INDONESIA DALAM KONFLIK ISRAEL – LIBANON

Kali ini bangsa Indonesia, khususnya umat Islam patut bersyukur dan berbangga. Pejabat tinggi, seperti bapak Susilo Bambang Yudoyono (SBY), presiden RI sungguh responsif terhadap berbagai penderitaan masyarakat. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tsunami maupun bencana kemanusiaan seperti perang dan kerusuhan adalah penyebab penderitaan. Sebenarnya dengan kunjungan SBY tidak mengubah manajmen bencana menjadi lebih baik. Namun, masyarakat mengakui bahwa sikap mengormati orang saat susah menjadi pelipur berarti. Sejak persoalan bencana merapi, hingga peristiwa 27 Mei 2006, bencana gempa bumi di DIY dan Jawa Tengah, khususnya bantul dan Klaten, presiden SBY berada di tengah mereka. Untuk kepentingan tanggap darurat, bahkan SBY ikut berkantor di Gedung Agung untuk beberapa hari. Tidak terlewatkan pula gempa dan tsunami yang terjadi mingu lalu, beliau berkunjung pada keluarga korban di beberapa tempat seperti Cilacap, dan juga Pangandaran. Sikap ini tentu saja terpuji oleh karena menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemanusiaan yang tak ternilai harganya dalam hubungan kemanusiaan. Apalagi jika sikap ini dibarengi dengan pejabat bawahanya. Mudah mengumbar janji di hadapan masyarakat tanpa ditunaikan dengan benar menambah susah korbaN. Musibah penderitaan yang paling sukar diobati adalah bila masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan pemimpinnya. Hilangnya kepercayaan masyarakat atas pemimpin justru akan menjadi bencana sosial luar biasa.. Peperangan antara Israel dengan Libanon adalah bentuk bencana kemanusiaan Israel terus melanjutkan pengeboman ke daerah-daerah yang menjadi pusat kekuatan hizbullah. Telah tercatat lebih dari 400 warga sipil Libanon dan puluhan dari Israel. Sekitar 500 ribu orang Libanon telah menjadi pengungsi. Tidak kurang dari 300 ribu orang wwarga Israel hengkang akibat serangan sekitar 1000 roket dari hizbullah, yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah. Sikap peduli SBY terhadap bencana agresi Israel terhadap Libanon tak kalah pentingnya. Sebagai pimpinan agreasi Islam terbesar, upaya itu patut kita hargai. SBY mendesak Israel agar menghentikan agresi militernya ke Libanon. Melalui surat resminya Presiden meminta sekjen PBB Kofi Annan untuk lebih berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia ditegakan, bantuan kemanusiaan dialirkan dan dilanjutkan dengan solusi yang adil. Pengiriman sekitar 594 prajurit TNI untuk bergabung dengan Pasukan Perdamaian mengirimkan logistik dan bantuan kemansiaan merupakan kebijakan luar negeri yang strategis, mesti belum tentu menjawab krisis. Apakah respon ini tepat tentu relatif. Sir Arthur Watts dalam keryanya, The Importance Role of International Law, menyebutkan konflik bersenjata amat gamblang dapat mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan, sekalipun yang terjadi adalah perang sipil,. Bahkan dapat lebih berbahaya secara internasional. Lagipula, komunitas internasional belum menemukan model respon yang tepat. Penyelesaian yang dapat (The Role of Law Relation International, 2000: 10) memaksa dapat diterima jika sesuai dengan kewenangan internasional. Yakni melalui DK-PBB. Apa arti pernytaan dan sikap SBY dalam kancah politik dan hukum internasional. Sikap dan pernyataan tersebut sesungguhnya tidak momentum dalam konteks hubungan antara negara. Meskipun, pernyataan itu dari segi diplomasi tak ada kata terlambat, makna fungsional terhadap upaya menekan kejahatan Israel di Palestina dan negara tentangganya diprediksikan tidak optimis. Kurangnya optimisme saya terhadap upaya yang dilakukan oleh kekuatan apa saja untuk menyetop dan menghukum Israel yang jelas-jelas melanggar hukum internasional dan hukum perang tidak pernah efektif. Ali Kazak (The Jerusalem Question 1997) menyebutkan bahwa sejak tahun 1948 s/d 1996, tidak kurang dari 64 resolusi dikeluarkan dilakukan oleh Dewan Keamanan, dan Majelis Umum PBB, Koimis HAM PBB, UNESCO, dan Organisasi Konferensi Islam Dunia. Akan tetapi tidak satupun ada suatu resolusi yang dapat dipatuhi oleh Israel. Padahal, kejahatan Israel secara hukum pidana internasional sudah cukup jelas dan meyakinkan untuk dibawa. Namun, tak satupun ada rsolusi dibarengi dengan sanksi hukum yang berat dan dapat mengikat. Dengan kata lain, selagi PBB dan piagamnya tidak memberikan status hukum dan kedaulatan yang sederajat antara negara-negara