MEMBERDAYAKAN PERAN ANGGOTA DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang baru dan hadir sejak amandemen UUD 1945 diberlakukan. Sampai saat ini, DPD terkesan belum memainkan peranan utama bagi kepentingan rakyat. Kesan ini terungkap benar ketika, ada sebagian anggota DPD yang merasa kurang pas mengemban amanah karena volume pekerjaannya tidak sesibuk anggota-anggota DPR. Tentu saja membandingkan peran DPD dan DPR saat ini bukan saja tidak sebanding, melainkan tidak pada tempatnya.

Sebagai wakil-wakil rakyat, volume pekerjan serta terbatasnya kewenangan DPD mestinya tidak menjadi alasan bagi upaya mencari aktifitas. Justru mereka inilah yang seyogyanya proaktif membuat aktifitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perlu dicatat, bahwa DPD sesungguhnya sama dengan senator dalam model parlemen di Amerika Serikat, Inggris, Canada dan Australia.

Di negara-negara tersebut, terutama dalam sistem pemerintahan parlementer, anggota-anggota Konggres, sama dengan DPR dan senator atau DPD memilih kesamaan peran dan fungsi atau kewenangan legislatif. Tapi jangan lupa kesamaan derajat tersebut berjalan dalam kurun sejarah sosial dan politik yang panjang. Kewenangan tersebut terdiri dari kewenangan pembuatan perundang-undangan (legislative authority). Kewenangan pengangguran (Budgeting Authority), dan kewenangan pengawasan (Controlling Authority). Dalam negara yang federalistik, umumnya peran dan fungsi konggres dengan senator memiliki kesamaan kewenangan.

Berbeda dengan Indonesia, peran DPD terbatas kewenangannya pada legislasi yang terkait dengan urusan daerah. Peluang di luar otonomi daerah sangat dibatasi. Hal ini juga sama bahwa DPD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan yang terbatas pada persoalan daerah. Atas kekurangan fungsi DPD inilah, status DPD di Indonesia terkesan subordinasi, atau bawahan DPR. Ketimpangan fungsi dan kewenangan itulah saat ini harus menjadi tantangan DPD. Meskipun tidak dilarang, janganlah DPD menuntut kewenangan yang setara DPR dengan mengusulkan amandemen pasal 22D Dalam UUD 1945.

Saat ini justru, bagaimana DPD dapat menyakinkan masyarakat dengan pro-aktif melakukan berbagai program unggulan dan menyentuh kepentingan masyarakat lokal. Baik dalam aspek sosial, budaya, politik lokal, hukum lokal, dan ekonomi kerakyatan. Saat ini, begitu banyak program legislasi nasional yang ada kaitannya dengan fungsi DPD. Misalnya, Perubahan Penyempurnaan UUPA No. 5, UU Land Reform (Reformasi Hukum Pertanahan), Rancangan UU Masyarakat Hukum Adat dan Rancangan Undang-undang Bencana Alam. Secara khusus, DIY sampai saat ini masih sedang menyusun RUU Keistimewaan DIY. Dari kelima RUU tersebut DPD memiliki peluang emas untuk selalu dinamis.

Pertama baru-baru ini, DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum UII yang dimulai sejak 9, 10 Februari 2006, menyelenggarakan workshop tentang Urgensi Amandemen UUPA No. 5/1960. Suatu program berkelanjutan mencakup kegiatan akademis, tersusunnya Naskah Akademik UUPA, dan uji sahih Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan UU Penyempurnaan Agraria.

Peran DPD dalam mensukseskan kedua RUU tersebut sangat strategis. Posisi DPD sangat tepat dalam penyempurnaan UUPA mengingat sejarah pembentukan UUPA 24 September 1960 muncul dari UGM Yogyakarta. Atas segala kekurangannya, DPD harus menetapkan kedudukan UUPA ke depan sebagai UU induk (Umbrella Act). Karena UUPA sebagai UU induk, maka UU Sumber Daya Air, Minyak dan Energi, Land Reform, pertambangan dan energi, investor asing harus menginduk pada UUPA yang akan disempurnakan.

Kedua, peran serta DPD dalam memperjuangkan lahirnya peraturan hukum bencana alam juga sangat strategis. Peristiwa bencana alam terjadi di berbagai daerah yang tingkat kerentanan dan pengamanannya tidak mudah dilakukan secara cepat karena lokasi bencana jauh dari fasilitas umum. Bagi DPD sebagai wakil rakyat daerah, fakta tersebut secara langsung mestinya dapat menggerakan hati nurani. Sehingga mereka tergugah untuk memperjuangkan kepentingan korban bencana lokal. Peluang emas bagi DPD untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya RUUPBA sungguh akan merupakan kontribusi yang begitu signifikan. Daerah rentan bencana di DIY, seperti Kulonprogo, Sleman, Gung Kidul, Wonosari adalah daerah rentang bencana.

Karenanya, jika DPD proaktif dalam fungsi legislatif, tidak saja dapat dipandang sebagai kampanye memperkenalkan DPD di tengah rakyat.. Akan tetapi, secara sekaligus juga merupakan usaha untuk memberdayakan peran dan fungsi DPD yang selama ini diragukan keberadaannya. Pasal 22D UUD 1945 hasil amandemen, terdiri dari ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan fungsi legislasi terkait dengan otda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemeliharaan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.

Dasar hukum kewenangan DPD tersebut haruslah dijadikan peluang dan tantangan bagi DPD DIY agar ke depan mereka dapat menjadi institusi negara yang mampu mengembangkan fungsi legislasi, dan mengartikulasikan kepentingan rakyat lokal di tingkat nasional.

Ketiga, sebagai warga Yogyakarta sesunggunya berharap banyak kepada keempat wakil DPD DIY. Tidak lama lagi, Pemilihan kepala Daerah sekitar tahun 2007 akan digelar. Sementara itu, UU Keistimewaan DIY sampai kini belum terdengar proses pengesahannya. Bilamana kita periksa dalam Prolegnas 2006 di DPR, tampaknya UU Keistimewaan yang pernah menuai kontroversi tidak termasuk daftar prioritas.

Oleh sebab itu, meskipun dalam fakta keempat anggota DPD DIY Pusat terbagi ke dalam kelompok kerja yang berbeda, misi bersama memperjuangkan kepentingan masyarakat Yogya jangan sampai terlupakan. DPD, sebagai senator, secara moral dan hukum wajib memperjuangkan kepentingan lokal di tingkat nasional.

Sekali waktu, tampaknya DPD perlu menjaring pendapat bagaimana nasib RUU Keistimewaan DIY, termasuk perlu diuji apakah masyarakat Yogya yang demokratis dan terbuka akan tetap mempertahankan keistimewaannya. Tanpa mengurangi arti DPR, DPRD dan pemerintah DIY, DPD mestinya memiliki pertanggungjawaban moral untuk mengupayakan RUU Keistimewaan diusung di DPR. Namun, tidak dapat dipungkiri, jika saat ini diwacanakan justru akan menuai situasi kontra produktif.

Dengan demikian, memberdayakan peran dan fungsi DPD bukanlah cara yang elegan kalau dengan menuntut perlunya amandemen pasal 22D dalam UUD 1945 paska amandemen. Justru yang kita tunggu, bagi anggota-anggota DPD khususnya dari DIY adalah dapatkah mereka memberikan kontribusi terbaik bagi upaya mensukseskan RUU Keistimewaan, Penyempurnaan RUUPA No.5/1960 dan penyusunan RUUBA menjadi UU yang sangat dibutuhkan masyarakat.

1 Penulis, Dekan dan Pengajar Hukum Internasional FH UII, Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s