KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (COMMUNITY WELFARE) SEBUAH PEMBAHARUAN MASYARAKAT SLEMAN

Pentingnya transformasi sosial yang diorientasikan pada terbentuknya masyarakat sejahtera bagi pembangunan di Kabupaten Sleman merupakan keniscayaan. Pertama, agenda penentuan pemilihan kepala desa langsung bukan melalui sistem perwakilan lagi. Model pemilihan langsung ini telah dengan jelas mengakui kedaulatan berada ditangan rakyat. Kedua, terkait dengan fakta adanya Kontrak Sosial (ditandatangani atau tidak oleh calon terpilih). Sehingga keberadaan pemimpin daerah bagaimanapun dengan kebijakan yang dibuatnya tidak sekedar dapat melepaskan dirinya dari aspirasi masyarakat. Melainkan juga dituntut adanya bentuk-bentuk pelayanan yang memuaskan masyarakat3.

Ketiga, kebijakan otonomi daerah sesungguhnya selain mengisyaratkan adanya penerapan pemerintah yang disentralistik, juga adanya pengakuan atas ciri-ciri pembangunan masyarakat lokal dan khusus. Karenanya, monoloyalitas atau keseragaman yang dilakukan masa lalu menjadi tidak berlaku. Semua pihak secara seksamaharus didengar jauh lebih penting daripada menerapkan kebijakan pemerintah pusat4.

Untuk membangun visi dan misi pembangunan masyarakat di Kabupaten Sleman, perlu diperhatikan antara lain konsep negara sejahtera Vs masyarakat sejahtera. Kemudian setelah itu, diorientasikan upaya merespon harapan dan realitas riel masyarakat Sleman.

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –> Pendahuluan

Negara Sejahtera Vs Masyarakat Sejahtera

Negara Sejahtera (Welfare State) dan Masyarakat Sejahtera (Welfare Community) dua istilah yang berbeda, namun bertautan dalam penggunaannya ketika suatu negara merencanakan model pembangunan. Rhames Mishra, mendefinisikan negara sejahtera sebagai konsep yang mewajibkan negara untuk melakukan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat, dalam arti sandang, pangan, pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan terhadap warga negara secara cuma-cuma tergolong yang dipentingkan.

Sedangkan kelompok lain Vilhelm Aubet, meletakkan sejahtera diartikan sebagai hak-hak politik atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik dalam arti kebutuhan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Negara dalam konteks ini, dibebani selain kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga masyarakat memilki hak untuk melakukan komplain ketika pemerintah tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya secara pantas dan benar.

Sedangkan Lawrence Friedman dan Anwaral Yahin, menempatkan konsep negara sejahtera ditekankan pada peran dan fungsi hukum yang mengatur kewajiban-kewajiban negara dalam memberikan pelayanan pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. D.J.Galligan, The law may and often does create legal rights to walfare in its various forms. This may include rights to social welfare, to medical care, and to educational facilities. Adanya hak-hak dasar tidak sekedar adanya pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan adanya jaminan kebebasan dari hambatan badan (cacat) dan hak-hak dari kebebasan berbicara dan berserikat5.

Dengan kata lain, hak-hak dasar kesejahteraan biasanya mulai dengan pemenuhan kebutuhan fundamental dan umumnya diletakkan pada kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan yang harus dipenuhi sesuai dengan tuntutan yang diperlukan. Termasuk didalamnya makanan, peralatan, pemukiman, pendidikan, peluang untuk kebudayaan, dan juga beberapa attribute atas harta benda.

Persoalannya bagaimana merumuskan suatu strategi dan model agar kesejahteraan bagi masyarakat tersebut dapat dicapai. Menurut Ross Cranston, konsep negara sejahtera itu dapat dicapai melalui tiga model. Model pertama, negara sejahtera dapat ditegakkan melalui pengaturan kesejahteraan sosial (Social Welfare Regulation). Hal ini terdiri dari adanya Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Bentuk-bentuk peraturan hukum tentang regulasi kesejahteraan sosial. Model penerapannya melalui institusi-institusi yang berwenang. Tersedianya peran dan fungsi peradilan yang mandiri dan terbuka. Dan dari efektifitas peraturan kesejahteraan sosial.

