HUKUM DAN POLITIK EKONOMI DALAM PORNOGRAFI

Dalam masyarakat manapun, pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang tidak senonoh atau immoral. Bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kepatutan bahkan berlawanan secara diameteral dengan hampir semua ajaran agama samawi.

Nilai-nilai universal keagamaan, khususnya agama Islam sangat peduli untuk menempatkan kehormatan perempuan dalam karakter kesucian atau purity character (Surat An-Nur ayat 30). Sehingga kesucian perempuan dalam pandangan Islam, bukan sekedar adanya kewajiban menyembunyikan/menutup bentuk-bentuk tubuh yang sensual, tetapi juga wajib untuk menjaga diri. Jangan sampai interaksi fisik secara seksual dilakukan sebelum pernikahan. Dalam konteks kesucian ini, pandangan Islam menjadi sangat berbeda dengan pandangan masayarakat Barat. Masyarakat Barat selain tidak mengenal konsep “aurat”, suatu ajaran bagi laki-laki meupun perempuan untuk tidak diperkenankan memperlihatkan bagian tubuh yang sensual yang dapat dengan mudah menimbulkan daya tarik seksual bagi lawan jenis.

Misalnya, pembedaan konsep aurat dalam Islam, meskipun masih dapat diperdebatkan, sepakat bahwa aurat laki-laki terdiri dari bagian pusat ke bawah. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka, telapak tangan dan kaki. Kaum muslimin meyakini bahwa kewajiban seorang wanita untuk menutup badannya dari atas hingga ke bawah merupakan kewajiban agama hukum dan moralitas

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

Perbedaan Islam lain yang sangat mencolok dengan budaya Barat adalah hubungan seks dipandang sebagai persoalan rahasia pribadi (privacy rights) dan tidak diganggu gugat (derogable rights). Sehingga hubungan seks yang didorong oleh motif suka sama suka, dan keduanya tidak berada dalam ikatan pernikahan bukanlah perzinahan. Konsep zina yang kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata Barat, umumnya dilakukan bilamana hubungan seks dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang status mereka berada dalam ikatan perkawinan. Dalam ajaran Islam, dengan tegas dikemukakan bahwa hubungan seks diluar nikah, apakah dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang belum atau sudah terikat dengan pernikahan tetap sebagai perbutana zina yang terlarang ataun perbuatan keji (Surat Al-Isra ayat 37).

Perbedaan Sandaran Filasafat

Perbedaan filsafat hukum antara Islam dengan Barat tentang interaksi laki-laki dengan perempuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap persoalan pornografi dan pornoaksi. Persoalan itu menjadi lebih sensitif ketika terjadi pergeseran nilai keindahan tubuh, khususnya perempuan dalam penilaian moralitas dan penilaian hukum. Konsep kesucian, aurat dan pernikahan tampaknya budaya Barat lebih toleran daripada Islam. Sehingga gambar-gambar pornografi dan pornoaksi yang biasanya dijual ditempat-tempat tertentu dan dapat dibeli hanya oleh orang-orang dewasa (adult only) untuk negara-negara Barat tidaklah menjadi persoalan. Tapi menjajakan dan menjual secara terbuka tetap terlarang dan menimbulkan sanksi bagi pelanggar. Apakahan pembeli, penjual dan juga pembuat.

Sikap demikian ini tentu saja terkait dengan kondisi masyarakat yang liberal, individualis terbuka, rasional. Tumbuhnya pola hidup hedonistik juga menyebabkan pornografi dan pornoaksi relatif tidak dipersoalkan. Kondisi seperti itu tentu saja bukan tanpa alasan. Pertama, atas nama kebebasan pribadi yang berhadapan dengan tuntutan hidup modern, semakin sempitnya peluang kerja professional yang pantas, berakibat munculnya modeling-fashion menjadi bentuk pekerjaan professional bagi laki-laki atau perempuan yang cantik.

Wanita-wanita model dengan pekerjaannya fashion show adalah jelas dalam tingkat awal sebagai prilaku pornoaksi. Sama halnya dengan penyanyi, seperti Madona, Mariah Carey atau di Indonesia Inul Daratista telah dikategorikan sebagai pornoaksi. Selain wanita-wanita model, juga laki-laki atau wanita penghibur malam (tidak seluruhnya), seperti streep tease, jelas-jelas prilaku pornoaksi yang bertentangan dengan nilai-niali moral. Akibat prilaku pornoaksi tersebut dengan mudah menuju pada pornografi. Jadi sikap materialisme asas kebebasan, individualistik, privacy, himpitan ekonomi, dan juga pola hidup hedonistic dan kebutuhan akan hiburan (entertainment) berpengaruh akan terciptanya peluang pornoaksi dan pornografi. Sehingga meski secara moral dan hukum bertentangan, muda-mudi menjadikan model dan fashion pilihan pekerjaan.

