GANJALAN PERJANJIAN EKTRADISI

Jalan panjang menuju penandatangan perjanjian esktradisi usailah sudah. Presiden SBY dengan Perdana Menteri Singapura, Jumat 27 April di Denpasar telah membubuhkan tanda tanganya sebagai tanda kata kesepakatan dan ikatan untuk saling menukarkan beberapa tersangka atau pelaku ejahatan yang berada dalam masa pengejaran.

Kesediaan kedua negara tersebut slain didorong oleh kemauan politik untuk meningkatkan kualitas hubungan persahabatn kedua negara, juga sebagai tanda adanya komitmen kuat bahwa pencapaian kepentingan nasional masing-masing negara tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya wujud kongkrit kesepakatan yang saling mengunungkan bagi kedua belah pihak.

Karena itu, sepaltutunya kita bersyukur dan apresiasi atas keberhasilan kedua negara untuk saling mendekatkan satu sama lain, dan juga dapat mencairkan hubungan diplomatik kedua negara dalam koridor kesederajatan dan saling menghormati dan tidak saling intervensi.

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Sekiranya pemerintah Singapura memiliki motif politik, keamanan dan ekonomi, dibalik penanda tanganan MoU tersebut, semestinya tidak harus mengganggu pelaksanaan penukaran para penjahat yang berada di masing-masing negara tersebut. Sebab, pemerintah Indonesia juga siap menandatanganinya dapat dipastikan ada motif untuk mmperjuangkan kepentingan nasional dalam kerangka bilateral. Konsekuensi kesepakatan hukum oleh kedua negara berada dibalik motif yang tak terlihat eksplisit sesungguhnya tidak lepas dari proses politik itu sendiri.

Persoalannya, bagaimana upaya kedua negara paska penandatanganan dapat menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara konsisten. Sebab, kemanuan politik kedua negara akan sangat teruji di lapangan ketika jajaran penegak hukum dari kedua negara, Polri dan Kejagung bekerjasama dengan Menteri Luar negeri dapat melakukan pencegahan dan penagkalan terhadap pelanggar hukum, agar tidak kehilangan substansi yang utama.

Beberapa pakar Hukum Intenasional dan juga politik internasional agaknya meragukan dan bahkan merasa pesimis atas penanda tanganan MoU tersebut. Bukan sekedar mereka melihat bahwa perjanjian ektradisi antara pemerintah Indonesia Singapura masih memerlukan proses ratifikasi yang tidak sederhana. Melainkan juga adanya kekhawatiran bahwa penandatanganan tersebut tidak benar-benar timbul dari keikhlasan, melainkan juga didorong oleh motif-motif yang boleh jadi tidak menguntungkan atau bahkan merugikan Indonesia (Amien Rais: KOMPAS, Sabtu, 29 April 2007).

Untuk mncegah pelarian penjahat, mestinya pemberlakuannya MoU tersebut seperti Perpu atau Peraturan Pengganti UU untuk keadaan darurat yang sifatnya memaksa (noower excess). Sehingga sekiranya, parlemen kedua negara bersikap sebaliknya , maka penegak hukum akan tetap melaksanakan tugasnya secara perosedural sesuai dengan tuntutan yang termuat dalam MoU tersebut tanpa kehilangan subtansi MoU untuk sling menukar penjahat.

Kemungkinan terburuk akibat MoU perlu mendapatkan legitimasi dengan [arlemen ibarat bak check kosong. Pemerintah Singapura juga tidak mudah untuk mencegah atau menangkal para buronan tersebut, kedudukan mereka umumnya sebagai permanent residen atau bukan warga negaranya. Status hukum koruptor atau penjahat lainnya yang ditampung di Singapura sejak dulu, selian umumnya bbberstatus permanent residen juga ada yang warga neara yang syah. Akibatnya harapan pemerintah Indonesia untuk dapat memproses secara hukum dan dapat mengembalikan uang negara ke Indonesia hanya mimpi belaka. Nighmail, mimpi buruk seperti ini harus dihindarkan. Ganjalan pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang harus direspon secara kritis antara lain sebagai berikut.

Pertama, penandatanganan MoU ekstradisi atas pemerintah Indonesia dengan Singapura mengandung motif politik merupakan keniscayaan hubungan diplomatik. Kemauan politik kedua negara untuk mengimplemetadikan MoU daam tingkat operasional tidak mutlak tergantung pada ratifikasi. Ratifikasi memang penting tapi lebih berfungsi sebagai instrument hukum penyempurnaan atau kondisi negara masing-masing. Penantian ratifikai MoU oleh masing-masing parlemen kedua negara yang berakibat tidak terlaksananya MoU, karena nama-nama yang dijadikan target penangkapan terlebih dahulu melarikan diri., tidak saja akan mencederai integritas Singapura sebagai negara tertinggi. Melainkan juga memajukan tingkat daya tawar diplomasi Indonesia tidak cukup diperhitungkan.

Kedua, bilamana penandatanganan MoU ekstradisi terkait dengan kepentingan keamanan dan pertahanan, dan eksport pasar bagi Singapura, maka kepentingan tersebut juga harus dimaknai bagi kepentingan nasional Indonesia dan regional negara-negara ASEAN di tingkat regional. Karena itu, kerjasama ekstradisi yang terkait dengan pertahanan menjadi sangat relevan. Dalam dua hal menempatkan posisi kerjasama keamanan lebih pasti bagi kedua belah pihak. Sebab, tata tertib dunia sangat tergantung pada perdamaian regional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s