PENUNDAAN PENGAKUAN RI ATAS KEMERDEKAAN KOSOVO

Penundaaan pengakuan (recognition) oleh pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Kosovo sungguh merupakan langkah strategis. Bukan karena pengakuan atas suatu negara pada umunya diberikan karena kepentingan politik dan perlu kehati-hatian. Tetapi, pengakuan memerlukan argumentasi yang tidak merugikan kepentingan nasional.

Pada 17 Februari 2008,  pemerintah Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya. Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia, Jerman Italia, Perancis Inggris,  dan Austria. dan sebagian masyarakat Uni Eropa telah memberikan pengakuan. Namun keberadaan Kosovo sebagai negara berdaulat masih bermasalah. Pemerintah Soviet, Cina, dan beberapa negara seperti Vietnam, Afrika Selatan menolak memberikan pengakuan.

Lebih mengherankan justru George. W. Bush, yang sedang berada di Darel Salam, Tanzania, saat itu, mendukung kemerdekaan Kosovo. “Sejarah akan membuktikan bahwa ini adalah langkah yang tepat membawa perdamaian bagi wilayah Balkan. Tentu saja, situasi yang langka terjadi ini, menjadi sangat unik. Sebab pandangan George Bush yang selama ini sering memantik kemarahan umat Islam dunia berubah menjadi agak bersahabat. Kosovo sebelumnya, pernah menyatakan  merdeka pada 16 tahun silam. Semuanya itu, dipicu oleh bubarnya Uni Soviet dan kehancuran wilayah Balkan. Waktu itu hanya  Albania yang mengakui kemerdekaan Kosovo.  Didera konflik berlarut-larut dan perang selama 1996-1999 melawan Serbia, Kososvo saat ini berada dalam pengawasan PBB melalui resolusi  1244 DK PBB. Dibawah resolusi itulah, Kosovo  mendapatkan status pronvinsi otonom.  Proposal Marti Ahtisari kandas pada bulan Juli 2007, dan harus dikoreksi berulang kai oleh karena Rusia dan Cina tidak sepakat. Begitu juga Rusia tidak suka isu tentang Kosovo merdeka. Namun, negara-negara di Uni Eropa telah meramalkan  bahwa kemerdekaan Kosovo tinggal menunggu waktu. Rusia menolak untuk meneken apapun  yang tak disepakati di Belgrade. ”Kemerdekaan Kosovo tanpa persetujuan PBB akan menghidupkan kembali  konfli di Balkan,” ujar Vladimir Putin. Dapat dimaklumi jika Rusia tidak juga sependapat oleh karena sedang menghadapi pemberontakan separatis Chechnya dan Georgia. [1]

Pernyataan Ketua Organisasi Konferensi Islam (OKI). Proklamasi kemerdekaan Kosovo, sebagai aset kaum muslimin dunia. Tentu saja, jika Prof. John Elposito memetakan umat Islam dunia dewasa ini berjumlah 1,3 miliar, maka kehadiran Kosovo menjadi negara ke-33 negara muslim mayoritas dunia. Sekjen PBB, Ban Ki Moon, menyerukan semua pihak untuk menjaga komitmen dan menghindari kekerasan.  Sebagaimana diucapkan oleh Perdana Menteri Hashim Tachi,  Kosovo akan menjadi negara demokratis yang menghormati hak-hak seluruh masyarakat etnik yang tinggal disana. Kosovo akan dibangun sesuai dengan rencana PBB yang dirancang bekas Presiden Finlanida, Marti Ahtisari. Bahkan kehadiran militer internasional  yang juga atas dasar pertimbangannya.

Kontroversi Kemerdekaan Kosovo

Presiden SBY mengatakan jika kemerdekaan Kosovo adalah yang terbaik bagi bangsa Kosovo, bagi Eropa dan dunia, tentu Indonesia juga akan pada posisi untuk menghormati proses itu. Suatu sikap yang tampak ambivalen tapi tak luput dari pro kontra di tingkat publik.

Pertama, kelompok yang mendukung pemerintah RI untuk menunda pengakuan kemerdekaan Kosovo sebab masih bermasalah. Nugroho Wisnumurti, anggota Komisi Hukum Internasional PBB (Kompas Sabtu, 23 Februari 08: 7) menyarankan agar pemerintah RI bersikap cermat.

Kemerdekaan Kosovo merupakan hasil pemaksaan negara-negara Barat tertentu, tanpa menghiraukan prinsip dasar hukum internasional. Prospek Kosovo untuk menjadi anggota PBB amat kecil karena dibayang-bayangi hak veto Rusia dan Cina.  Kemerdekaan Kosovo tidak sesuai dengan prinsip  hukum internasional. Terutama karena melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Serbia Yugoslavia. Sehingga deklarasi kemerdekaan unilateral Kosovo tidak menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan Balkan. Kemerdekaan Kosovo tidak didasarkan melalui perjuangan perlawanan terhadap penjajahan. Tetapi lebih merupakan  desakan dari gerakan separatisme Kosovo Liberation Army. Sehingga pemerintah Serbia juga tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Kosovo. Posisin tersebut, tidaklah mudah untuk memberikan pengakuan

Kedua, kelompok yang menghendaki agar pemerintah Indonesia segera mengakui kemerdekaan Kosovo. Misalnya, Hamdan Zoelfa, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dan beberapa ormas Islam,  menyesalkan sikap SBY yang belum mengakui kemerdekaan Kosovo. Anggota Komisi I DPR, Hajriyanto Y. Thohari, berharap agar pemerintah Indonesia bisa segera  memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo. Serbia telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), genocide dan ethnic cleansing (Jurnal Nasional 20 Februari 08: 7). Secara faktual Kosovo sebagai minoritas muslim di Serbia telah lama tertindas.

Menurut Kofi Annand tindakan genocide dan massacre, oleh tentara Serbia menyebabkan sekitar 2.500  penduduk Kosova terbunuh. Pada saat penyerangan udara, sekitar sepuluh ribu tewas, dibawah tangan tentara Serbia, tidak kurang 500 ribu orang telah menjadi  gelandangan. (James Traub. The Best Intention  Kofi Annan and the UN. 2006: 96). Cepat atau lambat, seperti pemerintah Indonesia, pengakuan kemerdekaan Kosovo sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal.

Kemerdekaan Sepihak Suatu Solusi

Meskipun ancaman terhadap Kosovo cukup besar Uni Eropa tampak mendukung kemerdekaan Kosovo. Kecenderungan untuk bergabung dengan Uni Eropa jauh lebih menjanjikan. Bergabung dengan Uni Eropa jauh lebih menggiurkan oleh karena proses demokrasi akan lebih cepat berlangsung.

Secara teoritis, persoalan pengakuan terhadap suatu negara lebih ditentukan oleh motif kepentingan politik nasional dan internasional.  Tidak terkecuali untuk kasus kemerdekaan Kosovo. Amerika Serikat, Inggris,  dan negara Uni Eropa lainnya serta merta memberikan pengakuan atas kemerdekaan Kosovo. Hal ini dapat dipahami oleh karena beberapa alasan.

Resolusi DK PBB No. 1244  10 Juni tahun 1995 menempatkan propinsi Kosovo dibawah administrasi PBB. Tugasnya yaitu membentuk pemerintahan sementara. Kosovo dengan status otonom yang luas, merupakan bagian dari negara Federal Yugoslavia. Tetapi tidak pernah memperoleh kesepakatan.

Utusan khusus Sekjen PBB, Marti Ahtisaari, fasilitator Helsinski untuk Aceh juga mengalami jalan buntu mendamaikan pemerintah Serbia dan Kosovo. Anehnya draft yang diajukan terkait penyelesaian Kosovo bunyinya memberikan kemerdekaan dibawah supervisi Uni Eropa dengan angkatan perang NATO. Terakhir, upaya perundingan telah dilakukan antara Serbia dan Kosovo selama 120 hari yang di fasilitasi oleh Troika Contact Group (AS, Rusia, Uni Eropa). Hasil perundingan gagal. Kebuntuan inilah yang menyebabkan Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada hari Minggu, 17 Februari 2008, diserahkan untuk diselesaikan di PBB

Motif pragmatis juga diberikan oleh AS dan Inggris, dikarenakan secara faktual Kosovo dipandang telah memenuhi syarat sebagai negara. Kedaulatan Kosovo, secara faktual telah memenuhi konvensi Montevideo Tahun  1938.

Kosovo sebagai negara, memiliki wilayah propinsi yang memiliki otonomi dari Serbia. Kosovo memiliki kedaulatan teritorial yang jelas dan tetap. Jumlah penduduk sekitar 2,1 juta. Sekitar 90 persen  penduduk suku Albania dan 2/3 % penduduknya  beragama Islam.Kerjasama luar negeri jelas dengan dukungan AS dan Inggris serta negara-negara muslim lainnya adalah bukti kemampuan tersebut.

Hak Untuk Memisahkan Diri

Sekiranya ada anggapan kemerdekaan Kosovo masih bermasalah, karena terkait dengan kedaulatan teritorial, Yugoslavia sebagai mantan negara indah tidak berhak menistakan Kosovo. Tuntutan untuk self determination, bagi pemerintah Kosovo didasarkan fakta wilayah berdasarkan prinsip uti posidetis pelanggaran HAM berat pemerintah Serbia.

Disatu pihak hak untuk memisahkan diri (self determination right), dimaknai oleh pemerintah Kosovo bukan otonomi khusus, atau menjadi negara federal. Tapi merupakan hak untuk mendirikan pemerintahan sendiri (self government). Pemerintah Kosovo tampak yakin klaim tersebut karena sesuai dengan yang dapat menolak klaim pemerintah Serbia. Resolusi No. 1514 (XV), 14 Desember 1960,  semua orang memiliki hak untuk mengatur diri sendiri (self determination), dengan dasar hak tersebut mereka bebas menentukan status politik, ekonomi, sosial dan pengembangan budaya mereka. (Ian Brownlie,Basic Document of International Law, 1995:308).

Di pihak lain hak untuk memisahkan diri juga didukung oleh fakta-fakta sejarah Sejak tahun 1945-1974, pengakuan atas status Kosovo sebagai propinsi otonom dari propinsi Yugoslavia juga sangat jelas. Persoalan mulai mencapai titik temu setelah Uni Soviet menawarkan Glasnost Perestorika tahun 1989. Negara-negara yang semula dibawah konfederasi Soviet Rusia, Slovenia, Chekoslovakia menjadi negara merdeka. Sejak tahun 1444 sampai dengan tahun 1448, yaitu perang Salib yang terjadi di Kosovo, antara Kaisar Otoman Turki dipimpin oleh Sultan Murod II dengan Janos Hunjadi, Hungaria, berakhir dengan kekalahan Hungaria. Sehingga perluasan Turki ketika itu sampai dengan perbatasan sungai Dannub (The Encyclopaedia Britanica. Vol 6 1992: 970). Hal ini tidak jauh berbeda nantinya seperti perjuangan teritorial integritas Palestina melawan Israel yang sampai saat ini masih dirundingkan.

