TERORISME MENGANCAM PERDAMAIAN

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Akhir-akhir ini, kewaspadaan masyarakat internasional terhadap kejahatan terorisme begitu meningkat. Peristiwa pendudukan teroris di hotel Taj Mahal, Mumbai, pada 26-29 November telah menjadi pemicunya. Peristiwa tersebut telah merenggut hampir 200 orang tewas dan melukai lebih dari 500 warga sipil tak berdosa. Saling curiga-mencurigai antara warga negara India berbeda agama, dan ketegangan hubungan antara pemerintah India dengan Pakistan juga menyeruak ke permukaan.

Terhadap bahaya teroris tersebut, pemerintah Indonesia menyadari akan pentingnya meningkatkan kewaspadaan atas bahaya terorisme. Tanggal 18 Desember, Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Widodo AS, menggelar gabungan pelatihan TNI dan Polri, yang melibatkan 357 personal gladi pos komando dan melibatkan sekitar 6954 personel gladi lapangan.

Pelatihan gabungan ini sesungguhnya merupakan kebijakan sektoral yang berpotensial untuk melahirkan kekerasan negara (state violence), manakala tidak dilengkapi dengan pendekatan kesejahteraan (welfare) dan kemakmuran (prosperity).

Suatu pendekatan, agar pemerintah mengambil sikap serius untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan. Pelaku teroris bom, baik mereka yang tergolong dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), sedang ditahan atau diadili, maupun seperti Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra yang telah dieksekusi hukuman mati, adalah warga negara Indonesia yang secara sosial, ekonomi, pendidikan dan politik terpinggirkan.

Persoalannya, kewaspadaan pemerintah Indonesia terhadap terorisme tidak hanya dapat ditenggarai melalui pemberdayaan peran TNI dan Polri profesional semata, justru bagaimana tingkat kepekaan aparat Negara terhadap keadilan masyarakat, sebagai akar masalah utamanya menjadi perhatian serius.

Kesepakatan Internasional

Mengacu pada UU No 15 tentang Tindak Pidana Terorisme, sebagai landasan juridis, terdapat kesesuaian materi muatannya. Hukum internasional telah mewajibkan negara-negara untuk mematuhi kesepakatan bersama. Walau sebagai calon kejahatan internasional (international crime), tapi terorisme pada saat ini telah bisa disejajarkan dengan pembunuhan masal etnis, agama dan ras (genocide), kejahatan perang (war crimes), kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan agresi (crime against agression).

Sehingga, tidak mengherankan jika kejahatan internasional seperti terorisme dapat diberlakukan jurisdiksi universal (Universal Jurisdiction) atau kewenangan luas. Artinya, atas dasar erga omnes, negara-negara, baik yang pernah dirugikan atau tidak oleh tindakan teroris, diwajibkan untuk melakukan penuntutan atau mengektradisinya bila tidak mau, yang di dalamnya meliputi pemberiann bantuan hukum (M.Cherif Bassiouni. Law Contemporary Problems. 1997: 17). Karenanya, negara tidak dibenarkan memberikan pemaafan atau impunity terhadap kejahatan kemanusiaan, termasuk pelaku terorisme.

Konspirasi Melawan Terorisme

Jika aparat keamanan dan CIA Amerika Serikat, gagal mendeteksi secara dini daerah-daerah vital World Trade Centre dan gedung Pentagon, dari serangan pesawat terbang teroris, suruhan Osama bin Ladin, akan lebih buruk lagi jika hal tersebut menimpa nasib negara-negara sedang berkembang. Keadaan itu, menujukan bahwa ancaman teroris tidak dapat dilawan hanya dengan menggunakan alat-alat pengintai termoderen sekalipun.

Adanya dugaan konspirasi dalam peristiwa 11 September 2001 Amerika Serikat masih menyisakan pertanyaan. Menurut David Gray Griffin, penulis buku: The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortion, (2005:5), serangan 11 September telah direncanakan dan diperintahkan oleh Osama bin Ladin. Dengan kata lain, aparat intelejen yang sudah mengetahui sebelumnya membiarkan serangan itu terjadi.

Hasil polling publik di Eropa dan Amerika mempercayai serangan 11 September, merupakan persekongkolan jahat. Hasil polling New York Times, 23-27 April 2004, menyatakan 56 persen masyarakat Amerika percaya bahwa pemerintah Bush menyatakan kebenaran fakta, tetapi menyembunyikan sesuatu di balik peristiwa 11 September, the American believed that the Bush Administration was “mostly telling the truth but hiding something about what it knew prior to September 11.”

