KORUPSI DAN KEJAHATAN TERORIS

Kesamaan korupsi dan teroris adalah sama-sama sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dalam hukum internasional. Konsekuensinya, negara-negara pihak cenderung mempunyai kewenangan luas (Extended Jurisdiction) dalam mengadili penjahat koruptor dan teror. Akibatnya, jika negara-negara menerapkan prinsip kewenangan luas, maka penanganan koruptor akan menjadi efisien dan efektif. Karena itu, perjanjian ekstradisi sebagaimana di atur ahli hukum perjanjian internasional itu juga menjadi tidak diperlukan. Namun, kesamaan kejahatan korupsi dan teroris tersebut terbukti tidak lebih dominan perbedaannya. Bobot perbedaan kedua kejahatan tersebut, terutama ditentukan oleh objek dan subjek dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Perbedaan lain, juga ditentukan oleh institusi penegakannya. Objek Kejahatan dan Sumbernya Berbicara tentang objek kejahatan mencangkup pertanyaan apakah yang menjadi persoalan utama hukum yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Sebagai kejahatan korupsi dipandang kejahatan khusus atau white collour crime, mengingat tidak semua orang dapat melakukan perbuatan pidana korupsi yang memiliki ciri sebagai berikut: (1) Kejahatan korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Berbeda karenanya dengan kejahatan pencurian; (2) Perbuatan selalu sangat tertutup atau rahasia (secrecy), kecuali masyarakatnya telah begitu receptis; (3) Korupsi melibatkan elemen yang saling terkait menimbulkan kewajiban dan keuntungan. Praktek korupsi dilakukan sebagai suatu metode rekayasa aktifitas yang mencoba menghindar dari hukum yang berlaku atau mencari pembenaran atas hukum; (4) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menghendaki adanya putusan yang pasti; (5) Perbuatan korupsi melibatkan bentuk kebohongan kepercayaan masyarakat; (6) Apapun bentuknya korupsi adalah pengingkaran terhadap kepercayaan atau amanah; (7) Tindakan korupsi selalu bertentangan dengan fungsi ganda antara orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Penyuap dan penerima suap adalah sama pelaku dengan maksud dan tujuan berbeda. (8) Kejahatan korupsi telah melanggar norma-norma dan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab di dalam tata tertib warga negara. (Syed Hussein Alatas. 1986: 12). Sedangkan sebab-sebab korupsi adalah (a) Lemahnya atau ketidakhadiran kepemimpinan dalam prosesi kunci yang memiliki kemampuan mempengaruhi prilaku strategi untuk mencegah korupsi. (b) Lemahnya pendidikan agama dan etik dan (c) Penjajahan (colonialisme) pemerintahan asing yang dapat membangkitkan kesetiaan yang mampu melarang berbuat korupsi. (d) Kurang pendidikan. (e) Kemiskinan. (f) Tiadanya suatu hukuman yang berat. (g) Tidak Adanya sistem lingkungan yang kondusif dari prilaku masyarakat atas anti korupsi. (h) Struktur pemerintah (i) Perubahan yang radikal (j) Korupsi dalam birokrasi menjiwai masyarakat secara utuh (Syed Hussein Nash: 38). Kompleksitas objek kejahatan korupsi menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sedangkan Susan Rose-Ackerman dari perspektif politik (Corruption And Goverment Causes, Consequences And Reform. 1999: 114), menegaskan bahwa korupsi digambarkan sebagai suatu hubungan antara negara dengan sektor swasta, dimana actor pejabat negara terhadap lebih dominan dan dalam kasus lain actor-aktor swasta justru menjadi faktor penekan yang terkuat. Kejahatan korupsi juga diusulkam sebagai kejahatan kleptoracy, suatu konsep yang semula diangkat oleh Andreski (1968), yang menegaskan bahwa seorang penguasa atau pejabat puncak yang tujuan utama dan kekuasaannya yaitu memperkaya diri sendiri dan mereka yang memiliki kekuasaan untuk memperluas tujuannya pada waktu ia sedang memgang kekuasaan politik. Karen aitu, kleptoracy menjadi suatu kejahatan negara, tidak saja penerima suap itu memusat di dalam pemerintahan pusat (Bribe Receipcient Concentrated At Top Government), maupun penerima suap begitu banyak di tingkat lokal dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, sehingga kedudukan negara menjadi tereksploitir dan menjadi lemah. Sebagai kejahatan luar biasa, memang diakui