UPAYA MASYARAKAT INTERNASIONAL MEMBAWA ISRAEL KE MAHKAMAH INTERNASIONAL

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P.sdfootnote { margin-left: 0.2in; text-indent: -0.2in; margin-bottom: 0in; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.08in } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } –>

  1. Pendahuluan

Kegagalan penegakan hukum internasional yang paling memprihatinkan adalah ketika resolusi DK PBB tanggal 9 Januari tidak mampu menghentikan agresi Israel terhadap Hamas di Gaza. Secara sepihak, sejak tanggal 19 pemerintah Israel mengumumkan genjatan senjata diikuti dengan penarikan sebagian pasukan tanker dari wilayah Gaza. Beberapa hari setelahnya, hal yang sama diikuti oleh pemerintahan Hamas diikuti deklarasi kemenangan perang di pihak Hamas. Karena pernyataan genjatan senjata bersifat sepihak, tidak mengherankan sekiranya timbul berbagai penafsiran.

Di satu pihak, genjatan senjata oleh pemerintahan Israel dimaksudkan sebagai tanda penghormatan atas suasana penyelenggaraan pelantikan Barrack Hosen Obama, sebagai Presiden Amerika Serikat ke 44. Bagi kekuatan Hamas di Gaz, kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai moratorium menunggu serangan militer Israel berikutnya dengan penuh ketidak pastian. Sehingga jalan menuju penyelesaian damai Israel Palestina semakin tidak realistik. Kapasitas pemerintahan Palestina, yang saat ini dikuasai oleh faksi Hamas dipandang tidak mampu membangun sistem pemerintahan yang lejitimit mengingat konflik internal antara berbagai faksi, seperti Fatah dan Hizbullah di Libanonan tidak terakmodir.

Di pihak lain, genjatan senjata sepihak juga timbul karena adanya tekanan masyarakat internasional (international community).Secara de facto, serangan militer Israel telah menimbulkan jatuhnya korban yang massif dan kebanyakan diderita oleh warga sipil yang tewas dan luka-luka, bukan tentara Hamas, yang merupakan target combatan. Juga obyek-obyek atau fasilitas-fasilitas non-militer telah turut hancur terbinasanakan. Bom-bom yang dijatuhkan secara membabi buta terbukti tidak mampu mengenai sasaran secara akurat. Sekolah yang diselenggarakan oleh PBB di Gaza turut hancur. Terakhir, tentara Israel menggunakan senjata-senjata bermuatan zat-zat kimia pospor yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Timbulnya kesadaran politik pemerintahan Israel untuk melakukan genjatan senjata merupakan upaya mengurangi ancaman sanksi hukuman internasional yang tidak mungkin terelakan.

Berdasarkan konflik militer internasional antara Israel dengan Hamas di Gaza tersebut, maka menjadi menarik untuk didiskusikan tentang seberapa jauh masyarakat internasional untuk menempatkan kasus serangan Israel sebagai pelaku kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan untuk diajukan Mahkamah Pidana Internasional (MPI).

Beberapa isu hukum penting yang memerlukan jawaban antara lain sebagai berikut. Pertama, perbuatan/tindakan Negara (state conduct) yang manakah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kejahatan yang bertentangan hukum pidana internasional?. Kedua, berbagai bentuk penyelesaian internasional dalam hukum internasional? Ketiga, seberapa jauh masyarakat internasional, termasuk masyarakat dan pemerintah Indonesia berpeluang mendorong kasus kejahatan perang Israel ke dalam peradilan internaasional?

  1. Kejahatan Dalam Hukum Internasional

Kejahatan dalam hukum internasional adalah perbuatan/tindakan yang membebankan pertanggungjawaban individu akibat adanya pelanggaran terhadap pembunuhan atas dasar ras, suku dan agama tertentu (genocide), kejahatan perang (war crimes), kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), kejahatan atas perdamaian (crimes against peace) dan tindakan agresi (the act of aggression).

