MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG IDIOLOGIS UNTUK MENCAPAI CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONAL

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

1. Pendahuluan

Rapat Kerja Terbatas ini menjadi sangat penting ketika yang dipersoalkan terkait dengan upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang berfungsi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Relevansi dan urgensi rakertas ini pertama, didasarkan kepada fakta bahwa sistem hukum nasional suatu bangsa selalu dinamis, sehingga idealitas yang dibanggakan masa lalu, lambat ataupun cepat dipastikan akan berubah. Sedangkan argumen kedua, rakertas menjadi relevan mengingat reformis yang telang berlangsung selama tujuah tahun ini dirasakan hampir banyak pihak mengakui ketidak berdayaan hukum dalam menjawab persoalan social di Indonesia.

Ketidak mampuan peran sistem hukum nasional dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut diperhadapkan pada fakta bahwa problemática kehidupan bernegara dan bermasyarakat semakin kompleks. Dalam tingkat konsep, sistem hukum nasional dan sistem hukum Indonesia juga tidaklah sama. Sebab, sistem hukum nasiona akan berarti sistem hukum yang diberlakukan negara (state law). Dan di pihak lain, sistem hukum Indonesia merefleksikan keaneka ragaman hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tidak saja sistem hukum nasional itu sendiri yang perlu dikaji, melainkan juga tidak menutup kemungkian kajian mendalam tentang terjadinya pergeseran orientasi dan cita-cita nasional. Apakah nilai-nilai universal di era global seperti demokrasi dan HAM, dan juga nilai-nilai local yang selama ini tidak terakomodir perlu dirumuskan menjadi pelengkap dan penyempurna dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Bahkan sebagaimana dikemukakan dalam TOR ini, prioritas hukum apakah yang perlu segera diadakan revisi atau dihapus?

Mengingat kompleksitas problem yang dihadapi maka, pembahasan yang hendak dilakukan tidak saja sebatas diskursus teoriris dan empiris belaka, melainkan akan bersinggungan dengan sebuah persoalan idiologis yang lebih mendasar. dari aras transandental, lalu diturunkan pada aras operasional dengan memberikan jawaban bagaimana seharusnya sistem hukum nasional yang dibangun merupakan kristalisasi interaksi antara hukum internasional, hukum lokal dengan hukum nasional warisan Belanda menjadi sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai suatu kesepakatan politik

nasional (National Political Concensus), maka kedudukan Pancasila akan tetap aktual dan memiliki sandaran filosofis yang jelas dan akademis.

Dalam konteks ini, idiologi dipandang sebagai suatu pengetahuan (knowledge) yang terdiri dari konsep dan strategi yang dipercayai keampuhannya untuk mencapai tujuan kenegaraan tersebut. Konsekuensinya, bilamana hukum dipandang secara komprehensif tidak sekedar sesuatu yang abstrak, melainkan juga sebagai suatu kondisik empirik dan berfungsi sebagai penata, pengendali, pengawas dan perekayasa, law is as a tool of social engineering (Roscoe Pound), maka meletakan Pancasila sebagai idiologi negara menjadi sangat penting untuk dielaborasi secara komprehensif.

2. Arah Pembangunan Hukum Nasional

Sebelum menciptakan sistem hukum nasional, maka perlu dikemukakan tentang arah pembangunan hukum nasional. Menurut Prof Padmo Wahyono, sistem hukum nasional tersebut mengandung tiga cabang utama hukum yaitu hukum warisan Belanda, hukum adat dan hukum Agama (Islam). Akan tetapi, masa transisi ini akan sangat merugikan bilamana tidak disertai dengan adanya kesepakatan nasional tentang perlunya pengakuan atas Pancasila, sebagai idiologi negara.

