PERJANJIAN EXTRADISI INDONESIA SINGAPURA

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Sikap Perdana Menteri Singapore yang terkesan tidak bersahabat atas cooperative dalam rencana perjanjian akstradisi jangan sampai memuntahkan semangat diplomasi pemerintah Indonesia. Namun, bagaimana cara agar daya tawar lobi dan perundingan yang dilakukan oleh actor-aktor pemerintah dan non-pemerintah dapat menekan pafa negara pihak mengabulkan permohonan Indonesia.

Agar kualitas negosiasi dan lobi yang dilakukan melahirkan kesepakatan yang efektif, perlu terlebih dahulu dipahami mengenai parameter-parameter juridis tentang perjanjian ekstradisi. Setidak-tidaknya perjanjian ekstradisi akan menjadi perjanjian yang efektif bilamana memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut ; Pertama, ekstradisi merupakan perjanjian bilateral dan tidak secara langsung menimbulkan kewajiban internasional sebagaimana diatur dalam kebiasaan internasional. Kedua, efektifitas perjanjian ekstradisi biasanya sangat tergantung pada adanya perjanjian kedua negara dalam subyek terkait dengan prinsip-prinsip umum, seperti adanya kejahatan yang serupa (that of double criminality), kejahatan yang dijadikan obyek ekstradisi harus menjadi kepedulian kedua negara, orang-orang yang dapat diserahkan untuk diadili dan dihukum hanyalah mereka yang secara khusu menjadi jaminan kedua negara. Ketiga, pelanggaran yang memiliki sigfat dan motif kejahatan politik tidak termasuk aktifitas terorisme. (Malcoln N Shaw. International Law ;1997:482).

Antonio Cassese menambahkan bahwa kejahatan internasional, termasuk upaya yang memaksa suatu negara melakukan ekstardisi sangat tergantung pada jurisdiksi peradilan suatu negara dalam kejahatan internasional. Karena itu, peran pengadilan nasional terhadap kejahatan internasional harus mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, pengadilan-pengadilan nasional harus memberikan kontribusinya secara penuh terhadap perkembangan hukum pidana internasional. Kedua, peradilan internasional semata-mata mempertimbangkan sumber hukum nasional dan prosedur peradilan nasional untuk menerapkan peraturan hukum yang relevan ketika mengemukakan adanya kejahatan internasional. Ketiga, peradilan internasional harus dapat menerapkannya berdasarkan adanya kerjasama antara negara, jika mereka menghendaki untuk memenuhi kewenangannya secara efektif. Karena itu, adanya kerjasama antara negara dalam hukum pidana internasional dengan pengadilan internasional merupakan pusat dari cabang hukum pidana internasional. Keempat, fakta menunjukkan bahwa peran Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan sebagai peradilan pelengkap (complementary principle) yang hanya akan berjalan bilamana negara yang terkait tidak mampu mengadilinya (Cassese international criminal law ; 2003:16).

Penandatanganan perjanjian extradisi antara Indonesia degnan Singapura telah dilaksanakan oleh kedua kepala negara. Arah pemberantasan korupsi dan upaya pengembalian uang negara melalui perjanjian extradisi tampak semakin realistik. Persoalannya apakah penandatanganan extradisi otomatis membantu mempercepat keterkaitan pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah tergantung pada upaya-upaya penegakan hukum terpadu dalam negeri itu sendiri. Dengan demikian, penandatanganan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Perdana Menteri Singapura mengindikasikan arah posiitif dipandang terlalu dini.

Setidak-tidaknya ada tiga persoalan yang dapat menjadi penyebab perjanjian extradisi tidak efektif. Pertama, perjanjian extradisi merupakan perjanjian bilateral yang mengharuskan pihak-pihak untuk saling tukar menukar penjahat yang berada di wilayah kedua negara. Dalam pelaksanaannya bukan saja tergantung pada adanya kesadaran pihak-pihak (Goodwill) negara, melainkan juga pada besar kecilnya kepentingan ekonomi dan politik kedua negara. Dalam kasus Indonesia dengan singapura, perjanjian extradisi itu dapat menjadi tidak efektif bilamana obyek dalam perjanjian itu tidak melahirkan keuntungan yang berimbal balik (a Mutual Interest of Profit).

Banyak warga negara Indonesia yang menjadi buruan polisi di Singapura karena kejahatan, khususnya korupsi. Sementara beberapa banyak jumlah penjahat warga Singapura tinggal di Indonesia tidak cukup meyakinkan jika jumlahnya sebanding. Ketidak-sebandingan obyek, subyek dan kualitas kejahatan atau yang ada antara kedua negara dapat menjadi salah satu penyebab ketidak efektipan perjanjian extradisi. Sehingga tidaklah terlalu sulit jika pemerintahan Singapura dalam prakteknya melakukan penolakan. Sebab asas kedaulatan negara (Sovereignites) dapat dijadikan argumen bagi perundingan negara atas kepentingan domestik.

Sekiranya MoU ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Singapore masih dipandang pemerintah untuk berhasil. Langkah pemerintah Indonesia untuk menyiapkan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang korupsi jauh merupakan langkah yang strategis. Di satu segi, pemerintah Indonesia akan memiliki posisi tawar yang memadai, oleh karena kita telah menjadi negara pihak (third party) yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) melalui upaya mempositifkan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan (crime againt humanity). Korupsi merupakan kejahatan dan masuh umat manusia (common enemy of humanity). Konsekuensi juridisnya pemerintah RI juga menyadari bahwa negara-negara pihak akan merasa terikat untuk mengadili koruptor-koruptor Indonesia di negara mana saja mereka bertempat tinggal. dan kita bersyukur oleh karena pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan upaya meratifikasi Konvensi Internasional tentang korupsi. Dengan meratifikasi berarti pemerintah Indonesia akan menempatkan UU korupsi yang ada saat ini akan menagalami paradigma baru. Paradigma baru UU korupsi yang harus di tandai dengan adanya sifat perbuatan korupsi, sebagai kejahatan kemanusiaan (Crime Againts Humanity).

One thought on “PERJANJIAN EXTRADISI INDONESIA SINGAPURA

  1. sebuah analisis yang sangat bagus menurut saya sebagia seorang mahasiswa…
    kalo boleh mengajukan pertanyaan, bagaimankah proses penangkapan pelaku kejahatan yang akan di ekstradisi, misalnya ada pelaku kejahatan korupsi(orang Indonesia) yang tengah berada di singapura, apakah penagkapannya dilakukan oleh pihak singapura, ataukah dari pihak indonesia yang harus mengirimkan aparat kepolisiannya dalam upaya untuk menggendus keberadaan si pelaku kejahatan tersebut dan melakukan penangkapan??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s