Suatu pertanggungjawaban individu yang secara langsung dapat menjadi kewenangan hukum pidana internasional oleh karena bukan hanya disebabkan oleh adanya rejim hukum nasional, dimana Negara pihak dapat melakukan tuntutan di dalam kewenangan hukum negerinya, tetapi juga dapat dilakukan oleh suatu lembaga internasional yang berwewenang atas dasar prinsip juridiksi universal. Misalnya penyelenggaraan peradilan internsional (internasional tribunal) dengan mengandalkan adanya putusan dari DK Keamanan PBB.3

Kejahatan internasional suatu Negara adalah model dari kejahtan pidana internasional yang menekankan adanya suatu ciri khusus, mencakup pertanggungjawaban Negara (the responsibility of States), sebagai pertanggungjawaban pidana, yang timbul karena adanya pelanggaran berat dalam hukum internasional. Hal ini sebenarnya lebih didasarkan kepada ketentuan Komisi Hukum Internasional (International Law Commission), terkait dengan subyek pertanggungawaban Negara atas pelanggaran karena tidak mematuhi kewajiban kewajiban internasional.

Ketentuan pertanggungjawaban Negara semula muncul tahun 1976, dalam bagian kejahatan internasional Negara, yang kemudian dijabarkan dalam Draft Pertanggungjawaban Negara yang secara brurutan diatur dalam ILC 1996, dalam pasal 19 dikemukakan bahwa Kejahatan internasional dan delik nternasioal, yaitu dalam pasal (2) suatu perbuatan salah secara internasional dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan Negara menimbulkan pelanggaran atas kewajiban-kewaiban internasioal sehingga sangat perlu adanya perlindungan atas kepentingan fundamental dari komunitas internasional yang diakui bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan atas suatu komunitas atau suatu kejahatan secara menyeluruh.

Hal tersebut termsuk adanya larangan untuk melakukan agresi, perbudakan, genocide, dan apartheid.

Menurut Antonio Cassese, kejahatan perang itu terdiri dari pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum internasional,

  1. Pelanggaran terhadap peraturan hukum yang melindungi nilai-nilai terpenting, dan pelanggaran harus melibatkan konsekuensi luar biasa bagi korban, (b), peraturan hukum yang dilanggar harus tergolong padasekumpulan kaidah hukum kebiasaan (customary law) atau merupakan bagian dari hukum perjanjian internasional, (c) pelanggaraN harus terkait dengan kebiasaan internasional atau konvensi internasional, dank arena itu pertanggungjawaban pidana secara individu dibebankan pada seseorang yang melanggar peraturan hukum. Dengan kata lain, bahwa perbuatan yang mengandung pelanggaran serius hukum internasional harus dipidana.

  2. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu kejahatan untuk menyapu bersih secara sistematik dan meluas sehingga derajat dan martabat kemanusiaan menjadi terhina. Hal tersebut antara lain, pertama, pelanggaran yang terdiri dari serangan luar biasa dan meluas mengakibatkan jatuhnya martabat kemanusian, atau melakukan penyiksaan terhadap seseorang atau lebih. Kedua, pelanggaran yang merupakan tindakan menucilkan seseorang atau secara sporadis merupakan bagian dari kebijakan Negara, atau karena adanya rencana dan perbuatan perbuatan terencana secara sistematis dan meluas. Ketiga, perbuatan tersebut tergolong tindakan terlarang yang menimbulkan konsekuensi sanksi hukum tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu perang atau damai. Keempat, korban dari kejahatan tersebut adalah warga sipil, dalam kasus kejahatan yang dilakukan dalam masa peperangan , atau yang menjadi korban adalah mereka yan tidak ambil bagian dalam peperangan (non-combatant).

  3. Genocide adalah pembunuhan secara sengaja dengan cara menghancurkan atau pemusnahan suatu grup atau anggota dari suatu golongan yang harus dilindungi dalam empat golongan yang dlindungi yaitu nasionalisme dan kesukuan, rasial, dan golongan keagamaan. 4 Kejahatan pidana internasional lainnya adalah tindakan agresi, penganiayaan, dan trorisme (freedom of fighters).

Ketiga kelompok kejahatan internasional, merupakan kejahatan inti, atau core crimes yang mewajibkan komunitas internasional secara menyeluruh untuk mematuhinya sebagai Jus Cogen. Konsekuesinya, kepala-kepala Negara yang terlibat dalam kejahatan tersebut di atas, umumnya memiliki kekebalan atau imunitas dalam hukum internasional tidak dapat diberlakukan. Adanya prinsip Erga Omnes membebankan kewajiban internasional bagi seluruh Negara untuk memintai pertanggungjawaban hukum.