korupsi memiliki kesamaan dengan kejahatan terorisme. Kejahatan luar biasa, ditentukan oleh ciri-ciri universal, sebagaimana diakui hukum internasional. Melainkan juga negara-negara memiliki jurisdiksi yang sama dalam mengadili kejahatan terorisme kejahatan korupsi. Akan tetapi, kejahatan terorisme berbeda dari kejahatan korupsi mengingat kejahatan terorisme diakui selain kejahatan luar biasa, juga sebagai kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity). Kejahatan kemanusiaan mengandung sifat dari perbuatan yang umumnya mengancam dan memusnahkan jiwa, raga dan tidak sedikit juga harta benda untuk perorangan atau negara. Dari sifat dan esensi kejahatan kemanusiaan inilah korupsi tidak identik dengan kejahatan teorisme. Dengan kata lain, kejahatan terorisme dan korupsi memiliki kesamaan status kejahatan luar biasa (khusus), tidaklah otomatis dapat dijadikan objek yang sama dalam suatu peraturan perundang-undangan. Perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwa kejahatan teroris telah didukung oleh berbagai konvensi internasional. Setidaknya ada lima konversi internasional yang diberlakukan. Dan hampir kebanyakan negara telah meranfikasinya. Misalnya, resolusi Dewan Keamanan PBB No.1373 tahun 2001, tentang Pemberlakuan Aset-Aset Teroris Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden. Sedangkan kejahatan korupsi, konvensi internasional telah dibicarakan tahun 2004. Namun, sampai saat ini belum dapat mengikat oleh karena neghara belum meranfikasinya secara lebih terpadu. Sehingga daya ikat negara-negara kejahatan korupsi di setiap negara memang telah diakui keberadaannya. Namun, tingkat keberhasilan UU korupsi sebagai sumber hukum tidak seefektif konversi dan UU negara tentang teoris. Subjek Hukum Sebagai Pemegang Hak Dan Kewajiban Sebagai sama-sama kejahatan luar biasa, korupsi secara fundamental berbeda dari kejahatan terorisme karena unsur subjek negara. Dalam kejahtan korupsi, subjek terlibat umumnya terdiri dari pejabat negara di tingkat pusat atau daerah yang menerima suap, untuk memperkaya diri dengan cara0-cara melawan hukum. Subjek lainnya dalam kejahatan korupsi yaitu actor swasta yang terdiri dari perorangan atau kolektif yang memberi suap untuk dan atas nama melicinkan mempengaruhi proses untuk memperoleh perlakuan yang khusus atau istimewa dari pejabat negara atau pegawai negeri. Dalam putusan-putusan, PN dan MA dengan jelas tidak diragukan. Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, Mantan Menteri Agama, Said Agil, Ramlan, termasuk pihak swasta yang terlibat dalam korupsi BLBI dan juga Bank Mandiri. Sedangkan subjek hukum kejahtan teroris yang telah mengikat secara hukum di dunia adalah sederet nama di Spanyol, Indioa, AS dan juga Inggris. Di Indonesia, Amrozi, Andi Samudra, Dr. Azhari, Nurdin Top dan yang saat ini menunggu proses pengadilan. Dari ebrbagai informasi, dengan jelas dapat ditangkap bahwa kedudukan subjek teroris adalah orang-orang yang mengatasnamakan agama berjihad untuk melawan kekuatan asing yang tidak mampu ditengarai oleh para negara dan dirinya sendiri. Dalam kasus yang sangat khusus, niat dan maksud kejahatan teroris bukan sekedar sebagai sikap perlawanan yang amat berani, melainkan mereka juga telah menerapkan diri menjadi syuhada (martir), dengan model bom bunuh diri seperti yang terbukti pada pelaku bom bunuh diri, Asmar Latin di dalam kasus Nom Hotel Marriot, Agustus 2003, bom bunuh diri, Kedutaan Australia, 9 September 2004, dan 22 Oktober 2005 di Kafe Kuta Bali. Akibat-akibat Hukum Perbedaan ketiga yang mendasar antara kejahatn korupsi dengan terorisme yaitu akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dalam teori hukum pidana secara umum antara niat, perbuatan dan akibat harus dipertimbangkan secara koherence atau runtut. Misalnya, perbuatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa berakibat akan timbulnya kondisi negara dan masyarakat menjadi miskin. Namun, dalam perspektif sosiologis harus diakui bahwa praktek suap dalam kondisi tertentu berdampak positif. Terutama ketika negara terlalu kuat, dan sistem bisnis berada pada cengkraman penguasa praktek pada saat itu