PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI

Pendahuluan

Syari’at Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an, merupakan jalan atau ajaran yang kaffah dan diyakini kebenarannya oleh kaum Muslimin. Secara fungsional Syara’ merupakan satu sistem ajaran bagi umat manusia bersumberkan wahyu dari Allah yang dari urutan sejarah kenabian dan kerasulan telah dijadikan pedoman. Sehingga ucapan yang berbunyi “Selamatkan Umat Manusia Dengan Syari’at Islam” telah sesuai benar dengan seruan ajaran Islam.

Dengan spirit Qur’an dan Sunnah Syari’at Islam merupakan ajaran yang mengandung prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan manusia, terkait dengan aspek aqidah, ibadah dan muamalah. Dalam muamalah mengandung aspek ekonomi, hukum, politik dan kekuasaan, pendidikan, kebudayaan, hubungan manusia antara bangsa, agama dan etika. Secara komprehensif Syari’at Islam dengan lugas dan tegas diyakini oleh umat Islam untuk tidak memisahkan antara dimensi dunia (propan) dan akhirat (sakral2). Sebagaimana pula Syariat Islam tidak membedakan antara perbuatan manusia sebagai ibadah dan non-ibadah. Hanya dengan ridha Allah semata kaum Muslimin meyakini penerapan syariat Islam yang penuh kasih sayang, kedamaian dan kemaslahatan bagi umat manusia mutlak untuk diperjuangkan sepanjang hayat.

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

Namun, diakui pula ada pemikiran yang menyamakan Syari’at Islam dengan hukum pidana (jinayat). Praktek hukum potong tangan, qishash, dan lempar batu bagi pezinah sebagai faktor yang dominan dari pemahaman Syari’at. Namun, diakui pemikiran tersebut kurang komprehensif. Kelemahan berfikir semacam ini (misconception) bukan saja disebabkan oleh kekacauan metodologi berfikir sebagian umat Islam. Tetapi juga disebabkan oleh provokasi pemikiran orientalis masa lalu yang menempatkan ajaran Islam dari pendekatan sanksi hukum atau Legal Formal. Paham legalistik atau positivistik dalam pemikiran Islam juga terlihat peran dominannya. Sehingga untuk keluar dari cara berfikir kritis dan inovatife masih memerlukan waktu panjang. Miskonsepsi tersebut, juga didukung oleh pandangan bahwa penyebaran Islam dengan menggunakan kekerasan. Charles Arnold Toynbee menegaskan, Islam Spreads all over the Word by the tip of the Sword. Implikasi pemahaman tersebut masih tetap menjadi stigma masyarakat di berbagai negara. Terutama ketika umat Islam diarahkan untuk berfikir secara sekuler.

Karena itu, meskipun pro-kontra tentang penegakan Syari’at Islam masih berlangsung, baik secara internal sesama umat Islam maupun eksternal sesama bangsa Indonesia, dalam semangat HAM dan Konstitusi. Perjuangan menerapkan syari’at Islam di Indonesia tidak perlu dicurigai. Karena itu, bukan saja pemerintah dan rakyat Indonesia tidak memiliki hak untuk menghambatnya, sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perjuangan PSI (Penegakan Syari’at Islam). Sebab, perjuangan Syari’at Islam tergolong sebagai hak-hak fundamental dan kebebasan dasar umat manusia, khususnya kaum Muslimin Indonesia.

1. PSI Dalam Konteks HAM Internasional

Sejak gelombang informasi menyeruak ke dunia Islam, isu-isu utama demokrasi dan HAM telah menawarkan manfaat-manfaat yang dapat dijadikan acuan dasar bagi umat Islam. Sebagaimana kedudukan negara-negara Islam di Timur Tengah dan juga Asia Tenggara dalam era globalisasi dewasa ini, tidak mungkin dapat menyembunyikan dirinya dari sistem pemerintahan yang represif otoriter. Karena itu, kaum Muslimin sebagai warga negara dan penduduk ketiga terbesar dunia tidak diragukan kontribusinya. Dalam konteks tersebut, Negara Kesatuan RI telah terbukti sebagai negara muslim terbesar dunia. Karena itu, akan menjadi sangat naif dan menjadi sangat tidak adil bilamana tuntutan umat Islam mengenai PSI selalu menjadi pergunjingan.

Dalam kondisi dunia yang cenderung semakin memilki keterpautan secara lebih komprehensif, maka kedudukan hak-hak dasar dan kebebasannya tidak dapat ditawar lagi. Realisasi suatu ideologi tertentu, termasuk syari’at Islam dalam ranah publik tidaklah bertentangan. Kebebasan dasar yang diakui oleh negara justru wajib dilindungi. Karena itu, syariat Islam yang dipandang sebagai spirit perjuangan umat Islam untuk dikembangkan mengingat adanya jaminan dari rejim HAM dunia dan Konstitusi.

