PENGAKUAN AUSTRALIA TERHADAP PAPUA

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Upaya untuk mencairkan kebekuan hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan Australia masih terus berlangsung. Pemberian visa terhadap 42 orang awal Papua Maret lalu telah menjadi pemicu retaknya hubungan kedua Negara sebagai sikap kekecewaan, pemerintah Indonesia belum mengembalikan Duta Besarnya ke Canberra.

Pemberian visa oleh pemerintah Australia pada 42 Papua itu menimbulkan kecurigaan sebagian masyarakat Indonesia. Dalam forum Dengar Pendapat di DPD RI 23 Mei lalu, tentang otonomi khusus Papua. Wiranto dan Amien Rais mengkhawatirkan keterlibatan orang-orang asing di Papua. sebaba, Timor Timur lepas dari Indonesia masa lalu berawal dari penerimaan suaka politik Timtim di Australia dan papua. Kemudian mereka menjadi anggota LSM dan senator. Sehingga mereka kemudian dapat melaporkan Indonesia ke Komisi HAM Internasional. Situasi tersebut boleh jadi menipu pada kasus Papua. (Republika, 24 Mei 2006, Hal: 3).

Kini, pemerintah Indonesia dengan Australia sedang berupaya untuk mencairkan hubungan itu. Pertama, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, 21 Mei, di Sydney menyatakan bahwa pemerintah Australia akan mengakui secara formal kedaulatan Indonesia atas Propinsi Papua. Kedua, kedua negara mempersiapkan perjanjian kerjasama keamanan. Sikap intervensi dan pro-aktif Australia itu juga terbaca dari tawaran Australia dengan Selandia Baru akan mengirim tentara ke Timor Leste. Alexander Downer telah mengontak Menlu Timor Leste, Ranos Honta (Republika, Rabu, 24 Mei 2006, Hal: 9).

Apakah sikap Australia untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua akan merupakan solusi yang sigsifikan atas kelangsungan hubungan diplomatik kedua negara ke depan?. Meskipun, persoalan yang dihadapi kedua negara tidak dapat dijawab dengan hitam atau putih, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai tawaran kerjasama Australia..

Pengakuan Bukan Kewajiban Internasional

Mengapa Indonesia perlu mewaspadai tawaran diplomasi Menlu Australia. Pakar hukum internasional, seperti J.G. Starke, Brownlie, Martin Dixon, dan Malcolm, pengakuan (recognition) suatu negara terhadap lahirnya negara baru, pemerintahan baru atau kedualatan teritorial bukan merupakan kewajiban internasional. Akan tetapi, lebih didorong oleh motif politik.

Setiap negara memberikan pengakuan atas keberadaan suatu negara atau pemerinthan baru, dan kedaulatan teritorial lebih dipengaruhi oleh motif politik. Pertimbangan untung rugi bagi kepentingan nasional suatu negara yang akan mengakui sangat penting. Oleh karena pengakuan negara bukan merupakan kewajiban internasional, maka tingkah laku negara (state behaviour) yang bilamana tidak mematuhinya negara-negara tersebut tidak dapat dikenai sanksi.

Beberapa kali Perdana Menteri Taiwan bersama rombongan singgah di Indonesia, Batam dan Bali dan baru-baru ini pemerintah Indonesia tidak memberikan penyambutan formal atas kehadirannya. Taiwan berkedudukan sebagai suatu wilayah RRC yang berada dalam pengawasan kolonial Inggris sejak sebelum peristiwa oleh Inggris ke RRC tahun 1996..

Sikap pemerintah Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat sesuingguhnya sangat terkait dengan kebijakan one china policy (hanya ada satu negara Cina). Namun, dalam realitas politiknya, bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya mengakui kedaulatan RRC atas Taiwán, tanpa disertai pengakuan formal. Jika pemerintah Indonesia mengakui secara formal pemerintah Indonesia akan rugi.

Upaya untuk mengutamakan hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan RRC tidak sekedar adanya ikatan emosinal pendudukan Indonesia berketurunan Cina. RRC memiliki peranan penting dalam menciptakan posisi tawar Indonesia di mata internasional. RRC telah beberapa kali menjatuhkan veto atas resolusi DK PBB untuk Indonesia membuktikan hubungan dekat tersebut.

Situasi yang sama juga timbul di Montenegro, negara bagian Yugoslavia (Senin, 22 Mei 2006) menyatakan merdeka. Hasil referendum sekitar 485.000 penduduk telah menyatakan dirinya melepaskan dari Yugoslavia. Masyarakat Uni Erofa serentak mengakui negara Montenegro yang berdaulat penuh.

Beberapa negara bagian lainnya, seperti Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzekovina telah merdeka sejak tahun 1990-an. Perdana Menteri Montenegro, Milo Djukanovic calon Presiden Montenegro menegaskan bahwa siapapun yang diharapkan dapat bekerjasama untuk kepentingan warga Montenegro.

Daya ikat hukum internasional untuk mengakui atau tidak mengakui kedaulatan negara tersebut sama saja. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa Indonesia, secara de-facto dan de-jure, tidak akan melepaskan hubungan diplomatik atas RRC. Sikap ini berbeda dari Yugoslavia, Indonesia tidak akan ragu untuk mengakui Montenegro.