akan gulung tikar. Sebaliknya, negara yang demokratis juga telah dibarengi dengan penegakan hukum yang berani, bersih, terbuka dan tegas. Sejarah pemerintahan dari era penjajahan belandam era kemerdekaan RI, era orde Baru, dan era reformasi seperti suap dan korupsi lainnya seperti mesin politik yang kuat dalam pembangunan nasional. Namun, anehnya masyarakat Indonesia merasa biasa dengan praktek suap karena saling diuntungkan. Sampai saat ini, masyarakat awam (kecuali cendekiawan LAM dan ICW) tampaknya tidak merasa terancam dengan praktek suap atau korupsi. Sebagaimana dalam sejarah hukum Hamurabi telah ditujukan bahwa rentenir, suap adalah musuh negara dan masyarakat. Tetapi, atas desakan dan alasan tertentu rentenir dan suap telah mengubah sebagian nasib manusia dari petani menjadi pedagang dan cendekiawan. Karen itu, kejahatan korupsi tidak sama dngan terorisme karena akibat hukumnya tidak secara langsung mengancam dalam memusnahkan jiwa dan rag manusia. Sekiranya korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan dapat dikaitkan dengan pelanggaraan HAM, maka sifat pelanggaran itu tergolong pada pelanggaran HAM biasa, yang bersifat dapat dikurangi (Derogable Rights). Sehingga, bilamana korupsi dipandang sebagai prilaku yang melanggar HAM maka mereka tidak tergolong pada pelanggaran HAM Berat (Gross Violation of Human Rights). Dalam kejahatan terorisme, dengan jelas akibat yang ditimbulkannya bukan sekedar ancaman kekerasan, melainkan perbuatan yang melawan hukum, menyesuaikan berbagai bentuk kekerasan secara fisik atau psikologis, sehingga menimbulkan rasa takut luar biasa, tanpa ada batasnya, sehingga korban yang ditimbulkannya dapat secara langsung membunuhnya manusia, tanpa kecuali (orang tua, wanita, anak beroda dan tidak berdosa), musuh apa kawan, termasuk timbulnya kekacauan harta kekayaan milik semua rang yang telah menjadi target sasaran bom teror. Akibat yang luar biasa dan tidak dapat dibatasi tersebut, tidak lain karena kejahatan terorisme umumnya dilakukan oleh mereka dalam keadaan damai. Konsekuensinya, kejahatan teoris dan akibat-akibat hukumnya secara sosial, politik dan keamanan tidak dapat disamakan ke dalam ketentuan hukum perang, konversi Geneva tahun 1949. Pro-kontra tentang benar tidaknya teror bom 11 September 2001 di WTC AS, di Bali 12 Oktober 2002, dilakukan oleh teroris Osama Bin Laden tidak menurunkan kepercayaan masyarakat akan dampak teroris sangat berbahaya bagi penyelamatan nyawa manusia. Itulah sebabnya, dalam konversi internasional disebut sebagai musuh universal (pedoman umat masnuia (Threaten To The Peace And Security Of Man Kind))- (Romli Atmasasmita. Masalah Pengaturan Teorisme dan perspektif Indonesia 2002). Kejahatan teroris sebagai kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity) sesungguhnya sejajar dengan kejahatan genocide, kejahatan perang (crime against war), kejahatan agresi (Crime Against Aggression) sebagaimana siatur dalam Statuta Roma tauhun 1998. Pengaturan ini menegaskan bahwa terorisme sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan oleh karena akibat dan ancaman yang ditimbulkannya mengancam hak-hak hidup manusia yang tidak boleh dikurangi (Non-Derogable Rights). Sehingga dalam penempatannya kejahatan terorisme sejajar dengan kejahatan kemanusiaan sesuai statuta roma. Sedangkan kejahatan korupsi, tidak tergolong ke dalam kejahatan HAM Berat yang dapat mengakibatkan seluruh negeri wajib meresponnya. Kedudukan Pasal 31 (1) & (2) UU No. 32/2004 Seberapa jauh kedudukan pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004 dapat dipertahankan dalam kaitannya dengan proses hukum yang benar dan adil ? Bilamana mengacu pada kerangka teoritis di atas, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan pasal tersebut bagi proses penciptaan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance & Clean Government). Kedudukan pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004 tentang pemerintahan Daerah batal demi hukum dan karenanya sevara material harus dicabut agar tidak menimbulkan akibat hukum yang menyesatkan (Obstruction Of Justice). Pencabutan pasal tersebut bukan sekedar esesnsi