Kedua, Pengaturan tentang Pelayanan Publik, antara lain terdiri dari paradiksi birokrasi kesejahteraan sosial pengawasan hukum terhadap birokrasi kesejahteraan sosial. Keikutsertaan masyarakat dalam birokrasi kesejahteraan sosial. Dan terakhir, tentang parameter pelayanan publik yang universal. The best practice of service hendaknya dijadikan tuntutan dan kebutuhan bagi suatu pemerintahan.

Ketiga, manfaat-manfaat kebijakan kesejahteraan masyarakat adanya undang-undang kesejahteraan sosial. Pengendalian sosial melalui undang-undang kesejahteraan sosial, dan terakhir, konteks sosial dari masyarakat administrasi kesejahteraan sosial6.

Secara lebih khusus, Rhames Mishra menyebutkan tujuan utama kesejahteraan sosial yaitu negara-negara berusaha untuk memelihara dan menetapkan standar kehidupan minimum, perolehan sebesar-besarnya kesetaraan, menjunjung tinggi kepentingan bersama atau komunitas7.

Dari pembahasan diatas, ditegaskan bahwa negara sejahtera dan masyarakat sejahtera tidak dapat melepaskan dirinya dari kewajiban-kewajiban negara untuk memberikan dan melindungi hak-hak dasar secara sosial, ekonomi, politik, termasuk kebebasan berekspresi dan berorganisasi, termasuk hak-hak dasar bagi yang cacat dan kelompok minoritas lainnya seperti gender. Meskipun begitu, negara tidak dapat menyelenggarakan kebijakan pelayanannya melalui peraturan hukum dan institusi pemerintahan, tanpa juga partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam membangun model masyarakat sejahtera ke depan.

Pembangunan Masyarakat Sleman Sejahtera

Menetapkan teori masyarakat sejahtera bagi pembangunan kabupaten Sleman bukanlah tanpa argumen. Secara konstitusional bahwa pasal 18 UUD 1945 telah mendasari semangat reformasi dan transformasi sosial, politk dan hukum. Akibatnya, sistem pemerintahan yang sentralistik tidak dapat diberlakukan. UU No.22/1999 dan UU No.36 tahun 2003 telah menjadi instrument hukum yang efektif dalam mengarahkan sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilihan kepala desa secara langsung, sebagaimana telah dilaksanakan di Kabupaten Sleman Juni yang lalu tidak lagi menggunakan sistem perwakilan. Melainkan pemilihan kepala daerah langsung telah mengindikasikan perubahan substantive praktek demokrasi di Indonesia. Hak-hak politik rakyat yang semakin terbuka itupun telah terbukti, terutama ketika rakyat melalui partai-partai politik mengajukan calon-calon pemimpin mereka terdiri dari beberapa pasangan.

Meskipun Bupati yang terpilih tidak menandatangani kontrak politik sebagaiamana telah diajukan Komite politik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman 2005-2009, tidaklah secara otomatis dapat dijadikan ukuran absolute atas ada atau tidaknya komitmen. Namun, juga tidak terlalu sukar untuk memulai seberapa jauh Bupati dan Wakilnya terpilih menaruh kepedulian yang mendalam atas problem pembangunan masyarakat local di Sleman.

Identifikasi problem kabupaten Sleman ke depan, sesuai rancang bagunan masyarakat sejahtera (Welfare Community) antara lain sebagai berikut.

  1. Dalam UUD 1945, pasal 30 menetapkan negara dalam hal ini pemerintah menertapkan 20% untuk pendidikan. Tantangan anak didik di Sleman, sebagaimana dihadapkan pada hampir sekolah-sekolah, dan PTN – PTS berada di Sleman. Bilamana kepedulian Pemda terhadap anak-anak didik tidak optimal, maka SDM lahir ke depan tidaklah terlalu optimis. Warga Sleman ke depan hanya akan menjadi penonton semata. Keberhasilan dari komoditi dan industri PTN dan PTS hanya akan diperoleh oleh warga-warga, anak-anak didik di luar Sleman. Oleh sebab itu Pemda dan masyarakat hendaknya menempatkan program pendidikan, beasiswa dan persiapan anak-anak cerdas secara intelektual dan spiritual hendaknya diprioritaskan.