Perjanjian Bilateral Kerjasama Keamanan

Gagasan Menteri Luar Negeri Australia untuk membuat perjanjian bilateral kerjasama keamanan perlu disikapi secara cermat dan kritis oleh pemerintah Indonesia. Persoalan itu timbul, bukan sekedar permainan diplomasi yang semata, justru Hukum Perjanjian Internasional menempatkan kedaulatan negara secara domestik berakibat tidak memiliki daya ikat yang kuat.

Karenanya, upaya untuk membuat perjanjian bilateral kerjasama keamanan tidak terlalu banyak diharapkan. Beberapa alasan yang dapat dikedepankan antara lain sebagai berikut.

Pertama, dari segi hukum hubungan internasional, khsusunya implementasi prinsip kesederajatan negara berdaulat (equality for sovereginty state) agaknya tidak dipatuhi. Arogansi pemerintahan terhadap Australia menempatksn dirinya sebagai negara dengan kultur Barat. Indonesia sebagai negara tetangga abadi (forever neigbour country) dipandang sebagai Negara yang tidak sejajar. Baik arti politik, pemerintahan bersih (clean government), ekonomi, maupun dalam arti penegakan hukum dan HAM, serta pertahanan dan keamanan.

Sikap pemerintah Australia yang menempatkan dirinya sebagai negara polisionil dalam konteks keamanan, Asia dan Pasifik juga gamblang terbaca. Australia akan selalu menggugat pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan HAM membuktikan sikap polisionil tersebut. Tentu saja, hubungan diplomasi standar ganda (double standard) yang mestinya dicegah tidak dapat ditutup. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin pemerintah Indonesia akan dapat menerima tawaran jika diawal perundingan pemerintah Australia merasa superior. Kemurahan hati Australia terhadap suaka politik untuk tidak akan dikaitkan dengan isu politik terkesan menggurui pemerintah Indonesia. Sikap seperti itu, adalah jelas menghambat upaya pencairan kebekuan hubungan diplomatik kedua negara. Bila perjanjian bilateral kerjasama keamanan antara Indonesia dengan pemerintah Australia mengatur upaya mencegah dan menanggulangi bahaya laten terorisme, jelas tidak akan menguntungkan Indonesia. Pemerintah Australia dengan Amerika pernah akan mengubah kebijkana luar negeri terhdapa negara-negara Islam. Sehingga menjadi mustahil jika perjanjian bilateral kerjasama keamanan kedua negara tanpa melibatkan rasa aman AS. Atas dasar situasi itu, kemungkinan adanya pengingkaran nperjanjian bilateral kedesakan keputusan dalam negeri adalah gelagat yang dikemudian ghari harus diantisipasi.

Kedua, kehendak pemerintah Australia untuk memberikan pengakuan formal kedaulatan Indonesia atas Papua melalui undang-undang Australia sangat tidak masuk akal. Pengakuan formal atau de-jure dan de-facto atas kedaulatan suatu negara dapat dipengatruhi oleh lahirnya suatu UU. Dalam kenyataan hubungan diplomasi, pencabutan pengakuan oleh salah satu pihak terkadang tidak dapat memulihkan ketegangan hubungan. Sebab, UU umumnya berlaku hanya untuk kepentingan negara dan warga negaranya secara internal.

Penjaminan pengakuan formal yang akan dicantumkan dalam UU Australia kesannya bukan merupakan leap service atas pesoalan model diplomasi yang standar ganda. Tidak ada ketenrutan hukum yang membernarkan suatu negara dapat dijadikan sumber bagi negara pihak, jika terdapat suatu pengingkaran.

Pasang surut hubungan Indonesia yang fluktuatif tidak mudah disederhanakan. Dalam tatanan historis, tahun 1975, pemerintah Australia di bawah Goh Whitlem mendukung okupasi Indonesia atas Timur Timur. Namun, setelah itu, Australia tanpa merasa berdosa, justru menjadi pendukung utama dari pelepasan Timtim dari propinsi Indonesia tahun 1999. Ketiga, secara persoalan politik media sering menjadi pemicu ketegangan hubungan juga faktor penghambat. Tantangan terakhir adalah nelayan Indonesia ilegal yang hampir setiap tahun turut membuat hubungan kedua negara tidak pernah terselesaikan akan selalu menambah akumulasi ketidakpuasan akibat kebijakan kedua negara terhadap nelayan-nelayan Indonesia saling tidak memberikan kepuasan. Kesediaan pemerintah Aiustralia untuk mengirimkan militer ke Timor Leste adalah wujud ekspansiteritorial yang juga dapat dilakukan ke Papua. Karenanya, bagi pemerintah Indonesia, usulan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Indonesia atau Papua melalui UU Australia merupakan langkan diplomasi yang keliru. Karenanya, pemerintah Indonesia perlu menyangsikan tawaran tersebut. .

Dengan demikian, hubungan Indonesia dengan pemerintah Australia yang selalu dipergunakan dengan sikap mendua tersebut. Mustahil dapat meredakan kebekuan hubungan kedua negara. Kehendak pemerintah Australia, melalui Menlu untuk memberikan pengakuan formal kedaulatan Indonesia atas Papua bukan saja dapat dimaknai sebagai wujud diplomasi murahan. Justru pemerintah Australia amat diragukan i’tikad baiknya untuk mendukung Papua bagian dari Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s