norma hukum di dalamnya bertentangan dengan formulasi sunstansi hukumnya semua itu, lebih serius dari itu bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang terdapat dalam HAM intetrnasional sebagai hukum dunia (World Law) melainkan juga dalam UUD 1945. Kontradiktori dengan HAM, UUD 1945 dan UU lainnya Pencabutan pasal 31 ayat (1) & (2) tersebut dari UU No. 32/2004 paling fundamental karena bertentangan dengan hukum dasar, ham, uud 1945, serta peraturan sejenisnya. Pertentangan tersebut dapat dibuktikan melalui bukan saja ketidaksesuaian antara fakta dengan aturan hukum. Lebih penting dari itu adanya pertentangan contrario in principle and contrario in terminis dengan ketentuan hukum internasional dan sistem hukum internasional. Pertentangan Pertama, pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004 terkait dengan : a.kepala daerah, wakil kepala daerah, “pejabat-pejabat” b.dakwaan, + praduga tak bersalah c.diberhentikan sementara d.melakukan tindak pidana koru[psi, terorisme dan mahar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara e.pemberhentian sementara dan tetap Bahwa usul pemberhentian sementara tersebut telah melanggar azas huku praduga tak bersalah (presumption of innocent). Dan juga bertentangan dengan undang-undang dasar sebagaimana yang berlaku umum yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “… Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya…” Ir. Akbar Tanjung, menatan DPR RI tahun 2004 ditetapkan selaku Terdakwa dalam kasus korupsi, tetapi tidak diberhentikan sementara dari jabatannya selaku ketua DPR RI. Begitu juga Komandan Kopasus Mayor Jenderal Sri Yanto dalam kasus pelanggaran HAM Berat juga tidak diberhentikan untuk sementara dari jabatannya meskipun pada saat itu tahun 2004 juga dalam posisi selaku Terdakwa. Sementara undang-undang dasar 1945 dengan dianutnya asa “Equality Befor the Law”, telah dengan jelas dan tegas melarang adanya diskriminasi dalam hukum. Dengan berlakunya pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004, hak konstitusional Pemohon dirugikan, karena hanya dengan didakwa saja seseorang sudah dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, dalam hal ini Pemohon sebagai Bupati Sorolangun, tanpa adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan adanya pemberhentian sementara atas diri pemohon, dalam omplementasinya di lapangan menimbulkan beberapa persoalan yang sangat mendasar dilihat dari sisi yuridis. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “… Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum …” dengan berlakunya ketentuan pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, oleh karena dakwaan yang ditujukan kepada Pemohon belum mempunyai kekeuatan hukum tetap, akan tetapi Pemohon sudah diusulkan untuk diberhentikan sementara oleh Gubernur Propinsi Jambi, yang menerapkan pasal 31 ayat (1) UU a quo; Bahwa apabila ketentuan pasal 31 ayat (1) & (2) UU No. 32/2004 a quo dikaitkan dengan pasal 8 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dipersidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, maka terasa sangat tidak sejalan dan terdapat adanya ketidakpastian hukum, demikian pula halnya apabila dikaitkan dengan Pasal 18 UU No.39 tahun 19999 tentang Hak asasi manusia yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu siding diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa Pemohon baik selaku perorangan WNI maupun selaku Bupati Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan tugas dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan pembangunan di daerahnya, sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah padal 19 ayat (2) yang berbunyi “Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintaha daerah dan DPRD”, sementara pasal 20 ayat (1) berbunyi “Penyelenggaraan pemerintahan berpedomann pada asas umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian; asas tertin Penyelengaraan Negara; asas kepentingan umuml asas ketrbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi dan asas efektifitas”.

One thought on “KORUPSI DAN KEJAHATAN TERORIS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s