RUUPBA DALAM PERGUMULAN PEMERINTAH, DPR DAN DPD

Akhir-akhir ini bencana tanah longsor, banjir terus mengusik
ketentraman dan keselamatan masyarakat. Tanah longsor di
Banjarnegara, bencana banjir di Jember Jawa Timur telah mengakibatkan
korban jiwa dan harta yang tak terhingga nilainya. Proses pemiskinan
dan penyengsaraan yang tidak dapat diprediksi akibat bencana selalu
mengancam dengan ganasnya. Pemerintah dan petugas relawan telah
berupaya menanggulangi peristiwa tersebut. Tapi, uapaya tersebut jauh
dari berhasil, baik dalam usaha tanggap darurat, evakuasinya dan
rekonstruksi pengungsi lainnya

Pengalaman pahit bencana Tsunami di Aceh dan Nias tahun lalu tanggal
26 Desember 2004 belum pupus dari lara dan duka masyarakat. Korban
jiwa dan manusia, ratusan ribu nyawa telah tewas tanpa dapat
memperoleh pertolongan yang memadai. Pemerintah, seperti diwakili
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP)
dan Satkorlak di tingkat Kabupaten belum berfungsi secara optimal.
Meskipun Tim Rekonstruksi dan Rehabilitasi memulihkan sarana dan
prasarana fisik dan membangun rumah, ribuan pengungsi tetap mengeluh
oleh karena mereka belum terakomodir.

Ada beberapa persoalan yang perlu penjelasan mengenai Rancangan
Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam (RUUPBA). Ketiga hal
tersebut antara lain, sumber hukum internasional, substansi hukum dan
institusi penegakannya, dan kemanuan politik Pemerintah dengan DPR,
dan DPD dalam proses pengesahan UUPBA.

<!–
@page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0in; text-align: justify }
P.western { font-size: 12pt; so-language: pt-BR }
P.cjk { font-size: 12pt }
P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; font-size: 10pt; text-align: left }
A.sdfootnoteanc { font-size: 57% }
–>

Bencana
Dalam Hukum Internasional

Peraturan hukum tentang bencana alam atau kemanusiaan
sepertinya merupakan hal yang baru. Dalam sistem hukum Indonesia,
wacana disekitar Undang-undang penanggulangan bencana alam agak
terdengar asing ditelinga. Namun, dalam masyarakat internasional
pengaturan hukum tentang bencana ini sangat lazim.

Dalam Konferensi
Internasional tentang pen
cegahan
bencana,
World
Conference On Disaster Reduction,

diselenggarakan di Kobe, Kyoto, Jepang, 18-22 januari 2005, telah
merekomendasikan beberapa aspek yang dijadikan agenda penting,
terkait dengan strategi dan perencanaan aksi dunia
(Strategy
and Plan of Action for a Sever World),
antara
lain: (1) Peran pemerintah
(Governance)
yang harus ditingkatkan dalam penanggulangan bencana ke depan yaitu
upaya organisasi, peraturan hukum dan kebijakan kerangka kerja
(Organizational,
Legal and Polyce Framework)
,
(2) Indentifikasi resiko, perhitungan, monitoring dan peringatan
dini. Ketiga, pengetahuan manajemen dan pendidikan
(Knowledge
Management and Education)
,
(3) Upaya penurunan faktor-faktor yang menimbulkan resiko
(Redusing
Underlying Risk Factor),

(4) Kesiapan untuk melakukan respon dan pemulihan yang efektif
(Peparadness for
Efective and Recovery).

Mengingat
keanekaragaman relawan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan, maka
International Code
of Conduct on Relief Workers

sangat diperlukan adanya kepastian hukum. Kode etik yang harus
ditegakkan bagi oleh relawan kemanusiaan adalah sebagai berikut: (1)
Komitmen relawan kemanusiaan
(humanity
commitment)
yaitu
setiap relawan harus memiliki itikad baik, simpatik, dan penuh
kepedulian, (2) Imparsial
(imparsiality)
yaitu relawan harus senantiasa menempatkan diri secara netral dalam
melaksanakan tugasnya, (3) Non-diskriminatif yaitu relawan untuk
selalu dapat memberi pelayanan secara adil, tanpa ada pilih kasih
atau atas golongan ras, suku, dan agama, (4) Mandiri
(independent),
kehadiran relawan dalam bantuan kemanusiaan selain harus
mempersiapkan diri dengan peralatan yang memadai untuk hidup selama
dalam wilayah bencana
(survival
kits).
Juga harus
memiliki pengetahuan lapangan tentang korban kemanusiaan. Sehingga
mereka tidak akan menjadi beban masyarakat yang korban.

Di negara-negara maju,
perlindungan hukum terhadap persoalan bencana alam dengan tegas
diatur oleh suatu peraturan Undang-Undang dan institusi penegakannya.
Di Canada, Kantor perlindungan Pra-Sarana Kritis dan Persidangan
Situasi Darurat
(Office
of Critical Infrastrukture Protection and Emergency Prepareduss)
.
Lembaga ini didirikan denganmaksud agar terciptanya kemitraan yang
kuat, antara Menteri terkait pemerintah daerah, sektor swasta dan
LSM. Lembaga ini di bawah Perdana Menteri.