PSI bagi kaum Muslimin secara umum di dunia, khususnya di kalangan kaum di berbagai negara Muslimin dan Indonesia secara lebih khusus, telah dengan jelas mendapat pengaturan dari HAM Internasional. Hak Beragama dan Hak Kebebasan untuk melakukan segala aktifitas beragama dapat ditemukan dalam beberapa dokumen penting.

1.1 Piagam PBB dan Deklarasi HAM 1948

Dalam deklarasi Universal tentang HAM 1948, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa setiap orang memilki semua han dan kebebasan-kebebasan sebagaimana diatur dalam deklarasi ini, tanpa ada perbedaan untuk alasan, seperti ras, warna kulit, bahasa agama, pandangan politik atau dengan kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kekuasaan dan status lainnya.

Perlindungan yang tegas mengenai kebebasan beragama, dalam Hukum HAM internasional adalah terkait dengan konsep religius intoleran (sikap tidak ada toleransi). Maksudnya, kondisi minoritas tidak boleh menumbuhkan adanya perlakuan yang diskriminatif. Sejak tahun 1967 rancangan perjanjian internasional telah menegaskan tentang pembatasan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak toleran terhadap agama. Sikap dan perlakuan keagamaan yang tidak toleran tersebut termasuk larangan yang bertentangan dengan kebebasan terhadap pemeluk agama.

Secara umum, dalam pasal 3 Draft Konvensi menyebutkan :

  1. Bahwa kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk, atau mengubah agamanya merupakan kebebasan hak asasi.

  2. Kebebasan untuk mengejewantahkan perilaku keagamaan, atau kepercayaan baik secara pribadi atau secara bersama-sama, baik secara private atau umum, merupakan subjek yang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif.

Dalam pasal 3, bagian 2, ditegaskan negara-negara berhak wajib untuk melindungi siapapun di bawah jurisdiksinya.

  1. Kebebasan untuk beribadah atau mengumpulkan suatu seremonial bersama.

  2. Kebebasan untuk mengerjakan, untuk melakukan desiminasi, dan mempelajari ajaran agama dengan menggunakan bahasa yang suci dengan tradisi menulis, mencetak, mempublikasikan buku, dan sebagainya.

  3. Kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama dan keperluannya dengan membangun institusi pendidikan, amal dana bantuan yang diselenggarakan ditempat umum.

  4. Kebebasan untuk mematuhi peribadatan, makanan dan praktek keagamaan dan untuk memproduksi, menjalankan import-eksport barang-barang, makanan dan fasilitas yang biasanya dipergunakan untuk pengamalan ajaran agama.

  5. Kebebasan melakukan kunjungan haji atau perjalanan terkait dengan keyakinan keagamaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

  6. Perlakuan dengan hukum yang setara terhadap tempat-tempat peribadatan, aktivitas dan upacara dan tempat-tempat untuk penguburan mayat, sesuai keyakinan agamnya.

  7. Kebebasan berorganisasi dan memelihara hubungan organisasi secara lokal, nasional dan uinternasional terkait dengan kegiatan agama, untuk turut serta dan melakukan komunikasi dengan penganut agama lainnya.

  8. Kebebasan pemaksaan untuk melakukan sumpah menurut ketentuan agamanya. Meskipun perjanjian ini belum di sahkan oleg PBB banyak negara telah menerapkannya sesuai dengan kaidah hukum kebiasaan3. Bahkan jika proses penerapan draft ini terus dipatuhi, besar kemungkinan nantinya menjadi hukum kebiasaan Internasional.

Sejak 1981, Majelis Umum PBB telah mengadopsi pernyataan tentang berbagai larangan pembatasan atas segala bentuk intoleransi dan diskriminasi. Kemudian, Komisi Penyelidik PBB telah menjadi Tim Pelaporan. Salah satu catatan penting dari Tim Pelaporan, tahun 1983, lahirnya hukum kebiasaan untuk persoalan diskriminasi keagamaan wajib menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Rancangan Deklarasi4.

1.2 Sandaran dari ICCPR

Kemerdekaan beragama diletakkan sebagai hak fundamental, maka terbentuk larangan apapun atas hak-hak dasar akan dinyatakan sebagai bertentangan dengan kekuatan HAM internasional. Kebebasan sebagaimana dikumandangkan Freedom of Expression, of Association, of relogion, Freedopm from Fear, want and Expression and Hungger merupakan kewajiban negara untuk melindunginya. Pertama, Perjanjian Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, sosial dan budaya (The International Covenant on Economic, social and Cultural Right ICESCR). 1966.