Secara teoritis dan empiris, sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945 ternyata juga merupakan cerminan dari hasil interaksi antara pemikiran Hans Kelsen tentang teori jenjang Norma (Stufentheorie), dan teori jenjang norma hukum (die Theorie vom Stufentordung der Rechtsnormen). Jadi norma hukum, yang berlaku berada dalam sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok dimana suatu norma itu berlaku slalu bersandarkan pada norma tertinggi. Dalam UUD 1945, dengan jelas bahwa Pancasila sebagai norma dasar negara (Staatsfundamentsalnorm).3

Persoalannya bagaimana Pancasila sebagai sukma dapat mempengaruhi sistem hukum Indonesia tidak saja dalam sustansi (hukum material), prosedur dan institusi hukum (prosedural law), dan juga budaya masyarakat Indonesia, yang lingkupnya terkait dengan keaneka ragaman hukum (legal pluralism), dan juga eksistensi hukum negara (state law) yang harus mengakomodir kekuatan hukum internasional, hukum nasional warisan Belanda, dan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sebagai hukum lokal (local law), termasuk melakukan kualifikasi antara hukum publik dan privaat.

Salah satu sebab terhambatnya pembangunan hukum nasional Indonesia terletak pada politik pembangunan hukum. Suatu konsep dan strategi bagi negara untuk melakukan upaya-upaya yang secara konstitusional dipastikan akan kemana arah pembangunan hukum Indonesia ke depan. Apakah semua ketentuan warisan Belanda akan tetap dipertahankan ataukah perlu ada peninjauan kembali dan kapan suatu peraturan yang masih berbau kolonialis perlu segera dihapuskan. Tidak seluruhnya warisan hukum Belanda tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Asas konkordansi yang telah diterima dalam sistem hukum nasional membuktikan adanya pengakuan ketidak cocokan atas sebagian hukum warisan Belanda. Persoalannya, dari mana suatu politik pembangunan hukum dapat dimulai.

Keraguan dan ketidak pastian arah pembangunan hukum nasional harus dimulai dengan pendekatan konstitusional. Bilamana kita sadari bahwa sampai sekarang belum tedapat suatu perintah atau kewajiban untuk melakukan dan menetapkan arah pembangunan hukum nasional? Selain itu, perlu adanya upaya menetapkan mana yang akan direvisi, ditambah dan juga dihapus dengan melakukan harmonisasi.

Idealnya arah politik pembangunan hukum nasional diamanahkan oleh UUD 1945 sehingga kedudukan dan fungsinya akan jauh lebih kuat bagi upaya perumusan sistem hukum nasional. Namun, jika amanah itu tidak mungkin dimasukan ke dalam UUD 1945 mengingat amandemen telah dilakukan sejak tahun 1999-2222. Karena itu, meskipun telah disepakati adanya UU No 10/2004 tentang Legislasi Naasional, arah politik pembangunan hukum nasional belum tegas.

Mengingat persoalan hukum nasional semakin kompleks, dan kedudukan hukum nasional harus tercegah dari kontiminasi jati diri hukum dari luar, maka arah pembangunan hukum nasional diarahkan pada penguatan ideiologi negara, Pancasila. Sebab, kelima sila tersebut selain memiliki sifat universalitas dan fleksibiltas, juga kontroversi yang terjadi di dalamnya tidak dapat dipandang sebagai kontradiksi secara terminis, melainkan lebih merupakan upaya menegaskan jati diri bangsa.

Dengan demikian, arah pembangunan hukum nasional yang perlu diperlukan adalah pembangunan sistem hukum nasional yang dijiwai oleh nilai Ketuanan, Persatuan, Kemanusiaan, Permusyawaratan dan Keadilan, baik dalam arti substansi hukum, institusi hukum dan budayanya. Kelima dasar tersebut akan tetap relevan dalam harmonisasi hukum di Indonesia mengingat pengaruh hukum internasional, hukum nasional dan juga tuntutan hukum loka dapat diiteraksikan dengan selalu mengambil unsur manfaat dan maslahat yang lebih banyak bagi kepentingan bangsa dan negara. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana pola interaksi antara tiga kekuatan hukum tersebut sehingga mengarah pada terbentunya sistem hukum nasional yang berfungsi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

3. Harmonisasi Hukum Dalam Bingkai Idiologi Pancasila

Berbicara sistem hukum nasional berarti menjelaskan tentang berbagai unsur yang secara terpadu dan sinergis berinteraksi untuk dapat mewujudkan suatu bentuk peraturan hukum efektif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, karena sifat dari sistem hukum itu sendiri secara inheren dinamis, maka dengan sendirinya faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya tidak seluruhnya diterima. Melainkan ada proses penyaringan yang didasarkan pada kekuatan nilai-nilai universal terkandung dalam idiologi Pancasila. Sebagai idiologi negara, kesepakatan politik secara nasional dari warisan the Founding Fathers ini, menimbulkan kewajiban hukum dan moral untuk mematuhinya.