Hak self determination yang segera memperoleh dukungan suatu negara lantaran negara melanggar HAM berat. Kofi Annand dengan jelas menyatakan, kesalahan kebijakan Slobodan Milosevic dengan kekuatan senjata sejak tahun 1998 tidaklah tepat. Pola perlawanan masyarakat Kosovo yang semula secara damai perlahan-lahan berubah menjadi suatu gerakan gerilya militer yang dikenal dengan Tentara Pembebasan Kosovo, (The Kosovo Liberation Army) yang diakui sebagai subyek dalam hukum Internasional.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

***


[1] Majaah TEMPO, Kelahiran Baru d I Balkan. 2 Maret . 2008. Hal: 125

PENYELESAIAN HAM INDONESIA – TIMOR TIMUR

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2005, terkait dengan pelanggaran berat HAM di Timor Leste, paska Jajak Pendapat 1999 merupakan penyelesaian sengketa kontroversial. Meskipun bukan hal sama sekali baru, kesepakatan kedua kepala Negara untuk tidak menggunakan peradilan terkait dengan pelanggaran berat HAM hampir sama dengan model perundingan konflik Gerakan Ceh Merdeka (GAM) dengan RI di Aceh.

Bulan Agustus 2005, pemerintah RI dengan GAM telah menandatangani MoU di Helsinki. Untuk menghentikan kekerasan akibat konflik  bersenjata non-internasional (bukan perang antara dua Negara berdaulat). Pelanggaran berat HAM di Aceh, dikenal sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) terjadi sejak  1988, merupakan alasan utama persetruan GAM dengan RI.

Kedudukan Aceh yang ketika itu berpeluang memisahkan diri (self-determination) dari NKRI menjadi tertutup. Sejak MoU Helsinki ditandatangani, impian kultural masyarakat Aceh yang dulu dicita-citakan, juga  pemberlakuan hukum berdasarkan syariat Islam,  dengan suasana lebih  aman dan damai saat ini telah menjadi kenyataan di Aceh.

Keadilan di Banyak Ruang
Akankah penyelesaian diplomatis,   terkait kasus pelanggaran berat HAM, oleh Presiden SBY dengan Ramos Horta mampu meretas jalan terjal hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste  ke depan menjadi lebih baik?

Tentu saja jawaban bukan sekedar adanya klise dapat dan tidak. Berbagai argumen perlu dikedepankan untuk melihat seberapa jauh penyelesaian secara diplomatic telah menjadi kepentingan nasional kedua Negara.   Pernyataan bersama Presiden SBY dengan Ramos Horta, bertumpu pada temuan     laporan KKP  14 Juli lalu di Denpasar, telah sampai pada suatu kesepakatan yang memihak kepentingan nasional tesebut (Jawa Pos,  15 Juli 2008).

Ungkapan penyesalan atas terjadinya pelanggaran berat HAM dan agar peristiwa tersebut     tidak terulang merupakan sikap yang progresif. Seara tersirat, kesepakatan tersebut dapat berarti proses pengadilan menjadi tertutup. Namun, yang menjdi catatan kita adalah bahwa pengaduan atau penuntutan masih dimungkinkan mengingat hak-hak konstitusional korban telah dijamin  dalam UUD 1945.

Terhadap kesepakatan kedua Negara tersebut, yaitu penyelesaian di luar pengadilaan bukan tanpa alasan relevan. Sebab, menurut Mac Gallenther, “perolehan keadilan juga terdapat di luar pengadilan, termasuk memalui jalur perundingan dan diplomasi, atau  Justice is in Many Rooms.

Proses pengadilan, sebagai lembaga kedaulatan hukum suatu  Negara  ternyata bukanlah satu satunya cara umat manusia menyelesaikan konflik secara adil. Karena itu apa yang dikatakan Steve Smith  terkait dengan sikap kompromi dalam suatu penyelesaian diplomatic berkesesuaian. “dunia yang saat ini kita jumpai adalah dunia dimana  kedaulatan negara menjadi kurang relevan dan kurang mampu memecahkan masalah utama kemanusiaan dari pada peran   nilai-nilai masyarakatnya” Intenational
O rder and The Future of Wolrd Politics, 1999:113).

Selain itu, memilih jalur penyelesaian diplomatis untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM, bahwa untuk kasas-kasus tertentu menjadi pilihan. Sebab, sistem hukum nasional dan internasional terkadang tidak dapat diterapkan. Sebab, selain tidak mampu  mengakomodir perbedaan kepentingan kedua Negara, juga pertimbangan kemaslahatan bagi kepentingan nasional menjadi target utama.

Meski kesekapatan kedua kepala Negara tampak lebih merupakan komitmen bilateral,  tampaknya kedua Negara  akan terikat  untuk mematuhi dan menghormatinya atau patuh pada kaidah ” Pacta Sunt Servanda. Sekiranya pemberian kesepakatan bagi pihak pemerintah Timor Leste terdapat unsur  keterpaksaan, melunaknya sikap pemerintah Timor Leste dipastikan ada kaitannya dengan harapan penciptaan hubungan  bertentangga baik (good neigbourhood  relations).

Sipil Menjadi  Korban
Kurangnya respon kritis  publik akhir-akhir ini terhadap hasil KKP, tidak berarti bahwa penyelesaian  diplomatis telah berjalan tanpa cela. Ketidak adilan mulai timbul ketika sebagian pelaku   diputus pengadilan negeri bersalah (found guilty).

Seperti Eurico Guterres, Mantan Pimpinan Milisi Pro-Anti Integrasi, dan Albio Soares, Gubernur Timtim dinyatakan bersalah sebagai pelaku pelanggaran berat HAM. Namun, aparat TNI dan juga Polri yang ketika itu sama memegang tanggung jawa pemerntahan dan keamanan terbebaskan.

Sementara itu, hasil laporan KKP tampak telah menjadi media rekonsiliasi atas kebuntuan komunikasi politik antara Presiden SBY dengan TNI. Sehingga tidak musthil perasaan simpatik dari korp TNI  akan muncul mengingat hasil KKP telah membebaskan pelaku  pelanggar HAM dari pertanggungjawaban. Beberapa nama yang diuntungkan kebijakan SBY antara lain  Mayjen Adam Damiri (Pangdam Udaya),  Brigjen Timbul Silaen (Kapolda Timtim), Brigjen Tono Suratman (Danrem Wira Dharma),  Letkol Noer Moeis (Danrem Wira Dharma), dan Letkol Inf  Sujarwo (Dandim Dilli).

Fakta ini dengan jelas memperlihatkan secara gambling adanya kontradiksi dan perbedaan perlakuan. Sehingga menjadi sangat tidak mudah untuk memupus kesan bahwa korp TNI adalah kebal atau tidak tersentuh hukum (untouchable by the law). Tangkisan Jendral Wiranto bahwa peradilan Adhoc, tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan ada tidaknya anggota TNI  melakukan pelanggaran berat HAM sesungguhnya mengesankan di mata masyarakat internasional  bahwa kekuasaan pengadilan tak akan mampu menerobos dinding imunitas hukum TNI.

Untuk mengantisipasi ketidak mampuan system peradilan nasional, sebagai awal  timbulnya peluang tersangka bebas dari pertangung jawaban hukum, maka wajib diberlakukan asas Universal Jurisdiction untuk jenis kehatan HAM ang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Misalnya, pelanggaran berat HAM  disejajarkan dengan kejahatan perang (war crime), kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity), pembunuhan sstematis atas dasar suku, agama atau ras (genocide), dan bahkan juga pebajakan (piracy).

Pelanggaran berat HAM sebagai akibat Jajak Pendapat di Timor Leste, mewajibkan Negara-negara pihak untuk mematuhi Konvensi Genewa dan Den Haag. Dalam Statuta Roma 1998, tentang Konvensi Mahkamah Pidana Internasional, plangaran berat HAM tidak dapat mengaiakan pentingnya penggunaan pengadilan, baik dalam jurisdiksi nasional maupun internasional.

Sebab, kejahatan berat HAM, tergolong perbuatan  yang dimusuhi umat manusia sejagat (hostis humanis generic). Bruce Broom Hall ( International Justice and The Intenatioal Criminal Court: Between Sovereignty and The Rule of Law.  2003:110).genocide, crime against humanity, and war crime (…  but the Hague law applicable in international arm conflict, as well as crime arising in non-international armed conflict) give rise  to permissive universal jurisdiction at international law

Penyelesaian diplomasi atas kasus  pelanggaran berat HAM di Timur Leste  berdasarkan hasil laporan KKP, bukan merupakan upaya mencari kebenaran dan keadilan bagi pihak korban dan pelaku. Tingkat komitmen atas pemenuhan kewajiban internasional tidak menjad pilihan ketika penyelesaian melalui peradilan nasional atau internasional belum mampu menciptakan terselenggaranya tatanan  sosial, politik, keamanan dan pertahanan  di masa mendatang bagi hubungan timbale balik RI dengan Timor Leste.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.***

AMBALAT BUKAN WILAYAH MALAYSIA

Sebagai Negara kepulauan (archipelegoes state), Indonesia tidak pernah akan terbebas dari  konflik perbatasan. Tentu saja, penanganan terhadap persoalan luasnya wilayah daratan dan lautan bukan merupakan masalah yang mudah dilakukan.

Di satu pihak, Indonesia akan selalu bersinggungan dengan wilayah perbatasan darat dan laut. Seperti dijumpai dengan  Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Dan di pihak lain, Indonesia  berbatasan  dengan wilayah laut seperti Singapura, Pillipina, Thailand, Vietnam dan  Australia. Hal ini membuat pemerintah Indonesia untuk berupaya mencari solusi damai. Agar penggunaan kekerasan akibat konflik perbatasan wilayah dapat dicegah.

Dalam kurun waktu dekat, upaya diplomasi perbatasan atau diplomacy border yang paling urgen adalah perbatasan darat dan laut  Malaysia dengan Indonesia. Tingkat sensitifitasya cukup tinggi dan selalu mengancam secara laten timbulnya ketegangan dan permusuhan hubungan kedua negara wilayah perbatasan umumnya sangat rentan karena mengandung persoalan keamanan, pertahanan, kejahatan lintas Negara. Termasuk kepentingan kedaulatan dalam arti ekonomi dan politik kedua negara, merupakan sumber potensiel pemicu konfrontasi fisik yang sangat berbahaya.

Misalnya, dalam sepekan ini, kegerahan ancaman militer antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia telah menyeruak dan menjadi pemberitaan aktual media masa. Terutama karena kapal Malaysia telah berulang kali melakukan pelanggaran teritorial di blok Ambalat.  Sesunguhnya keadaan memanas seperti itu bukan peristiwa kali pertama terjadi. Pada tahun 2007, keadaan genting ancaman perang timbul antara pemerintahan Indonesia dengan Malaysia. Ketika itu, pemicu ketegangan adalah disebabkan oleh sikap Tentara Laut  Malaysia yang menghardik kapal-kapal nelayan Indonesia di sekitar blok Ambalat.

