ISRAEL VERSUS HAMAZ DI GAZA: PERAN UMAT ISLAM DALAM MENCARI SOLUSI DAMAI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

1. Pendahuluan

Dalam hukum internasional, perang adalah bentuk penggunaan kekerasan secara militer (used armed forces) dibolehkan dan merupakan jalan terakhir kedua Negara berdaulat untuk menyelesaikan sengketa ketika jalan damai mengalami kebuntuan. Keabsyahan perang tersebut diakui manakala alasan-alasan seperti hak membela diri (self-defence right), atau melakukan pembalasan setimpal (proportional retaliation) dengan maksud agar kedua belah pihak dapat menahan diri untuk menghentikan kekerasan yang lebih besar.

Peperangan umumnya tidak disukai umat manusia. Sementara duduk untuk berunding sebagai jalan untuk mencapai kedamaian itupun tidak mudah dicapai. Sebagaimana Hugo De Grote (Grotius), menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu peperangan tidak dapat dicegah, dan mendesak umat manusia untuk menghadirkan peraturan hukum perang sebagai salah satu instrument penegakan hokum perang yang berkeadilan. Karena itu, peraturan hukum tersebut menjadi tidak akan dapat bekerja jika tidak dilengkapi dengan keberadaan lembaga-lembaga penegakan hukum secara internasonal, seperti organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa sebelum Perang Dunia Ke I, dan hadirnya PBB Paska PD II.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, peraturan hukum dan fungsi organisasi nternasional menjadi tidak berdaya ketika perjuangan menegakan keadilan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan Negara secara nasional. Sejak Negara Israel melakukan okupasi 1948, di wilayah Yerussalem, maka menurut Biro Statistik, Menteri Dalam Negeri Israel 2008, jumlah penduduk sampai saat ini 7.337.000 dengan perincian Yahudi Israel (75.5% ) dan Arab Israel (20.1%) selebihnya kaum imigran Yahudi. Negara ini dapat dengan semena-mena memperlakukan Negara tetangganya, Palestina sesuka hatinya. Penduduknya Palestina jauh lebih besar dari pada Israel yaitu sekitar 10, 5 juta orang, yang terdiri dari 5 juta masih tinggal di Palestina, sedangkan sisanya, yaitu 5.5. juta berada di luar Palestina sebagai pengungsi akibat tekanan dan pengusiran Israel.3

Hampir lima dekade, sederet tragedi kemanusiaan, pembantaian, genocida, dan peperangan, dan agresi militer, dan kejahatan peperangan dan kejahatan kemanusiaan terus berlangsung. Saat ini, tragedi kemanusiaan ini terjadi lagi, sejak tanggal 27 Desember s/d 19 Januari 2009 tak satupun kekuatan Negara-negara dan organisasi intrnasional, seperti Dewan Keamanan PBB mampu memberhentikan kebrutalan tentara Israel terhadap warga Palestina di jakur Gaza. Kecuali Amerika Serikat, DK PBB sejak tanggal 9, Januari telah sepakat mengeluarkan resolusi agar kedua belah pihak melakukan genjatan senjata.

Namun, Israel tidak menghhiraukannya dan terus melangsungkan pemboman terhadap obyek-obyek yang dipandang sebagai tempat persembunyian kekuatan Hammas. Tidak menafikan jika kejengkelan Israel juga memuncak dengan tindakan militer yang membabi buta. Peluncuran roket-roket dan senjata mortir oleh tentara Hammas ke wilayah Israel, di masa damai, dipandang sebagai alasan melakukan operasi militer atas hak bela diri.

Kompleksitas persoalan hubungan kedua Negara bertetangga yang berseteru tersebut, menempatkan pendekatan hukum (internasional dan nasional) dan HAM tidak akan memuaskan. Namun, untuk kepentingan teoritik dan praktik diplomasi, tulisan ini berupaya menjawab persoalan seberapa jauh umat Islam, termasuk Indonesia dapat memainkan peranan dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

  1. Pembangkangan Israel Terhadap Hukum dan HAM

Tudingan bahwa “Israel is the Real Terrorist” memberikan pembenaran terhadap penggunaan istilah Israel sebagai Negara terorisme (State Terrorism) sepertinya masuk akal. Sikap pembangkannya terhadap kesepakatan kesepakatan atas perjanjian internasional, juga karena berlapis-lapisnya perilaku negara dalam tindakan kejahatan Israel terhadap Palestina. Misalnya, kejahatan jenosida (genocide) kejahatan perang (war crime), kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), dan kejahatan agresi yang mengancam perdamaian dan tata tertib dunia (crime of aggression that threatens world peace). Sekaligus tindakan dan kebijakan pemerinthan Israel yang bertentangan dengan nilai-nilai universal HAM tidak dapat dipungkiri.

