ASPEK-ASPEK PENTING DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN KORUPSI

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Pendahuluan

Hampir satu tahun greget penegakan hukum pemberantasan korupsi oleh pemerintah Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla (SBY-YK) telah berlangsung. Acungan jempol telah datang dari berbagai pihak. Mengingat ketiga Presiden dari era reformasi, B.J.Habibie, AbdurRahman Wahid, dan Megawati tidak memiliki keamanan politik, untuk merealisasikan amanah reformasi.

Namun, akan sangat terburu-buru jika sebagian masyarakat memberikan penilaian terhadap SBY-YK telah gagal dalam pemberantasan korupsi. Bahwa pemberantasan korupsi terbatas pada kasus-kasus di tingkat legislatif dan eksekutif baik daerah atau pusat, DPRD tingkat I & II, Bupati-Walikota dan Gubernur. Sementara, kasus-kasus atau mafia peradilan di wilayah aparat penegak hukum belum tersentuh sama sekali. Lembaga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan tampaknya belum banyak tersentuh. Kalau tidak ada, itupun hanya dilakukan terbatas pada kelompok tersebut. Kurangnya keamanan politik dari Presiden, untuk memberantas korupsi terhadap penegak hukum, akan menimbulkan citra negatif. Pembiaran pemberantasan yang tidak ditargetkan pada aparat penegak hukum dapat dipandang penegakan hukum yang diskriminatif.

Tidak kalah pentingnya dalam pemberantasan korupsi adalah lahirnya institusi khusus, seperti KPK dan peradilan TIPIKOR. Kehadiran lembaga tersebut mengingat persoalan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sebagaimana kejahatan atas hak asasi manusia. Lahirnya UU Korupsi, KPK dan peradilan TIPIKOR menimbulkan kecenderungan penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak efisien dan bahkan menjadi mahal. Karena itu, tidak salah pula jika ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa lahirnya institusi-institusi hukum KPK tersebut, dipandang double standard dan bahkan sebagai deligitimasi atas institusi penegakan hukum yang telah tersedia.

Persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah perumusan konsep korupsi yang konsisten dalam memaparkan fenomena sosiologis ke dalam hukum. Dipihak lain, proses penegakan hukum dalam kejahatan korupsi tidak dapat mengabaikan prinsip kesetaraan dan pendekatan yang simultan antara pendekatan button up dengan top down.

Argumentasi yang dikedepankan dalam tulisan ini antara lain, penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi tidak mungkin dilaksanakan secara efektif jika dimaksudkan sebagai pemenuhan contract politik sesaat. Karena itu, kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, bukan saja mengamanahkan pemerintah untuk merumuskan kejahatan korupsi sesuai dengan kekuatan hukum internasional dan nasional. Melainkan juga unsur-unsur, ada tidaknya kerugian negara tidak menjadi alasan utama pemerintah. Sebab, praktek suap menyuap yang menjadi ladang korupsi tidak pernah akan tersentuh hukum nasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s