Gelar kekuatan militer, khususnya angkatan laut dan udara kedua Negara  itupun tidak dapat disembunyikan. Saat ini KRI Kapal Malaysia nyaris bentrok dengan angkatan laut RI di Ambalat. Karena pihak Kapal Perang Tentara Lauat Diraja Malaysia, Fast Attak Craft KD Baung- 3509, terang-terang melakukan provokasi. Mereka juga dipandang melanggar peraturan kode etik diplomasi. Ketika Angatan Laut RI memberikan peringatan melalui radiogram pada angkatan laut Malaysia malah mereka menutup komunikasi dialogis. Suatu sikap pelecehan terhadap rasa kurang memperlihatkan I’tikad baik sesama Negara bertetangga.

Keberanian Tentara Laut Malaysia untuk melakukan sikap demikian ini tampaknya berkesesuaian dengan fakta Negara-negara digdaya. Menurut William, E. Scheurman, dalam bukunya Carl Schmit and Hans Morgenthau (2007:72) bahwa praktek non-intervensi terhadap kesepakatan internasional sangat penting untuk memperlihatkan hegemony politik suatu kekuasaan Negara. Dan kekuatan tersebut dalam faktanya memperlihatkan peran Amerika Serikat dalam kekuatan daya militernya yang dijadikan landasan kebijakan dalam dan luar negerinya.

Seberapa jauh, kerangka kebijakan AS juga dipergunakan oleh negerijiran Malaysia. Jika disadari secara langsung atau tidak, rendahnya anggaran biaya alokasi pertahanan dan keamanan nasional, termasuk daya beli pemerintah Indonesia terhadap alat-alat persenjataan memang diakui jauh kalah dibandingkan dengan Malaysia.

Sehingga tidak mengherankan jika Tentara Laut Direja Kerajaan Malaysia memiliki nyali keberanian mengingat peralatan tempur mereka jauh lebih moderen. Sikap mereka meremehkan tersebut boleh jadi berkaitan dengan absen kekuatan peralatan militer dan fasilitas tempur Indonesia sebagai penyebab deligitimaasi kekuatan.

Karena itu, mengapa pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan sikap tegas atas posisi blok Ambalat dan harus berani mengusir dan memaksana kapal Diraja Malaysia keluar dari wilayah Indonesia merupakan tindakan kedaulatan yang syah.

Pertama, blok Ambalat bukan wilayah laut Malaysia didasarkan kepada fakta sejarah penguasaan wilayah oleh pemerintahan kolonial Belanda. Penentuan batas wilayah, baik di darat maupun laut harus didasarkan pada parameter adanya prinsip uti posidetis. Suatu prinsip dalam hukum internasional, yang menegaskan wilayah Indonesia sejak pasaka kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Meauke, dan dari pulau Miangas di ujung Sulawesi Utara sampai Pulau Dana di bagian Selatan Rote NTT.

Sebagai Negara induk, pemerintahan Belanda, telah meninggalkan seluruh wilayah Indonesia, dimana seluruh wilayah jajahannya, termasuk blok Ambalat, yang posisinya persis beberapa mill di depan Kalimantan Timur.

Fakta sejarah menujukan bahwa sebagian Barat dari pula Kalimantan dulu merupakan jajahan pemerintahan kolonial Inggris sebagai bukti petunjuk teritorial wilayah  Malaysia. Namun, persoalan dapat timbul ketika penentuan tapal batas (delimitation) dan pemisahan (demarcation) secara lebih tegas dan rinci. Sepertinya blok Ambalat berada dalam posisi persoalan yang memerlukan metode diplomasi dan perundingan perbatasan. Mustahil upaya tersebut dilakukan secara sepihak.

Kedua, klaim pemerintah Malaysia atas blok Ambalat secara unilateral, didasarkan kepada UU yang dikeluarkan sejak tahun 1979. Suatu klaim penetapan batas unilateral oleh pemerintah  Malaysia atas blok Ambalat tidak memiliki argumen hukum kuat. Sekiranya  argumentasi pemerintah Malaysia timbul atas hak Ambalat datangnya kemudian, yaitu setelah Mahkamah Internasional  pada tahun 2002, memenangkan Malaysia atas kasus pulau Sipadan dan Ligitan. Maka, putusan Mahkamah Internasional tersebut tidak dapat serta merta dapat dipergunakan sebagai  argumentasi hukum.

Pengaturan tentang penentuan suatu wilayah berbatasan, baik di laut dan darat mewajibkan adanya suatu kesepakatan Negara-negara tetangga. Penentuan batas termasuk blok Ambalat di wilayah perairan Kalimantan Timur oleh Malaysia jelas tidak mendapakan pembenaran hukum. Sebaliknya cara unilateral tersebut bertentangan dengan prinsip hubungan internasional, khususnya melanggar prinsip tidak  saling  menghormati kedaualatn ekseklusif suatu Negara.

Dalam United Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, ditegaskan “penentuan batas wlayah laut suatu Negara harus dilakukan dengan suatu kesepakatan bilateral  yaitu dengan melibatkan Negara Negara tetangga (neighboring countries). Selama ini, penyelesaian sengketa laut yang telah dilakukan oleh pengadilan nasioal dan pengadilan internasional (International Court of Justice) telah begitu banyak jumlahnya.

Dalam Malcolm N. Shaw, International Law, 2004, menyebutkan berbagai kasus yang diselesaikan secara internasional antara lain, kasus Fisheries Jurisdiction, 1973, suatu sengketa melibatkan Norwegia melawan Inggris. Kasus Maritime delimitation in the Area between Greendland and Jan Mayen (1992), kasus penentuan batas laut kontinental Continental Shelf 1985 melibatkan Libia dengan Malta. Atas sengketa batas laut internasional tersebut, pada akhirnya Negara-negara mematuhi putusan-putusan, baik yang dibuat oleh Mahkamah Internasional di  Den Haag, maupun putusan arbitrase internasional.

Ketiga, sekiranya  memang diakui sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah terikat kontrak-kontrak eksplorasi dan eksploitasi, minyak dan sumber daya alam lainnya, dengan pihak asing, seperti dengan perusahaan Total, Unilocal, atau Petronas, dengan pihak investor asing Inggris atau Perancis, seharusnya kedua Negara dapat menyelesaikannya secara damai, gentlement agreement. Hubungan kedua Negara untuk memperoleh keuntungan bersama secara ekonomi mengisyaratkan adanya perudingan.

Bukan hal mustahil klaim wilayah lautan yang begitu luas dapat terjadi tumpang tindih. Logis saja jika batas wilayah teritorial, 12 mill sebagai batas kedaulatan Negara Indonesia-Malaysia, ditambah dengan hak berdaulat landasan kontinen merupakan merupakan faktor penyebabnya. Apa lagi, kedudukan Indonesia sebagai Negara kepulauan, tidaklah terlalu sulit untuk terjadi tumpang tindih klaim atas suatu wilayah. Mengingat semua Negara diwajibkan untuk menyediakan dan membantu terselenggaranya lalu lintas transportasi laut, sebagamana juga negera-negara kepualauan lainnya.

Akhirnya, bagi pemerintah Indonesia, sikap pro-aktif untuk memberdayakan Tim  Kerjasama perundingan lintas perbatasan (transbaundary cooperation) yang dipelopori oleh Departemen Luar Negeri perlu untuk menjadi langkah strategis. Kerjasama kultural menggunakan konsep perdamaian demokratis (democratic peace), yaitu mengusulkan agar kedua Negara berupaya mencegah segala bentuk konfrontasi fisik dan mengutamakan dialog terbuka. Namun, upaya pemerintah Indonesia dalam diplomasi secara bilateral akan mudah dilecehkan Malaysia jika tidak dilakukan perubahan meningkatkan pemberdayaan alat-alat tempur dan menujukan kemampuan militer Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan untuk membela kedaulatan Negara, termasuk blok Ambalat bukan wilayah Malaysia.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ***

BLOK AMBALAT WILAYAH INDONESIA

Insiden serempetan antara KRI Tedong Naga dengan Kapal Diraja Rencong Malaysia (KDRM) tanggal 8 April 2005 mengundang pertanyaan. Dengan masuknya KDRM ke parairan Indonesia dipandang menyalahi tatakrama diplomasi. Namun, Tim Khusus Indonesia dengan Malaysia tidak akan terpengaruh. Kedua negara telah sepakat untuk menetapkan perbincangan lanjut mengenai Ambalat bulan Juni mendatang. Persolannya, bagaimana penyelesaian Ambalat dengan melibatkan instrument non hukum (non-legal commitment) dapat berhasil dengan tetap menjunjung tinggi hukum internasional. Model penyelesaian diplomatis, penggunaan asas i’tikad baik atau good faith dapat dijadikan parameter yang obyektif.

Penyelesaian secara damai telah menjadi kewajiban internasional. Termasuk pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai peserta Treaty of Amity and Cooperation in South Asia tahun 1976. Pasal 13 menyebutkan  In case disputes on matters directly  affect them should arise, especially disputes  likely to disturb  regional peace  and harmony, they shal refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such dispouts through friendly negotiation. Selain kedua negara wajib memprioritaskan cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa, juga dilarang menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa.

Beberapa Penyelesaian Internasional

Secara teoritis, negara tidak harus memilih kesepakatan atau membangun komitmen dengan menyandarkan pada sumber hukum internasional. Akhir-akhir ini, negara-negara cenderung menggunakan  instrumen non-hukum jauh lebih efektif dari sekedar pendekatan hukum.  Suatu pernyataan diplomasi yang dikeluarkan suatu negara selalu dianggap  sah atau tidak, bilamana dampaknya berpengaruh terhadap  daya ikat hukum yang semakin efektif bagi kedua negara.

Menarik untuk dicermati pandangan Oscar Schachter (International Law in Theory and Practice, 1991:107) States  entering into a non-legal-committment generally view it as a political (or moral) obligation and intend to carry it out in good faith. Suatu persengketaaan dengan menggunakan instrumen non-hukum, termasuk saluran diplomasi merupakan kewajiban politis atau moral. Akan tetapi i’tikad baik kedua negara sangat menentukan lahirnya komitmen bersama.

Beberapa model penyelesaian sengketa dalam hukum internasional antara lain. Pertama, Mahkamah Internasional (International Court of Justice), umumnya dilakukan oleh subyek negara, untuk menyelesaikan sengketa baik persoalan publik maupun non-publik dan sifat putusannya adalah permanen mengikat. Putusan MI tahun 2002 yang menetapkan pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia telah menimbulkan keengganan, sehingga bagi Indonesia membawa kasus Ambalat ke MI menjadi sangat mustahil.