Ada beberapa alasan untuk menempatkan kedudukan Israel sebagai Negara berdaulat pembangkang hukum internasional. Pertama, tindakan agresi milter Israel ke Gaza sebagai kejahatan perang. Antonio Cassese memaknai sebagai kejahatan berat tehradap hukum kebiasaan (War crimes are serious violations of customary or treaty rules) khususnya terkait dengan pelanggaran dalam hukum perang, Geneva Convention 1949, dilengkapi dengan protocol tambahan 1977.

Fakta tersebut di atas menujukan bawa pertama, perbuatan peperangan tersebut telah dipandang sebagai kejahatan karena telah memenuhi syarat adanya pelanggaran berat atas peraturan hokum internasional. Tempat-tempat yang bukan mrupakan target militer terbukti terkena sasaran militer. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang mestinya dilindungi justru telah menjadi korban peperangan. Kejahatan tersebut dengan jelas dibuktikan dengan tewasanya sebagian besar sipil, yaitu sekitar 1301 (100 mayat tak terindentifikasi dari reruntuhan bangunan), 420 anak-anak, sekitar 5300 kena luka-luka (berat dan ringan). Anak-anak, perempuan dan orang-orang tua. Bangunan-bangunan termasuk untuk kepentingan publik, seperti Rumah sakit, pemukiman, gedung sekolah PBB, termasuk tempat-tempat ibadah, seperti puluhan Masjid dan sarana-prasarana hancur.

Kedua, tindakan militer Israel dikualifikasikan sebagai pelanggaran dalam hukum perang internasional yang membebankan adanya suatu pertanggungjawaban hukum secara individual. Mengingat kebijakan penyerangan atas keputusan politik Perdana Menteri, Menteri Pertahanan yang didukung oleh sebagian besar anggota parlemen, maka terdapat hak bagi masyarakat internasional untuk memidanakannya secara internasional atas perencana, pembuat kebijakan dan pelaku di lapangan.4 Dalam ILC (International Law Commission) 1996, dirumuskan rancangan konvensi bahwa , petanggungjawaban dapat dbebankan pada seseorang yang menjadi pemimpin, atau pengorganisir yang secara actif terlibat di dalamnya memerintahakn untuk membuat perenanaan, persiapan, prmulaan untuk melakukan garesi peperangan yang dilakukan oleh Negara harus bertanggungjawab atas tidakan agresi.

Ketiga, tindakan militer Israel ke Gaza merupakan kejahatan kemanusiaan mengingat alasan sebagai hak untuk membela diri menjadi tidak relevan. Di satu pihak, tindakan militer Israel telah melanggar tiga prinsip funademental dalam hukum humaniter yaitu, melakukan tidakan balas tidak proporsional (tidak berimbang dan bertentangan dengan kepantasan) dan melebihi apa yang seharusnya (necessity). Pihak yang bukan anggota militer atau combattan telah dijadikan sandra atau subyek dalam peperangan untuk mencari musuh musuh sebenarnya. Sehingga pemukiman-pemukiman dan warga warga sipil tidak luput dari serangan dn investigasi kekuatan militer.

Keempat, kejahatan kemansiaan dan agresi militer Israel semakin nyata ketika mereka menggunakan serangan laut udara dan darat dengan menggunakan alat-alat senjata bom-bom yang sangat berbahaya. Terakhir, ditemukan adanya kemungkinan penggunaan senjata yang membawa racun kimia pospor yang dapat menimbulkan akibat-akibat lebih berhaya yang tidak dapat diantisipasi bagi keselamatan dan keamanan hidup manusia. Sehingga Negara Israel yang saat ini secara formal memiliki 200 pucuk senajata nuklir telah melakukan kejahatan berlipat ganda yang melebihi nasib Yahudi, Halocaust, pada PD II oleh Nazi Jerman.5

