TRAGEDI PENEGAKAN HUKUM

Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SPP) tanggal 11 Mei 2006 oleh Jaksa Agung telah mengundang kontroversi yang serius. Aktivis HAM seperti Todung Mulya Lubis, Usman Hamid, Albert Hasbuan, dan Teten Masduqi, menolak terbentuknya SKPP tersebut. Ketua KPK Taufiqurrahman Ruqi, dengan tegas mengusulkan agar Presiden membawa mantan Presiden itu pada proses Peradilan. Menurut Tamrin Tamagola, Sosiolog UI, menegaskan bahwa penghentian proses peradilan Soeharto merupakan upaya penghalangan penegakan keadilan (obstruction of justice).

Dari segi jurisdiksi hukum nasional, status SKPP adalah jelas merupakan pelanggaran konstitusional. Sebab, (1) Pemerintah tidak mematuhi Pasal 27 UUD 1945 tentang prinsip Kesetaraan Hukum (equality before the law). Soeharto sebagai mantan Presiden adalah sama-sama warga negara Indonesia. (2) Menyalahi spirit reformasi yang mengamanahkan Soeharto untuk dibawa ke pengadilan. TAP No.XI/MPR/1998. faktanya telah 8 tahun tidak pernah diproses secara serius. (3) Prosedur grasi yang diatur Pasal 14 (2) UUD 1945 tidak sah. Sebab grasi yang diberikan tanpa proses hukum sebelumnya bertentangan dengan Pasal 140 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Karenanya, menjadi logis ketika Pak Suryo Guritno (KR, Rabu 17 Mei 2006) di DPR memunculkan wacana adanya Sidang Istimewa MPR bagi pemerintahan SBY. Pandangan kedua, yang mengedepankan pemaafan (forgiveness) dan lupakan (forget it). Secara politis dan jangka pendek, penyetopan proses hukum Soeharto khususnya pemerintah SBY-JK memang terkesan santun bijak dan beradab. Sehingga menjadi sangat pantas dan mulia jika bangsa Indonesia seyogyanya memaafkan. Namun, kesantunan dan kemanusiaan tidak identik dengan keadilan. Justru kebijakan itu mendiskriditkan penegakan hukum di era reformasi.

Pandangan yang memihak pada pemaafan bukankah, penobatan atas Soeharto sebagai Bapak pembangunan memang cukup untuk mengenang keberhasilan Indonesia. Jika kebaikan Soeharto sebanding dengan kejelekan di masa lalu. Tidaklah salah jika dalam kondisi yang lemah dan tak berdaya secara fisik tanpa harus melihat kondisi subjek sekiranya bukti-bukti, saksi dan yang lain telah dipandang dapat dipertanggungjawabkan.

Pandangan tersebut bukan tanpa alasan di Amerika Serikat, Nixion, yang terlibat skandal Watergate tidak dihukum. Presiden Soekarno, setelah pidato Nawaksara tahun 1967, tidak jelas proses hukumnya sebagai Korban Tanjung Priok, wakil Ketua MPR AM Fatwa tidak dendam dan memaafkannya. Sebagaimana presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela juga memaafkan rezim apartheid yang menghukum selama puluhan tahun.

Bilamana kita menelisik kedua pandangan tersebut, sama-sama memiliki argumen. Namun, pihak pemerintah SBY dan pendukungnya lebih berpegang pada alasan kemanusiaan dan politik praktis. Yang patut disayangkan adalah pemerintahan SBY tidak mengakomodir pihak yang menentangnya yang melihat dari segi pelanggaran HAM berat.

Dari segi hukum internasional, kedudukan Soeharto tidak serta merta dapat dimaafkan atas kesalahan dan kebijakan Pemerintah Orde Baru yang ia pimpin. Secara khusus, kejahatan tersebut terkait dengan pelanggaran internasional atas kejahatan Hak Asasi Manusia (gross-violation of human rights) yang serius.

Menurut statute Roma 1998, tentang Peradilan Pidana Internasional (International Criminal Court) Kejahatan HAM berat itu sebagai kejahatan internasional adalah genocide (pembunuhan missal atas masyarakat politik suku, agama) kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), dan kejahatan agresi (the act of aggression) atas negara-negara berdaulat.

Memang pemerintah Indonesia belum terikat dengan Statuta Roma tersebut mengingat belum meratifikasi. Namun, jangan lupa bahwa ketentuan genocide, kejahatan perang telah dimasukan dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga penegakan hukum HAM atas kebijakan HAM barat tidak menutup pemerintah Indonesia untuk menegakkannya. Konvensi Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik ICCPR (1967) dan khususnya Pasal 7 tentang Larangan Penggunaan Kekerasan juga sangat mendukung terselenggaranya peradilan HAM di Indonesia.