Kedua, penyelesaian dengan cara membiarkan kasus sengketa Ambalat menjadi status quo atau mengambang. Alternatif ini, misalnya pernah ditempuh oleh negara-negara disekitar Pulau Spartly di Laut Cina Selatan. Konsekuensinya, bilamana cara ini ditempuh, maka akan timbul berbagai perlawanan negara lainnya untuk mengembalikan status quo. Dengan catatan negara-negara tersebut yang telah menyepakati sikap agree for disagre atas suatu status quo.

Ketiga, Joint Management, yaitu suatu penyelesaian dengan mencapai suatu kesepakatan bahwa kedua negara hendak mengatur eksplorasi, pengelolaan bersama dan perolehan keuntungan bersama atas wilayah yang tumpang tindih pengaturannya. Sebagaimana kasus yang pernah ditempuh oleh Indonesia dengan Australia terhadap wilayah palung Timor (Timor Gap Traety) 1996.

Keempat, Peradilan  Laut Internasional, The  International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) yang didirikan atas dasar pasal 286 UNCLOS 1982. Dimaksudkan sebagai forum penyelesaian sengketa laut yang terletak di Kota Hanseatic, Hamburg, Jerman. Sejak tahun 1997 , ITLOS menggelar kasus dan sampai saat ini telah terdapat sekitar sepuluh kasus. Kasus yang terkait antara lain tentang pelepasan kapal-kapal yang ditahan dan ditangkap oleh beberapa negara pantai (Coastal state). Menurut Martin Dixon, ITLOS telah menyelesaikan sengketa Irlandia  dengan  pemerintah Inggris terkait dengan pengoperasian proyek pemrosesan kembali penanaman bahan nuklir  dan dampak terhadap Irlandia (Cases and Materials on International Law  2003:402).

Model terakhir ini mungkin dijadikan pilihan. Namun, karena belum ada preseden membawa kasus Ambalat ke ITLOS juga tidak menjadi alternatif.

Dilema Pendekatan Hukum

Bagi Pemerintah Indonesia, klaim atas blok Ambalat secara yuridis cukup kuat. Mengingat pengakuan masyarakat internasional terhadap konsep wawasan nusantara. Secara historis Pemerintahan Hindia Belanda telah mengakui secara legitimate, sehingga Indonesia menjadi pewaris sah dari masa transisi tersebut. Sebagai negara kepulauan (Archipelagic State), pengukuran dilakukan dari wilayah yang terluar sesuai dengan UNCLOS 1982. Setelah pemerintah Indonesia memberikan konsensi atas perusahaan migas AS yang ditandatangani melalui Pertamina tahun 2002 juga menunjukkan status quo. Sejak terjadi Tsunami 26 Desember 2004, Pemerintah Indonesia mendirikan menara mercusuar House Lights. Fungsinya adalah untuk pemantauan bencana tsunami dan kejahatan lintas negara,seperti kejahatan penyelundupan, baik senjata, obat-obatan terlarang, apalagi kejahatan kemanusiaan.

Dibalik argumentasi hukum yang diyakini benar pemerintah Indonesia menyisakan keraguan yang tidak mudah disanggah. Kelalaian Indonesia untuk tidak menggunakan hak “effective occupation” suatu hak kedaulatan yang dibarengi secara ekslusif untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Sikap Pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan kedaulatan atau kekerasan ketika Pemerintah Malaysia membuat peta sepihak tahun 1979, sesungguhnya membenarkan kenyataan Indonesia menelantarkan pulau-pulau tersebut.

Sebaliknya, pemerintah Malaysia merasa memiliki bukan tanpa alasan,  Ambalat ditetapkan melalui peta batas wilayah yang dibuat sepihak pada tahun 1979. Fakta ini didukung oleh perjanjian tahun 1984 tentang eksplorasi minyak antara pemerintah Malaysia dengan Shell, perusahaan milik Inggris. Keluarnya keputusan oleh Mahkamah Internasional tentang penetapan pulau Sipadan dan Ligitan, mendorong Pemerintah Malaysia menetapkan proses penentuan batas wilayah laut. Tetapi cara pengukuran tersebut tidak tepat. Malaysia tergolong negara pantai (coastal state).

Faktor-faktor yang menghambat klaim Malaysia juga cukup berat. Sejak awal pembuatan peta tahun 1979, Malaysia ditentang oleh negara-negara tetangga di ASEAN karena tidak mematuhi hukum Internasional (resistant state objectors). Penentuan dan pembuatan peta wilayah laut mensyaratkan adanya keterlibatan negara-negara tetangga lainnya. Tindakan sepihak tersebut bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1984.

Tindakan sepihak seperti dilakukan oleh Pemerintah Malaysia jelas bertentangan dengan preseden hukum yang tidak terbantahkan. Dua kasus seperti Norwegian Fisheres Case dan Lotus case, merupakan preseden hukum mengikat masyarakat dunia (world community). Penentuan batas laut suatu negara harus ditetapkan dengan melibatkan negara-negara tetangga.

Manajemen Pengelolaan Bersama

Terdapat beberapa alasan mengapa kesepakatan pengaturan bersama perlu menjadi pertimbangan Tim Khusus Indonesia. Dari segi posisi wilayah, solusi manajemen pengelolaan bersama disepakati oleh kedua negara mengingat Indonesia dan Malaysia menjadi tetangga negara abadi (Forever Neighbour State). Perdamaian dunia tidak pernah akan tercipta tanpa adanya kerukunan dan kesepakatan hidup bertetangga yang baik (Good Neighborhood). Kepedulian pemerintahan Indonesia dengan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sangat penting.

Kesepakatan penanganan bersama juga terkait dengan adanya kesamaan kultur. Leonard Andaya (Pillipina), Sayyid Husen Allatas,  dan juga LJ.  Hooker, menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia, Brunai Darussalam dan juga Singapura memiliki kesamaan budaya. Sistem kesamaan rumpun kekerabatan antara Indonesia dengan Malaysia juga diperkuat oleh proses transformasi mutualistik. Jika tahun 1960-an, banyak tokoh-tokoh Malaysia yang berhasil tidak lain karena mereka belajar dari tokoh Indonesia. Beberapa nama seperti Hamka, Natsir dan Agus Salim merupakan inspirator reformasi politik di Malaysia.

Sebaliknya,  sejak Malaysia menyatakan dirinya sebagai The Leading Muslim Country of The Economic Leading State, mendorong Muslim masyarakat Indonesia  untuk studi di Malaysia. Fasilitas pendidikan, termasuk teknologi moderen informasi, sintesis  ilmu pengetahuan diakui saat ini lebih unggul untuk  dijadikan percontohan. Karenanya, kesamaan rumpun, juga terkait persaudaraan Islam sedunia. Melupakan persaudaraan Islam (Islamic brotherhood) dapat memberi peluang kekuatan Barat lebih dominan atas Islam.

Karena itu, perlu disadari bahwa kedua negara memaknai nasionalisme yang reformatif dan bukan chauvinisme. Suatu sikap nasionalis yang meyakini kemanfaatan dan nilai kegunaan dari suatu obyek jauh lebih diorientasikan bagi kesejahteraan  bersama masyarakat negara-negara.  Klaim pemilikan yurisdiksi wilayah tidak jauh lebih mudah diformulasikan dari pada mengatur, tumpang tindih penggunaan (overlapping claims) pengaturan wilayah laut bagi kepentingan bersama.

Tidak kalah pentingnya untuk menjadi catatan Tim  Khusus Indoneia adalah sikap pro-aktif yang harus dibangun. Sikap proaktif tersebut pertama, tim khusus sangat perlu menyiapkan suatu perencanaan kerja yang komprehensif.  Meskipun Tim Khusus mewakili negara, kedaulatan saat ini mestinya harus dibangun atas suara-suara rakyat. Itulah sebabnya Tim Khusus memperhatikan suara rakyat sebagai pemilih kedaulatan (people is a locus of soverignty).

Kemampuan melaksanakan  program negosiasi dengan kemampuan dan ketrampilan  untuk memahami dan mendalami kasus yang dihadapi harus dilakukan secara full time dengan kerja berkesinambungan. Terutama selain karena kemampuan bahasa asing, kompetensi mengumpulkan data-data dan fakta lapangan yang akurat.

Jika saat ini terlihat lemahnya daya tawar tim khusus, termasuk diplomat Duta Besar, tidak ada salahnya Presiden menggantinya oleh SDM yang layak. Seorang yang tidak memiliki  latar belakang  karir diplomat yang cukup dan profesional tentu akan menjauhkan dari cita-cita. Memyeruaknya kritik dari anggota DPR dan masyarakat terhadap Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdihardjo salah satu contoh lemahnya kinerja dan profesionalisme korps diplomatik Indonesia.

Akhirnya, pilihan forum diplomasi dengan menggunakan pendekatan non-instrumen hukum, yaitu tercapainya Joint Manajemen atas blok Ambalat jauh lebih realisitik dari sekedar klaim pemilikan oleh suatu negara. Dari segi pendekatan hukum internasional, klaim Malaysia terhadap blok  Ambalat begitu lemah, atau tidak berdasar Groundless. Karenanya pemerintah Indonesia tanpa harus merasa ragu-ragu untuk mengklaim atas yurisdiksi blok Ambalat meskipun juga terdapat kelalaian. Namun, karena tumpang tindih klaim (Overlapping Claims) yang telah berlangsung disekitar blok Ambalat telah melibatkan negara-nagara lain, maka klaim pemilikan atas Ambalat secara lebih fleksibel harus menjadi pilihan. Sehingga pengaturan bersama secara bilateral dapat mendatangkan kemaslahatan bagi Indonesia dan Malaysia, sebagai neighbors countries forever.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

***

BANTUAN KEMANUSIAAN INDONESIA DI GAZA

Kepedulian bangsa Indonesia membantu  warga Palestina di Gaza jauh lebih signifikan dalam ranah hubungan internasional. Israel dan Palestina  merupakan dua Negara berdaulat yang telah memenuhi kewajiban hukum internasional sebagaimana diatur oleh Kovensi Motevideo 1933. Kedua Negara sama-sama memiliki, penduduk yang tetap, memiliki batas wilayah, pemerintahan dan kemampuan melakukan hubungan luar negeri.

Akan tetapi, dalam prakteknya, pemenuhan kewajiban hukum  internasional tidaklah  cukup manakala Negara-negara tersebut abai untuk menerapkan prinsip-prinsip fundamental hubungan internasional. Misalnya, prinsip kesedarajatan Negara, (equality before sovereign state), tidak campur tangan urusan Negara lain (Non-intervention), kehidupan bertetangga antara Negara secara bersahabat (friendly neigbourhood state relations), dan hubungan timbal balik (reciprocal relations). Sengketa dari hari ke hari itupun tak kunjung padam, seperti terjadi di Palestina dengan Israel.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan mengingat klaim kedaulatan hukum nasional suatu Negara jauh lebih memihak pada kepentingan nasional. Terkadang kepentingan nasional masing-masing Negara dapat  menegasikan kesadaran untuk mematuhi prinsip-prinsip hubungan internasional tersebut. Hubungan harmonis menjadi sulit dijembatani, ketika latar belakang budaya, sentiment  keagamaan acapkali mendorong timbulnya ketegangan hubungan (tension rerlations), hubungan tidak bersahabat (unfriendly relations), dan timbulnya permusuhan dan konfrontasi (antagonistic and confrontative relations).

Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, meski masih muncul berbagai gugatan akan pemaknaan lebih aktual dan baru, tampaknya masih cukup relevan untuk dipergunakan sikap pemerintah Indonesia untuk pro-aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sehingga ketika Negara manapun terganggu kedaulatannya, seperti dalam hal ini Palestina, Indonesia sebagai Negara berdaulat tidak berpangku tangan untuk memberikan bantuan sebagai anggota organisasi intenasional.

Bentuk pertama, bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) adalah keterlibatan Negara-negara untuk merespon situasi darurat dengan melakukan upaya upaya untuk menyelamatkan umat manusia dan mencegah bencana eskalatif berkelanjutan. Pada bulan Januari 2009, Departemen Kesehatan RI telah mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa bantuan makanan, obat-obatan termasuk tenaga tenaga medisnya yang profesional. Kepedulian anggota parlemen seperti Ketua DPR, Agung Laksono dan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid berkunjung memberikan bantuan kemanusiaan ke pihak korban melalui saluran diplomatik di Mesir atau Jordania.

Tak kalah pentingnya adalah upaya Presiden SBY dengan melakukan lobi-lobi  baik kepada Sekjen PBB sekitar akhir Desember 2008. Ia mengusulkan agar  PBB segera mengadakan konferesnsi luar biasa untuk mengeluarkan suatu kesepakatan resolusi genjatan senjata. Kekecewaan Presiden SBY juga sangat jelas ketika Israel tidak mau tunduk pada kesepakatan resolusi DK PBB.  Sikap politik dan kepedulian pemerintah Indonesia  melalui bantuan kemanusiaan dan jalan diplomasi sungguh strategis.

Namun, Indonesia sebagai Negara terbesar Muslim di muka bumi dan pelopor Negara negara Non-Blok, Asia Afrika, tampaknya upaya tersebut masih belum optimal. Dalam perjuangan diplomasi selain bentuk bantuan kemanusiaan, diperlukan juga secara khusus pemerintah Indonesia dapat mengajak Negara-negara Muslim menggunakan intervensi kemanusiaan (Humanitarian Intervention) berbentuk kekuatan militer.

Intervensi kemanusiaan mestinya dapat disuarakan oleh pemerintah Indonesia, kepada bangsa bangsa yang cinta damai. Negara-negara Muslim untuk melakukan intervensi dengan menggunakan kekuatan militer secara kolektif kepada negara yang sedang dirundung  konflik.  Tindakan ini harus segera dilakukan mengingat agresi militer Israel secara gamblang telah menimbulkan jatuhnya  korban sipil dari ancaman militer pihak penyerang.

Meski kedudukan intervensi kemanusiaan, penggunaan militer oleh Negara pihak ketiga  masih diperdebatkan, upaya untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga Negara dari pihak Negara penyerang masih mungkin dipergunakan. Menurut Brownlie, praktek intervensi kemanusiaan, sangat jelas, baik LBB, Perjanjian Kellog-Briant dan juga Piagam PBB tidak melarangnya secara tegas.

Perjuangan ke arah  penekanan militer juga dapat dilakukan melalui  penggunaan kekuatan militer secara kolektif, atau yang dikenal sebagai intervensi kolektif. Suatu tindakan dengan memberikan mandat kepada  DK PBB untuk melakukan intervensi militer secara kolektif didasarkan kepada alasan-alasan syah, misalnya pemerintahan Afganistan, ketika itu dikuasai oleh kekuatan faksi Taliban  yang  tidak mau menyerahkan Osamah bin Ladin kepada pemerintahan AS. Kekuatan militer PBB dikerahkan untuk menggempur Afganistan berdasarkan pada Resolusi DK PBB Nomor 1378 (2001) 14 November 2001.

Perdamaian Israel-Palestina
Sekiranya melihat pelanggaran agresi Israel terhadap Gaza, maka kedua belah pihak memang tidak luput dari kesalahan. Masyarakat dunia mengakui bahwa kesalahan terbesar tampak pada pihak pemerintah Israel. Dan tentara Hamas juga tidak terbebas dari kesalahan yang dijadikan pemicu serangan membabi buta pemerintahan Israel. Mengapa pemerintah Indonesia perlu pro aktif dalam memperjuangkan tegaknya kemerdekaan Palestina dengan menggunakan peluang intervensi kemanusiaan, selain bantuan kemanusiaan.

Fakta pertama, dalam keadaan  damai sejak tahun 2008 telah dilaporkan  bahwa Hammas telah meluncurkan 1750 roket dan 1528 peluru mortir ke wilayah Israel. Namun, tembakan tersebut tidak menimbulkan korban sebagaimana korban diderita warga Palestina. Atas jatunya korban di Gaza, Navi Pillay, Komisioner HAM internasional  melihat adanya peluang melakukan investigasi atas adanya kejahatan perang dengan bukti sekolah PBB turut dihancurkan dan menewaskan 42 orang dan anak-anak.

Kedua, hukuman diluar blokade sanksi hukum pidana adalah sanksi diplomatik, misalnya Hugo Chavez, Presiden Venezuela  melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan pengusiran korps diplomatik dari Negerinya agar pemerintah Israel segera menghentikan agresi militernya. Ancaman Negara-negara ASEAN untuk memtusukan hubungan diplomatik, termasuk melakukan blokade ekonomi, diwujudkan oleh masyarakat Muslim secara serempak tidak melakukan transaksi jual beli obyek-obyek perdagangan yang bermuara pada Yahudi dan Israel.

Ketiga, peluang genjatan senjata yang berlaku sejak tanggal 19 Januari 2009, yang akan diikuti oleh penarikan kembali tentara Israel dari Gaza. Perbatasan di wilayah Gaza untuk kepentingan bantuan kemanusiaan  merupakan peluang kedua belah pihak untuk merenungkan kembali adanya ruang untuk menuju pada perundingan.

Agar Negara-negara termasuk pemerintah Indonesia yang peduli membela kemerdekaan Palestina dan dapat menghentikan agresi militer Israel perlu kiranya merenungkan tantangan yang dihadapkan sebagai berikut. Pertama, sifat Negara Israel, khususnya Zionist secara kultural dari enam abad (empat ribu tahun sebelum Masehi dan dua ribu setelah Masehi) tergolong suatu bangsa yang unik. Meskipun jumlah  penduduknya sedikit, tetapi kecerdikannya diakui dunia. Hingga penerima hadiah nobel dunia, ilmu pengtahuan dan teknologi, ksehatan, hukum, hampir semua bidang ilmu dikuasai oleh Yahudi. Negara-negara besar, termasuk AS tidak memiliki kemampuan untuk menundukannya, karena kontribusi mereka termasuk hampir presiden AS yang menang mendapatkan dukungan dari mereka.

Sementara Negara Negara Muslim, yang hampir 62 negara berada dalam OKI dengan jumlah penduduknya hampir 1.3 Milyar umumnya tergolong sebagai Negara-negara masih dalam tarap berkembang. Kemampuan IPETK dan aspeknya lainnya masih sangat tergantung kepada Barat. Jika bukan karena mu’zijat tidaklah mungkin mampu mengalahkan Israel, sekalipun penggabungan kekuatan Negara-negara Muslim dilakukan,

Kedua, Perjuangan Negara-negara Muslim tampaknya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi ke dalam suatu mekanisme oragnisasi yang rasional. Misalnya, keberadaan OKI, terbukti  belum memiliki kemampuan yang legitimit dalam pengambilan keputusan politik dunia Muslim. Masih banyak masalah yang mestinya dapat dilakukan bersama dalam organisasi OKI. Namun seringkali antara pemimpin-pemimin Negara Negara Muslim sendiri tidak kompak, bahkan terlibat –pertentangan yang tidak perlu.  Secara khusus, dapat kita saksikan bagaimana tingkat kepedulian Negara-negara Timur Tengah atas krisis Israel dan Palestina tidak jauh lebih peduli. Justru Negara Negara Muslim yang secara geografis berjauhan seperti Indonesia dan Malaysia telah menaruh kepedulian yang mendalam.

Ketiga, perlu dipikirkan tentang tiada hadirnya pemrintahan Palestina yang lejitmit merupakan factor fundemental. Mengapa Negara tersebut selalu terlibat dalam peperangan yang brkali-kali hanya membangunan suatu peradaban saling  bermusuhan. Budaya politik di kalangan internal sepertinya, belum mampu mengakomodir berbagai faksi ke dalam satu wadah besar Negara, melainkan lebih ditentukan oleh faksi mana yang saat itu berkuasa. Ketiga kekuatan, seperti Hamas sebagai pemenang Pemilu, adalah partai dominant yang telah menyingirkan banyak SDM potensial dari faksi Fatah dan juga faksi Hizbullah di Libanon. Faktor ketidak mampuan membangun pemerintahan yang kredibel dengan sangat mudah mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan perbedaan ke dalam satu kekuasaan yang solid.

Keempat, akibat ketidak mampuan anggota Hamas mengendalikan dirinya untuk tidak menembakkan roket-roketnya ke Israel, begitu mudah pemerintah Israel menuding kedudukan Hammas sebagai sarang  teroris. Sebagaimana halnya kedudukan Taliban pada tahun 2001 yang digempur oleh kekuatan militer DK PBB secara kolektif, yang salah satu sebabnya karena tudingan masyarakat internasonal sebagai Negara pendukung teoris (Supporting State of Terrorism).

Kelima, sekiranya masyarakat Muslim dunia sebagian besar mempercayai  Indonesia sebagai Negara yang cukup signifikan karena memiliki penduduk 220 juta (7.37.000 3%  penduduk Israel)  dalam menengarai krisis Israel dengan Palestina, maka sesungguhnya secara kualitatif tidak memadai. Bukan saja karena Indonesia tidak lagi menjadi anggota Tidak Tetap DK PBB, namun begitu banyaknya persoalan dalam negeri yang menjadi faktor penghambat dalam membangun jaringan dengan Negara-negara Muslim yang berdampak ke dalam pembuatan keputusan di tingkat internasional.

Peran Negara-negara Muslim, menjadi sangat terbatas ketika seluruh tindakan untuk menghentikan jalan kekerasan oleh Israel terhadap Palestina harus berkesesuaian dengan koridor hukum internasional dan HAM. Sebab, intervensi kemanusiaan, termasuk intervensi kolektif militer DK PBB merupakan alternatif yang tidak akan efektif jika DK PBB tidak bersikap tegas dan adil. Resolusi DK PBB 9 Januari 2009 tentang genjatan senjata terbukti tidak dipedulikan bukti kelemahan tersebut.

