ACEH PASKA MoU HELSINKI

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Pro-kontra disekitar materi kesepakatan MoU antara GAM dengan RI, 15 Agustus di Helsinki masih tetap bergulir. Ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan DPR jelas tidak dapat disembunyikan. Fraksi PDIP bersikukuh menuduh bahwa penandatanganan MoU tersebut telah melanggar konstitusi.

Butir-butir kesepakatan antara lain bendera dan hymne sebagai symbol cultural Aceh, parta local, dan sistem pemerintahan Aceh diklaim sebagai bukti pelanggaran tersebut. Tidak kalah agresif, Amin Rais menuding bahwa pemerintah yang melakukan penandatanganan MoU di Helsinki, tanpa ada kesepakatan dengan DPR/MPR, diibaratkan tindakan pukul dahulu urusan kemudian, sebagai pertanda kekalahan pemerintah RI terhadap GAM.

Tidak berlebihan jika respon baik fraksi PDIP maupun Amin Rais mestinya harus disikapi bijak, arief, dan penuh kenegarawan. Dalam konteks penandatanganan MoU antara GAM dengan RI, sejak awal harus disasari bahwa pemerintah dan DPR tidak pernah ada kesamaan persepsi. Keanekaragaman persepsi telah menimbulkan implikasi dilematis, sejak setelah MoU tersebut ditandatangani.

Kenyataan bahwa penolakan penyelesaian damai secara internasional (internationalization) telah ditentang oleh banyak pihak, terbukti tidak menyurutkan usaha Management Crisis Center, Mantan Presiden Findlandia, Ahtisari pada akhirnya tidak dapat ditolak.

Namun, perlu kita ketahui mengapa internasionalisasi itu ditolak. Hal ini terkait dalam Pemerintah Indonesia umumnya menganggap bahwa GAM itu bukan subjek hokum internasional. Sehingga menjadi tidak pantas jika kedudukan GAM dengan RI menjadi sejajar. Pandangan sepihak inilah yang menimbulkan dari sikap ignorance, pemerintah terhadap hukum internasional. Padahal dalam perspektif hukum internasional teori kedaulatan Negara telah berubah begitu substansial. Kekuatan global termasuk Civil-Society, tidak lagi dapat dipisahkan secara hitam putih sehingga factor lain itupun turut menentukan.

Misalnya apakah masih relevan bilamana GAM dipandang sebagai separatis atau musuh Negara. Tentu saja tidak demikian. Sebab, ketika nilai-nilai HAM diterima sebagai prinsip yang dapat membimbing kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka GAM mestinya harus diakui sebagai entitas politik yang diakui kedudukannya sebagai subjek hukum internasional. Atas dasar pengakuan tersebut, jika tidak pemerintah RI ketika itu menerima konsep GAM itu sebagai kelompok belligerensi atau insergency. Sungguh tidaklah akan menurunkan martabat RI ataukah juga mengangkat martabat GAM.

Dari praktek penandatanganan MoU antara GAM dengan RI di Helsinki tersebut, bukan saja pandangan terhadap GAM itu bukan subjek HI tidak relevan, juga telah menunjukkan bahwa pada penyelesaian sengketa dalam negeri melalui mekanisme internasional kali ini cukup berhasil dan efektif. Efektif hasil perundingan MoU Helsinki didukung oleh beberapa faktor. Pertama, faktor kemauan politik (Political Will) dari Pimpinan Nasional. Meskipun dalam parktek prosedural negoisasi itu diragukan mengingat perundingan tersebut tidak dilakukan oleh Presiden. Namun, mengingat sistem pemerintahan Indonesia Presidentil, maka perbuatan Wakil Presiden sebenarnya juga mewakili Presiden. Soal mengapa tidak Menteri Luar Negeri sebagai pelaku yang menandatangani memang agak menyamping di luar kelaziman, sekaligus merupakan ruang yang lemah. Sebab, mekanisme lobi negosiasi termasuk delegasi untuk perjanjian bilateral secara umum, Menlu memilki surat kepercayaan penuh dari kepala Negara Letters of Credence. Bagaimana peran Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Komunikasi dan Informasi memiliki mandat ini tentang praktek yang sungguh baru. Menteri Hukum dan HAM tersebut melakukan negoisasi mengundang kritik. Terutama bilamana terdapat pihak-pihak yang tidak mau patuh pada MoU tersebut. Namun, tidak diragukan tokoh Yusuf Kalla dan Hamid Awaludin adalah legendaris yang sukses dalam memediasi konflik di Poso dan Ambon. Usulan perundingan dengan kerangka NKRI sebagai sesuatu yang final adalah patut dibanggakan.

Kedua, kesadaran masyarakat Eropa yang terdiri AMM, Monitoring Mission mendorong tokoh-tokoh GAM yang ada di Eropa turut peduli mendukung perdamaian. Tokoh Hasan Tiro, Malik Mahmood, Dr. Dahlan Zaeni, dan tokoh lainnya tidak menentangnya. Kedudukan Mantan Presiden, Ahtisari menanamkan peranan kharismatik. Sehingga modal utama keberhasilan perundingan adalah terletak pada full trust. Yang diberikan GAM dan RI. Menumbuhkan modal kepercayaan ini sungguh tidak mudah. Sehingga kesepakatan yang dibuat itupun menjadi kuat, ketika AMM juga turut mengawasi proses negosiasi dan juga realisasi teknis di lapangan.

Kondisi psikologis lapangan, yakni Aceh yang baru saja didera bencana Tsunami merambat masyarakat Eropa dan Barat menaruh perhatian dan iba hati. No more War, let the People of Aceh live in Peace and Harmony.

Ketiga, sebagaimana dapat disanksikan antusias masyarakat Aceh akan kebutuhan hidup yang damai. Berbagai acara telah diselenggarakan dalam menyambut perdamaian abadi. Situasi ini patut disyukuri. Apalagi seluruh masyarakat Indonesia menyambut gembira Aceh penghuni NKRI abadi. No more War, No redemption, and No Violence.

Penandatanganan MoU antar GAM dengan NKRI 15 Agustus di Helsinki adalah fakta sejarah berakhirnya permusuhan kekerasan, pertumpahan darah dan perang di Aceh. Tugas kita yang lebih berat adalah merealisasikan kesepakatan tersebut. Penarikan pasukan TNI non-organik dan pemusnahan senjata oleh GAM melakukan amnesti nasional sebagai bentuk pemaafan politik langkah operasional yang patut didukung. Tanpa harus menguras energi untuk memperdebatkan kelemahan yang adil dalam MoU.

Yogyakarta, 25 Agustus 2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s