Politik Ekonomi Bebas Nilai

Menjamurnya prilaku pornoaksi dan juga pornografi tidak lepas dari politik ekonomi liberal dan bebas nilai. Suatu konsep dan strategi pemebuhan kebutuhan hidup yang menyandarkan pada nilai-nilai rasional dan kebebasan bersaing, dimana batasan nilai halal dan haram menjadi tidak jelas. Perlunya, situasi sosial dan ekonomi, dimana permintaan (demand) dengan penyediaan (supply) yang timpang dan semakin langka membuat peluang bisnis yang bebas nilai. Kegagalan Negara-negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak ini berakibat Negara kehilangan daya kekangnya (powerless) secara ekonomis, sehingga praktek-praktek pornografi dan pornoaksi yang secara moral bertentangan, justru dilegalisir sebagai sesuatu yang sah, meskipun harus dilakukan secara terselubung. Karenanya, pornografi dan pornoaksi sebagai kegiatan bisnis selalu dipandang menguntungkan oleh pemilik modal.

Akibat tempat hiburan terbesar dunia di Las Vegas, Hollywood, AS, dan juga kasino terbesar di negara-negara manapun tidak terlepas dari bisnis yang menjadikan perempuan objek daya tarik hiburan. Dilemma moral dan hukum tidak dapat terjawab. Situasi ini dipicu oleh mega gelombangnya teknologi informasi (Magma Information Technology Wave) yang serba instant dan secara ekonomis sangat menggiurkan keuntungan. Peran media cetak, elektronik seperti internet, televisi dan video atau CD dapat dengan mudah oleh pemilik modal diproduksi dan dikonsumsikan pada masyarakat.

Buku yang hadir ditengah-tengah pembaca adalah karya seorang Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia. Secara pribadi, karya yang semula berasal dari Skripsi Strata 1 perlu mendapatkan apresiasi secara akademik. Pengungkap gagasan dengan fakta-fakta yang objektif membuat pembaca memperoleh wawasan yang luas. Tidaklah berlebihan jika karya saudara Lutfan memperoleh penghargaan.

Pertama, saudara Lutfan telah mengantarkan secara deskriptif tentang konsep pornografi dan pornoaksi dari segi hukum, baik dari teks normative Islam atau Al-Qu’ran dan Sunah, maupun kekayaan pemaparan dari hukum substantive pornografi dan pornoaksi. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana ia kutip terbukti tidak akan mampu mencegah dan menanggulangi fenomena pornografi dan pornoaksi. Atas dasar itu, melalui argumen juridis-sosiologis dan religius ia percaya bahwa RUU Pornografi dan Pornoaksi diharapkan dapat terjawab kontroversi tersebut.

Namun, ia juga menyadari bahwa RUU Pornografi dan Pornoaksi tidak mudah untuk segera disahkan. Timbulnya perbedaan pemahaman persepsi terhadap pornografi dan pornoaksi merupakan faktor penyebab. Faktor-faktor itu mencakup social budaya masyarakat, agama, pendidikan, politik, dan ekonomi (Hal 14-22). Faktor global yang terkemas dalam kaidah World Trade Organization (WTO) khususnya melalui Persaingan Perdagangan Bebas (Free Trade Competation) luput menjadi pembahasan yang sangat signifikan. Padahala peran televisi dan video semestinya dikaitkan dengan globalisasi yang berdampak negatif sangat penting untuk dibahas.

Kedua, saudara Lutfan dengan tegas menyatakan bahwa UU No.40 tahun 1999 tentang Pers turut membebaskan insan pers dari kengkangan otoritasnisme. Pemuatan berita, fakta dan berbagai isu-isu aktual secara telanjang dapat diberitakan. Namun, manfaat yang diperoleh atas dasar demokrasi dan HAM, kebebasan pers cenderung berdampak negatif. Kebebasan pers muncul saja cenderung dipergunakan secara liberal, dan juga kadang-kadang lepas dari pertanggungjawaban moral dan budaya masyarakat Indonesia juga.

