Soal Papua, Tak Mudah Bawa Indonesia ke PBB

Jakarta – Parlemen Australia mendesak Indonesia dilaporkan ke PBB untuk diseret ke pengadilan internasional dengan tuduhan pelanggaran HAM. Namun hal tersebut tak semudah membalik telapak tangan. “Itu terlalu jauh dan tidak mudah. Hingga saat ini belum ada bukti-bukti yang kuat serta belum ada tim internasional yang turun melakukan investigasi dan membuktikan itu,” ujar pengamat hukum internasional Dr Jawahir Thontowi dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (27/3/2006). Tim investigasi internasional adalah tim yang dibentuk oleh International Human Rights Council (IHRC), dan terdiri dari beberapa negara independen. “Tim inilah yang berwenang meneliti ada tidaknya genocide di Papua seperti yang dituduhkan Australia,” imbuhnya. Jawahir menduga, Australia memperoleh informasi mengenai adanya tindak pelanggaran HAM di Papua berdasar informasi dari intelijen, serta dari LSM lokal dan asing. Selain adanya informasi tersebut, Australia juga memiliki pertimbangan banyaknya catatan pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. “Tradisi politik Indonesia tidak lepas dari sejarah represi oleh kekuasaan. Pada tahun 1988 pernah juga ada warga kita yang menyeberang ke Papua New Guinea. jadi yang terjadi di masa lalu juga menjadi pertimbangan,” papar dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini. Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki perkembangan penegakan HAM yang cukup baik. Prestasi ini dinilai juga akan membuat Australia kesulitan menyeret Indonesia ke pengadilan internasional. Mengenai usulan pemutusan hubungan diplomatik, Jawahir menilai itu merupakan reaksi yang gegabah. Pemutusan hubungan diplomatik akan berimplikasi pada munculnya persoalan yang lebih luas dalam skala internasional. “Kita harus pertimbangkan banyaknya warga negara kita yang ada di sana. Juga kedekatan Australia dengan sekutu-sekutunya akan berakibat buruk juga bagi Indonesia,” cetusnya. Dia berharap, pemanggilan Dubes Indonesia di Australia sebaiknya juga tidak bersifat permanen, namun hanya sekadar untuk memberikan klarifikasi mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi. “Sebagai negara yang berdaulat, saya kira kita tetap memiliki hubungan yang saling bergantungan dan ada aspek yang saling positif,” demikian Jawahir.

 Sumber: http://news.detik.com/read/2006/03/27/114042/566081/10/ , Senin, 27/03/2006 11:40 WIB, Nurfajri Budi Nugroho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s