  2. Dengan lahirnya UUD No.10/2004, tentang proses pembuatan UU, dan peraturan yang partisipasif, maka kepala daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan publik tidak dapat mengabaikan peran serta masyarakat. Seberapa jauh kepala daerah menyadari untuk membuka forum publik dalam menjaring aspirasi masyarakat. Memang Bupati dan Wabup dan jajarannya memiliki wewenang membuat kebijakan publik, dapat melalui peraturan hukum, setingkat peraturan daerah, yang melibatkan peran lembaga legislatif.

Dalam kaitannya dengan keamanan dan ketertiban daerah, apakah pengaturan terhadap rumah-rumah kos, dan pengawasaannya telah diagendakan sebagai program legislasi daerah yang prioritas. Ranah publik terkait dengan rumah kos, pendirian, dan perijinan rumah-rumah mewah, baik melalui inisiatif pribadi atau property agensi harus menjadi prioritas dalam pengaturannya. Sebab, ancaman ketertiban dan keamanan di daerah Sleman ini cukup rentan, konspirasi kejahatan keluarga dan pendatang dalam bentuk kejahatan obat-obat terlarang ganja, morfin dari tempat-tempat hiburan. Situasi ini terus tumbuh dan berkembang mendapatkan dukungan dari timbulnya perubahan sikap masyarakat individualistik dan materialistik.

  1. Kebijakan pemukiman, pengalokasian tanah-tanah dan tata ruang. Disatu pihak situasi lahan dan tanah-tanah yang ada disekitar Sleman sungguh subur karena berkat alam pegunungan. Namun, penambangan pasir dan pemukiman yang tidak proporsional menimbulkan ancaman bahaya tanah longsor. Seberapa jauh sistem pengawasan dan perijinan atas bangunan-bangunan pemukiman, baik untuk model BTN maupun Real Estate tidak dilakukan dengan kebijakan yang diskriminatif. Sikap Pemda Sleman terhadap proyek TMGN yang ambigu, sesungguhnya kontra-produktif bagi masyarakat sekitar Kaliuran. Juga ancaman air bersih bagi masyarakat di luar Sleman harus menjadi perhitungan yang mendasar bagi kemanfaatan masyarakat Yogyakarta. Tanpa pengaturan yang baik dan tegas, persoalan kebutuhan air di DIY yang datang dari Sleman, akan menjadi sumber konflik yang amat berbahaya.

  2. Penerapan Good Governance dan Clean Governance menjadi isu sangat penting dalam membangun masyarakat Sleman sejahtera secara sosial, ekonomi dan politik dan spiritual. Namun, alangkah naifnya jika Pemda Sleman tidak sejak awal mambuat deklarasi politik anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Memang deklarasi bukan merupakan kewajiban bagi Pemda atau Bupati. Niat dalam hati saja telah cukup dibenarkan secara teologis. Namun, karena KKN sama berat dengan perang melawan teroris di Indonesia, maka kepercayaan masyarakat akan bertambah bilamana deklarasi politik Anti KKN dijadikan putusan dan tindakan Pemda Sleman ke depan. Jumlah PTN dan PTS di Kabupaten Sleman yang banyak akan menyediakan bantuan konsep strategi dan taktik tentang pemberantasan KKN akan segera dikontribusikan. Tidak dapat dipungkiri, deklarasi politik dari Kepala Daerah tentang Anti KKN, akan menjadi spirit yang utama dalam membangun birokrasi yang penuh kesiapan dalam memberikan jasa pelayanan pada masyarakat.

