tangan negara itu sendiri. Dari sini bisa dikatakan bahwa negaralah yang sangat menentukan penegakannya. Oleh sebab itu, pantaslah apabila kita bersikap skeptis. Sebab, upaya Suhakam hanya sebatas lembaga yang berfungsi sebagai ’conscience of nation’ belaka, sebagaimana Komnas HAM di Indonesia.

Kedua, untuk mendapatkan hasil yang efektif diperlukan sebuah diplomasi yang menyeluruh dari bangsa Indonesia. Pendekatan menyeluruh yang dimaksudkan di sini adalah diplomasi yang tidak hanya dilakukan oleh sebuah departemen belaka tapi juga meliputi perlakuan atas isu dimaksud secara menyeluruh. Dalam bidang HAM, diplomasi ini bisa dikatakan meliputi promosi dan perlindungan. Selama ini, pendekatan atas persoalan ini masih bersifat parsial. Ketiadaan kesamaan persepsi antar departemen yang terkait terhadap TKI, petugas Kedutaan Besar adalah bukti kongkrit. Dalam fakta, persoalan tenaga kerja migran merupakan persoalan lintas-batas negara dan juga lintas departemen. Sehingga, keterlibatan Depnaker, Dephukham sampai Deplu, mutlak diperlukan.

Sehingga terkait dengan isu perlindungan TKI, pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan pendekatan yang bilateral. Tapi menggunakan berbagai cara yang memungkinkan dicapainya hasil yang maksimal, yang mana meliputi berbagai fora multilateral.

Ketiga, diplomasi preventif juga tidak akan efektif jika pemerintah Indonesia tidak menunjukan sikap pro-aktif dan kesungguhannya dalam pengembangan rezim hukum perlindungan pekerja migran di tingkat Internasional. Bahkan, sikap Indonesia yang sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Pekerja Migran PBB adalah kelemahan mendasar. Menjadi negara peserta terhadap Konvensi tersebut merupakan langkah awal yang menunjukan keseriusan Indonesia. Selanjutnya, Indonesia harus mampu mengarahkan ASEAN sebagai organisasi terdepan dalam bidang perlindungan pekerja Migran. Ini tidak bisa dilepaskan dari fakta yang menunjukan apabila dua negara terbesar dalam pengiriman tenaga kerja migran ada di Asia Tenggara.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***