Kelima, Israel sebagai pelaku kejahatan juga karena tidak tunduk pada kewajiban hukum internasional. Sehingga perbuatan agresi militer terhadap Gaza tersebut telah mengabaikan tegaknya perdamaian dn nilai HAM Universal. Dengan kata lain Israel telah melalikan kewajiban yang dibebankan pasal 1 ayat (2) yaitu tidak melaksanakan hubungan persahabatan berdaasarkan prinsip kesederjatan, dan beruaya untuk menegakan terselenggaranya perdamaian universal. Selain itu, tindakan militer Israel dengan jelas telah melaikan ketentuan pasal 2 ayat (4) yaitu Israel tidak berupaya untuk mengendailiakan dirinya dalam ubungan internasional untuk tidak mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah negara berdaulat lainnya atau negera yang seara politis telah merdeka.

Ttindakan yang tidak berkesesuaian dengan tujuan didirikannya Paiagam PBB 1945 dan Deklarasi HAM 1948. Penyiksaan dilakukan militer terhadap warga Negara Palestina, penyiksaan dan berbagai prosedur. Penyerangan secara sistematis dan massif di wilayah-wilayah pemukiman, termasuk terbunuhnya wartawan dan beberapa orang yang non combatan menujukan bahwa tindakan militer Israel tidak mempertimbangkan pri-kemanusiaan.

3. Bantuan Kemanusiaan dan Intervensi Kemanusiaan

Setelah sedikit menguraikan relevansi fakta terkait dengan tindakan Israel sebagai kejahatan dalam hokum dan HAM internasional, maka sebenarnya bagaimana peran umat Islam dalam upaya mencari jalan keluar atas kemelut Israel atas Palestina tersebut?

Berbicara peran umat Islam dalam konteks hukum dan hubungan internasional masyarakat moderen tidaklah dapat lepas dari kerangka Negara-negara berdaulat dan peran mereka dalam organisasi internasioal untuk memberikan bantuan atas timbulnya krisis kemanusiaan tersebut.

Di satu pihak, bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) adalah keterlibatan Negara-negara Muslim untuk dengan tanggap darurat merespon situasi dengan melakukan tindakan kemanusiaan. Misalnya, pemerintahan SBY, melalui Departemen Kesehatan telah mengirimkan berbagai keperluan bantuan kemanusiaan dengan mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan termasuk tenaga tenaga medisnya yang profesional. Hal ini juga telah ditindak lanjuti oleh wakil-wakil pemerintahan termasuk elit-elit politik seperti Ketua DPR, Agung Laksono dan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid untuk melakukan kunjungan degan memberikan bantuan kemanusiaan ke pihak Koran melalui saluran diplomatik di Mesir atau Jordania.

Di pihak lain, pemerintahan SBY juga telah mengupayakan adanya upaya dalam konteks perjuangan diplomas dengan melakukan lobi-lobi baik kepada Sekjen PBB untuk segera mengadakan konferesnsi luar biaa agar segera dikeluakan resolusi genjatan senjata. Sikap responsif dan kekecewaan Presiden SBY juga sangat jelas ketika Israel menolak untuk tidak mau tunduk pada kesepakatan resousi DK PBB. Jika pemerintah Indonesia tidak merekomendasikan pengiriman relawan-relawan jihad, bukan saja karena larangan dari UUD 1945, melainkan lebih disebabkan karena peran pemerintah harus secara sekaligus mewakili kepedulian warga masyarakatnya.

Secara sepintas, sikap politik dan kepedulian pemerintahan Indonesia tersebut telah memadai melalui bantuan kemanusiaan dan upaya diplomasi. Namun, sebagai Negara terbesar Muslim di muka bumi ini dan pelopor Negara negara Non-Blok, Asia Afrika, tampaknya upaya kenegaraan tersebut belumlah optimal. Sebab dalam perjuangan diplomasi, juga tesedia dua cara bagaimana peranan Negara-negara Muslim, khususnya pemerintah Indonesia mengajak Negara-negara Muslim untuk menggunakan tuntutan adanya intervensi kemanusiaan (Humanitarian Intervention).