Mengapa Pancasila dipandang sebagai sukma sistem hukum nasional dan bagaimana fungsi idiologis Pancasila seharusnya memiliki kemampuan menyaring budaya hukum yang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai sukma atau jiwa atau ruh dimaknai sebagai nilai dan norma tertinggi yang bersifat luhur. Kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan cita hukum (rechtidea), bukan cita-cita atau kehendak kongkrit. Oleh sebab itu, dalam arti idiologis, cita hukum yang terkandung di dalamnya, tidak pernah akan mati atau tidak relevan dengan keadaan zaman. Pancasila sebagai idiologi akan tetap hidup dalam masyarakat, meskipun berbagai perubahan dan goncangan menghadangnya. Dalam pembahasan kelima dasar tersebut akan mencakup tiga cakupun hukum yang baik bersifat internasionla, nasional maupun kekuatan hukum lokal, atau kekuatan hukum lokal, hukum adat.

Bilamana perhatikan tentang nilai-nilai universal dalam Pancasila, dimulai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Permusyawaraqtan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bilamana sila-sila tersebut diuji kehandalannya, maka bangsa Indonesia sepakat untuk mempertahankan dan mengamalkannya.

Pertama, sila pertama, sebagai dasar kehidupan beragama di Indonesia tidak tergoyahkan sekalipun sekalipun ajaran HAM, khususnya ICCPR (International Convention on Cultural and Political Rights) dan juga ICSER (Intenational Convention on Social and Economical Rights). Kehandalan sila pertama ini, juga dibuktikan melalui sikap dan penolakan bangsa Indonesia terhadap pencabutan Tap No XXV/MPRS/1965 tentang pelarangan penyebar luasan ajaran marxis dan komunis. Kehadiran sila pertama ini, merupakan landasan filosofis dan juridis tentang adanya kewajiban bagi warga negara untuk memeluk salah satu agama.

Dalam khazanah budaya Indonesia, ternyata nilai ke-Tuhanan tersebut tidak saja dibatasi dalam realitas agama yang diakui negara, melainkan juga isme-isme atau kepercayaan yang hidup dalam masyarakat lokal. Ajaran agama kuring, ajaran tolotang di Toraja, aliran kepercayaan atau kebatinan, atau kejawen. Dalam salah satu tafsiran dari UUD 1945, pasal 29, ayat dua, sesungguhnya yang dimaksud dengan kepercayaan adalah kembali kepada ajaran agamanya. Namun, dipihak lain, kepercayaan itu, adalah nilai nilai yang tumbuh sebagai unsur magis religious dari suatu masyarakat. Sama halnya, fenomena meruyaknya Penegakan Syariat Islam (PSI) merupakan wujud dari kehendak masyarakat Islam untu merealisasikan dan mengamalkan Islam, baik dalam aspek publik dan privat, tanpa harus bertentangan dengan konsep negara hukum.

Sila kedua yaitu persatuan Indonesia menujukan adanya integritas teritorial yang utuh. Setiap uapaya dari suatu daerah untuk memisahkan diri atau membuat pemeeinrtahan sendiri berakhir dengan kegagalan. Memang setiap suku bangsa sebagaimana ditegaskan oleh Piagam PBB bahwa setiap suku bangsa mempunyai hak dasar untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination. Namun, dalam realitasnya hak tersebut tidak selalu diartikan dengan pembuatan pemerintahan sendiri. Dalam hukum internasional kontemporer, self-determination, dapat berwujud pemerintahan khusus atau istimewa, mendirikan bentuk negara federal. Dan baru terakhir, memsiahkan diri untuk membuat pemeritntahan baru (self-governing). Kasus provinsi khusus Nangaru Aceh Darussalam sejak setelah ditanda angnginya MoU 15 Agustus di Helsinki, 2005 menujukan akan praktek self-determination, dalam wadah kesatuan NKRI. Karena itu, ketidak puasan daerah seperti Aceh melahirkan GAM yang telah melelahkan semua daya mengingat puluhan tahun sengketa ini baru kali ini kembali damai.

