KEBIJAKAN SBY TERHADAP TERORIS

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Ucapan selamat dan acung jempol patut disampaikan pada Tim Densus 88 Polri atas penangkapan tersangka teroris. Keuletan dan kehati-hatian petugas tampak semakin berkualitas. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Rdgar Vazques, selain menyampaikan selamat kepada pemerintah Indonesia, juga menjanjikan bahwa pemerintah Bush di Washington akan menambah jumlah bantuan dana untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam mengatasi teroris (Kedaulatan Rakyat, Sabtu 16 Juni).

Padahal sebelumnya, isu embargo untuk membatasi bantuan peralatan senjata TNI sekitar $ 15 juta ke Indonesia seperti yang dikhawatirkan banyak pihak, khususnya Menteri Pertahanan RI Juwono. Usulan Anita Lowe, anggota Partai Demokrat tidak akan berpengaruh terhadap pengesahan UU Bantuan Keamaanan Kongres AS bulan September mendatang. Dengan demikian, program keamanan latihan bagi TNI dan Polri akan tetap terbiaya.

Bagi kabinet SBY khususnya, Kapolri Sutanto semestinya menambah spirit perang melawan teroris tak berkesudahan. Gembong teroris Malaysia, Dr Azahari telah tewas dalam penyergapan Densus 88 Anti Teroris tertangal 9 Novemver 2005 di Batu, Malang. Abu Dujana telah ditangkap di wilayah Banyumas, 9 Juni 2007. Dalam dua hari berturut-turut (9 dan 10 Juni), ada delapan tersangka, Abu Dujana, Zarkasih (Mbah Zaenudin) dan lain; Nur Afifudin ditangkap dengan selamat.

Akan tetapi, kesuksesan penagkapan teroris tidak pernah luput dari kritik dan protes. Petugas kepolisian di Solo, bentrok dengan pelaku demo yang dilakukan oleh Front Perlawanan Penculikan (FPP), Selasa (13, Juni). Demonstran timbul karena versi mereka menduga penangkapan Abu Dujana melanggar HAM. Penangkapan teroris Abu Dujana juga terkesan kurang transparans. Eh malah Wapres-Kalla merasa terkangkangi dengan pengumuman terlebih dahulu muncul di TV Australia.

Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer pejabat pertama yang membenarkan tertangkapnya Abu Dujana. Jendral Sutanto bersikukuh menolaknya pendapat Downer, meski setelah satu hari membenarkannya. Silang sengketa tersebut tentu saja menimbulkan kecurigaan. Ada tidaknya rekayasa untuk mencari kambing hitam atau ”scape-goat”, dapat saja terbesit karena ingatan kolektif (collective remeberence) masyarakat di masa rejim Orde Baru belum terpupus.

Agar keberhasilan penanganan kejahatan teroris semakin profesional dan sesuai korider hukum, terdapat dua hal yang patut menjadi catatan penting bagi kebijakan kabinet SBY dalam menanggulangi kejahatan teroris di Indonesia.

Pertama, kebijakan politik dan hukum terkait dengan pemberantasan kejahatan teroris baik dalam tingkat nasional dan regional telah memberikan kontribusi positif. Selama hampir 4 tahun pemberlakuaan UU No 15/2003, tentang Tindak Pidana Kejahatan Terorisme telah memperlihatkan fungsi preventif dan represif. Kepastian hukum dan manfaat telah dibuktikan oleh kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kondusif. Peledakan teoror bom, dari Jakarta, Ambon, Poso, jawa Tengah dan juga tempat lainnya relatif menurun.

Keberahasilan ini bukan sekedar karena adanya perencanaan dan kordinasi yang terpadu, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan. Sejak tertangkapnya Dr. Azhari, Dansus 88 tidak pernah berhenti bekerja. Sarana pendidikan seperti dua Sekolah Tinggi Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Terorisme, di Semarang dan di Batam telah didirikan. Seyogyanya, substansi peraturan hukum di tingkat nasional dan tingkat regional tidak memiliki kemampuan mencegah kehampaan hukum (the vacuum of law) bagi lahirnya ketidak adilan dunia.