Kedua, Perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kedua perjanjian internasional itu diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966. Pemberlakuan kedua perjanjian itu mulai efektif 3 Januari 1976, dan 23 maret 1976. Terdapat sekitar empat ayat (18, 20, 20 dan 27), terkait dengan hak-hak keberagamaan. Pasal 18 (1) berbunyi, Setiap orang memiliki hak dan kemerdekaan untuk berfikir, berpenghayatan, kepercayaan, termasuk di dalamnya memiliki lembaga atau menganut suatu agama atau keyakinan sesuai pilihannya, atau kebebasannya, apakah pribadi atau kelompok dengan yang lainnya, atau baik secara private atau publik, untuk menunjukkan keberagaman atau kepercayaan dalam beribadah, pengamalan dan praktek pengajaran. Pasal 18 (2), tidak seorangpun dapat diperlakukan secara paksa untuk mengurangi kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya, (3) Kebebasan mewujudkan suatu agama atau kepercayaan terdapat pembatasan hanya apabila ada pengaturan dari hukum nasional, yang diperlakukan mengingat perlindungannya terhadap keamanan publik, ketertiban kesehatan, moral atau hal-hal fundamental dan kebebasan lainnya. (4) Negara-negara pihak, sejak persetujuan di meja perjanjian wajib mengamalkan agar adanya saling menghormati kebebasan orang tua. Perlindungan hukum untuk menjamin agama dan pendidikan moral bagi anak mereka yang sesuai dengan keyakinan agama mereka perlu mendapatkan jaminan

Nathan Lerner menjelaskan bahwa kebebasan merupakan ajaran agama mencakup antara lain.

  1. untuk beribadah dan berkumpul sehubungan dengan agama atau keyakinannya, termasuk mendirikan memelihara tempat-tempat beribadah

  2. untuk mendirikan dan memelihara lembaga donor untuk bantuan kemanusiaan

  3. untuk membuat atau menggunakan tanda-tanda yaitu material yang dikaitkan dengan upacara keagamaan

  4. untuk menulis dan mempublikasikan dan melakukan deseminasi dengan publikasi relevan di wilayahnya masing-masing

  5. memberikan pendidikan dan pengajaran atas anak-anak didik dan penganut agamanya

  6. mengumpulkan atau menerima derma sebagai bantuan keuangan

  7. melatih atau memilih menjadi para penyebar agamanya masing-masing

  8. memberlakukan hari libur untuk istirahat

  9. untuk mendirikan dan memelihara harmonisasi individu dengan masyarakat, dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan dan kepercayaan, baik dalam level nasional dan juga internasional.5

Menurut Natan Lerner, beberapa ketentuan mengenai hak-hak dasar keagamaan pada saat ini telah merefleksikan kebiasaan hukum internasional, dan ketentuan mengenai pembatasan perlakuan diskriminatif atas dasar agama, atau pelanggaran terhadap genocida terhadap kelompok agama tertentu, tergolong pada perbuatan yang pelanggaran HAM Berat tergolong Ius-Cogen.

Persoalannya jika timbul pandangan bahwa hak penerapan suatu ajaran agama, terutama berada dalam ramah politik, maka kerangka HAM yang berkembang dalam diskursus universal ini dengan cultur relativisme tidak dapat diremehkan. Henry.J Steiner dengan Philip Alston, Nash Ghai, merujuk pada kenyataan perkembangan diskursus HAM universalisme dan kultural relativisme memang diakui keberadaannya di berbagai negara-negara ketiga. Misalnya, Pannikar, mengajukan pertanyaan apakah HAM dan konsep Barat yang universalisme itu akan mendapatkan pembaharuan. Akan tetapi, secara filosofi, pemikiran HAM universalisme itu tidak dapat dipertahankan, jika dihadapkan pada persoalan lintas budaya (inter-cultural problematic).

Dalam konteks, pemikiran HAM lintas budaya yang partikural tersebut, Pannikar mengajukan pandangan sebagai berikut: Jika HAM tersebut merupakan satu jendela dalam hal mana satu budaya partikular menggambarkan suatu ketertiban bagi individunya, maka mereka hidup dalam budaya tersebut. Dalam konteks ini mereka perlu bantuan dari budaya lain yang dapat melihat jendela lain. Pandangan mereka sebagaimana terlihat melalui suatu jendela adalah dua hal yang sama terhadap suatu perbedaan dari visi lain. Kondisi inilah yang meniscayakan adanya keanekaragaman jemdela atau visi. Jadi budaya pluralis merupakan pilihan alamiah yang lebih sehat (the one in favour of a healthy pluralism)6. Sama halnya, ketika sifat partikularistik HAM yng ada dalam masyarakat India dengan sistem sosial kasta. Prinsip kesetaraan dalam konteks sosial dan hukum tidak mudah untuk secara umum diterima masyarakat. Untuk itu, HAM universal tidak dapat memaksakan atas realitas sosial sistem kasta di Indonesia.

Argumen ini dikedepankan oleh Yash Ghai, not all government have taken kindly to the internationalization of human rights and democracy, although many of them are unable to carry their opposition to it to international for because of their fagile political and economics systems and the dependence on external donors. Several countries, particularly in South and East Asia, have affered a spirited rebutal of this international7. Dengan memperhatikan kondisi politik dan pemerintahan yang ketika itu belum sepenuhnya mau menerima demokrasi, dan HAM termasuk kondisi ekonomi yang masih tergantung proses internasionalisasi HAM tidak dapat dipungkiri telah berpengaruh terhadap perkembangan HAM di negara-negara Asia. Akibatnya, kesadaran HAM yang timbul dinegara-negara Asia Tenggara tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang berbeda-beda.