Posisi majalah tersohor PLAYBOY, terbukti tidak mampu dicegah, oleh pemerintah mengingat tidak terawasi nilai keuntungan yang dapat diraup. Kebebasan pers yang tidak bertanggungjawab juga diperparah oleh situasi masyarakat transisional. Masyarakat Indonesia yang sedang berubah, dimana nilai-nilai yang diterima dan ditolak masih dalam proses penyesuaian. Pro-kontra di kalangan masyarakat Indonesia terhadap UU PP adalah bukti pertentangan antara nilai moral dengan modernitas budaya populer.

Dengan objektif Lutfan mengakui bahwa peraturan-peraturan yang ada seperti KUHP, memang masih memerlukan UU lain seprti RUU PP, yang membentuk hukum substansi hukum yang lebih baik. Namun, peraturan hukum yang baik saja menurut ia tidaklah cukup. Instansi terkait, seperti Komisi Penyiaran Radio (KPI), Lembaga Sensor Film (LSF), Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting untuk mendukung UU yang ada (Hal 99).

Akan tetapi secara institusional, UU Pers juga mengamanahkan tugas-tugas pengawasan kepada KPI, Lembaga Sensor Film dan juga MUI, akan tetapi masih belum berjalan secara efektif. Seringkali ditemukan institusional non-hukum, seperti Front Pembela Islam melakukan tindakan hukum, pada perusahaan yang terlibat dalam produk pornografi dan pornoaksi sesungguhnya mengindikasikan lemahnya peran penegak hukum. Seperti media-media televisi dalam berbagai saluran yang berbeda tidak mampu dikendalikan. Istilah tebang pilih, tampaknya tidak sekedar terjadi dalam penegakan korupsi, tetapi juga dalam penegakan pornografi dan pornoaksi terus berlangsung.

Karena itu, relevansi lahirnya UU PP ke depan sebagaimana proses, yang saat ini terjadi di DPR sesungguhnya bukan sekedar terkait dengan substansi hukum RUU PP yang secara akademis masih dipersoalkan. Melainkan juga sangat terbentur dengan tantangan yang ada pada internal masayarakat Indoensia yang juga receptif dengan pengaruh budaya luar, khususnya budaya Barat. Karena itu, suatu Undang-undang lahir dan legitimit kehadirannya dalam masyarakat memerlukan parameter, kepastian konsep atau objek, subjek yang diatur orang individual, kolektif persekutuan, institusi yang berwenang, dan secara professional kompeten melakukan penegakan dan pengawasan atas fenomena pronografi dan pornoaksi.

Bagi umat Islam dan agama-agama besar lainnya, kehadiran Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, dalam situasi saat ini, tidak diragukan nilai manfaatnya dalam upaya mencegah dekadensi moral generasi muda. Sesungguhnya visi dan misi UU tersebut memiliki kesesuaian dengan amanah UUD 1945, tentang kewajiban konstitusional warga negara untuk memeluk agama dan menerapkan nilai-nilai moralitas dan etika sesuai dengan keyakinan. Namun, jika ada kepentingan tertentu, apakah kebutuhan hiburan dan wisata, kebebasan mengungkapkan gagasan tertentu dikalangan seniman dan masyarakat khusu, sesungguhnya tidaklah menghalangi intervensi negara dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman pornografi dan pornoaksi. Bukanlah pornografi dan prilaku pornoaksi yang diperdebatkan tersebut sesungguhnya tergolong dalam koridor Molimo (Madon, Mabok, Madat, Main, Maling) yang bertentangan dengan tradisi masyarakat, dan juga bertentangan dengan ajaran agama sebagai dasar moralitas masyarakat.

Terakhir saya sampaikan selamat pada saudara Lutfan juga penerbit yang telah berupaya menyoroti persoalan kontroversi aktual dalam masyarakat Indonesia. Dengan perjanjianyang informatife dan berimbang, Anda telah berhasil menyampaikan pesan akademik dengan memberikan opsi-opsi kritis, tanpa menggurui dengan argumen yang dragmatis dan doktorinal.

Selamat pula atas penerbit yang telah memiliki keberanian untuk mendorong serta merangsang penulis-penulis muda tampil dalam pergulatan pemikiran, baik dalam diskursus maupun pengalaman empirik. Semoga bermanfaat dan menambah pengayaan wacana dalam masyarakat.

Yogyakarta, 22 April 2006

1 Penulis, Pengajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

One thought on “HUKUM DAN POLITIK EKONOMI DALAM PORNOGRAFI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s