Memang benar pertanggungjawaban Soeharto atas penyalahgunaan kekuasaan dalam aspek hukum publik dan privat, keperdataan dan kepidanaan lebih pada jurisdiksi nasional. Praktek kekuasaan Soeharto pada masa lalu yang menghalalkan berbagai cara sebagai kejahatan HAM berat akan berdampak buruk jika tidak dengan berani ada penegakan hukum di Indonesia bagi mantan Presiden yang salah.

Karenanya, jika Soeharto dimaafkan tanpa proses pengadilan dipandang mencedarai penegakan hukum di era reformasi manakala kesalahannya dalam kejahatan HAM dieliminir.

Pertama, kejahatan HAM berat Soeharto terkait kasus Tanjung Priok 1983. Ratusan kaum muslim mati akibat serangan TNI karena Ustadz Umar Biki menentang asas tunggal Pancasila. Ketika Soeharto memaksakan Pncasila sebagai asas tunggal untuk semua lapisan organisasi sosial politik. Gerakan Islam Warsidi di Lampung 1987 juga preseden buruk kemanusiaan. Meskipun Presiden Soeharto ketika itu, tidak menjadi pelakunya di lapangan, kebijakan sistematis oleh organisasi keamanan negara, polisi dan TNI, terhadap korban kematian adakah fakta kejahatan negara. Kepala negara sebagai pembuat kebijakan ikut mempertanggungjawabkannya.

Kedua, kejahatan HAM berat yang tidak mungkin bebas dari pertanggungjawaban adalah kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh sejak tahun 1988. Berapa ribu warga Aceh yang telah menjadi korban keganasan kebijakan negara untuk melumpuhkan Gerakan Aceh Merdeka dan juga gerakan separatis lainnya.

Tidak kalah pentingnya adalah kasus kejahatan HAM Barat di Timor Timur di Dilli tahun 1991-1992. Masyarakat internasional memandang timbulnya korban di propinsi Timtim ketika itu sebagai Massacre (genocide). Bahkan Irian Jaya atas Papua Barat, kejahatan HAM barat itu tidak pernah redam hingga kini. Pertanggungjawaban hukum tidak dapat dihindarkan.

Sekelumit kejahatan HAM yang berlangsung 32 tahun di era Soeharto tersebut mudah memaafkan tetapi tak mudah melupakan (easy to forgiven but hardly to forget). Itulah sebabnya, pemerintah SBY perlu sangat hati-hati untuk membebaskan Soeharto dari tanggungjawab hukum. Kecuali memang pemerintahan SBY-JK tidak siap berurusan dengan hukum jika ia terkena kasus.

Organisasi Amnesti Internasional tahun 1972 melaporkan bahwa penyiksaan atas warga negara merupakan fenomena dunia, tanpa memandang sex, umur utnuk mempertahankan kekuasaan yang dikendalikan oleh suatu pemerintahan (the forturing of citizens regardless of sex, age or state of helath in effort to retail political power is a practice encouraged by some governments).

Kejahatan internasional berupa kejahatan agresi, apartheid, kejahatan atas hak-hak sementara nasib sendiri. Meskipun draf ini belum memiliki kekuatan hukum internasional, Antonio membenarkan efektifitas berlakunya aturan tersebut oleh karena dipandang sebagai jus-cogen atau norma yang mengikat (Virginia Leavy, A New Role for Non-Governmental Organization on Human Rights). Apa kebijakan masa lalu Soeharto atas dasar Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional dipastikan berlawanan dengan nilai-nilai HAM.

Konsekuensinya siapa saja yang menjadi aktor, baik individual atau kolektif dan berada dalam suatu organisasi kenegaraan dan melakukan pelanggaran hukum internasional, maka ia secara individual dapat dikenai hukuman yang berat (even though he acted as an organ of the state, be regarded as personally punishable under some particularly severe rule of international penal law). (UN Law fundamental rights 1979: 201)

Bagaimana pemaafan (inpunity) bagi pelanggar dalam hukum internasional. Tampaknya selama ini pemaafan tidak diakui dalam hukum internasional. Sebagai contoh Agusta Pinochet, sebagai mantan presiden Chili sesungguhnya telah diberikan amnesti oleh masyarakat Chili. Namun, polisi internasional menangkapnya ketika ia datang di Inggris. Ia meninggal di sel tahanan dalam proses peradilan internasional. Ini artinya Pinochet tetap diproses dan tidak dimaafkan. Terkait dengan status sakitnya Soeharto ternyata tidak dapat menghapus pertanggungjawaban hukum pidana jika merujuk pada Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag.

Dengan demikian, kebijakan pemerintahan SBY-JK memaafkan Soeharto tidak dilarang karena merupakan langkah prikemanusiaan. Namun, faktanya telah mengorbankan proses hukum yang dicita-citakan. Kejahatan Soeharto tidak semata-mata pelanggaran hukum nasional semata melainkan justru terkait dengan kejahatan internasional yang tidak mudah dimaafkan.

***

1 Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Disampaikan dalam Dialog Jogja TV, Selasa 23 Mei 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s