Tidaklah mengherankan jika gerakan fenomenal PSI sukar dipahami dari perspektif HAM. Ahmed An-Naim, ia menegaskan bahwa pembelaan terhadap HAM di dunia Muslim akan efektif bilamana dipahami dalam konteks ajaran Islam. Akan tetapi, mereka perlu mendefinisikan sikap pada penafsiran historis yang khusus dari segi hukum Islam yang dikenal sebagai syariah. Muslim diwajibkan dalam urusan keyakinan, kepercayaan dan perbuatan, baik private maupun publik, sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Namun, terdapat ruang yang memunculkan perdebatan dalam konteks modern.

Oleh sebab itu, sekiranya dunia Islam terkesan banyak pelanggaran HAM dilakukan, maka itu terkait dengan kurangnya kesadaran tentang legitimasi budaya, terkait dengan nilai-nilai standart internasional dalam masyarakat. Sejauh ini, prinsip-prinsip standart tersebut dipahami sebagai sesuatu yang asing, atau yang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat yang ada. Keterasingan itu dapat dimaklumi, bukan sekedar negara-negara Asia, Afrika tidak terlebih dalam perumusan HAM universal 1948. lebih dari itu, bangsa-bangsa Asia dan Afrika telah menjadi korban kolonialisasi. Karena itu, ketika kajian Islam tentang HAM, khususnya gender dan kehidupan beragama diterima sangat problematik8.

Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi pendukung PSI untuk tidak saja menyuarakan PSI dalam konteks perdata dan kemasyarakatan, melakukan juga dalam protes yang lebih luas termasuk hal-hal cipit dan politik. Justru jika ada kekuatan negara atau non negara terlibat dalam menghambat PSI, akan dipandang sebagai penantang atas HAM sebagaimana dirumuskan dalam ICCPR.

2. Praktek di Beberapa Negara

Dalam dua kasus di Amerika Serikat dan Inggris, kebebasan untuk beragama telah dilindungi sejak terjadinya amandemen Konstitusi 1791. Bahkan sejak tahun 1940, Mahkamah Agung AS, termasuk Pengadilan tingkat bawah telah sering menyelesaikan persoalan konflik keagamaan dengan menggunakan praktek pengadilan.

Di pengadilan Jerman, terdapat suatu kasus sekitar tahun 1995 beberapa orang kaum Muslimin Iran tertangkap tangan karena menyembelih hewan ternak di luar wilayah abatoir. Dalam suatu pengadilan, hakim tidak dapat segera memutuskan, meskipun jelas-jelas bertentangan dengan UU Penyembelihan di Jermah. Sebab, mereka ragu apakah praktek penyembelihan hewan menurut ajaran dan keyakinan suatu agama merupakan persoalan private atau Publik. Hakim baru dapat memutuskan, setelah beberapa orang saksi ahli agama Islam (Imam Masjid) dihadirkan. Atas dasar keterangan saksi ahli itu, hakim memutuskan bahwa praktek penyembelihan menurut agama yang diyakininya tergolong pada urusan publik, dan khususnya termasuk Hak Asasi Manusia. Sejak kasus tersebut timbul, lalu pemerintah Jerman sejak itu menyediakan tempat dan waktu khusus di perusahaan jagal hewan untuk dipergunakan kaum Muslimin.

Di beberapa pengadilan negeri Belanda, khususnya yang terkait dengan kasus hukum kelurga dan perkawinan, pengadilan tidak dapat dengan serta merta dapat memutuskan perkaranya, meskipun telah jelas duduk perkara dan peraturan hukumnya, sebelum pengadilan mendatangkan beberapa saksi ahli dari imam-imam Masjid.

Di luar kasus di atas, sistem perbankan Syariah sebagaimana semula berlaku di Pakistan sejak tahun 1970-an, diduga realisasi syari’at Islam dalam bidang ekonomi, akan menghambat proses perbankan nasional di Pakistan. Dengan dugaan bahwa investor asing, khsusunya dari Inggris akan menolak penerapan Bank Without Interest dan mereka berbondong-bondong kembali ke tanah airnya. Dugaan tersebut terbukti keliru, sebab justru investor asing tunduk pada sistem perbankan Syariah Islam. Mereka memperoleh untung yang jauh lebih stabil bilamana dibandingkan dengan sistem moneter Bank Konvensional.

Dalam sistem perbankan di Singapura, telah jelas bahwa sistem perbankan Islam telah dipandang sebagai sistem keuangan yang menguntungkan. Bahkan, akhir-akhir ini di Indonesia perkembangan sistem perbankan Islam semakin menonjolkan model yang sangat kompetitif. Hampir semua bank Konvensional yang ada di Indonesia telah memiliki manajemen perbankan syariah yang diakui kehandalannya. Selain itu, negara Pakistan sebagai Negara Islam, selain mengakui pemberlakuan sistem peradilan sipil sekuler, juga menyediakan sistem peradilan Syariah, yang dalam kenyataan terbukti tidak menmbulkan gangguan satu sama lain.

