HUBUNGAN SEGITIGA INDONESIA, IRAN DAN AS

Kunjungan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinedjad ke Indonesia 11 Mei 2006 mencerminkan praktek politik tinggi (high politics) dalam hubungan dilpomatik. Hasil pertemuan The Summit of The Eights Developing Countries di Bali 18-20 menghasilkan beberapa keputusan dari delapan negara peserta, yaitu: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Maroko, Turki, Iran dan beberapa negara Afrika. Malah Presiden Iran menawarkan pada warga negara Indonesia dapat berkunjung selama empat belas (14) hari ke Teheran tanpa visa. Kesepakatan tersebut antara lain terkait dengan kunjungan bebas visa, perdagangan, sains dan teknologi, serta termasuk pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai yang merupakan hak negara-negara berdaulat. Kemudian juga dukungan terhadap Indonesia untuk dijadikan anggota tidak tetap DK PBB. Namun, implikasinya telah berpengaruh terhadap hubungan segitiga Indonesia, Iran dan Amerika (AS).

Persoalannya, apakah pemerintah Indonesia mampu merespon secara berimbang tawaran Presiden Iran tersebut, terkait dengan kemampuan membangun hubungan yang harmonis. Ahli-ahli hukum internasional memandang, bahwa persoalan hubungan internasional dewasa ini harus menggunakan pendekatan interdisipliner. Kompleksitas hubungan segitiga antara pemerintah Indonesia, Iran dan Amerika Serikat berada pada posisi ini.

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

Marti Koskenniemi, dengan mengutip Slaughter dan Tullumelo, menyebutkan tiga cara dalam memecahkan persoalan hubungan internasional: (1) Merumuskan permasalahan kebijakan hubungan internasional dan membuat solusinya, (2) Menjelaskan fungsi-fungsi lembaga hukum internasional yang khusus, dan (3) mengkonsepkan kembali lembaga-lembaga khusus hukum internasional (The Role of Law in Internastional Politics, 200. 30). Atas dasar kerangka teoritis tersebut di atas, pertanyaan yang harus dijawab adalah langkah apakah yang selayaknya diambil oleh pemerintah Indonesia. Langkah pertama adalah apakah kebijakan hubungan internasional Iran dengan Indonesia telah dirumuskan bagaimana solusi yang harus diambil ketika kebijakan hubungan luar negeri Indonesia-Iran tidak terlepas dari peran Amerika Serikat di Indonesia.

Keberanian Ahmadinedjad untuk mengkritisi Barat, khususnya Amerika dalam menggunakan kebijakan standar ganda terhadap negara-negara Islam perlu dipahami secara kritis oleh pemerintah Indonesia. Surat resmi kepada Presiden George Walter Bush, yang akhir-akhir ini dilansir media cetak dan elektronik di Indonesia terdengar menggembirakan, sebab Iran mengajak AS untuk menerapkan nilai-nilai universal agama sebagai landasan perdamaian dunia. Keterbukaan dialog untuk melihat program pengembangan dan pengayaan uranium tenaga nuklir untuk tujuan damai harus dilihat sebagai hak-hak kedaulatan negara.

Problematika yang sensitif bagi Indonesia adalah mampukah pemerintah Indonesia mendukung sikap Presiden Iran yang bertolak belakang dengan AS dan Inggris dan DK-PBB. Presiden Iran menegaskan bahwa program nuklir itu telah lama dipandang sebagai energi yang baik bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Tidak adil dan amat diskriminatif jika kemudian AS melarang negara-negara ketiga yang sedang berkembang (development countries) dilarang untuk menggunakan energi nuklir. Israel sudah nyata saat ini, Brazilia juga memiliki program pengembangan nuklir. Tidak satu pun, ada negara yang menjualnya. Sikap tidak adil yang kemudian dilawan oleh Presiden Iran.

Dalam ketentuan hukum internasional, negara-negara berdaulat memiliki hak-hak atas pengolahan uranium termasuk menggunakan energi nuklir untuk kepentingan pembangunan dan perdamaian. Sikap menentang itu juga dimaksudkan agar negara-negara muslim dapat menikmati teknologi nuklir untuk tujuan perdamaian. Deklarasi negara-negara Muslim tersebut dalah jelas memperkuat pernyataan Presiden Iran. Fakta juga menunjukkan bahwa pertambangan uranium tumbuh di negara-negara Islam. Afganistan dan Pakistan, Irak dan Iran juga tergolong negara-negara yang memiliki kandungan uranium.

Sanjungan masyarakat Indonesia terhadap Presiden Iran cukup meriah. Terutama cendikiawan muslim dan para mahasiswa. Akan tetapi, sambutan progresif itu tidak terlalu tampak bagi pemerintah Indonesia. Sikap tegas dan hubungan dekat Indonesia dengan pemerintah Iran akan selalu dihantui prasangka.