Papua sesungguhnya bukan disebabkan oleh asas dasar persatuan, melainkan karena berjalannya kekuasaan sentralistik yang tidak demokratis. Oleh sebab itu, tidaklah berlebilan bilmana jika secara internaional dan nasional kedudukan Papua adalah sudah final bagian dari NKRI. Namun, bagaimana pemerintah pusat lebih memberikan perhatian khusus, sebagaimana diterapkan dalam kasus Aceh. Jika memang penyelesaian internaasional akan lebih baik, mengapa tidak kita ajukan sebagai opsi apalagi beberapa unsur masyarakat seperti pemuka agama disana memang tidak terlalu peduli pada upaya memperkuat kesadaran mereka terhadap NKRI.

Ketiga kemanusian yang adil dan berada merupakan nilai universal yang berlaku disemua negara dan bangsa. Dasar ketiga ini sebenarnya merupakan perwujudan dari pengakuan bangsa Indonesia sebagai nation state, yang menempatkan diri sejajar dengan negara-negara moderen lainnya. Dalam hukum internasional, kedudukan kemanusian yang adil dan berada tersebut merupakan cerminan dari prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab (General Principles of Law Recognized by Civilized Countries).

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mengakui asas tersebut, akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya menjadi relatif mengngat kedaulatan nasional dalam situaasi tertentu harus lebih diutamakan. Pelaksanaan hukuman mati atas kejahatan yang sangat mengancam kelangsungan dan keselamatan dan keamamanan masyarakat, masih diberlakukan di Indonesia, meskipun secara diametral bertentangan dengan konvensi internasional tentng penyiksaan dan hukum mati. Namun, karena sistem hukum pidana Indonesia yang diperkuat dengan beberapa ketentuan hukum agama (Islam) yang hidup dalam masyarakat, maka nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tersebut diaplikasikan pada penerapan hukum dengan suatu proses peradilan. Kejahatan terorisme, narkoba, dan juga kejahatan genocide, kejahatan perang dan kejahatan agresi merupakan kejahatan HAM4 yang tidak dapat ditolelir. Karena itu, bagi negara Indonesia yang menerapkan hukum ketentuan sanksi pidana mati dan cambuk di Aceh tidaklah disamakan sebagai negara tidak beradab, melainkan justru lebih menujukan pada jati diri hukum Indonesia yang memiliki kedaulatan penuh.

Keempat, permusyawaratan dalam hikmat dan kebijaksanaan merupakan subtansi demokrasi yang telah berlangsung sejak zaman Yunai kuno hingga zaman moderen sekarang. Sila keempat ini adalah jelas mendapatkan pengakuan dari nilai global demokrasi dengan nilai-nilai luhur ajaran agama. Di satu pihak ditegaskan bahwa musyawarah merupakan dan mufakat adalah inti demokrasi dimana semua pihak termasuk rakyat secara sejajar dapat mengambil peran dalam proses pengambilan putusan. Dan di pihak lain, permusyawaratan dalam konteks demokrasi sebagai wujud dari adanya model kepemimpinan yang dalam proses penentuannya diberikan kepada rakyat.

Persoalan apakah semua rakyat dapat memiliki hak untuk dipilih atau tidak adalah kembali kepada tatatan nasional dan tatanan masyarakat lokal. Dalam kasus kepemimpinan DIY, seorang gubernur dipilih oleh DPRD tingkat provinsi merupakan suatu pengecualian yang mendapatkan pembenaran dari konstitusi dan undang-undang no 32 tahun 2005. Jika selama ini esensi demokrasi dalam sistem pemerintahan ditentukan oleh seberapa jauh warga negara mempunyai hak politik untuk dipilih dan memilih, maka dalam situasi seperti di Yogyakarta, hak-hak politik warga negara untuk dipilih menjadi dibatasi. Pembatasan hak politik ini seperti memang dilihat dari segi HAM tidaklah dibenarkan, namun karena kesepakatan masyarakat Yogyakarta, pilihan atas Kepala Daerah harus berasalkan dari keluarga kerajaan mendapatkan pembenaran hukum secara lokal dan nasional.