maju dan berkembang, maka mustahil persoalan konflik Timur Tengah dapat diselesaikan. Kedua, tawaran Malaysia untuk menyelenggarakan pertemuan negara-negara DK cukup, ketika kancah peperangan Israel dan Libanon ini mulai memanas. Di satu pihak, memang kerinduan beberapa negara Islam, trmasuk beberapa negara Barat terhadap Indonesia dengan Malaysia tergolong yang dimungkinkan menjadi mediator atas krisis Timur Tengah. Situasi ini konvergensi dengan kehendak Ahmad Badawi, sebagai Sekjen OKI. Kedua negara ini, meskipun agenda pengusungan persoalan Isarel ke Libanon ini belum jelas, setidak-tidaknya konteksnya agar genjatan senjata dan kembali untuk duduk dimeja perundingan dijadikan prioritas. Karena itu, perhelatan umat Islam Indonesia seyogyanya diarahkan pda deklarasi yang menekan DK dapat memerankan dirinya memfasilitasi terciptanya gencatan senjata dan dduk kembali ke meja perundingan. Gagasan membawa persoalan Israel Libaon ke organisasi OKI ini juga mendapatkan kesesuaian dengan pandangan Ahmadinedjad. Dalam percakapannya dengan perdana Menteri Turki, Recep Tayib Erdogan agar, OKI menyerukan pertemuan darurat yang menyerukan negara-negara naggota OKI turut serta dalam memberikan solusi terhadap sengketa kedua negara. Kehawatiran peperangan ini eskalatif telah tampak dengan jelas. Libanon akan berada di belakang kekuatan Hizbullah dan Hamaz sebagaimana kedudukan Iran. Begitu pula Suriah tidak akan berdiam diri untuk proaktif ketika wilayahnya dilewati berbagai kekuatan militer Israel. Optimisme juga hadir ketika Jerman, Perancis dan Inggris mulai berpikir jernih. Uslam mereka untuk menekan Israel genjata senjata dan duduk mencari solusi damai merupakan langkah menggembirakan. Beberapa negara di Erofa merencanakan untuk melakukan konfeensi Timur Tengah (26 Juli) di Roma. Mereka yang akan melibatkan negara-negara kunci, seperti Suri’ah, Yordan, Mesir, dan juga Saudi Arabia. Beberapa Menlu muda Inggris, Kim Howel ke Libanon, Menlu Perancis Phllipe Douste Blazy dan Menlu Jerman, Frank Walter Steimier. Mereka menginginkan adanya kesepakatn genjatan senjata, dan hizbullah dapat menerima tawaran itu, jika genjatan senjata menuju ke arah pertukaran tahanan. Namun, Israel tidak sepakat sebab mereka menghendaki adanya pengempuran dan penghancuran terowongan dan tempat-tempat berbagai pusat penimpanan senjata. Hambatan untuk mengeluarkan komunike bersama di OKI itupun tidak mudah. Presiden AS telah berupaya untuk mendekati Ara Saudi dan Mesir agar mereka bersedia membujuk Suriah. Menurut beberapa pejabat Senior, dalam The New York Times, sesungguhnya AS mengendaki agar hubungan kedua negara Iran dengan Suriah menjadi hancur. Sikap negara-negara Islam, seperti Saudi Arabia, Mesir, Quwait tampaknya tidak akan mudah bersatu selagi Iran terlalu dominan. Libia yang dulu begitu pemberani saat ini cenderung mendekat AS. Dukungan ke arah menguatnya penyelesaian damai juga trlihat dari ASEAN 24 s/d 28 juga akan membahas persoalan agresi militer Israel. Namun, amatlah disanksikan biamana ASEAN mampu mengeluarkan kesepakatan. Isu Hamas dan Hizbullah dalam kancah peran Teluk, sebagai teroris internasional, agaknya menjadikan cukup alasan bagi Singapura, Muangthai dan juga Pillipina untuk bersebrangan. Pendiskreditan Hizbullah dan Hamas sebagai teroris membenarkan kenyataan bahwa AS sesunggunhnya tidak akan meninggalkan Israel. Arah menuju jalan buntu perundingan amat jelas. Transaksi jual beli senjata antara AS dengan Israel sebagaimana dimuat The New York Times, bahwa Israel berhak atas 100 peluru kendali dengan panduan Laser GBU-28, yang berbobot 2.268 kilogam yang berutjuan untuk menghancurkan bungker beton (Kompas, AS Percepat Pengiriman Amunisi dan Senjata, 24: Juli 2006: 8). Sehari sebelum itu, Condoleeza Rice menegaskan bahwa ia tidak melihat kemungkinan genjatan senjata sebagaimana diusulkan oleh Blazy, Menlu Perancis. Ancaman lebih berbahaya adalah dari Amir Peretz, Menteri Pertahanan Sipil Israel dan semula menolak penempatan Tim Perdamaian di wilayah di Selatan Libanon, namun akhirnya menerima dengan syarat dipimpin oleh Nato (Pacta Pertahanan Militer Atalantic Utara). Dalam perspektif sejarah penempatan NATO sangatlah brbahaya. Sebab, peristiwa di Bosnia Herzeqovia cukup menyakitkan. NATO membiarkan tentara Serbia menyerang suatu wilayah dimana warga Sipil tanpa penjagaan diahabisi tahun 1992.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s