Di Kanada, hasil polling nasional menyebutkan sekitar 63 persen percaya bahwa beberapa individu dari pemerintahan Bush di Gedung Putih mengetahui serangan tersebut sebelumnya. Dan sebagian dari 20 persen dari penduduk, dalam Wall Street Journal menegaskan bahwa pemerintah AS sendiri yang memerintahkan serangan itu sendiri, ”the US government ordered the attacks itself”. Temuan ini justru sangat populer di masyarakat Perancis, Italia dan juga Jerman.

Konspirasi tersebut dilakukan dengan maksud, agar ada kambing hitam atau scape-goat, sebagai bukti kelompok ektremis Muslim untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Afganistan dan Irak adalah dua negara yang dijadikan target Dewan Keamanan PBB, untuk dapat dihukum oleh kekuatan militer asing karena telah melanggar konvensi internasional yaitu melindungi, mendukung dan tidak menyerahkan Osama bin Laden ke pemerintahan Amerika Serikat.

Ancam Kerukunan dan Perdamaian

Teror bom sebagai fenomena global akan senantiasa menjadi bahaya laten jika nilai-nilai keadilan hanya menjadi monopoli masyarakat atau negara yang kuat. Sosiolog kenamaan, seperti James Scott, mengingatkan the most powerful weapon of the powerless is violence. Pakar teroris Amerika, Bard O’Neill menegaskan, jika perang gerilya merupakan senjata kaum lemah, maka terorisme adalah senjata umat manusia terlemah, (if guerilla warfare is the weapon of the weak, then terrorsim is the weapon of the weaknest).

Karena itu, kewaspadaan dan kesiagaan terhadap bahaya terorisme dalam akhir-akhir tahun seperti ini sangat signifikan. Sebab, dalam watak kejahatan terorisme bukan saja melakukan serangan atas fasilitas fisik semata, tetapi juga dapat membawa implikasi atas terancamnya kerukunan umat beragama.

Sejak tragedi 11 September di Amerika Serikat, struktur hubungan masyarakat sebagai warga negara berubah dengan sikap represif Barat dan pelecehan terhadap Islam marak di berbagai negara-negara Barat yang umumnya minoritas. Identitas Islam, seperti jilbab, Masjid dan Musholla, nama-nama Arab, Nabi Muhammad, Alqur’an telah dijadikan obyek penistaan seperti di AS, Australia, Canada, Inggris, Jerman, Belanda dan Perancis. Malah di Perancis, pelarangan terhadap siswi-siswi untuk tidak memakai jilbab juga sempat menjadi kontroversi.

Kejahatan teroris juga dapat mengobarkan eskalasi perang terbuka sebagaimana yang terjadi di India dengan Pakistan. Ancaman perang kedua negara tersebut, salah satunya disebabkan oleh karena Pakistan tidak mau mematuhi kesepakatan hukum internasional. Pakistan tidak mau menyerahkan warga negaranya, sebagai pendukung At-Thoiba, konon dulu memiliki jaringan dengan Al-Qaida. Penolakan Pakistan berdasarkan dalil prinsip kedaulatan nasional aktif, yang memunkinkannya untuk menahan dan mengadili sendiri para pelaku di negaranya masing-masing.

Kekerasan Vs. Pisau Bermata Dua

Bentuk kekerasan ibarat pisau bermata dua yang sama-sama berbahaya. Masyarakat tradisional (traditional society) kekerasan (violence) dapat bermakna instrumen penegakan hukum berfungsi pengendalian masyarakat (social control) pada tahap awal. Bahkan munculnya hukum, dalam bentuk kesepakatan masyarakat (social contract) bermula dari situasi psikologis sosial dimana kehidupan manusia ibarat srigala saling yang saling menerkam (Hommo Homuni Lupus) Penggunaan kekerasan dalam memerlihara kelangsungan hidup manusia mewujud dalam tingkah laku menyerang (attack) dan bertahan membela diri (self-defence). Prinsip-prinisip kehidupan demokratis, dan peraturan hukum telah diperkenalkan, kekerasan akan tetap mengawal kelangsungan hidup, terutama ketika rasa keadilan sebagian umat manusia tidak terakomodir.

Karenanya, keniscayaan pemerintah Indonesia untuk menangani fenomena terorisme perlu ekstra hati-hati dan waspada. Pendekatan hukum internasional dan nasional jelas tidaklah akan memadai tanpa kesadaran mendalam dari kekuasaan negara untuk memiliki kemampuan mengakomodir rasa keadilan masyarakat dunia yang masih tercecer. Sebab, tanpa kesadaran itu, isu terorisme hanya akan dipergunakan sebagai alat konspiratif untuk memberikan pembenaran terhadap orang-orang atau negara yang dikhawatirkan menjadi pesaingnya dalam pentas politik internasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s