  1. Peradilan Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional

Dalam hukum internasional dikenal beberapa bentuk penyelesaian sengketa internasional terdapat beberapa lembaga.

  1. Sejak lahirnya, Liga Bangsa-Bangsa, 1938, dikenal peradilan internasional permanen, International Permanent Court of Justice (IPCJ)), yang sejak tahun 1945 lahirnya PBB berubah menjadi ICJ, International Court of Justice). Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag memliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara dalam urusan publik maupun private dengan melibatkan subyek hukum Negara. Hanya negaralah yang memiliki hak untuk membawa perakara ke MI. Misalnya, kasus pemerintah Indonesia dengan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa pulau Sipadan-Ligitan, yang dimenangkan oleh pihak Malaysia. Karena bukti-bukti dalam dokumen yang diuji oleh hakim-hakim MI, menujukan adanya bukti histories penguasaan koloni Inggris, sehingga Malaysia sebagai Negara yang menerima fakta Uti Posidetis Inggris dan bukan Belanda.

  2. Peradilan Pidana Internasional Sementara yaitu suatu bentuk peradilan pidana internasional yang menyelenggarakan proses peradilan atas pelanggaran dan kejahatan perang, terutama sejak PD II. International Convention on Newremberg Ad Hoc Tribunal 1946, dan International Convention on Tokyo Ad Hoc Tribunal 1948. Dari peradilan internasional sementara ini melahirkan berbagai prinsip pemidanaan internaasional antara lain, adanya jenis kejahatan inti (core crimes) yang menempatkan pertanggungjawaban individual, misalanya, kejahatan kemansiaan, kejahatan perang, genocide, dan kejahatan atas perdamaian. Kedua, kejahatan pidana yang menafikan kedudukan seseorang individual dalam suatu jabatan tertentu. Ketiga, pertanggungjawaban individual tanpa dibatasi oleh situasi hukum nasionalnya. Keempat, menimbulkan tannggungjawab atas hukum pidana internasional yang penetapannya ditentukan oleh DK PBB. Kelima, terdapat hubungan antara sejarah pelarangan atas kejahatan utama dengan situaasi ketertiban dunia setelah PD.5 Model peradilan pidana internasional ad-hoc untuk kejahatan genocide melalui International Criminal Tribunal For Yugoslavia 1993, atas dasar Resolusi DK PBB 16 Desember 1982. Kemudian untuk peradilan pidana yang sama juga dilakukan di Internatonal Criminal Tribunal For Rwanda.

  3. Mahkamah Peradilan Pidana Internasional (International Criminal Court) yaitu suatu lembaga peradilan pidana internasional permanent yang memiliki jurisdiksi atau kewenangan untuk melakukan perdailan atas pelanggaran dan kejahatan internasional sebagaimana terdapat dapat prinsip-prinsip peradilan ad hoc Newremberg. MPI ini merupakan lembaga komplementari pelengkap atas peradilan nasional. Sekiranya suatu Negara dalam hal terjadi pelanggaran kejahatan pidana dan HAM berat tidak melakukan tindakan apa-apa, apakah karena tidak menyadari (unwillingness or inability of a State) sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) , maka PMI secara langsung memiliki kewenangan untuk menyeret pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Karena itu, jika ketidak mampuan tersebut disebabkan karena Negara tersebut bukan Negara pihak yang turut meratifikasi, maka MPI tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya, jika terdapat Negara lain sebagai Negara pihak dapat melakukan peradilan yang layak di wilayahnya. Prinsip demikian ini dapat dipandang sebagai penerapan asas kewenangan mengadili universal (universal jurisdiction), dengan berdasarkan kepada adanya kerjasama antara Negara-negara. Dalam kasus Agusto Pinochet cukup jelas, bahwa pengadilan internasional di Inggris membebankan selain adanya bukti kesalahan berlipat ganda (double criminality) pada diri mantan kepala Negara Chilie, juga timbulnya prinsip jurisdiksi universal (Universal Jurisdiction) 6 Suatu kewenangan bagi Negara-negara untuk memiliki kesadaran tinggi menerapkan dan menegakan hukum pidana internasional melakukan penangkapan, proses pengadilan dan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur oleh hukum pidana internasional dan hukum pidana nasionalnya.