Kesadaran akan adanya tantangan yang begitu kompleks bagi pemerintahan SBY, semestinya melirik kerjasama untuk memberdayakan pemerintahan Palestina menjadi lebih rasional dan legitimit. Kebijakan pemerinah Indonesia perlu segera memfasilitasi terbangunnya suasana rekonsiliasi potensi konflik internal. Posisi tawar Indonesia di dalam masyarakat Palestina untuk mendorong  terjadinya rekonsiliasi antara faksi  Hammas, Al-Fatah, dan Hizbullah tampaknya jauh lebih dapat diterima oleh semua pihak.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

INDONESIA DALAM MEREDAKAN KONFLIK ISRAEL – LIBANON

Peperangan antara Israel dengan Libanon adalah bentuk bencana kemanusiaan yang menakutkan. Israel melakukan pengeboman ke daerah-daerah yang menjadi pusat kekuatan hizbullah. Penyebabnya yaitu sengketa wilayah kedudukan Palestina dan Yerussalem, apakah sebagai kota suci Islam ataukah Yahudi. Upaya penyelesaian telah dilakukan sejak tahun 1948 hingga kini. Tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang permanen.

Dalam agresi Israel-Libanon akhir-akhir ini, telah tercatat lebih dari 400 warga sipil Libanon dan puluhan korban dari Israel tewas. Sekitar 500 ribu orang Libanon telah menjadi pengungsi. Tidak kurang dari 300 ribu orang warga Israel hengkang serangan. Sekitar 1000 roket dari Hizbullah, yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah tidak akan pernah menyerah.

Terhadap bencana  agresi Israel, Libanon Presiden Susilo bambang Yudhoyono dengan tegas mensikapinya. Sebagai pimpinan negara Islam terbesar, upaya itu patut kita hargai. Misalnya, SBY mendesak, agar Israel menghentikan agresi militernya ke Libanon. Melalui surat resminya, Presiden meminta Sekjen  PBB Kofi Annan untuk  lebih berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia ditegakan, bantuan kemanusiaan dialirkan. Sebagai bukti peduli pemerintah RI juga mengirimkan sekitar 594 prajurit TNI untuk bergabung dengan Pasukan Perdamaian. Meski kebijakan tersebut belum tentu menjawab krisis, langkah tersebut telah jelas mengisyaratkan respon yang positif.

Model penyelesaian apakah yang dapat menyetop tindakan Israel menggunakan kekerasan ? Sir Arthur Watts dalam keryanya, The Importance Role of International Law, menyebutkan konflik bersenjata amat gamblang dapat mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan. Sekalipun yang terjadi adalah perang sipil, ancaman bahaya secara internasional tidak dapat dicegah. Sementara menemukan model penyelesaian yang tepat dengan upaya memaksa mereka hanya dengan kewenangan DK-PBB (The Role of Law Relation International, 2000: 10). Jadi, selama ini hanya DK-PBB yang memiliki kewenangan.

Namun, apa arti sikap SBY dalam kancah politik dan hukum internasional jika DK-PBB menjadi andalannya tidak berfungsi. Ali Kazak dalam The Jerusalem Question, 1997  menyebutkan bahwa sejak tahun 1948 s/d 1996, tidak kurang dari 64 resolusi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, dan Majelis Umum PBB, Komisi HAM PBB, UNESCO, dan Organisasi Konferensi Islam Dunia. Anehnya, tidak satupun ada suatu resolusi yang dapat dipatuhi oleh Israel secara konsisten.

Karena itu, ketika DK-PBB tidak mampu menegakkan hukum internasional secara benar dan adil, maka perlu dibentuk forum global yang memadai aspirasi keamanan dan keselamatan manusia. Tawaran Malaysia untuk menyelenggarakan pertemuan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) memang penting. Di satu pihak. Kerinduan beberapa negara Islam, termasuk beberapa negara Barat terhadap Indonesia dengan Malaysia tergolong untuk menjadi mediator atas krisis Timur Tengah dimungkinkan. Sikap moderat muslim Indonesia hampir dapat diterima oleh semua kekuatan negara-negara Islam, juga negara-negara Barat.

Seiring dengan gagasan pertemuan OKI Ahmadinedjad, dalam percakapannya dengan perdana Menteri Turki, Recep Tayib Erdogan  agar, OKI menyerukan pertemuan darurat yang menyerukan negara-negara anggota OKI turut serta dalam memberikan solusi terhadap sengketa kedua negara. Kehawatiran peperangan eskalatif telah tampak dengan jelas. Libanon akan  berada di belakang kekuatan Hizbullah dan Hamaz sebagaimana kedudukan Iran. Begitu pula Suriah  tidak akan berdiam diri untuk proaktif ketika wilayahnya dilewati berbagai kekuatan militer Israel.

Peran Indonesia untuk mendekati ke anggota Uni Eropa juga sangat strategis. Indonesia untuk mendekati Uni Eropa, akan lebih dimungkinkan dengan masuknya Turki dan juga Maroco yang saat ini menjadi anggota Uni Eropa. Jerman, Perancis dan Inggris mulai berpikir jernih dan mereka untuk menekan Israel gencatan senjata dan duduk mencari solusi damai merupakan langkah menggembirakan. Tidak salah jika cendekiawan muslim dunia berkumpul memperkuat lahirnya gerakan Moral Dunia. Tokoh seperti Amin rais, Hasyim Muzadi, Din Syamsudin, Azumardi, Azra dilibatkan.

Negara-negara Arab kunci yang akan dilibatkan seperti Suri’ah, Yordan, Mesir, dan juga Saudi Arabia. Beberapa Menlu muda Inggris, Kim Howel ke Libanon, Menlu Perancis Phllipe Douste Blazy dan Menlu Jerman, Frank Walter Steimier. Mereka menginginkan adanya kesepakatn genjatan senjata, dan Hizbullah dapat menerima tawaran itu. Jika genjatan senjata menuju ke arah pertukaran tahanan. Namun, Israel tidak sepakat sebab mereka menghendaki adanya pengempuran dan penghancuran terowongan dan tempat-tempat berbagai pusat pimpinan senjata Hizbullah.

Sebaliknya, peran Indonesia di dalam konflik Israel-Libanon juga banyak tantangan. Pertama, Presiden AS telah berupaya untuk mendekati Arab Saudi dan Mesir agar mereka bersedia membujuk Suriah. Menurut beberapa pejabat Senior, dalam The New York Times, sesungguhnya AS mengendaki agar hubungan Iran dengan Suriah menjadi hancur.  Sikap negara-negara Islam, seperti Saudi Arabia, Mesir, Quwait tampaknya tidak akan mudah bersatu selagi Iran terlalu dominan. Libia yang dulu begitu pemberani saat ini cenderung mendekat AS.

Kedua, sebagaimana diberitakan media asing dan nasional akhir-akhir ini, transaksi jual beli senjata antara AS dengan Israel bahwa Israel berhak atas 100 peluru kendali  dengan panduan Laser GBU-28, yang berbobot 2.268 kilogam yang berutjuan untuk menghancurkan bungker beton

Ketiga, Amir Peretz, Menteri Pertahanan Sipil Israel dan semula menolak penempatan Tim Perdamaian di wilayah di Selatan Libanon, namun akhirnya menerima dengan syarat dipimpin oleh Nato (Pacta Pertahanan Militer Atalantic Utara). Tuntutan itu sangat berat dan berbahaya. Peristiwa Bosnia Herzeqovia cukup menyakitkan. NATO membiarkan tentara Serbia menyerang suatu wilayah dimana warga Sipil Bosnia dihabisi tanpa penjagaan memadai tahun 1992.

Dengan demikian, peran Indonesia dalam kancah Israel-Libanon melalui OKI dan yang mampu menandingi DK-PBB adalah salah satu alternatif. Namun, keterlibatan cendekiawan Islam Indonesia dalam membangun forum moral global secara informal menjadi mutlak diperlukan. Agar misi perundingan Timur Tengah yang diperankan pemerintah Indonesia memperoleh network yang tepat.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

SIKAP TIMPANG INDONESIA TERHADAP RESOLUSI IRAN PBB

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) No. 1747 berisi perluasan sanksi untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran. Persetujuan persoalan nuklir di Iran, kelima belas negara anggota DK PBB telah menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan persoalan yang serius.

Bukan tanpa alasan jika Iran bersikukuh untuk menolak resolusi DK PBB No. 1747 tersebut. Selain setiap negara berdaulat dibolehkan untuk mengembangkan tenaga nuklir untuk tujuan damai sejak dulu, banyak negara-negara yang termasuk anggota tetap DK PBB memiliki senjata-senjata nuklir. Tetapi, DK PBB tidak mempersoalkannya dalam tingkat internasional.

Menurut laporan Badan Atom Dunia (International Atomic Energy Agency/IAEA), pemerintah Israel memiliki 80 pucuk senjata nuklir. Hal ini telah menggoda negara-negara Timur Tengah seperti Irak dan Iran untuk terlibat dalam serangkaian perlombaan senjata nuklir, meskipun untuk tujuan perdamaian. Namun, amat disayangkan asal usul pembuatan atau pelarangan nuklir tersebut sesungguhnya dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata nuklir dalam perang dunia kedua. Kecenderungan pelanggaran tersebut, terutama ada kekhawatiran berkembangnya senjata pemusnah massal (Weapon Mass-Distriction). Akibat kelalaian tangan-tangan manusia, nuklir memiliki resiko tinggi bagi kemanusiaan.

Dalam akhir perang dunia kedua, penjatuhan bom atom oleh Amerika Serikat di Hirosima 1945 telah dicatat sebagai tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Tidak kurang dari 2 juta korban manusia telah tewas seketika atau perlahan-lahan akibat radioaktif. Kerugian tersebut tidak termasuk infrastruktur yang mengalami kerusakan berat. Kekhawatiran atas tenaga nuklir tersebut adalah karena kasus Chernobyl di Soviet Rusia tahun 1980-an telah membuat stigma masyarakat dunia untuk tidak toleran dengan negara-negara pemilik nuklir. Reaksi keras ini telah direspon secara konstan dan konsisten oleh Green Peace, organisasi internasional di berbagai belahan dunia.

Kontroversi dunia terhadap isu-isu nuklir, telah menimbulkan kegelisahan masyarakat internasional. Hanya saja, DK PBB tidak mampu melakukan penegakan secara adil. Penegakan hukum konvensi nuklir ini dirasakan diskriminatif. Akibatnya, negara-negara yang terkena sanksi DK PBB cenderung tidak mau patuh. Sebaliknya, sikap penentangan seperti Irak dan mungkin juga pemerintah Iran akan memilih melawan dalam arti terlibat peperangan, jika kemudian hari pasca resolusi No. 1747 diabaikan.

Bagi pemerintah Indonesia yang memiliki dua wajah diplomasi ini secara moral politik ada tuntutan untuk tidak sekedar setuju pada resolusi DK PBB. Tetapi, justru mengambil peran utama, baik untuk melakukan langkah-langkah diplomasi ke pemerintah Iran atau melabuhi DK PBB, agar penggunaan agresi militer dapat dihindarkan. Sebaliknya, perundingan damai harus dijadikan pilihan-pilihan utama yang membawa perdamaian.

