Australia Dinilai Tidak Melanggar Hukum Internasional

Jakarta – Dalam sudut pandang hukum internasional, pemberian visa kepada 42 warga Papua bukan merupakan sebuah kesalahan. Tidak ada hukum dan konvensi internasional yang dilanggar oleh Australia. “Kita harus objektif. Australia punya alasan-alasan dan mereka tidak melakukan pelanggaran hukum,” ujar pengamat hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr Jawahir Thontowi, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (27/3/2006). Jawahir mengajukan tiga argumentasi tidak ada kesalahan Australia dalam pemberian suaka tersebut. Ketiga hal tersebut yaitu persoalan keimingrasian, status hukum bagi warga Papua tersebut, dan konvensi internasional tahun 1951 tentang pengungsian. Dalam hal keimigrasian, Australia berhak menegaskan siapa saja orang-orang yang digolongkan mendapat ancaman politik. Atas ancaman tersebut, maka warga Papua dapat dipandang sebagai pengungsi internasional. “Dan UU keimigrasian di Australia menyatakan keberpihakan kepada warga Papua,” tukasnya. 42 Warga Papua tersebut merupakan subjek yang terancam tidak memiliki negara (stateless). Dalam pandangan Australia, para pengungsi tersebut harus mendapatkan status yang jelas. “Dan dalam konvensi internasional tentang pengungsian tahun 1951, pemberian visa tersebut sah,” imbuhnya. Dalam pandangannya, Jawahir menilai yang dilakukan Australia tidak lebih dari sekadar pelanggaran kode etik sebagai negara bertetangga. Pelanggaran kode etik ini muncul karena Australia tidak mengkonsultasikan terlebih dahulu pemberian visa tersebut kepada pemerintah Indonesia. Pelanggaran kode etik ini telah berimplikasi kepada memburuknya hubungan kedua negara. Dan sikap Australia ini disebut sebagai hypocracy diplomacy atau diplomasi penuh kemunafikan. “Namun kode etik tidak ada eksplisit dalam hukum internasional, tapi dasarnya adalah kebiasaan dan dapat dijadikan rujukan. Kebijakan politik Australia terkait visa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum kebiasaan,” papar Dekan Fakultas Hukum UII ini. Jawahir juga menilai pemerintah RI lamban dalam merespons persoalan ini. Seharusnya pemerintah membicarakan persoalan ini dengan pemerintah Australia sejak ke-42 warga Papua tersebut terdampar di Pulau New York, dan kemudian dibawa menuju Pulau Chrismast. “Ini sudah tiga bulan. Seharusnya sejak Januari sudah ketahuan. Seharusnya ada permohonan untuk mengembalikan sebelum keluar visa. Itu kewajibannya,” demikian Jawahir.

Sumber: http://news.detik.com/read/2006/03/27/110043/566019/10/ , Senin, 27/03/2006 11:00 WIB  , Nurfajri Budi Nugroho

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s