  1. Serangan Israel atas Gaza Merupakan Kejahatan Berganda

Dengan mengacu pada kerangka juridis hukum pidana internasional tersebut, maka tidaklah sulit untuk menempatkan serangan militer Israel ke Gaza dalam kejahatan perang. Pertama, serangan militer ke Gaza merupakan putusan pemerintah Israel yang didukung oleh suara bulat Kneset, parlemen sebagai bentuk menggunakan hak membela diri (self-defence rights) atas peluncuran roket-roket Hamas ke wilayah Israel. Namun, serangan tersebut selain dibuktikan telah melanggar dua prinsip utama dalam hukum perang yang berakeadilan. Pelanggaran karena serangan dilakukan melampaui batas sehingga bertentangan asas pembalasan yang berimbang (proportional retaliation), dan asas keharusan (necessity).

Kedua, kejahatan perang Israel atas Gaza dibuktikan melalui akibat akibat yang ditimbulkan karena serangan membabi buta sehingga korban tewas hampir 3000 orang, dan lebih dari 6000 menderita luka-luka, yang kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, anak-anak, wanita dan orang tua. Fakta ini menujukan adanya pelanggaran dalam terhadap hukum kebiasaan internasional dan juga Konvensi Genewa, 1949 yang mengikat seluruh Negara.7 Dalam waktu yang sama, kejahatan kemanusiaan juga dapat dengan jelas, oleh karena praktek penyelidikan yang dilakukan tentara Israel terhadap penduduk sipil, selain dilakukan dengan penyiksaan juga berakhir dengan dengan cara-cara pembunuhan yang tidak berprikemanusiaan. Sehingga tidak mengherankan sekiranya tindakan tentara Israel ke Gaza, kekejamannya melebihi tindakan Holocast, kekuasaan Nazi di Jerman atas pemusnahan dan pengusiran orang-orang Yahudi pada Perang Dunia Kedua.

Ketiga, kejahatan perang Israel atas Gaza juga dapat dibuktikan melalui prosedur perang yang membabi buta dan membumi hanguskan wilayah Negara berdaulat sehingga kerusakan infra struktur, di luar target dan tujuan obyek militer (unidentified military obyects) sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan kantor-kantor pemerintahan turut hanucur. Secara lebih khusus, selain rumah-rumah/pemukiman, sekolah-sekolah, termasuk sekolah dibawah nauangan PBB, dan tempat ibadah termasuk masjid-masjid ikut hancur akibat bom-bom yang dijatuhkan tidak mengena sasaran.

Keempat, tentara Israel dapat dipersalahkan karena adanya dugaan penggunaan senjata yang mengandung unsur zat-zat kimia Pospor yang menimbulkan bahaya berkepanjangan. Gagasan Komisioner HAM internasional, untuk membentuk Tim Investigasi atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat menjadi celah yang dapat mematahkan argument Perdana Menteri Olmert, yang mengklaim bahwa Tentara dalam peperangan tidak dapat dikenai sanksi hukum tidak dapat dipertahankan.

Kelima, sebagaimana tersebut di atas bahwa pemerintah Israel dapat diadili beradasarkan kualifikasi kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, juga secara langsung membangkang terhadap ketentuan menegakan dan mempromosikan perdamaian sebagai upaya menegakan ketertiban dunia. Pelanggaran tersebut dengan jelas pemerintah Israel telah mengabaikan kewajiban internasional sebagaimana diatur dalam Piagam PBB pasal 1 ayat (2), dan pasal 2 ayat (4).

Dengan demikian maka jelaslah bahwa kejahatan yang tercakup dalam hukum pidana internasional menuntut adanya pertanggungjawaban hukum, yang perbuatan yang salah tersebut harus dapat dibuktikan bukan saja karena adanya asas legalitas, melainkan adanya prosedur hukum yang jelas, agar pelaku kejahatan perangan, kejahatan kemanusiaan, genocide dan kejahatan atas agresi tidak terbebas dari pertanggungjawaban hukum.