Untuk menjelaskan secara umum tentang persoalan implikasi resolusi DK PBB atas Iran terhadap peran pemerintah Indonesia di Timur Tengah perlu diajukan tiga persoalan hukum yang sangat penting. Pertama, dalam kondisi apakah negara-negara berdaulat memiliki hak untuk mengembangkan tenaga nuklir, termasuk asal usul terjadinya pelanggaran senjata nuklir. Kedua, apakah resolusi DK PBB No. 1747 yang disepakati oleh lima belas negara tersebut telah dipandang adil secara hukum dan politik? Ketiga, bagaimana seharusnya peran pemerintah Indonesia dalam konteks diplomasi internasional penggunaan sanksi militer tidak dijadikan putusan yang final (terminate decision).

Nuklir Bagi Negara-Negara Berdaulat

Kalau kita lacak pada sejarah asal-usul adanya larangan dan pembatasan atas penggunaan nuklir, maka tidak dapat dilupakan pernyataan Presiden Amerika Serikat, Eisenhower 1957. Pada waktu itu, doktrin Eisenhower mengandung 3 hal utama. Semua negara memiliki hak untuk menggunakan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Warga negara berkewajiban untuk mendistribusikan bahan-bahan material uranium secara merata diantara negara-negara yang tidak mampu dan negara-negara dilarang untuk menyalahgunakan tenaga nuklir untuk tujuan peperangan.

Isu tentang penyalahgunaan nuklir ini direspon oleh Majelis Umum PBB. Dalam resolusi No. 49 Tahun 1975 MU PBB, kelangsungan keberadaan pembangunan senjata nuklir mendorong timbulnya resiko yang serius bagi kemanusiaan (the continuing serious risk to humanity). Oleh sebab itu, negara mempunyai kewajiban di bawah Piagam PBB untuk menahan diri atau mengendalikan dari ancaman penggunaan tekanan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Secara khusus, MU PBB mengeluarkan resolusi No. 1653 tertanggal 24 November 1961. Dengan tegas, mengutarakan bahwa penggunana senjata nuklir merupakan pelanggaran atas piagam dan merupakan kejahatan kemanusiaannya that the use of nuclear weapons would be a violation of the charter and a crime against humanity dan telah disetujui oleh 55 negara maju. Namun, ada sekitar 22 negara maju menentang.

Selain itu, larangan dan pembatasan senjata nuklir itu sesungguhnya dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Den Haag Convention 1949, yaitu penggunaan senjata-senjata yang dapat memusnahkan umat manusia secara massal (weapon mass distruction). Akehurs, menegaskan bahwa resolusi ini tidak cukup kuat untuk disejajarkan dengan hukum kebiasaan. Sehingga tidak mungkin senjata nuklir yang tingkat validitasnya belum penuh juga dapat diberlakukan secara legal (Introduction to International Law 1982: 232 – 233). Dalam sejarah peperangan, salah satu kasus yang telah dijadikan contoh adalah keterlibatan pemerintah Irak dalam peperangan invansi ke Kuwait dan peperangan di Kurdi. Senjata-senjata yang dipergunakan ternyata zat-zat kimia dan senjata biologis. Hal ini terutama terjadi pada masa kekuasaan Saddam Husein sejak tahun 1988 s/d 1992.

Pembatasan nuklir selain harus dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata pemusnah massal, juga dikaitkan dengan sifat resiko fungsi yang tidak selalu disadari oleh negara. Penjatuhan bom atom di Hiroshima oleh amerika serikat tahun 1945. Kebocoran pusat reaktor nuklir di Chernobyl, Soviet Rusia, radiasi menyebar kemana-mana, sehingga masyarakat sekitar telah menjadi korban, 1980-an sama halnya dengan peristiwa Boval di india.

Pengawasan sangat ketat diperlukan oleh Green Peace yang selalu memberikan penolakan terhadap setiap negara yang mau melakukan tes senjata nuklir. Sikap penolakan tersebut memang cukup signifikan mengingat perlombaan tes senjata nuklir sejak tahun 1945 s/d 2007 masih mengancam. Laporan Hans Kristensen, le derato of America Scientist, Robert S. Norrist, 2007 (GATRA, 11 April 2007: hlm: 89). Dari 8 negara anggota klub nuklir, mereka melakukan tes nuklir yaitu Amerika sebanyak 1.030 kali, Rusia 715 kali, Perancis 210 kali, Inggris 45 kali, Cina 45 kali, sedangkan India 4 kali, Pakistan 2 kali dan Korea sekali, memang relatif kecil. Pemberlakuan tes nuklir cenderung tidak dapat diberhentikan.

Pelarangan senjata nuklir juga terkait dengan kemungkinan dampak negatif pencemaran lingkungan. Prinsip ini disebut dengan intergeneration equity, yaitu members of the generation hold the earth in trust for future generation and at the sametime act as benifiniaries entitled to use it for their own benefit. Efek negatif nuklir yaitu radiasi telah mengancam pemusnahaan organ kehidupan. (Living Organism), termasuk ancaman kesehatan manusia.

Sejak tahun 1968, masyarakat internasional sepakat untuk memiliki instrumen hukum internasional tentang pembatasan dan pelarangan penggunaan senjata nuklir, Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons. Namun banyak pihak menilai bahwa TNP tersebut masih banyak kelemahan mengingat pengaruh negara-negara besar atas instrumen tersebut. Pengaruh tersebut terutama ketika terjadi pembaharuan tahun 1995. (1). Senjata nuklir hanya dapat dimiliki oleh negara-negara secara individual oleh karena mereka memiliki otoritas komunitas internasional.

Sayang, memang sebagaimana diketahui oleh M. Reisman bahwa Argentina, Brazil, India, Pakistan, South Afrika adalah negara-negara yang tidak menandatangani TNP; (2). Komunitas internasional menjelaskan kondisi-kondisi tentang pemilikan senjata dalam negara; (3). Bahwa hanya anggota-anggota tetap DK PBB yang dibolehkan untuk memiliki senjata nuklir secara legal; (4). Sedangkan anggota-anggota dari komunitas internasional tidak dibenarkan untuk memperoleh senjata nuklir.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa instrumen hukum pembatasan senjata nuklir yang diberlakukan memiliki ketimpangan. Negara-negara berdaulat lainnya, tidak secara otomatis dapat memperoleh manfaat dari penggunaan tenaga nuklir.

Ketidak Adilan DK PBB

Memang diakui oleh presiden IAEA, Mohammad Albarade, bahwa pemerintah Iran sedikit kurang terbuka untuk memberikan laporan atas pengembangan teknologi nuklir dan pengayaan uraniumnya. Sejak pengoperasian pengembangan nuklir di Iran, Albarade juga menyangsikan kemampuan Iran untuk dapat mengembangkan energi nuklir untuk pembuatan senjata. Sehingga kecurigaan tersebut mestinya dipertimbangkan secara mendalam agar niat baik pemerintah Iran dapat dibuktikan sebaliknya.

Sebagaimana serangan pemerintah AS dengan sekutunya ke Irak tahun 2002 tanpa didahului penyelidikan yang benar dan adil berakibat masyarakat dan bangsa Irak menderita sampai saat ini. Akankah nasib Iran sama dengan Irak atas keputusan DK PBB yang mendatang? Iran tetap tidak mematuhi resolusi DK PBB No. 1747 Maret lalu. Sikap tidak patuh Iran harus dikaitkan dengan fakta perlakuan yang tidak adil. Sementara negara-negara anggota kelompok nuklir dibiarkan padahal mereka jelas-jelas memiliki dan membuat senjata-senjata yang berbahan nuklir. DK PBB melakukan suatu pengawasan lebih adil terhadap negara-negara yang nyata-nyata sebagian negara adalah tergolong memiliki senjata nuklir. Mereka antara lain; Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Brazil, Argentina, Israel, India, Pakistan dan Korea Utara.

Ketidakadilan yang menjadi latar belakang pengingkaran Iran atas resolusi tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh PBB atas negara-negara pemilik senjata nuklir. Secara umum, sejak tahun 1987 kekuatan senjata nuklir dunia tercatat sekitar 70 ribu senjata ledak berhulu nuklir, dan jumlah itu drastis berkurang menjadi 26 ribu sejak tahun 2007.

Adapun pemilik senjata tersebut antara lain; 9900 di AS, 3340 di Soviet Rusia, Perancis 348, Israel 80 dan 60 di Pakistan. Ketidak adilan dunia yang dirasakan oleh negara-negara muslim, khususnya Iran yaitu tidak adanya reaksi signifikan DK PBB terhadap Israel. Selama ini Israel bukan tidak pernah dijatuhi sanksi oleh DK PBB ketika melakukan pelanggaran dengan kejahatan kemanusiaan terhadap negara Palestina, Libanon dan lainnya. Namun sikap membangkang terhadap hukum internasional tidak pernah ditindak lanjuti dengan sanksi yang lebih keras dan tegas. Kedudukan AS selalu di belakang tindakan Israel membuat negara tersebut membangkang.

Tentu saja sikap membangkang Israel tersebut mengancam situasi perdamaian dan tata tertib negara-negara timur tengah. Kemampuan teknologi militer dan intelejen yang tinggi didukung oleh pemilikan 80 senjata bermoncong nuklir (Versi Laporan IAEA) menimbulkan terjadinya kekosongan keseimbangan kekuatan politik di tingkat regional negara-negara Timur Tengah. Kekosongan ini menjadi sangat signifikan bagi Israel, ketika negara-negara persatuan Arab tidak memiliki persepsi politik yang sama atas nasib negara Palestina.

Peran Diplomasi Pemerintah RI

Gampang-gampang susah melihat diplomasi RI atas resolusi DK PBB No. 1747 Maret yang lalu. Secara sepihak, pernyataan Dino Pati Jalal di majalah (Tempo edisi Maret 2007) membawa persetujuan pemerintah Indonesia terhadap DK PBB. Namun, pendapat tersebut menjadi apologetik, bilamana dikaitkan dengan gagasan besar pembukaan UUD 1945. Untuk pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan prinsip universal.

Alasan pemerintah Indonesia, seperti sering dikemukakan oleh Menlu Hasan Wirayuda bahwa persetujuan terhadap resolusi DK PBB No. 1747 memiliki esensi yang sama. Indonesia cinta damai dan anti penjajahan. Dalam konteks Iran, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk merumuskan gagasan penundaan dan tidak menghendaki adanya perluasan sanksi dengan kekerasan yang mestinya harus diformulasikan dalam resolusi tersebut. Namun, dalam detik-detik terakhir, usaha tersebut hilang dari klasul resolusi begitu saja tanpa ada pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tawar dan negoisasi kita di tingkat internasional tidak diperhitungkan sama sekali. Kehilangan nyali keberanian untuk tampil beda dengan argumentasi memadai tidak tampak.