Intervensi kemanusiaan sesungguhnya dapat disuarakan oleh pemerintah Indonesia, atas nama bangsa yang cinta damai dan mengecam penjajahan dalam segsla bentuknya, mengajak Negara-negara Muslim, untuk mengirimkan kekuatan militer ke Negara sedang dirunduk konflik dengan alasan untuk mencegah berlangsungnya korban-kobran sipil dari ancaman militer pihak penyerang tas alasan adanya perlindungan atas warga Negara di Negara-negara tersebut. Sebagaimana halnya, NATO (North Atlantic Treaty Organization) terhadap pendudukan Serbia terhadap Bosnia-Herzeqovina 1992. Meski kedudukan intrvensi kemanusiaan, yakni penggunaan militer oleh Negara pihak ketiga masih diperdebatkan, adanya upaya untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga Negara dari pihak Negara penyerang masih mungkin dapat dipergunakan. Menurut Brownlie, praktek intervensi kemanusiaan, sangat jelas, baik LBB, Perjanjian Kellog-Briant dan juga Piagam PBB tidak melarangnya secara tegas.6

Namun amat disayangkan, peran Negara-negara Muslim tersebut tidak dapat diandalkan mengingat organisasi OKI sekalipun, tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan serupa sebagaimana NATO, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. OKI dan ASEAN misalnya, suatu organisasi intenasional yang kedudukan hukumnya (legal statsunya) tidak memiliki kewenangan lebih jauh dalam konteks keaman dan perdamaian. Sehingga peluang diplomasi dengan penggunaan kekuatan militer Negara-negara Muslim menjadi tidak memliki peluang hokum.

Ketiga, perjuangan ke arah penekanan militer juga dapat dilakukan melalui penggunaan kekuatan militer secara kolektif, atau yang dikenal sebagai intervensi kollektif. Suatu tindakan yang diberkan mandate oleh DK PBB untukmelakukan intervensi militer secara kolektif yang didasarkan kepada alasan-alasan yang syah. Misalnya, intervensi kollektif oleh resolusi DK PBB ketika Afganistan diserang oleh kekuatan militer karena Afganistan, ketika itu sebagai Negara yang memberikan dukungan atas gerakan terorisme. Pemerintahan Afganistan, yang ketika itu dikuasai oleh kekuatan faksi Taliban tidak mau menyerahkan Osamah bin Ladin kepada pemerintahan AS. Hal ini didasarkan kepada Resolusi DK PBB Nomor 1378 (2001) 14 November 2001, yang menegaskan bahwa DK PBB mengutuk Taliban yang membolehkan Afganistan untuk dijadikan tempat tinggal teroris.

  1. Negara-Negara Muslim dan Perdamaian Israel-Palestina

Seberapa jauh Negara Negara Muslim memiliki peluang untuk dapat memainkan peranannya dalam kedua Negara berdaulat Israel dengan Palestina dapat duduk untuksuatu perundingan lebih konstruktif?

Sekiranya melihat fakta pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka kesalahan tersebsar diakui masyarakat dunia berada pada pihak pemerintah Israel. Tidak berarti bahwa pihak tentara Hammas sama sekali terbebas dari kesalahan yang dijadikan pemicu serangan membabi buta dari pemerintahan Israel.

Pertama, dalam keadan damai, dalam tahun 2008 telah dilaporkan bahwa Hammas telah meluncurkan 1750 rocket dan 1528 peluru mortar ke wilayah Israel. Namun, tembakan tersebut tidak menimbulkan korban sebagaimana korban yang diderita oleh warga Palestina. Karena itu, Navi Pillay, Komisioner HAM internasional melihat adanya peluang untuk melakukan investigasi atas adanya kejahatan perang akibat adanya bukti sekolah PBB yang turut dihancurkan dan menewaskan 42 orang dan anak-anak.

Kedua, peluang dunia untuk membawa pelaku kejahatan perang ke ICC bukanlah hal yang mustahil, sebagaimana diusulkan oleh Din Syamsudin, Ketua Muhammadiyah, agar dapat dijatuhi sanksi melalui mekanisme peradilan internasional. Sebagaimana tersedia dalam Statuta Roma 1998, dengan menggunakan suatu system peradilan pidana internasional atau juga pelanggaran HAM berat.

Ketiga, hukuman diluar blockade sanksi hokum pidana dan HAM adalah sanksi diplomatic seperti yang dilaukan Hugo Chavez, Presiden Venezuela melakukan pemutusan hubungan diplomatic dengan pengusiran korps diplomatiknya. Ancaman Negara-negara Asean untuk memtusukan hubungan diplomatic, termasuk melakukan blockade ekonomi, yaitu masyarakat Muslim secara serempak tidak melakukan transaksi jual beli dengan obyek-obyek perdagangan yang bermuara pada Yahudi dan Israel.