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas universal yang telah menjadi reason d’etre akan adanya tujuan negara. Dalam hampir seluruh negara, tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, terbebabas dari rasa takut dan miskin, dan menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi seiring dengan Piagam PBB. Oleh sebab itu, sila kelima tersebut menjadi bagian yang menempatkan negara berkuajiban untuk mengupayakan teciptanya suatu masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi

. Justice for all dalam kaidah daar kehidupan masyarakat demokratis dewasa ini harus diwujudkan dalam suatu kebijakan negara, yang menempatkan prinsip-prinsip non-diskriminatif, netralitas atau impartsiality, profesionalitas dan proporsionalitas, transparancy dan penuh akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Seberapa jauh pemerintah mengupayakan terciptanya kesejahteraan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Hal tersebut mencakup jaminan negara terhadap kebutuhan dasar, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Dalam UUD 1945, pasal 31, 33 dan 34 terkait dengan upaya pemerintah mengupayakan munculnya kesejahteraan. Namun, dalam realisasinya instrumen hukum tingkat di bawahnya seperti UU tentang Kemiskinan, Pendidikan, dan Kesehatan yang membebaskan warga miskin untuk menggunakan hak-hak tersebut memang masih ambigu. Karena itu, selain jaminan negara terhadap penciptaan kesejahteraan mayarakat yang adil dan makmur, juga pemberian kewenangan dan pembatasan pemerintahan pusat untuk mengesploitasi sumber-sumber daya alam kepada pemerintahan daerah mutlak diperlukan. Kasus Free-Port di Papua dan juga PT Newmon di Menado merupakan fakta kekuasaan pemerintahan pusat yang tidak berdampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal.

Dengan demikian, kelima Pancasila dimaknai sebagai sukma atau ruh idiologis bangsa karena merupakan kristalisasi nilai-nilai yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai universal dalam Piagam PBB dan Deklarasi HAM Universal lainya dengan sifat dan hakikat pelaksanaanya dinamis dan fleksibel. Dalam keadaan tertentu sifat dinamis dan fleksibelitas terebut telahh memberikan ruang secara khusus agar agar eksistensi kedaulatan negara masih tetap dapat dipertahankan mengingat nilai-nilai hukum nasional dan lokal serta norma-norma hukum agama dalam masyarakat tetap terakomodir.

4. Penutup

Sebagaimana dikemukakan di atas, jelaslah bahwa arah dan pembanguan sistem hukum nasional tidak mungkin dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif tanpa menetapkan adanya idiologi negara, Pancasila sebagai sukma atau ruh sistem hukum nasional. Kelima sila dasar sebagaimana diakui dalam UUD 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945, telah jelas universal dan fleksibel sehingga ketiga kekuatan sistem hukum, baik internasional, nasional, agama dan juga sistem hukum lokal dapat diakomodir menjadi sistem hukum nasional yang antisipatif terhadap perubahan zamaan ke depan. Bilamanapun terjadi kontradiksi antara nilai-nilai internasional dengan sistem hukum nasional dan lokal, khususnya dalam penerapan hukum publik dan privat, hal ini lebih memperlihatkan bukti bahwa kedaulatan negara seyogyanya lebih diiutamakan.***

Lombok, 27 April 2006

1 Disampaikan dalam Rapat Kerja Tertbatas (Rakertas) Sekretaris Jendral Dewan Pertahanan Nasional, tentang Mewujudkan dan Memfungsikan Sistem Hukum Nasional Untuk Mencapai Cita-Cita dan Tujuan Nasional. Diselenggarakan tangga 26-28 April 2006, di Hotel Jayakarta, Senggigi Mataram Lombok, Nusa Tenggaran Barat.

2 Dekan dan Pengajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

3 Lihat Maria Farida Ilmu Prundang-Undangan: Dasar Dasar Pemberlakuannya.. Yogyakarta, Penerbit Kanisius. 1998. Hal 39

4 Penjelasan tentang pelanggaran HAM berat (gross Violation of Human Rights) diatur dalam UU no 39/1999, tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No 26/2002, tentang Peradilan HAM..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s