SELEKSI ULANG HAKIM MA

Pro kontra seleksi ulang hakim MA terus bergulir. Pertama, Komisi Judisial (KY), Mahkamah Konstitusi didukung oleh Ketua DPR setujui seleksi ulang hakim-hakim MA dengan tujuan untuk mengembalikan integritas moral dan etik instansi tertinggi MA. Sebagai akibat dari terungkapnya praktek mafia peradilan di MA, sebagai benteng tertinggi peradilan. Sebagaimana digagas oleh Mahfud MD, kocok ulang dilakukan merupakan operasi cesar mengingat korupsi di tingkat peradilan merupakan kejahatan Luar Biasa. Karena itu, mustahil kejahatan korupsi yang telah mewabah menjadi sebagian budaya negara dan masyarakat ditinggal dengan cara-cara konvensional. Karena itu, meskipun tidak mudah merumuskan kondisi objektif dan sunjektif atas adanya keadaan darurat, kelompok pertama mengedapankan perlunya Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), sebagai dasar hukum pelaksanaan seleksi ulang hakim-hakim agung.

Kedua, Ikatan Hakim Indonesia menolak melaksanakan seleksi ulang hakim MA yang digagas KY. Selekksi ulang hakim MA dengan usulan dasar hukum PERPU dipandang menyalahi prosedur. Pertama, cara seleksi ulang bertentangan dengan UU No.5 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kedua, secara procedural usaha tersebut telah malecehkan ekstensi MA dan DPR. Proses untuk menjadi hakim agung selain diproses melalui usulan publik baik dari hakim karier maupun non-karier, melainkan juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Terutama dilakukan dengan adanya fit and proper test.

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Bilamana ditelaah secara seksama, kedua kubu tersebut memiliki argumentasi yang sama-sama kuat. Dari perspektif hukum positif, penolakan IKAHI atas seleksi ulang hakim MA mandapatkan pijakan juridis. Substansi hukum, baik yang terdapat dalam UU No.5 tahun 2004 dan juga UU No.4 tahun … tentang Mahkamah Agung dan prosedur rekruitmen calon-calon hakim agung telah dijadikan patokan standar. Kerugian dari peraturan hukum untuk merekruit hakim-hakim agung dari karier dengan non-karier merupakan keberhasilan yang diraih di era reformasi.

Namun, alasan kedua yang mengklaim bahwa seleksi ulang hakim MA melecehkan institusi MA dan DPR tidak cukup kuat. Justru sikap demikian ini sesungguhnya lebih memperlihatkan upaya bela diri atas oknum-oknum hakim agung yang melakukan jual beli perkara. Upaya pembelaan seperti itu juga terkesan institusi MA ini masih berwajah orde baru. Solidaritas corp kepegawaian memang diperlukan. Tetapi akan menjadi bomerang jika kebersamaan tersebut menutup kritik yang positif dan konstruktif.

Sebaliknya, usulan kocok ulang hakim MA dari KY menjadi sangat relevan. Di satu pihak, kondisi objektif kehadiran KY berfungsi untuk menjawab krisis moralitas dan integritas hakim-hakim di Indonesia. Tak terkecuali eksistensi hakim-hakim agung di MA merupakan target operasi KY. Di pihak lain, secara sosiologis fenomena tidak efektifitasnya instrumen hukum tentang pengawasan dan kualitas hakim yang semakin tidak menyedapkan mustahil dapat diperbaiki jika tidak menggunakan cara-cara terobosan, atau exztraordinary procedure. Termasuk menggunakan PERPU sebagai dasar hukum seleksi ulang hakim MA. Kondisi khusus yang dimungkinkan untuk tidak menjadikan peraturan hukum positif, atau UU sebagai dasar hukum, bukan hal yang baru. Sebab, hal tersebut dibenarkan menurut doktrin hukum yaitu Lex Specialist Diragat Lex Generally

Persoalannya apakah bentuk hukum PERPU cukup relevan bagi dasar hukum proses seleksi ulang hakim MA. Tampaknya, usaha bentuk PERPU cukup menarik dalam dimensi teoritik. Namun, agaknya tidak cukup realistic jika tidak ada dukungan political will dari presiden SBY. Sebagaimana tertera dalam UU tentang keadaan darurat, alasan-alasan objektif dan subjektif harus menjadi legal reason yang mendorong lahirnya PERPU. PERPU I dan II tentang Tindak Kejahatan Terorisme tahun 2002, begitu banyak tantangan dari cendekiawan dan aktifis LSM. Hanya karena ada keamanan politik dari presiden yang dibuktikan oleh kondisi objektif bahwa teror bom menjadi musuh bersama (common enemy) ceritra tentang PERPU tersebut berakhir menjadi UU No.15 tahun 2004.

Setidak-tidaknya, persoalan kondisi korupsi dan mafia peradilan di peradilan MA dapat disejajarkan dengan kejahatan terorisme secara sibjektif melihat ada kesejajaran. Namun, dalam tingkatdampak sosiologis dan psikologis dapat menimbulkan tafsiran beraneka ragam. Dan karena itu, usulan PERPU bagi kocok ulang hakim MA hanya sekitra wacana berlaku jika tidak didukung bukti-bukti lapangan yang mendorong kahirnya keamanan politik pemerintah.

Akhirnya, dlam arus wacana, pro-kontra tentang seleksi ulang hakim agung niarlah terus berlangsung. Tanpa harus menunggu PERPU dan juga melecehkan integritas MA, perang melawan mafia peradilan, termasuk menangkap hakim-hakim di PN, PT dan MA dapat dilakukan. Kejagung, KPK, dan TIMTAS TIPIKOR yangs selama ini dipandang sebagai superbody dapat menindaklanjuti pemeriksaan dan penangkapan atas hakim agung yang terlibat jual beli perkara. Tentu saja, setelah bertugas dan bukti-bukti akurat telah tersedia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s