Terdapat kesamaan dengan
New Zaeland, Departemen penanggulangan Keadaan Darurat dan Pertahanan
Sipil
(Ministry of
Emergency Management Civil Defence Groups).

Di AS, terdapat UU Bencana dan Institusinya, yang disebut Lembaga
Penanggulangan Bencana Federal
(Federal
Emergency Management Agency).

Di
China, ada UU
The
Disaster Mittigation Act

(2000), Kesiagaan Cara Gempa, yang disetujui oleh DPR. Di Colombia
memiliki berbagai peraturan yang mengatur bencana alam. Lembaga ini
disebut, Departemen Nasional Untuk Pencegahan dan Kepedulian Bencana.
UU tersebut disepakatai tahun 1989 dan kemudian didukung oleh
beberapa keputusan lain setingkat Menteri
(Sherley
Mattingly,
Policy Legal and Institutional
Arrangement. The Regional Workshop on Best Practices in Disaster
Mittigation
, Bali 24-26 September 2002. Hal
125).

Substansi
RUUPBA

Kehadiran UU ebncana alam dan institusinya yang profesional,
independen, berbagai negara mendorong keyakinan kita untuk merebut
UUPBA yang terpadu. Sebagai bukti kegagalan fungsi Bakornas BAP dan
jajarannya tersebut umumnya disebabkan oleh lemahnya manajemen
bencana terpadu. Konsep terpadu adalah perencanaan (planning),
pelaksanaan (executing), pengkoordinasian (coordinating),
pengawasan (controlling) dan penegakan hubungan (Law
Enforcement)
, terkait dengan fakta dan tanggung jawab terhadap
korban bencana. Namun, tidaklah berarti di Indonesia tidak memiliki
aturan. Keppres No.3/2001 selama ini belum merupakan instrumen hukum
yang memadai.

Menurut Loy Rego, dalam Legal and Institutional Framework for
Disaster Management
(Sherley Mattingly. Policy and Legal
Institutional Arrangement
. 2002: 27), menyebutkan pentingnya
kerangka kerja manajemen bencana dalam undang-undang. Undang-undang
berfungsi menyediakan dasar formal untuk pencatatan secara umum.
Termasuk di dalamnya perencanaan, pengaturan organisasi, tindakan
penanggulangan, pemulihan dan program rekonstruksi. Menempatkan
tanggung jawab yang lebih besar secara hukum, dalam membantu dan
menyediakan adanya pelayanan yang pantas. UU juga memiliki fungsi
menyeragamkan kebijakan dari tingkat pusat sampai di daerah, dan
dapat menyediakan instrumen pencegahan untuk melindungi status
pemerintah, organisasi-organisasi atau individu yang mungkin terkena
imbas bencana alam.

Dari beberapa fungsi tersebut, UU bencana alam mengarahkan pada
terciptanya manajemen bencana yang efektif dan efisien. Dalam kaitan
itu, peran pemerintah DPR dan PDP teramat penting dalam kebijakan
politik dan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan bencana.
Mustahil manajemen bencana akan berfungsi efektif bila tidak didukung
oleh peraturan hukum legitimit. Suatu proses pembuatan undang-undang
yang prosesnya diwacanakan dalam institusi politik, yaitu kerjasama
antara pemerintah, DPR dengan DPD.

Pemerintah,
DPR, dan UUPBA

Saat ini kurang dari tiga naskah yang telah disumbangkan. Pada Pansus
RUUPBA DPR RI. Naskah dari Forum Masyarakat Peduli Bencana, Instansi
Departemen Dalam Negeri, dan Naskah RUUPBA dari Keluarga Alumni UII
Yogyakarta. Namun, dari 43 RUU program legislasi nasional tersebut,
RUUPBA belum menjadi prioritas program tahun ini.

Gambaran Prolegnas tersebut, menunjukkan betapa pesimis RUUPBA dapat
diwujudkan segera. Rendahnya kemauan politik pemerintah dan DPR-DPD
dalam memperjuangkan lahirnya UU Bencana menyisakan keprihatinan
bersama. Apalagi musim hujan, tanah longsor, angin dan juga pasang
surut angin laut masih terus menjadi ancaman bencana alam bagi
masyarakat. Ketidakpedulian pemerintah, DPR dan DPD dalam mendorong
lahirnya UUPBA dapat menjadi pengingkaran atas kepercayaan yang
diberikan rakyat.

Agar RUUPBA dapat menjadi instrumen hukum penanggulangan bencana
alam, maka lahirnya UUPBA merupakan keniscayaan dalam menciptakan
manajemen bencana. Tanpa adanya inisiatif dan kerjasama
institusi-institusi formal maupun non-formal yang peduli terhadap
persoalan bencana alam, mustahil UUPBA dapat tercipta. Untuk itu,
Perguruan tinggi, LSM, dan lembaga pemerintah seperti Departemen
Sosial, dan Departemen Kesejahteraan perlu segera mendesak pengesahan
RUUPBA yang telah diusulkan oleh berbagai lembaga.

