Soal Papua, Tak Mudah Bawa Indonesia ke PBB

Jakarta – Parlemen Australia mendesak Indonesia dilaporkan ke PBB untuk diseret ke pengadilan internasional dengan tuduhan pelanggaran HAM. Namun hal tersebut tak semudah membalik telapak tangan. “Itu terlalu jauh dan tidak mudah. Hingga saat ini belum ada bukti-bukti yang kuat serta belum ada tim internasional yang turun melakukan investigasi dan membuktikan itu,” ujar pengamat hukum internasional Dr Jawahir Thontowi dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (27/3/2006). Tim investigasi internasional adalah tim yang dibentuk oleh International Human Rights Council (IHRC), dan terdiri dari beberapa negara independen. “Tim inilah yang berwenang meneliti ada tidaknya genocide di Papua seperti yang dituduhkan Australia,” imbuhnya. Jawahir menduga, Australia memperoleh informasi mengenai adanya tindak pelanggaran HAM di Papua berdasar informasi dari intelijen, serta dari LSM lokal dan asing. Selain adanya informasi tersebut, Australia juga memiliki pertimbangan banyaknya catatan pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. “Tradisi politik Indonesia tidak lepas dari sejarah represi oleh kekuasaan. Pada tahun 1988 pernah juga ada warga kita yang menyeberang ke Papua New Guinea. jadi yang terjadi di masa lalu juga menjadi pertimbangan,” papar dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini. Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki perkembangan penegakan HAM yang cukup baik. Prestasi ini dinilai juga akan membuat Australia kesulitan menyeret Indonesia ke pengadilan internasional. Mengenai usulan pemutusan hubungan diplomatik, Jawahir menilai itu merupakan reaksi yang gegabah. Pemutusan hubungan diplomatik akan berimplikasi pada munculnya persoalan yang lebih luas dalam skala internasional. “Kita harus pertimbangkan banyaknya warga negara kita yang ada di sana. Juga kedekatan Australia dengan sekutu-sekutunya akan berakibat buruk juga bagi Indonesia,” cetusnya. Dia berharap, pemanggilan Dubes Indonesia di Australia sebaiknya juga tidak bersifat permanen, namun hanya sekadar untuk memberikan klarifikasi mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi. “Sebagai negara yang berdaulat, saya kira kita tetap memiliki hubungan yang saling bergantungan dan ada aspek yang saling positif,” demikian Jawahir.

 Sumber: http://news.detik.com/read/2006/03/27/114042/566081/10/ , Senin, 27/03/2006 11:40 WIB, Nurfajri Budi Nugroho
Advertisements

Australia Dinilai Tidak Melanggar Hukum Internasional

Jakarta – Dalam sudut pandang hukum internasional, pemberian visa kepada 42 warga Papua bukan merupakan sebuah kesalahan. Tidak ada hukum dan konvensi internasional yang dilanggar oleh Australia. “Kita harus objektif. Australia punya alasan-alasan dan mereka tidak melakukan pelanggaran hukum,” ujar pengamat hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr Jawahir Thontowi, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (27/3/2006). Jawahir mengajukan tiga argumentasi tidak ada kesalahan Australia dalam pemberian suaka tersebut. Ketiga hal tersebut yaitu persoalan keimingrasian, status hukum bagi warga Papua tersebut, dan konvensi internasional tahun 1951 tentang pengungsian. Dalam hal keimigrasian, Australia berhak menegaskan siapa saja orang-orang yang digolongkan mendapat ancaman politik. Atas ancaman tersebut, maka warga Papua dapat dipandang sebagai pengungsi internasional. “Dan UU keimigrasian di Australia menyatakan keberpihakan kepada warga Papua,” tukasnya. 42 Warga Papua tersebut merupakan subjek yang terancam tidak memiliki negara (stateless). Dalam pandangan Australia, para pengungsi tersebut harus mendapatkan status yang jelas. “Dan dalam konvensi internasional tentang pengungsian tahun 1951, pemberian visa tersebut sah,” imbuhnya. Dalam pandangannya, Jawahir menilai yang dilakukan Australia tidak lebih dari sekadar pelanggaran kode etik sebagai negara bertetangga. Pelanggaran kode etik ini muncul karena Australia tidak mengkonsultasikan terlebih dahulu pemberian visa tersebut kepada pemerintah Indonesia. Pelanggaran kode etik ini telah berimplikasi kepada memburuknya hubungan kedua negara. Dan sikap Australia ini disebut sebagai hypocracy diplomacy atau diplomasi penuh kemunafikan. “Namun kode etik tidak ada eksplisit dalam hukum internasional, tapi dasarnya adalah kebiasaan dan dapat dijadikan rujukan. Kebijakan politik Australia terkait visa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum kebiasaan,” papar Dekan Fakultas Hukum UII ini. Jawahir juga menilai pemerintah RI lamban dalam merespons persoalan ini. Seharusnya pemerintah membicarakan persoalan ini dengan pemerintah Australia sejak ke-42 warga Papua tersebut terdampar di Pulau New York, dan kemudian dibawa menuju Pulau Chrismast. “Ini sudah tiga bulan. Seharusnya sejak Januari sudah ketahuan. Seharusnya ada permohonan untuk mengembalikan sebelum keluar visa. Itu kewajibannya,” demikian Jawahir.

Sumber: http://news.detik.com/read/2006/03/27/110043/566019/10/ , Senin, 27/03/2006 11:00 WIB  , Nurfajri Budi Nugroho