Kedua, kebijakan yang perlu menjadi catatan Presiden SBY terkait dengan upaya memberantas kejahatan teroris adalah perlunya pemahaman yang luas dan komprehensif tentang pemberantasan kejahatan teroris. Kejahatan teroris diakui sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) yang mustahil penanganannya akan berhasil tanpa cara-cara yang luar biasa pula. Cara luar biasa itu adalah penangangan kejahatan teroris tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan hukum semata. Lebih penting adalah mencari akar-akar persoalan mendasar terkait dengan ketidak adilan struktural dunia.

Karena itu, tugas diplomasi Presiden SBY dalam konteks membawa visi dan misi perdamaian sangat direkomendasikan. Sehingga eksistensi RI sebagai negara terbesar penduduk Muslim, dapat menjadi andalan yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam forum DK PBB bagi negara-negara yang termarjinalkan, maka sesungguhnya adalah demi kepentingan dan keuntungan bangsa Indonesia ke depan.

Sebagai salah satu contoh adalah kebijakan pemerintah Indonesia terhadap resolusi No. 1747 DK PBB, atas perluasan sanksi atas Iran. Dalam perspektif hak interpelasi DPR RI isu teroris terkesan tidak relevan. Namun, ketika Iran sebagai negara Muslim diberi sanksi agresi militer ke Irak, maka aktifitas-aktifitas yang menaruh kebencian pada Barat tersulut kembali. Pengalaman agresi ke Irak untuk menggulingkan Presiden Saddam Hussen justru menghasilkan bencana kemanusiaan dan nestapa bagi lahirnya pelaku teror bunuh diri.

Perang saudara antara kelompok Sunni dan Syi’i yang dipelopori ulama-Murtadho Al Sadr menuai jiwa-jiwa pejuang yang dengan mudah dapat menjadi gerakan di bawah tanah, seperti teroris. Tidak adanya tindakan tegas DK PBB atas kejahatan HAM pemerintahan Israel terhadap Palestina dan Libanon, secara sosiologis merupakan wilayah hampa hukum. Akibatnya, ladang subur konflik muslim Timur Tengah menimbulkan implikasi bagi kaum muslim di tempat lain.

Kehampaan penegakan hukum oleh institusi berwewenang memberikan peluang besar hadirnya kekuatan tandingan yang tidak sah (illegal counter power) untuk melakukan perlawanan. Itulah sebabnya, hak memisahkan diri (self determination) dapat dengan mudah mengundang gerakan teroris. Sebagaimana terlihat di pakistan, Aceh sebelum MoU Helsinki dan juga di negara lain.

Peran yang semestinya diambil secara strategis oleh SBY adalah membuat perjuangan diplomasi di tingkat internasional yang dapat mengisi kehampaan hukum tersebut. Secara faktual, kelompok teroris yang mengambil alih peran sebagai akibat kehampaan hukum adalah karena hukum internasional gagal membawa visi dan misi yang benar. Komitmen dan ideologi mereka, baik secara teologis kagamaan tetap menjadi sumber inspiratif yang tidak akan pernah surut dalam melakukan bela diri dan perlawanan. Kekerasan yang membabi buta, violence and crazy action akan tetap dipergunakan sebagai senjata paling ampuh untuk melawan penguasa dunia yang tidak berkeadilan.

Atas dasar adanya kehampaan fungsi hukum internasional bagi kelompok yang tercerabut dari budaya damai, maka sudah sepatutnya Presiden SBY dapat untuk bertemu dengan Ketua DPR RI untuk merespon hak interpelasi DPR RI. Respon atas aspirasi ini, setidak-tidaknya dimaksudkan sebagai bagian dari kepedulian dan simpati terhadap kelompok marjinal yang secara ideologis perlu pembinaan persuasif. Negara-negara Islam, seperti Afganistan, Irak, Iran, Pakistan, Palestna, Libanon berada dalam tragedi kemanusiaan merasa tertolong ketika pemerintah Indonesia bersikap tegas dan berani.

Memang benar biaya dan dana peningkatan militer dan juga penanganan teroris dari pemerintah Bush, AS tidak dapat dipungkiri untuk diterima. Tetapi, jasa mereka janganlah dianggap sebagai hutang budi. Upaya pemerintah Indonesia dalam konteks internasional adalah menutup kehampaan hukum internasional bagi penegakan hukum harus dipergunakan dalam forum organisasi seperti DK PBB. Sebab, dengan cara diplomasi seperti itu, kebijakan pemerintah SBY ditingkat internasional dapat membantu mengurangi gerakan teroris yang lahir akibat kehampaan hukum dan ketidak adilan global dewasa ini.

****

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s