Terhadap pengembangan perbankan Syariah di Pakistan, terbukti bukan saja negara-negara berpenduduk Islam menerapkan perbankan tanpa bunga, melainkan juga beberapa Bank di Australia, New Zailand, juga telah membuka Syariah Bank Window, dengan model transaksi khusus dan diberlakukan bagi warga negara yang beragama Islam. Malaysia saat ini, termasuk negara berpenduduk Muslim yang tidak saja menerapkan sistem perbankan syariah, melainkan juga hampir mirip dengan Pakistan. Sebab, untuk beberapa nergara Bagian seperti di Pahang, Penang, dan negeri lainnya penerapan syari’at Islam, khsusunya hukum pidana Islam juga diberlakukan di bawah jurisdiksi peradilan Syariah.

3. PSI Dalam UUD 1945 dan UU HAM

Hak Konstitusional PSI bagi kaum Muslimin di Indonesia tidak dapat terbantahkan sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan oleh MPR sejak tahun 1999 s/d 2002. Dampak dari amandemen tersebut, bukan sekedar sistem kekuasaan pemerintah yang sentralistik dan oligarkis telah sirna, melainkan telah memberikan makna substansil akan kebebasan dasar kehidupan beragama.

Kenyataan tekstual tentang jaminan PSI dalam UUD 1945 tidak berhasil diperjuangkan dalam psal 29 UUD 1945 sebagai suatu putusan politik yang final. Namun, melihat realitas politik dan sosiologis masyarakat Islam di beberapa Provinsi dan Kabupaten bertolak belakang. Pemerintah Pusat terbukti tidak mampu mencegah Provinsi dan Kabupaten yang mendeklarasikan penegakan Syari’at Islam. Mengapa perjuangan PENEGAKAN SYARIAT ISLAM tidak pernah akan sirna di hati sanubari dan keyakinan kaum Muslimin, bahkan cenderung lebih efektif untuk terealisir ?

a. Mempertahankan Pembukaan UUD 1945

Adanya kesepakatan di antara anggota MPR (sebaghai wakil rakyat Indonesia) untuk mempertahankan PEMBUKAAN UUD 1945 adalah modal politik penting. Tekad untuk tidak merubah Pembukaan UUD 1945, bukan sekedar alasan historis dan politis, melainkan alasan filosofis. Sebagaimana Moh Natsir berpendapat bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat Pancasila sebagai dasar negara, yang mengandung nilai-nilai syariat Islam. Kata-kata,…. Atas berkat racmat Allah Yang Maha Kuasa, …………………………………dst adalah bukti autentik bahwa supremasi kemerdekaan yang kita peroleh bukan semata kekuatan otak dan otot bangsa Indonesia, melainkan karena Ridha Allah SWT sebagai dzat Maha Pencipta. Hal inilah yang membedakan substasi filosofis Konstitusi Indonesia dengan Konstitusi negara lain.

Kedudukan Pembukaan yang dijiwai oleh Piagama Jakarta sebagaimana pernah diucapkan oleh Presiden Pertama, Soekarno dengan jelas menunjukan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak terpisahkan dengan proklamasi kemerdekaan RI. Namun, tidak juga dapat dimaknai bahwa UD 1945 bersifat theocracy, melainkan cenderung sebagai nomokrasi. Fungsi hukum merupakan instrumen kedaulatan negara dan pemerintah, termasuk nilai-nilai syari’at Islam yang dapat mempengaruhi produk hukum hasil musyawarah anggota-anggota DPR/DPD .

b. Otonomi Daerah Seluas-luasnya

Sebagai konsekuensi musnahnya sistem kekuasaanm pemerintah yang sentralistik, maka pasal 18, khususnya ayat (5) telah dengan jelas memberikan model hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan daerah dalam mekanisme bukan saja Sharing of Power, melainkan juga check and balance. Bunyi pasal 18 (5) Pemerintah daerah mwnjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Jiwa dari pasal tersebut sangatlah gamblang bahwa seorang kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten memiliki kewenangan yang cukup luas dalam membangun daerah dan warganya. Termasuk seberapa jauh kaum Muslimin yang memperjuangkan PSI dapat membantu mempercepat proses pemulihan krisis, terutama dalam bidang moral. Peran PSI sangat dinantikan keberhasilannya oleh masyarakat Indonesia, di tingkat pusat dan juga lokal. Dan terbukti, institusi adat seperti Nagari di Sumatra Barat yang semula sempat tidak berfungsi saat ini kembali menjadi lembaga pelengkap pemeritnahan daerah, yang berfungsi melakukan pengawasan terehadap pemberlakukan ketentuan ajaran Islam.

c. Kehidupan Bergama Sebagai Persoalan HAM

Perjuangan PSI selalu memegang asas musyawarah dalam mufakat dalam melaksanakan perjuangannya. Sehingga kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan secara memadai menjadi cukup jelas dan signifikan. Karena itu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28, khususnya ayat 2 dengan tegas dinyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkann dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan seerta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil,sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis”.