Karena itu, RUUPBA sudah sangat mendesak, bahkan bencana alam di
negeri ini bukan sekedar penting, tetapi telah menjadi ancaman
serius. Unifikasi hukum tentang bencana alam akan segera tercipta.
Dengan disahkannya UUPBA, DRD di tingkat Propinsi akan menjadi
inspirasi untuk membikin peraturan daerah tentang bencana alam sesuai
dengan karakter bencana alam masing-masing tempat.

Karena itu, Pansus RUUPBA seyogyanya menghadirkan pakar-pakar
kebencanaan dalam berbagai aspeknya, juga korban-korban yang
menderita akibat bencana. Disatu pihak, pendapat para pakar perlu
didengar oleh DPR, terkait dengan penentuan muatan materi, serta
latar belakang filosofis, sosiologi dan juridis RUUPBA. Dalam muatan
materi yang perlu dipahami secara jeli adalah terkait dengan obyek
dan hubungan sebab akibat antara kondisi alam dengan bencana alam.
Ada tidaknya hubungan sebab akibat antara perbuatan manusia dengan
timbulnya bencana sangat mentukan akan peran pemerintah dalam
memberikan pertolongan pada korban dan keluarganya.

Siapa atau institusi apa yang bertanggung jawab atas korban-korban
timbulnya bencana tersebut. Sebagai subyek hukum, terkait selain
siapa yang menjadi korban juga siapa dan institusi apa yang dapat
dibebani tanggung jawab. Apakah pertanggung jawaban bersifat moral
kemanusiaan ataukah tanggung jawab hukum perlu diformulasikan secara
jelas.

Jika jawabannya, tanggung jawab hukum atas bencana merupakan
kewajiban, maka seberapa jauh negara dan aparaturnya dapat
melaksanakan kewajibannya. Begitu pula seberapa jauh korban dapat
melakukan tindakan hukum atau gugat pada negara bila mereka gagal
merealisasikan kewajiban hukum. Peran DPR sangat penting dan perlu
kejelian, sehingga rumusan UUPBA yang disyahkan dapat memperlihatkan
hubungan harmonis antara kewajiban negara dengan kewajiban
masyarakat.

Kontribusi
DPD dan UUPBA

Mengapa DPD penting untuk turut berperan serta dalam mensukseskan
RUUPBA. Peristiwa bencana alam terjadi di berbagai daerah yang
tingkat kerentanan dan pengamanannya tidak mudah dilakukan secara
cepat karena lokasi bencana jauh dari fasilitas umum. DPD sebagai
wakil rakyat daerah, fakta tersebut secara langsung mestinya dapat
menggerakan hati nurani mereka. Sehingga mereka tergugah untuk
memperjuangkan kepentingan rakyat atau korban bencana lokal di
tingkat nasional. Peluang emas bagi DPD untuk lebih proaktif dalam
memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya RUUPBA sungguh akan
merupakan kontribusi yang begitu signifikan.

Karenanya, jika DPD proaktif dalam fungsi legislatif, tidak saja
dapat dipandang sebagai upaya memperkenalkan DPD di tengah rakyat..
Akan tetapi, secara sekaligus juga merupakan usaha untuk
memberdayakan peran dan fungsi DPD yang selama ini diragukan
keberadaannya. Pasal 22D UUD 1945 hasil amandemen, terdiri dari ayat
(1) dan (2) antara lain menyebutkan fungsi legislasi terkait dengan
otda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemeliharaan dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan. Kontribusi DPD
dalam menggolkan lahirnya UUPBA sungguh penting dan visioner. Selian
DPD dapat membuktikan peran sertanya di tingkat pusat, juga lahirnya
UUPBA akan menjadi instrumen hukum yang mendasari lahirnya Peraturan
Daerah untuk bencana banjir dan kebakaran hutan. Seperti sering
terjadi di Riau, Aceh, Sumatera Utara, dan pulau-pulau Kalimantan.

Sudah waktunya pemerintah. DPR dan DPD bertekad untuk menggolkan UUBA
yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Hari-hari peristiwa
bencana alam di Indonesia mustahil dapat ditanggulangi secara efisien
dan efektif tanpa adanya UUPBA yang legitimit. Berbagai kesepakatan
internasional dan code of conduct tentang bantuan kemanusiaan.
terkait dengan upaya-upaya pengurangan jumlah korban meniscayakan
pemerintah Indonesia merubah paradigmanya dengan menetapkan bantuan
kemanusiaan sebagai kewajiban hukum yang dilakukan oleh Pusat
Penanggulangan Bencana Alam yang profesional dan bertanggungjawab.

1
Penulis, Dekan dan Pengajar Hukum Internasional FH UII, Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s