Terkait dengan lemahnya daya tawar diplomasi di tingkat PBB, sesungguhnya sikap pemerintah Indonesia yang mesti diambil yaitu mendengar dan menyuarakan argumen-argumen dari gerakan civil society. Pimpinan Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan NU, Hasyim Muzadi setuju untuk menolak rencana DK PBB untuk memberi sanksi pada Iran. Peran organisasi-organisasi Islam Indonesia di tingkat internasional semakin nyata. Sekitar bulan Februari dan Maret 2007, Hasyim Muzadi melakukan kunjungan ke negara-negara Timur Tengah, seperti Palestina dan Libanon. Dengan maksud,  kelompok Sunni dan Syiah kembali bersatu membangun negeri yang damai. Upaya mediasi seperti ini semestinya menjadi bahan pertimbangan kebijakan negara.

Sebab, sikap menolak sebagaimana diajukan oleh Muhammadiyah dan NU juga secara tidak langsung mengutungkan pemerintah dan bangsa Indonesia. Pemilikan dan pengembangan tenaga nuklir dan pengayaan uranium yang dapat menggantikan energi minyak di kemudian hari merupakan hak bagi negara-negara berdaulat. Karena itu, tidak berlebihan jika usulan dari Din Syamsuddin dan juga Hasyim Muzadi agar pemerintah Indonesia menolak penjatuhan sanksi oleh DK PBB. Mengingat pemerintah Indonesia juga pada tahun 2016 akan memiliki Pusat Tenaga Nuklir.

Adapun alasan-alasan yang pantas untuk dipertimbangkan yaitu; pertama, Indonesia sebagai negara terbesar penduduknya muslim. Peluang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tingkat internasional cukup signifikan mengingat begitu banyak negara yang tertindas. Seperti Irak, Palestina dan juga Iran perlu dibantu dari tindakan kesewenangan negara-negara besar yang acapkali menggunakan DK PBB sebagai keputusannya. Kedua, kedudukan pemerintah Indonesia sebagai anggota DK PBB baru adalah peluang emas untuk memperlihatkan jati diri dan integritas sebagai negara non-blok. Dalam ranah demokrasi, perbedaan sikap dan pandangan politis untuk menolak atau menerima adalah hal yang wajar menolak resolusi DK PBB ke Irak tidak berakibat hubungan Indonesia dengan Amerika terganggu. Terutama, jika Iran tetap tidak menghentikan aktifitas nuklirnya.

Apa yang dikemukakan oleh Presiden Megawati tahun 2002, ketika secara tegas menolak usul AS untuk mengeluarkan resolusi DK PBB untuk Irak tidak berakibat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat memburuk. Ketegasan dan keberanian memang mutlak diperlukan. Sehingga dengan sikap berani yang dilakukan Megawati dapat memenuhi tuntutan kaum muslimin yang tidak menghendaki AS menyerbu Irak.

Selain organisasi-organisasi Islam, protes juga dilayangkan oleh DPR khususnya komisi I bidang luar negeri. Bahkan, tidak terkecuali pula Hasan Wirayuda juga diundang untuk mengklarifikasi soal dukungan resolusi 1747. Rupanya DPR tidak merasa puas dengan penjelasan Menlu. Sehingga Badan Musyawarah DPR memutuskan untuk menghadirkan Presiden tanggal 5 Juni 2007 dalam acara interpelasi. Kekurang kompakan sikap antar rakyat DPR dan juga pemerintah terhadap kebijakan luar negeri KIB dipandang sebagai kelemahan yang masih dapat diperbaiki kecuali jika SBY menutup diri untuk tidak mau hadir dalam acara interpelasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa resolusi 1747 DK PBB tidak akan mampu memberhentikan niat pemerintah Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir dan uranium untuk tujuan damai, manakala masyarakat dunia membiarkan negara-negara klub nuklir bebas dari pengawasan. Pemerintah Indonesia di bawah kabinet SBY semestinya dapat memainkan peranan penting bagi kepentingan perdamaian Timur Tengah jikalau perjuangan diplomasinya tidak saja diperankan oleh Departemen Luar Negeri semata. Lebih penting dari itu, bagaimana Presiden SBY dapat merespon secara positif tuntutan hakinterpelasi DPR RI yang juga mendapatkan dukungan dari gerakan civil society seperti NU-Muhammadiyah dan organisasi sosial keagamaan lainnya.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.***

KEJAHATAN AKUMULATIF AGRESI ISRAEL

Krisis Timur Tengah yang dipicu oleh agresi Israel atas Libanon, Palestina dan jalur Gaza sungguh di luar peri kemanusiaan. Sejak tanggal 10 Juli 2006, Israel  dengan gencarnya melakukan serangan melalui laut dan udara untuk menghancurkan markas Hizbullah dan Hamas yang bermukim di Libanon. Ini merupakan bentuk bencana kemanusiaan yang dimotivasi oleh kepentingan dan kebutuhan materil kekuasaan politik dan ekonomi. Dan pastinya, bencana kemanusiaan akan menimbulkan penderitaan yang jauh lebih ganas dan mengerikan.

Krisis yang terjadi di Timur Tengah telah mengundang kegusaran masyarakat internasional. Israel sebagai subyek hukum internasional melakukan agresi militer atas  Palestina dan Libanon merupakan kejahatan akumulatif. Sejak minggu lalu, 10 Juli 2006, serangan Laut dan udara yang terus dilancarkan mengakibatkan ratusan warga sipil tewas dan ribuan luka-luka. Ribuan orang menjadi pengungsi diakibatkan kebrutalan dan kebiadaban serangan tentara zionis. Tak pelak, hampir seluruh wakil-wakil negara asing di Libanon dan Palestina hengkang  untuk keluar dari wilayah yang terancam peperangan. Wakil diplomatik untuk RI juga telah dievakuasi. Bagi negara-negara beradab, timbul pertanyaan, apakah agresi Israel atas Palestina dan Libanon dapat dipandang sebagai upaya penggunaan hak membela diri (self-defence)?

Di satu pihak klaim Ehud Olmert, Perdana Menteri Israel, menyatakan dibolehkannya menggunakan dari sudut pandang hukum. Resolusi No.1559 DK-PBB tentang seruan pembebasan penculik sebagai sandarannya. Hamas dan Hizbullah yang menculik 2 orang tentara Zionis secara de facto menjadi alasan pembenaran bagi tindakan balas dendam. Bahkan PBB juga membenarkan tindakan tersebut mengingat Libanon tidak menghiraukan tuntutan Israel untuk mengembalikan dua orang serdadu yang diculik tersebut.

Persoalannya adalah apakah tindakan tersebut cukup lazim dalam kode etik hubungan bernegara? Serangan Israel tidak dapat dipandang sebagai hak penggunaan bela diri (right for self defence). Justru Israel telah melakukan kejahatan akumulatif atas serangan balik dan pembalasan terhadap kasus  penculikan dua orang serdadu zionis oleh Hizbullah dan Hamas. Bilamana melihat fakta reaksi masyarakat internasional terhadap tindakan Israel, sesungguhnya hanya sedikit negara yang dapat membenarkan tindakan agresi militer tersebut.

Pelanggaran Israel adalah, Pertama, tindakan agresi yang tersebut tidak mematuhi kewajiban atas hukum internasional, khususnya Piagam PBB Pasal 2 (ayat 4). Mestinya, Israel sebagai subyek Hukum Internasional mampu menahan diri untuk tidak melakukan agresi militer atas kasus penculikan dua orang serdadu. Seharusnya, negosiasi dan perundingan menjadi alat penyelesaian sengketa yang diutamakan. Adapun posisi Libanon menjadi korban persis dengan penderitaan Afganistan tahun 2002. Tatkala Afganistan tidak menyerahkan Osamah bin Laden, AS dan sekutunya menggempur Afganistan. Pencarian Osama adalah terkait dengan dugaan kejahatan teroris atas tragedi 11 September 2001 di WTC.

Kedua, pelanggaran. Yang dilakukan Israel sebagai negara modern tidak memberikan pengumuman resmi atas tindakan militer ke Libanon. Sehingga tidak ada waktu bagi Libanon untuk mempersiapkan diri. Apakah menghindar ataukah melakukan perlawanan secara berimbang. Jika memang dua serdadu zionis itu ditahan oleh Hizbullah itu benar bermarkas di Libanon, maka tindakan Israel semestinya harus mempertimbangkan asas kesimbangan (proporsionality), dan asas kepentingan yang mendesak (Necessity). Diculiknya dua orang serdadu Zionis tidak dapat dijadikan pembenaran bagi serangan agresi militer yang berlebihan. Dan ini telah melanggar konvensi Geneva Convention 1947 tentang peperangan

Tindakan tersebut dipandang sangat berlebihan karena wilayah yang menjadi penggempuran bom dan senjata roket adalah wilayah pemukiman atau wilayah bukan target militer (Non-Military Object).  Ratusan  warga sipil tewas, ribuan pengungsi dan juga fasilitas umum tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sebaliknya, kota Haifa terbesar ketiga di Israel terus menjadi serangan Hizbullah dan Hamas. Tentu saja Israelpun tidak hanya membiarkan diri dibombardir oleh pihak Hizbullah dan Hamas, mereka membalas dengan membabi buta. Menurut Christian Gray (The Use of Force and The International Legal Order 2003: 594), seorang pakar dari Cambridge University, Inggris, menegaskan bahwa penggunaan Pasal 2 (4) tidak efektif. Tidak kurang dari 100 sengketa bersenjata dan telah menelan korban 20 juta orang. Tidak mengherankan bila tindakan ini akan memicu konflik di Timur Tengah yang lebih eskadatif.

Ketiga, Tindakan Israel dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan agresi (crime of aggression). Praktek penggunaan senjata membabi buta tanpa ada sasaran yang jelas adalah jelas bertentangan dengan HAM. Sekiranya Israel menempatkan Hamas dan Hizbullah sebagai terorisme yang harus dibasmi, maka sesungguhnya secara sengaja dan niat tergolong pada kejahatan genocide. Kondisi ini jelas melanggar  HAM menurut Statuta Roma 1998. Para pemimpin Israel menghendaki adanya penghabisan atas kelompok Hamas dan Hizbullah  yang bermarkas di Libanon dan suriah.

Atas dasar itu pula, Israel beragumentasi bahwa kelompok Hamas dan Hizbullah dipandang sebagai gembong teroris yang karenanya sebagai alasan untuk melakukan bela diri.  Tekad untuk menghabisi dan menghilangkan kekuatan Hamas dan Hizbullah dimanapun jelas sama dengan kebijakan politik Hitler, zaman kekuasaan Nazi Zerman atau Musolini di Italia yang mengusir habis Yahudi pada Perang Dunia II.

Dengan demikian, agresi Israel atas Libanon merupakan kejahatan akumulatif. Penerapan kedaulatan negara di luar kedaulatan teritorialnya yang berakibat pelaku dapat dijerat atau dikenai sanksi hukum berat bagi penguasa akibat kejahatan berlipat ganda, baik karena melanggar Piagam PBB, Hukum Perang dan juga Hukum HAM.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***