Konsekuensi kehidupan beragama, yang patuh pada persoalan HAM tidak sekedar mewajibkan warga negara Musilm menghormati perbedaan yang timbul sesama pemeluk agama Islam, melainkan juga dapat menghormati kehadiran pemeluk agam-agama lain. Namun, kebebasan beragma akan menjadi pilar perdamaian bilamana asas kerukunan hidup beragama telah menjadi sasaran dari PSI. Karena itu, menjadi keniscayaan bilamana kebebasan beragama harus dimaksudkan oleh sikap anti pemaksaan atas keyakinan orang lain. Adanya keseimbangan sikap antara PSI sebagai hak dalam kebebasan dasar, juga terikat dengan kewajiban penghormatan atas mereka yang belum menghendaki PSI dibeberapa tempat oleh beberapa golongan.

d. Kewajiban Warga Negara Indonesia Beragama

Pasal 29 (1&2) dengan tegas mengandung ketentuan adanya bukan saja hak tetapi kebebasan beragama. Pasal ini jelas tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk memiliki kebebasan untuk tidak menganut salah satu agama. Pasal tersebut berbunyi (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Bagi kaum Muslimin pasal tersebut jelas, bukan saja negara mewajibkan setiap warga negaranya untuk memeluk agama, melainkan memberikan jaminan dan perlindungan atas terselenggaranya praktek dan kehidupan beragama sesuai dengan keyakinannya.

Dalam konteks, perjuangan PSI ayat ini secara tegas memberikan petunjuk dan makna sumbstansial dan prosedural. Pertama, yang dimaksud makna substansial adalah bahwa kaum Muslimin selain memliki hak dan kebebasan dalam merealisasikan ajaran agamanya yang kaffah. Juga negara dapat dipandang melanggar hak konstitusional bilamana pemerintah atau warga negara lainnya menghambat dan melarang kaum Muslimin untuk menerapkan syari’at Islam. Sebab, kata-kata .. untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya dalam pandangan Islam bukan semata-mata kebebasan melakukan ibadah ritual semata, melainkan juga ibadah non-mahdhoh lainnya. Islam tidak memaknai ajaran dan perilaku agama adalah identik ibadah atau ritualistik, dan pekerjaan bernegara adalah identik dengan non-ibadah.

Dengan demikian, penegakan syari’at Islam sebagaimana mengacu pada pasal 29 tersebut jelas memperkuat tuntuatan konstitusional PSI untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dari negara dengan koridor sistem hukum yang berlaku dan menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini juga senada dengan pandangan Nathan Lerner ketika ia menafsirkan apa yang disebutkan di depan tentang hak dan kebebasan beragama dalam delapan oparameter.

4. Pengakuan Empirik PSI di Beberapa tempat di Indonesia

Tuntutan Hak Konstitusional PSI yang tidak dapat ditepis dan cenderung semakin memperlihatkan legitimasinya ketika terjadi deklarasi syari’at Islam di beberapa Provinsi dan Kabupaten.

4.1. UU No 18/2001 OTDA Keistimewaan NAD

Salah satu fakta hukum dan politik yang memperlihatkan konsistensi antara pemerintahan pusat dan daerah adalah lahirnya UU No 18/2001 tentang realisasi OTDA, di Aceh dengan penekanan pada PSI. Instrumen juridis tersebut, bukan saja NKRI telah memberikan jaminan konstitusional terhadap masyarakat Aceh untuk merealisasikan PSI, melainkan juga menjadi tidak lagi ada tempat bagi NKRI untuk memperlakukan masyarakat Islam secara diskriminatif yang menghendaki adanya PSI, baik dalam dimensi publik maupun private.

Hal ini juga diperkuat dengan lahirnya Konun, Perda Non 11/2002, mengenai Pembentukan Mahkamah Syariah yang akan memberlakukan hukum Islam dalam dimensi yang kaffah. Sercara juridis dan sosiologi masyarakat Aceh tidak lagi ragu akan eksistensi OTDA-nya, sehingga pasal 18 (5) dengan jelas-jelas seiring dengan ketentuan yang ada dalam UU |No 18/2001. Sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat Aceh secara politik dan budaya setidak-tidaknya telah terpenuhi, sementara bagaimana konsolidasi PSI juga harus didukung oleh pembangunan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemerintah daerah untuk menambah petugas polisi syariah juga telah dilakukan. Bahkan kebijakan tersebut telah menuai pro-kontra. Namun, masyarakat dan pemerintah Aceh, melakukan institusi dinas syariah tidak surut. Fakta yang terakhir sejak pertengahan Juli 2005 yaitu penyelenggaraan hukuman cambuk oleh penegak hukum, kejaksaan telah menjawab keraguan yang timbul selama ini dikalangan pakar dan praktisi hukum. Artinya PSI di Aceh dengan landasan hukum positif tampak semakin jelas. Tidak sekedar hukum perdata dikeluarga belaka, tetapi juga hukum pidana Islam. Hukuman cambuk bagi pelanggaran Khamr dan Judi terbaca dengan jelas. Dari kasus tersebut, ada sebagian terhukum yang mengakui atas timbulnya kepuasan spiritual. Sekiranya, secara ideologi syariah Islam diyakini dan dapat diterapkan di Aceh, maka pandangan yang menyajikan PSI di Indonesia tidak releven telah kehilangan argumennya.