  1. Peran Masyarakat Internasional

Ketika berbicara masyarakat internasional, perlu dibedakan antara masyarakat internasiol sebagai subyek hukum internasional, yag tidak saja terdiri dari 170 negara dibawah nauangan keanggotaan PBB, tetapi juga terdapat enitas politik sebagai subyek hukum internasional bukan Negara, seperti Vatican, Belligerent dan insurgent, Freedom Moveement Organization, dan organisasi internasional yang disejajarakan dengan subyek hukum negara. Sehingga kedudukan Vatican sebagai subyek hukum juga misalnya memiliki hubungan diplomatic dengan Negara-negara lain.

Selain masyarakat internasional sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat begiut banyak organisasi yang merupakan actor bukan atau tidak mewakili Negara (Non-state actor). Suatu organisasi internasional non pemerintah International Non-Govermental Organizations yang dalam kaitannya dengan mekanisme pengambilan putusan internasional cukup kontributif. Kehadiran INGO tersebut diawali sejak tahun 1950, yang pada dasanya pendiriannya didasarkan pada hukum organisasi internasional. Terutama didasarkan kepada pasal 71, dari Piagam PBB, yang ditekankan pada ECOSOC, yakni The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organization wich are concerned with amters within its competence. Such arrangements may be made with international organzation, where appropriate, with nationl organization after consultation with member of the United Nations concerned.8

Organisasi internasional yang tidak mewakili negara/pemerintahan saat ini berjumlah ribuan bahkan puluhan ribu di berbagai belahan dunia. Dengan peran dan fungsi seiring dengan tujuan mulai didirikannya LBB atau PBB, OAS, Liga Arab dan ASEAN. Kerjasama dalam pertahanan dan keamanan, menjunjung tinggi perdamaian, pemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi moderen, lingkungan hidup, seperti Green Peace, pertukaran pengalaman dalam bidang seni dan budaya. Termasuk, di dalamnya Organisasi Konferensi Perdamaian Agama-Agama Dunia yang banyak didukung oleh cendikiawan Muslim Indonesia.

Menempatkan pemerintah Indonesia, termasuk organisasi-organisasi sosial keagamaan, NU, Muhammadiyah dan Organisasi Islam Non Pemerintah lainnya menjadi sangat relevan untuk mengambil insiatif dalam menginisiasi pelanggaran atau kejahatan Israel dalam suatu pertanggungjawaban hukum di di Mahkamah Internasional?

Adapun yang menjadi alasannya sebagai berikut, Pertama, Indonesia tergolong negara yang penduduknya Muslim terbesar di muka bumi ini. Solidaritas persdaudaraan Muslim dunia dengan latar belakang keaneka ragaman pendudukung, dari segi suku, agama dan budaya cukup plural. Inisiatif yang dapat ditindak lanjuti ini, terutama karena kepercayaan dari pemerintah Palestina sejak dulu hingga kini tidak meragukan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan Palestina sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.

Kedua, upaya pemerintah Indonesia dalam konteks diplomasi tidak saja dapat dilakukan oleh kekuatan pemerintahan RI melalui saluran diplomasi berkesinambungan, terutama melalui kekuatan Organisasi Konferensi Islam Internasional (OKI), Organisasi Liga Arab, ASEAN, dan kekuatan organisasi Negara-Negara Non-Blok, untuk mempengaruhi dan menekan DK PBB dalam menindak lanjuti pertanggungjawaban hukum internasional atas kasus serangan Israel ke Gaza. Tidak kalah pentingnya kekuatan civil society, NGO sebagaimana kebanyakan diusung oleh NU, Muhammadiyah dan organisasi social keagamaan lainnya dapat memainkan peranan penting bersama pemerintah Indonesia untuk melakukan penekanan, termasuk melakukan blockade ekonomi atas produk-produk Barat, khususnya Zionisme yang selalu membantu kekuatan militer Israel.

