KEISTIMEWAAN DIY UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KEBHINEKAAN REPBLIK INDONESIA

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

Kehendak untuk memutus dualisme kepemimpinan DIY bukan sekedar republik mimpi. Akan tetapi, riel Republik Indonesia di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengu Buwono X dan juga Sri Paduka Paku Alam merupakan memang didukung oleh beberapa alasan yang cukup signifikan. Tim Kerja dan Tim Perumus Naskah Akademik PAH I DPD RI sejak 29 April 20071 setelah melakukan kajian kritis terhadap keberadaan UU No 3 Tahun 1950 ditemukan tiga persoalan utama yang dikaji dari parameter UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak memenuhi persyaratan. UU No 3/1950 yang semula dipandang sebagai instrumen hukum yang legimit, justru pada masa pemerintahan era reformasi mulai menimbulkan persoalan yang tidak mudah diperoleh solusinya.

Pertama, UU tersebut menyerupai muatan materi UUD karena terlalu pendek dan sederhana. Muatan materinya hanya terdiri dari 3 Bab dan 7 pasal dan beberapa (ayat) yang mengatur urusan-urusan pangkal. Sehingga banyak masalah terkait dengan keistimewaan tidak dapat terjawab. Pada saat ini, UU No.10 tahun 2004 telah menjadi pedoman yang seharusnya dipatuhi oleh UU yang akan dilakukan penyempurnaan. Semestinya, UU mengatur satu obyek utama, terkait dengan hukum publik atau privat dengan cakupan yang luas, rinci dan juga peraturan tersebut dapat diterapkan. Pendapat Dahlan Thaib memang ada benarnya yang menegaskan bahwa keistimewaan itu memiliki bentuk akan tapi tidak mempunyai isi alias kosong.2 Hanya saja, kekosongan yang ada selama ini timbul tidak sepenuhnya dapat direspon dengan membuat RUUK DIY yang sama sekali baru. Mengingat jarak waktu yang telah dekat harapan mengesahkan UU menjadi tidak realistik.

Kedua, kelemahan yang lain adalah adanya dualisme kepemimpinan yang sesungguhnya tidak dikehendaki dalam alam demokrasi. Tugas dan kewenangan pemerintahan yang mengatur urusan publik, seperti sistem politik dan birokrasi pemerintahan, penegakan hukum, keuangan dan moneter, sistem pertahanan dan keamanan adalah urusan publik yang tidak kebal dari pengawasan institusi demokrasi yang rasional. Sehingga monarki konstitusional, sebagaimana terlihat dalam kepemimpinan Dwi-Tunggal, Sri Sultan HB X sebagai Gubernur dan Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur selama ini telah berlangsung dipandang kurang relevan untuk dipertahankan. Pengisian kepala daerah tanpa proses pemilihan secara demokratis, jabatan seumur hidup, tidak tersedianya partisipasi publik, lebih memperlihatkan tata cara kekuasaan politik yang tradisional dan feodalistik. Karena itulah, sikap tegas Sri Sultan yang tidak bersedia menduduki jabatan publik dapat menepis pelestarian nilai-nilai feodal dalam sistem pemerintahan modern di Yogyakarta. Padahal Yogyakarta sejak revolusi hingga era reformasi telah menjadi barometer perubahan dalam birokrasi modern yang rasional dan berdaya guna.

Ketiga, masyarakat belum memiliki kesamaan persepsi terhadap konsep Keistimewaan mengingat bentuk dan substansinya belum secara jelas diformulasikan ke dalam peraturan hukum. Penggunaan istilah Keistimewaan telah menimbulkan kontroversi terutama dipicu oleh fakta bahwa proses pengisian kepala daerah tidak dilakukan pemilihan langsung, jabatan kepala daerah seumur hidup, dan adanya rangkap jabatan merupakan fakta yang kontradiktif terhadap tuntutan normatif UUD 1945, UU Pemilihan Umum, dan UU Otonomi Daerah No 32 tahun 2004. Semestinya, keistimewaan DIY tersebut harus didukung oleh tiga pilar utama yaitu sejarah dan budaya (Keraton dan Pakualaman) sebagai Pusat Budaya dan Kearifan Lokal, tanah bermakna Magis Religius untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran, dan sistem pemerintahan modern yang memiliki keterkaitan peranan Keraton dan Puro dalam pembuatan kebijakan Perda Istimewa (Perdais) setingkat Propinsi bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Dalam tahapan berikutnya, eksistensi Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman tetap merupakan Dwi-Tunggal dalam kepemimpian moral, budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat Yogyakarta. Konsekuensinya, birokrasi pemerintahan di tingkat Propinsi yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur maupun di tingkat kabupaten dan kota sepenuhnya merupakan urusan publik yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No.32/2004. Institusi yang selama ini telah menjadi keniscayaan sistem pemerintahan tidak akan ada yang tergusur.

2. Hanya Yogyakarta Yang Istimewa

Pelestarian Keistimewaan tidak saja menjadi keniscayaan sejarah dan konstitusi, melainkan merupakan fakta politis yang tak mudah dihapuskan oleh kondisi zaman yang berubah. Adapun beberapa alasannya sebagai berikut.