Keempat, peluang genjatan senjata yang berlaku sejak tanggal 19 januari 2009, yang akan diikuti oleh penarikan kembali tentara Israel dari Gaza dan juga pembukaan perbatasan di wilayah Gaza untuk kepentingan bantuan kemanusiaan merupakan peluang kedua belah pihak untuk merenungkan kembali adanya ruang untuk menuju pada perundingan, meskipun tidak pernah akan berlaku cukup lama.

Peluang tersebut di atas tampak tak sebanding dengan tantangannya, baik secara politik internal kedua Negara maupun dengan pihak-pihak ketiga lainnya.

Pertama, sifat Negara Israel , khususnya Zionist secara cultural dari enam abad (empat ribu tahun sebelum Masehi dan dua ribu setelah Masehi) tergolong suatu bangsa yang unik. Meskipun jumlah penduduknya sedikit, tetapi kecerdikannya diakui dunia. Hingga penerima hadiah nobel dunia, ilmu pengtahuan dan tekonologi, ksehatan, hokum, hampir semua bidang ilmu dikuasai oleh Yahudi. Negara-negara besar, termasuk AS tidak memiliki kemampuan untuk menundukannya, karena kontribusi mereka termasuk hampir presiden AS yang menang mendapatkan dukungan dari mereka.

Sementara Negara Negara Muslim, yang hampir 62 negara berada dalam OKI dengan jumlah penduduknya hamor 1.3 Milyar umumnya tergolong sebagai Negara-negara masih dalam tarap berkembang. Kemampuan ipetk da aspeknya lainnya masih sangat tergantung kepada Barat. Sehingga, jika bukan karena mu’zijat tidaklah mungkin mampu mengalahkan Israel, sekalipun penggabungan kekuatan Negara-negara Muslim dilakukan,

Kedua, Perjuangan Negara-negara Muslim tampaknya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi ke dalam suatu mekanisme oragnisasi yang rasional.. Keberadaan OKI, terbukti belum memiliki kemampuan yang lejitimit dalam pengambilan keputusan politik dunia Muslim. Masih banyak masalah yang mestinya dapat dilakukan bersama dalam organisasi OKI, namun seringkali antara pemimpin-pemimin Negara Negara Muslim sendiri tidak kompak. Sacara khusus, dapat dapat kita saksikan bagaimana tingkat kepedulian Negara-negara Timur Tengah atas krisis Israel dan Palestina tidak jauh lebih peduli justru Negara Negara Muslim yang secara geografis berjauhan memiliki kepedulian lebih, Indonesia dan Malaysia.

Ketiga, tiada hadirnya pemrintahan Palestina yang lejitmit merupakan factor fuandemental mengapa Negara tersebut selalu terlibat dalam peperangan yang brkali-kali hanya membangunan suatu peradaban saling bersmusuhan. Budaya politik di kalangan internal sepertinya, belum mampu mengakomodir berbagai faksi ke dalam satu wadah besar Negara, melainka lebih ditentukan oleh faksi mana yang saat itu berkuasa. Ketiga kekuatan, seperti Hammas sebagai pemenang Pemilu, adalah partai dominant yang telah menyingirkan banyak SDM potensiel dari faksi Fatah dan juga faksi Jundullah di Libanon. Faktor ketidak mampuan membangun pemerintahan yang kredibel dengan sangat mudah mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan perdedaan ke dalam satu kekuasaan yang solid.

Keempat, akibat ketidak mampuan anggota Hammas meengendalikan dirinya untuk tidak menembakan roket-rocketnya ke Israel, begiut mudah pemerintah Israel menuding kedudukan Hammas sebagai sarang teroris. Sebagaimana halnya kedudukan Taliban pada tahun 2001 yang digempur oleh kekuatan militer DK PBB secara kollektif salah satu sebabnya karena tudingan masyarakat internasonal sebagai Negara pendukung teoris (Supporting State of Terrorism).