4.2. Deklarasi PSI di Provinsi dan Kabupaten

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah adanya deklarasi PSI di Sulawesi Selatan dan Banten dan diikuti oleh beberapa kabupaten di Jawa Barat dan Sampang. Mejelis Mujahidin Indonesia (MMI) menghasilkan Piagam Yogyakarta. Dalam Piagam ini, MMI secara eksplisit menyatakan dirinya didirikan untuk menegakan Syari’at Islam. Mereka meyakini, Syari’at Islam merupakan satu-satunya solusi untuk menghilangkan segala bentuk malapetaka di Indonesia.9

Terpetik Fakta Hukum tentang Surat Edaran Bupati Cianjur No. 451/2717/ASSDA. Tertanggal : September 2001. Perihal Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah dan Masyarakat Marhamah. Cara pandang saya yang relasional kemudian menemukan Fakra Hukum lain berupa Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001. Tertanggal : 28 Mei 2001. Perihal : Upaya peningkatan kualitas Keimanan dan Ketakutan.

Isi aturan di Kabupaten Cianjur memuat orasi berwibawa dari Bupati yang menghimbau para birokrat bahwa “ masyarakat yang beragama Islam di wilayah/lingkungan kerja yang saudara pimpin untuk melaksanakan syariat Islam secara bertahab antara lain “:

  • Melaksanakan 7 (tujuh) S, yaitu shalat berjamaah pada awal waktu, shaum, shadaqah, shabar, silaturahim, syukur dan salam.

  • Menunaikan kewajiban Zakat

  • Bagi muslimin agar mengenakan Jilbab sesuai ketentuan

  • Mengkoordinasikan dan meningkatkan pelaksanaan pengajian di lingkungan kerja masing-masing

  • Mengikuti pengajian rutin di Majelis-majelis Ta’lim

  • Membudayakan baca al-Qur’an secara berkelanjutan

  • Menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku

  • Melaksanakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di lingkungan tempat tinggalnya dan di lingkungan kantor tempat kerja masing-masing.

Cuplikan teks aturan di Cianjur itu lalu dilanjutkan dengan barisan kalimat halus tanpa imperasi tapi mengipasi nalar Arab dari masyarakat tertentu :

  • Agar meminta perhatian kepada karyawan/wati beserta jajaran staf di lingkungan kantor/unit kerja masing-masing untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

  • Agar secara terus-menerus mensosialisasikan Gerakan Akhlakul Karimah dalam berbagai kesempatan (keramaian, peringatan, Hari-hari besar Nasional dan Islam).

  • Kepemimpinan dengan mengedepankan keteladanan menjadi lebih penting dalam upaya pembentukan Aparatur Pemerintah yang berakhlaqul Karimah.

  • Untuk setiap kegiatan yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan10.

Meskipun terdapat pandangan bahwa pakta positivisasi ajaran Islam mengenai peningkatan beribadah, berakhlak, termasuk perda mengenai Minuman Keras, Prostitusi di tingkat Daerah meragukan akan esksitensi syariat Islam, tidaklah mengurangi arti dan fungsi perjuangan PSI. Sebab, selain PSI wajib diperjuangkan oleh setiap insan Muslim dalam kadarnya masing-masing, juga proses penerapan gradual melalui pendekatan budaya dan politik atau kekuasaan tidak dapat diabaikan.

Hasil konferensi di kabupaten Bulukumba Maret 2005, justru PSI melahirkan sprktrum inovatif bagi kebangkitan Islam. Dengan PSI yang didukung oleh lahirnya UU zakat secara rasional hasil pendapatan mereka telah menyangkut secara lebih signifikan. Sebab, lebih dari 300% pendapatan daerah justru diperoleh dari sumber zakat mal dan shodaqoh lainnya. Tentu saja hal ini akan menjadi lebih signifikan konsekuensinya, jika gerakan PSI dalam arti ekonomi Islam semakin diprioritaskan pengalamannya. Sebab, tujuan pertama PSI menjadi wajib militer mengorientasikan maksud gerakannya, pada upaya membantu dalam mengentaskan kemungkinan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah disimpulkan:

5.1. PSI merupakan hak kebebasan dasar yang bukan saja tidak dilarang, bahkan negara berkuajiban untuk melindunginya. Sebagai dasar hukum atas legitimasi PSI dengan jelas hukum dan HAM internasional memberikan petunjuk yang jelas dan tegas. Beberapa Konvensi Hukum Internasional, seperti Konvensi DUHAM 1948, dan khususnya Konvensi Mengenai Hak-Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya (ICCESR) dan juga Konvensi Internasional tentang Hak–Hak Sosial dan Politik (ICCPR) 1966.

