BANTUAN PASKA KEMANUSIAAN TINDAK DARURAT

Meski tindakan tanggap darurat masih jauh dari selesai, penyususnan rekonstruksi dan rehabilitasi yang terpadu sangat penting. Diawali dengan data-data yang kongkrit dari lapangan. Sehingga tidak ada analisis input, proses dan output tanpa sandaran data lapangan yang jelas. Ada beberapa catatan tentang, manajemen penanggulangan bencana alam gempa tektonik DIY di Jawa Tengah. Pertama, semua lapisan masyarakat termasuk korban, khususnya pemerintah dan pimpinan-pimpinan non formal, seperti ulama dan sejenisnya perlu melakukan pendekatan terpadu. Gempa tektonik yang terjadi hari Sabtu lalu dengan 5.9 skala rikhter bukan sekedar fenomena alam, tapi secara kosmologis ada kaitannya dengan keyakinan tentang takdir Tuhan. Dalam konteks ini, kita harus memaknai bencana alam sebagai suatu pelajaran atau (‘I’tibar). Semua pihak, korban juga keluarganya, relawan, dan juga masyarakat hendaknya menyamakan persepsi. Dimanapun terjadi bahwa bencana bukan tontonan. Kalau memang tidak memiliki niat untuk menjadi relawan, sebaiknya tidaki berduyun-duyun memadati jalan. Bencana bukan situasi di mana setiap korban dapat menjadi peminta-minta. Jika tidak dan bukan aparat keamanan, janganlah pula berlaga petugas ketertiban. Upaya pertolongan darurat menjadi sangat terganggu akibat praktek pengemisan. Bahkan, bencana bukan tempat yang dapat dijadikan kampanye organisasi sosial atau politis. Sejatinya, peristiwa bencana harus disadari oleh hati nurani agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Tempat naungan dimana kesatuan dan keutuhan kita agar tetap pasrah dan penuh usaha. Situasi ini mestinya digunakan oleh korban dan non korban untuk menggunakan kesempatan empati dan uluran tangan. Dengan harapan semua korban dapat segera tertolong, korban yang ada di tempat-tempat terpencil mendapatkan pelayanan yang memadai. Kebijakan apa yang seharusnya pemerintah dan masyarakat dapat menolong korban bencana secara optimal. Pertama, aspek kemanan dan ketertiban perlu segera diperbaiki. Peran Pusat Informasi sangat penting dalam menjamin rasa aman masyarakat. Terutama, dengan memberikan informasi yang benar dan jelas. Tidak ada salahnya pemerintah, khususnya aparat keamanan meningkatkan pengamanan dan pemantapan ketertiban. Tentu saja, sumber daya mesayarakat perlu menjadi mitra keamanan baik ditingkat lingkungan dari tingkat desa, rukun warga dan RT, dan juga pemuda. Jika situasi ini tidak segera dilakukan maka, tindakan tanggap darurat (emergency action) tidak akan segera usai. Kedua, kembalinya korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit berarti telah menyelamatkan jiwa. Tapi, akan menjadikan traumatis jika tempat pemukiman tidak tersedia. Terpenuhinya tempat penampungan bersama tenda umum, dapur umum dan tenda-tenda lainnya merupakan indikator penting. Karena itu, bilamana program langsung darurat berakhir peran pusat penanggulangan krisis atau Crisis Centr. Idealnya adalah bahwa penanganan medis dilakukan bersamaan dengan crisis centre. Pusat krisis ini berfungsi untuk memulihkan kesadaran korban untuk menerima realitas abnormal ini. Ahli-ahli psikologi terapan yang memiliki kemampuan melayani gejala kejiwaan, depresi, stress, dan juga penyimpangan perilaku dapat memberikan pertolongan kuratif. Tidak kalah pentingnya pendampingan dari segi hukum atas status tanah. Baik atas nama hak milik pribadi atau perserikatan. Dalam pengalaman Tsunami di Aceh tanah-tanah yang bangunannya runtuh dan pemiliknya telah tiada sangat mudah menjadi objek penjarahan penjahat. Daerah Bantul sangatlah berbeda dari Aceh. Namun, bencana gempa dan sengketa pemulihan bangunan di atas tanah-tanah belum memiliki status hukum yang jelas boleh jadi akan timbul. Sengketa ini dapat berbentuk konflik horizontal, yaitu sengketa antar warga yang memiliki kepentingan yang sama. Bahkan juga konflik vertikal yaitu konflik antar pemerintah dengan penduduk dengan pihak aparat pemerintah. Sementara, konflik yang perlu sejak dini di antisipasi yaitu konflik vertikal. Janji Wapres Yusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abu Rizal Bakri, amat sensitif bagi masyarakat korban bencana. Di satu pihak, pemerintah