Revolusi Iran tahun 1979 yang telah menimbulkan gerakan pencerahan bagi generasi-generasi muda Islam yang fundamental di Indonesia berpengaruh positif dan konstruktif. Akan tetapi, pemerintah Orde Baru ketika itu, rezim Soeharto justru mencurigai pengaruh revolusi Islam Iran. Ancaman bagi tegaknya NKRI karena gerakan Darul Islam memperoleh dukungan interansional atas alasan politis pemerintah. Kini sebagian penjabat era reformasi juga menaruh kecurigaan yang sama.

Tawaran Presiden Iran, Ahmadinedjad, bagi warga Indonesia untuk berkunjung tanpa visa selama empat belas hari tampaknya sukar direspon secara imbang. Misalnya, beranikah pemerintah Indonesia menerima kehadiran warga Iran ke Indonesia tanpa visa. Kebijakan imigrasi yang membebaskan visa kunjungan hanyalah berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN. Meskipun tawaran Iran memberikan kemudahan bagi pemerintah Indonesia, jawaban itu tidak mudah untuk dibuat. Hubungan negara-negara Islam Timur Tengah dengan pemerintah Indonesia akan menjadi faktor penghambat utama mengingat sebagian negara Islam tertentu, memandang teror bom bunuh diri (suicide terrorist bombing) sesuatu yang dibolehkan.

Langkah kedua hubungan Indonesia-Iran juga tidak mudah direalisasikan. Secara ideologis dan pragmatis mengingat hubungan diplomatik antara AS dengan pemerintah Indonesia sejak dulu sehingga agaknya sekarang lebih dekat. Pemerintah Indonesia telah menerima banyak pengaruh kapitalisme dalam sistem politik, keamanan dan perekonomian. Situasi tersebut tidak akan berubah mengingat Indonesia juga salah satu negara Islam yang potensial sebagai kawan dan juga terkadang lawan. Kejahatan terorisme yang kebetulan pelakunya berasal dari Indonesia menempatkan posisi pemerintah Indonesia sukar untuk menolak kebijakan AS. Rencana Resolusi DK PBB terkait dengan penghentian program nuklir Iran adalah hambatan diplomatik nyata bagi pemerintah Indonesia. Komitmen untuk tidak menyikapi positif Presiden Iran, juga bagi pemerintah Indoensia dapat dipandang sebagai kepatuhan atas konvensi internasional tentang aktifitas terorisme dengan negara-negara pendukungnya.

Terakhir, celakanya kelima anggota tetap dan sepakat tidak tetap tidak satupun ada wakil negara Islam. Kenyataan bahwa daya tarik dan kualitas dan dilpomatik Indonesia tidak cukup menggembirakan. Presiden Iran yang melihat Indonesia sebagai bagian dari negara anggota DK PBB sesungguhnya sangat signifikan. Sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dipandang layak oleh sebagian pendapat untuk mewakili. Satu milyar penduduk muslim dimuka bumi tidak terwakili potensinya di DK PBB. Namun, Ali Alatas, salah satu staf dewan ahli PBB justru meragukan usulan tersebut. Dalam sebuah konferensi di UGM, tahun 2005, sekiranya negara-negara muslim dimungkinkan mengisi DK PBB. Sebagian negara Islam belum sepakat tentang negara-negara Islam mana yang lebih berhak diutus di DK PBB.

Jika Indonesia ditunjuk sebagai wakil di DK PBB apakah negara-negara Islam seperti Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia setuju sebagai wakil tidak tetap (Non-permanent member) di DK PBB. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) BAB V, Piagam PBB menyebutkan, bahwa anggota tidak tetap DK PBB akan dipilih untuk masa 2 tahun (3). Setiap anggota DK PBB memiliki satu suara putusan DK PBB dalam hal tata cara dapat dibuat dengan suara bulat dari sembilan anggota. Ketentuan prosedur pemilihan ini juga harus didukung oleh setidak-tidaknya sembilan negara anggota DK PBB.

Praktek hubungan diplomatik yang ditawarkan Presiden Iran memang prospektif bagi upaya memperbaiki hubungan negara-negara Islam di dunia. Negara-negara Islam terhimpun dalam delapan D masih dalam proses pencarian jati diri, sehingga, implementasi kesepakatan bersama, tidaklah mudah dilakukan. Tawaran bebas visa bagi WNI ke Iran, program nuklir sebagai hak-hak kedaulatan negara-negara muslim dan usulan Indonesia menjadi anggota DK PBB hanyalah merupakan wacana dipastikan dapat ancaman keamanan atas kelangsungan hubungan segitiga, Iran, Indonesia dan Amerika.

***

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s