Secara konstitusional, UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002, juga telah memperkuat argumen hukum internasional. Konsekuensinya, negara dan pemerintah RI berkewajiban untuk tidak saja memberikan perlindungan dan perlakukan yang adil dan proporsional, bahkan memberikan dukungan terhadap tegaknya PSI sebagai wadah yang selalu memberikan penguatan terhadap NKRI.

5.2. Realisasi PSI dalam sejarah yang kita saksikan telah menjadi fenomena global yang tidak lagi terpancang pada ada tidaknya suatu negara berlabelkan Negara Islam. Secara gradulan sesuai kapasitas umat Islam di suatu tempat, dengan spirit HAM internasional telah membuktikan bahwa sebagian ajaran Islam dalam bidang Ekonomi, Pendidikan dan juga sistem hukum dan politik telah saling berinteraksi dengan saling mengisi dan memberikan keuntungan. Dampaknya secara langsung terhadap perjuangan PSI di Indonesia terlihat jelas terutama perjuangan melalui lembaga legislatif melalui Partai Politik Islam dan juga melalui perjuangan secara damai dalam berbagai aktifitas organisasi sosial Islam.

5.3. Sistem pemeritahan dan otonomi daerah seperti di Nangaru Darussalam Aceh telah memberikan pelajaran berharga bahwa NKRI terbukti telah dengan lapang dada memberikan Keistimewaan terhadap Aceh untuk memberlakukan Syariat Islam melalui jaminan lahirnya UU No 18/2001, dan telah ditindak lanjuti dengan Qanun atau Perda No 11/2002. Meskipun beberapa Daerah seperti Banten, Sulawesi Selatan, Cianjur, Sukabumi, Indramayu, dan Sampang adalah sampel yang belum memperoleh legitimasi juridis atau pengakuan dari pemerintah pusat sebagaimana halnya Aceh, masih tersisa optimisme untuk diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat di masa mendatang.

Referensi

  1. Ahmed An-Naim, Abdullah, Human Rights in The Muslim World. Dalam Henry Steiner, dan Philip Alston. Ibid.210.

  2. Ashidiqy, Hashbi dan Zaky Yamami dalam beberapa karya mereka.

  3. Brownlie, Jan, Basic Document on Human Rights, Oxford. Claredon Press 1971 :19B.

  4. Robertson A.H. dan J.G.Merrils, Human Rights in the World : An Introduction to The Study of the International Protection of Human Rights. New York, Menchester University Press. 1996. hlm 92.

  5. Pannikar, Is The Nation of Human Rights A Western Concept dalam Henry Steiner and Philip Alston, International Human Rights in Contex:Law and Politics Moral. Oxford. Clarendon Press. 1996:202.

1 Tulisan ini semula disampaikan dalam Acara Seminar Tentang Tantangan dan Agenda Civil Society Islam di Indonesia merespon persoalan umat. Diselenggarakan oleh Forum pengembangan Islam dalam perubahan sosial, 11 Agustus 2005 di Jakarta. Namun, telah dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tulisan ilmiah yang diisyaratkan.

2 Tinjauan Konseptual tentang syariat Islam dapat dikaji lebih lanjut dari Prof. Hashbi Ashidiq dan Zaky Yamami dalam beberapa karya mereka.

3 Lihat Jan Brownlie, Basic Document on Human Rights, Oxford. Claredon Press 1971 :19B.

4 Lihat lebih lanjut, A.H. Robertson dan J.G.Merrils, human Rights in the World : An Introduction to The Study of the International Protection of Human Rights. New York, Menchester University Press. 1996. hlm 92.

5 Baca tulisan Nathan Lerner, Religious Human Right Under the United Nations, USA, 1996, hal 119

6 Lihat Pannikar, Is The Nation of Human Rights A Western Concept dalam Henry Steiner and Philip Alston, International Human Rights in Contex:Law and Politics Moral. Oxford. Clarendon Press. 1996:202.

7 Ibid 1141.

8 Lihat Abdullah Ahmed An-Naim, Human Rights in The Muslim World. Dalam Henry Steiner, dan Philip Alston. 1996, Ibid.210.

9 Kupasan mendalam tentang MMI dapat dibaca pada Hari-Hari Markaz. Majelis Mujahidin Indonesia dalam Isu Syari’ah Islam dan Terorisme. Oleh Anugrah Perkasa, Majalah Pantau, Desember 2003. hal 17

10 Hal serupa juga bisa dicermati tentang PSI dibeberapa tempat, seperti tasikmalaya, garut dan Indramayu. Upaya tersebut memang diakui belum menyentuh hal yang fundamental, namun dari upaya yang dilakukan memperlihatkan hakekat perjuangan yang tidak dapat dibandingkan oleh masa-masa sebelumnya, khususnya sistem pemerintahan Orde Baru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s