Pertama, fakta sejarah menunjukan bahwa Yogyakarta dalam perjanjian Gianti 1755 sebagai ”negara berdaulat” dengan wilayah territorial dan penduduk yang jelas. Status negara atau negeri tersebut diperkuat oleh dokumen sejarah seperti dalam Kontrak Politik antara Sri Sultan HB IX dengan Adam Lucean 1940, dan Perjanjian dengan pemerintahan Dai Nippon Jepang tahun 1942. Asal usul Keistimewaan Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam tiga dokumen tersebut antara lain dapat dirunut dari pengakuan atas gelar keagamaan bagi Sri Sultan Hamengku Buwono Ingalogo Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Adanya hak prioritas pemerintah Belanda terhadap Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualam. Adanya hak prioritas didasarkan pada hak asal-usul keturunan anak laki-laki dari isteri raja untuk dapat mengganti dan menduduki jabatan kepala daerah. Terakhir, hubungan kekuasaan antara Sri Sultan dengan kekuasaan pemerintahan adalah langsung kepada Gubernur General di Jakarta.

Kedua, keberadaan keistimewaan Yogyakarta terus terpatri kuat setelah Indonesian menyatakan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Secara sosio-politis, Maklumat Sri Sultan X 5 September 1945 yang menujukan adanya sikap tulus, jiwa pengorbanan, dan tanpa pamrih untuk bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap tersebut dikukuhkan oleh Surat Presiden RI pertama, yang meneguhkan kedudukan Sri Sultan HB IX, sebagai Gubernur dan Sri Paduka Paku Alam, sebagai Wakil Gubernur Yogyakarta. Bukti sejarah dan nilai filosofis Keistimewaan juga dibuktikan melalui fungsi Kesultanan sebagai pemelihara (Hamangku), pemersatu (Hamengku) pelindung atau pengayom (Hamengkoni) dalam menyelamatkan NKRI dari ancaman agresi Belanda 1946 hingga 1949. Perpindahan ibu kota Negara RI dari Jakarta ke Yogyakarta a menujukan bukti bahwa Sri Sultan HB IX tidak saja telah menjadi penyelamat dan pelindung NKRI. Tetapi, juga DIY merupakan satu-satunya tempat autentik NKRI karena pemberlakuan UUD 1945 di DIY tidak menerima kehadiran negara federalis, bentukan pemerintahan Belanda.

Secara sosio-politik, dokumen yang mengakui keberadaan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa tersebut ditandai oleh adanya dualisme kepemimpinan di Yogyakarta. Di satu pihak, keberadaan Sri-Sultan HB dan Sri Paduka Paku Alam sebagai sistem kepemimpinan kerajaan atau pemimpin komunitas adat dengan Kraton dan Puro Paku Alaman adalah tempat dimana kekuasaannya berada di tanah Jawi, didukung masyarakatnya (Kawulo Yogyakarta Hadiningrat), dengan pemberlakuan sistem hukum adat (Pepakem Ndalem), yang sejak dulu sampai sekarang masih berlaku effektif. Di pihak lain, dalam waktu yang sama, Sri Sultan HB IX sebagai Gubernur dan Sri Paduka Paku Alam, sebagai Wakil Gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi modern. Situasi kepemimpinan tersebut, semakin hari dirasakan semakin tikda memberikan pengarahan bagi pendidikan polirik. Partisipasi publik belu dapat dioptimalkan dalam membuat kebijakan pemerintahan.

Ketiga, keberadaan Keistimewaan Yogyakarta menjadi sangat kuat untuk dilestarikan oleh karena alasan juridis konstitusional adalah kesadaran the Founding Fathers untuk memberikan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai sumber hukum tertinggi, pasal 18 UUD 1945, dan juga pasal 18 B (UUD 1945 hasil amandemen), … dengan menghormati hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Secara semangat zaman, jaminan Keistimewaan dalam UUD 1945 diberikan bukan merupakan bentuk hutang budi politik atau kompensasi atas penggabungan dirinya pada NKRI, melainkan murni pengakuan dan penghormatan yang obyektif dan autentik. Pernyataan Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII terjadi setelah pengesyahan UUD 1945 oleh PPKI, tanggal 18 Agustus 1945. Jaminan Keistimewaan secara berkesinambungan diatur dalam berbagai peraturan perundangan secara konsisten, baik pada masa Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, dan juga Orde Reformasi. Pengaturan Keistimewaan berada pada UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah. UU No 18 tahun 1965, tentang Pemerintahan Daerah, UU No 5 tahun 1974 tetang Pemerintahan di Daerah., UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari ketiga argumentasi di atas, tidaklah berlebihan bila pengakuan Keistimewaan hanyalah diberlakukan di Propinsi DIY. Kedudukan akan status Keistimewaan DIY hanya satu-satunya dalam NKRI tidak saja merupakan keniscayaan sejarah, dan konstitutusi, melainkan juga fakta sosiologis yang sampai sekarang masih didukung oleh masyarakat Yogyakarta khususnya, dan pada umumnya masyarakat Indonesia.

1 Sarasehan tentang Budaya Adiluhung Yogyakarta Hadiningrat yang diselenggarakan oleh DPD RI, Minggu 24 April 2007 di Hotel Mercure Yogyakarta.

2 Dahlan Thaib, Keistimewaan DIY Perspektif Hukum Tata Negara. Disampaikan dalam Sarasehan Format keistimewaan Yogyakarta untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kebhinekaan RI dan diselenggarakan di UGM Kagama, April 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s