menjanjikan kompensasi sebanyak Rp. 30.000.000,00 bagi yang rumahnya hancur. Dan Rp. 20.000.000,00 bagi yang rusak ringan. Protes kritik atas kebijakan pemerintah ini, di lapangan sepertinya kurang mendapatkan kepuasan. Ada sebagian masyarakat yang meragukan kebijakan untuk rekonstruksi ini sepertinya agak tendensius politis dan berbau politis. Pengeluaran dana 1 trilyun lebih bagi rekonstruksi adalah angka menggiurkan. Abu Rizal dalam wawancaranya (Kedaulatan Rakyat, 31 Mei 2006) mengatakan bahwa program itu harus sudah direalisasikan bulan juni ini. Mengakui keraguan ini tidak akan timbul jika sesuai dengan waktunya. Akibat pengumuman kebijakan dan kompensasi rumah rusak akibat gempa tektonik Sabtu, 27 Mei 2006 tersebut memang terlalu dini dan menggampangkan persoalan. Bukankah pencairan kompensasi itu juga harus dilakukan dengan menggunakan data lapangan. Sementara mencari data diwaktu normal sangat tidak mudah. Apalagi pendataan disaat abnormal, bukan saja tidak akan berhasil malah mustahil dapat dilakukan dengan benar. Logistik yang telah diangkut PBB melalui Food Organization Asisstance belum terdistribusi dengan baik. Birokrasi yang di berlakukan dalam pengambilan bahan-bahan pokok mengharuskan korban membawa KTP, surat pengantar dari desa yang diberi stempel. Syarat ini tentu akan mudah dibuat jika kondisi normal. Dalam kondisi abnormal, tuntutan tersebut sangat menyengsarakan korban. Itulah sebabnya, mengapa gejala Civil Society jauh lebih mendapatkan akses yang di terima pihak korban. Prosedur formal ditinggalkan dengan mengutamakan penyelamatan (see, safety, secure and proper). Rentannya konflik vertikal akibat kebijakan kompensasi harus segara diantisipasi mengingat belum adanya parameter yang jelas. Misalnya, Ketua Majelis Ulama, Din Syamsudin bersama aliansi dengan mengeklaim gempa Bantul ini sebagai bencana Nasional. Memang kerugian material lebih gempa ini bencana nasional perlu parameter yang jelas. Misalnya, Aceh dinyatakan bencana nasional disebabkan, (1) telah hancur ratusan ribu rumah dan gedung-gedung pemerintah, (2) lebih dari tiga ratus ribu orang tewas dan dinyatakan hilang, (3) Tsunami juga merupakan peristiwa bencana yang juga terjadi di negara-negara lain. Parameter terakhir, lumpuhnya sistem pemerintahan propinsi, baik karena SDMnya tewas atau hilang, gedung pemerintahan hancur. Situasi ini menuntut pemerintah pusat dan kabinetnya mengambil alih sistem pemerintahan propinsi. Jadi untuk menetapkan keadaan bencana nasional harus disertai parameter negara yang wajib dapat menentaskan kondisi darurat tas dasar aturan hukum dengan dukungan dari masyarakat. Kompensasi dapat membuktikan konflik karena aspek-aspek keadilan tidak diperhitungkan. Kompensasi Rp.30.000.000,00 akan diberikan pada rumah-rumah yang runtuh dan hancur. Bagaimanapun status hancur itu dapat diidentifikasi. Rumah-rumah tersebut hancur dalam kenyataan memiliki kualitas yang berbeda. Ada yang rumah tembok, setengah tembok, rumah kayu. Selain itu, ada rumah-rumah pengembangan yang menempel pada rumah induk. Jika pemberian Rp. 30.000.000,00 itu pukul rata, maka gamblang dan jelas ketidakadilan tersebut masyarakat akan menuntut tanpa harus apakah tahu kualitas rumah yang ia huni berbeda-beda. Di pihak lain, tidak sedikit korban itu pemegang rumah kredit tetapi belum lunas. Ada Rumah Sehat Sederhana (RSH) adapula realstate. Ada yang telah lunas dan ada pula yang masih kembali harga-harga yang terus mengangsur. Bagi yang telah lunas mengangsur jika ada, kompensasi sangat menguntungkan. Tetapi, bagi korban yang masih punya tagihan kredit uang kompensasi tidak banyak artinya. Mereka masih terikat harus melunasi kontrak meskipun rumahnya telah musnah. Pengalaman bencana dan penanganan oleh pemerintah dan kekuatan masyarakat sipil masih tetap carut-marut. situasi ini membuktikan bahwa pengalaman Tsunami Aceh belum cukup menjadi pelajaran (lesson learned). Lebih tragis lagi, berta’ziyah atau berduka dikalangan pejabat sangat kurang etis. Kebijakan pemberian kompensasi yang diumumkan masa berkabung, berduka-cita bukan saja tidak etis, melainkan justru membangkitkan kembali korban-korban yang tewas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s