  3. Awal pembenahan birokrasi hendaknya dimulai oleh pemimpinnya sejak awal program kerja diformulasikan. Masyarakat Sleman tergolong wilayah yang pluralistik dalam anti suku, budaya, sosial dan agama. Konsekuensinya, membangun komunitas yang sejahtera tidak sekedar hanya dengan berupaya meningkatkan Pendapatan Nasional Produk (GNP). Namun, tuntutan kebijakan pemerintah yang secara setara dan adil sangat dipentingkan. Perlakuan yang wajar dan non-diskriminasi terhadap kelompok masyarakat minoritas. Apakah karena gender, hambatan fisik, agama dan atau kepercayaan perlu mendapatkan perhatian. Tidak harus selalu kebutuhan akan kehidupan harmoni sosial dipergunakan peraturan hukum daerah. Namun justru peran-peran institusi non-formal seperti ulama. Pendeta, NGO, dan kekeuatan sosialnya perlu dibudayakan melalui kerjasama networking atau pemerintah dengan pengendalian kekuatan civil society. Suatu komunitas sosial yang menempatkan ruang bagi hubungan manusia tanpa tekanan, dan juga hubungan kerja yang dibentuk atas dasar keluarga, keyakinan, kepentingan dan idiologi yang mengisi ruang-ruang kosong. Civil society yang sesuai dengan pembentukan masyarakat sejahtera antara lain bahwa tugas demokrasi pertama, membangun network, union, gereja, partai politik, organisasi pergerakan, kerjasama, ketetanggaan, sekolah, dan kelompok-kelompok yang mempromosikan dan mencegah hal yang tidak sesuai8.

  4. Masyarakat sejahtera tidak pernah akan tercipta jika sistem penegakan hukum tidak diberdayakan. Transformasi sosial dan politik masyarakat Sleman yang demokratis ke depan sangat membutuhkan tegaknya hukum sebagai panglima. Oleh sebab itu, fungsi Kepala Daerah tidak saja siap untuk melakukan upaya-upaya komprehensif tentang penegakan hukum yang berani, bersih dan bermartabat. Tidak kalah pentingnya, adalah dimana saja seorang pemimpin harus selalu siap untuk memnerikan pelayanan, sekaligus menghadapai resiko hukum. Tanpa ada perlakuan yang khusus untuk memperoleh hak-hak istimewa. Namun, Qoditio Sine Quanon, bagi terciptanya penegakan hukum yang bermartabat adalah membangun persepsi yang sama antara ketiga pilar kekuasaan lokal, yaitu legislatif, eksekutif dan kekuasaan judikatif.

Penutup

Bilaman konsep negara sejahtera Vs masyarakat sejahtera diadopsi sebagai model visi dan misi pemerintah daerah di Sleman, maka kebijakan publik melalui Perda dan atau keputusan lain akan legitimit bilamana stakeholder yang otoritatif perlu dilibatkan. Akan halnya, ketujuh persoalan terkait visi dan misi Pemda ke depan hanya akan legitimit dan dipercayai bilamana desakan kepentingan masyarakat segera diformulasikan dalam prioritas program konkrit.

Yogyakarta, 24 September 2005

1 Disampaikan pada Sarasehan: Membangun Masa Depan Kabupaten Sleman. Diselenggrakan oleh Koalisi Jogja Untuk PILKADA DAMAI dan DEMOKRASI, tanggal 24 September 2005. Hegar Restoran Jl. Laksda Adisucipto Km. 9-11 Yogyakarta.

2 Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3 Mochtar Mashud. Kebijakan Publik Proses Pembuatan dan Penerapannya. Universitas Gajah Mada. 2002.5

4 Lihat Kerangka Kegiatan Sarasehan: Konstruksi Masa Depan Kabupaten Sleman: Tantangan Implementasi Visi, Misi dan Agenda Pemerintah Baru. Forum Komunikasi Masyarakat Sleman. 24 September 2005.

5 Lihat D.J.Galligan. Discretionary Power: A Legal Study of Official Discretion: Oxford. Clasendon Press. 1990. hal 87.

6 Lihat Pndangan Eksekutif dari karya Ross Cranston. Law in Context: Legal Foundation of The Welfare State London. Butter and Tunner Ltd. 1985.

7 Lihat Rames Mishra. The Welfare State in Crisis Social thought and Social. Canada. Havester Press. The Open University. Set Book. 1987. 131.

8 Lihat Michael Wazler (ed). Toward Global Society. 1998:8.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s