Kelima, sekiranya masyarakat Muslim dunia sebagian besar mempercayai Indonesia sebagai Negara yang cukup signifikan karena memiliki penduduk 220 juta penduduk, (7.37.000 3% penduduk Israel) dalam menengarai krisis Israel dengan Palestina, maka sesungguhnya secara kualitatif tidak memadai. Bukan saja karena Indonesia tidak lagi menjadi anggota Tidak Tetap DK PBB, namun begitu banyaknya persoalan ke dalam negeri menjadi factor penghambat membangun jaringan dengan Negara-negara Muslim yang berdampak ke dalam pembuatan keputusan di tingkat internasional.

  1. Penutup

Peran Negara-negara Muslim, menjadi sangat terbatas ketika seluruh tindakan untuk menghentikan jalan kekerasan oleh Israel terhadap Palestina harus berkesesuaian dengan koridor hukum internasional dan HAM. Sekiranya bantuan kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan, termasuk intervensi kollektif militer DK PBB merupakan alternatif yang dapat dipergunakan, maka ketiadaan fungsi organisasi OKI dan DK PBB yang mampu mengakomodir suatu putusan politik di tingkat masyarakat internasional tidak mungkin saat ini dilakukan untuk melawan memberhentikan kekuatan Israel. Terbukti, resolusi DK PBB 9 Januari tentang genjatan senjata tidak dipedulikan karena Amerika Serikat sengaja membiarkanya.

Kesadaran adanya ketidak adilan tersebut, mengisyaratkan pemerintahan SBY, mewakili Negara-negara Muslim dunia melirik kerjasama untuk memberdayakan pemerintahan Palestina menjadi lebih rasional dan lejitimit harus menjadi program reaistik dan strategis. Dengan memprioritskan terbangunnya suasana perdamaian internal dalam negeri, terutama antara faksi Hammas, Fatah, dan Jundullah harus lebih diprioritaskan dari pada hanya memelihara semangat kepahlawanan dan perusuhan untuk memerangi Israel. Menempatkan Israel sebagai Negara berdaulat sangat unik saat ini, menjadi mustahil negara-negara tersebut mampu menundukan kedigdayaan Israel hanya dengan kekuatan hukum semata. ***

1Disampaikan dalam Diskusi Publik dengan tema: Israel Versus Hammas di Gaza: Bagaimana Peran Umat Islam. Diselenggarakan oleh Padepokan Musa Asy’arie, PADMA, Selasa 20 Januari 2009, Jl Solo Km 8m Nayan No 108, Maguwohardjo Depok, Jogyakarta.

2 Pengajar Hukum Internasional dan Direktur Centre For Local Law Development Studies, CLDS Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Tim Ahli DPD RI.

3 Data lengkap dapat dilihat dalam Demography Fact, antara pendudukan kedua Negara Israel dengan Palestina, dalam Latest Population Figures for Israel, 2008. Jewish Virtual Library, dan Palestine Think Tank: Iqbal Tamimi- Changes in Palestinian Demographics.

4 Lihat Antonio Cassese. International Criminal Law. New York, Oxford University Press. 2003: Hal 47 dan 112.

5 Dalam berbagai Media, seperti KOMPAS, 14 Januari 2009, hal 15. menerangkan peristiwa kekejaman dan pengusiran pemerintahan Nazi Jerman terhadap warga Yahudi dan Israel yang begitu ganas. Namun, dalam beberapa media, menyebutkan bahwa kekejaman Israel saat ini ke Palestina melebihi peristiwa Halocaost tsb.

6 Pembahasan lebih komprehensif dapat dibaca karya Martin Dixon dan Robert McCorquodale. Cases and Maeriels on International Law. Kosovo Crisis Inquiry on the International Law Aspects. Oxford University Press. 2003: 547. Humanitarian intervention berbeda dari Membela diri secara kollektif (Collecivte Self-Defence) karena sangat penting adanya permohonan dari suatu Negara untuk dicampuri urusan pertahanan dan keamanan dalam negeri dari serangan pihak lain.

2 thoughts on “ISRAEL VERSUS HAMAZ DI GAZA: PERAN UMAT ISLAM DALAM MENCARI SOLUSI DAMAI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

  1. Assalamu’alaikum…
    Saya adalah murid anda, manfaat artikelnya sangat terasa dalam menambah pengetahuan…

    Untuk selanjutnya, saya mohon bimbingannya…

  2. good day mr. j…
    long time no read your article, i was your student at law faculty of uii, that was nine years ago.
    now i work as a civil servant and trying to finish master of public administration at gajah mada university.
    keep writing mr. j, hope i can follow your session for more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s