Ketiga, meskipun Mahkamah Pidana Internasional, satu-satunya peradilan permanen internasional untuk kejahatan pidana dan HAM, tidaklah otomatis peluang Negara-negara, seperti pemerintah Indonesia bersama Palestina dan lainnya, dapat memintai pertanggungjawaban kejahatan perang Israel atas Gaza di MPI. Israel dapat menolak tuntutan tersebut oleh karena selain Negara tersebut tidak pernah meratifikasi Statuta Roma 1998, juga pemerintah Israel mengklaim bahwa serangan tentara Israel ke Gaza, merupakan akibat peluncuran roket-roket yang dikirimkan oleh tentara Hamas ke wilayah Israel pada masa damai. Peluang yang lebih realistik adalah penggunaan prinsip perluasan kewenangan mengadili atau “jurisdiksi universal” oleh mewajibkan Negara-negara untuk dapat melakukan penangkapan, penyelenggaraan pengadilan, dan penjatuhan hukuman, atas pelaku-pelaku kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan Israel melalui suatu putusan yang dibuat DK PBB dan/atau Komisi HAM Internasional. Dilema ini juga dijumpai oleh pemerintah Indonesia. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia memiliki status yang sama dengan USA, Israel, dan China belum meratifikasi Statuta Roma.

Keempat, tidak kalah pentingnya bagi masyarakat Muslim dunia selain mencari upaya memintai pertanggungjawaban hukum bagi kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan Israel di dalam forum internasional, juga melakukan mediasi dan rekonsiliasi internal. Pengalaman pemerintah Indonesia untuk memfailitasi terbangunnya pemerintah yang lejitimit yaitu penyelsaian sengketa antara faksi, Hamas, Fatah dan Hizbullah di Palestina merupakan kebutuhan yang tidak dapat abaikan dalam kaitannya dengan membangun Negara yang merdea dan berdaulat. Sebagaimana tersebut dalam onvensi Montevideo 1938, bahwa suatu Negara tidaklah cukup hanya memiliki penduduk tetap, batasa wilayah yang jelas. Lebih penting dari itu, hadirnya suatu Negara dituntut untuk membangun pemerintahan yang lejitimit mampu menggunakan jurisdiksi, legislatif, eksekutif dan judiciary. Sehingga untuk mendapatkan pengakuan dari Negara-negara sahabatnya, kemampuan untuk melakukan hubungan internasional merupakan hal penting dalam membuktikan ada tidaknya pemerintahan yang lejitimit.

  1. Penutup

Membuktikan agresi militer Israel ke Gaza sebagai suatu pelanggaran dan pelaku kejahatan berlipat ganda (Double Criminality) tidaklah sulit untuk dikemukakan dalam hukum internasional. Namun, dalam tingkat implementasi dan penegakannya diakui tidaklah mudah dipraktekan. Hal ini bukan disebabkan karena faktor psikologis hukum internasional dibayang-bayangi oleh kekuatan Negara-negara adidaya, melainkan lebih disebabkan karena kedudukan MPI merupakan instrument pelengkap dari hukum nasional. Ketertabatasan jurisdiksi dan daya ikat Statuta Roma 1998 yang digantungkan pada adanya ratifikasi, berakibat ketutuhan MPI tidak dapat hadir secara otonom.

Suatu kejahatan perang dan kemanusiaan menuntut pertaggungjawaban internasional dan dicegah agar pelaku tidak lari dari keadilan. Meski masyarakat internasional termasuk pemerintah Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma menjadi bagian dari hukum nasionalnya, pemerintah SBY-YK dan organisasi sosial keagamaan tidak perlu pesimis. Kepercayaan besar dari pemerintahan Palestina terhadap pemerintahan RI untuk terus berjuang secara diplomasi menekan DK PBB mengeluarkan resolusi bukanlah hal yang mustahil agar beberapa tokoh/pejabat Israel ditetapkan sebagai tersangka dengan mewajibkan Negara-negara yang terikat dengan asas Erga Omnes dapat menangkap, memproses pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman berdasarkan asas jurisdiksi universal. Termasuk, pentingnya peran pemerintah RI dengan Negara Arab untuk memfailitasi terjadinya rekonsiliasi antara faksi-faksi yang ada di Palestina dalam rangka membentuk pemerintah Palestina yang lejitimit. ***

1 Disampaikan dalam Seminar Gaza Paska Serangan Israel: Solidaritas Indonesia untuk Palestin diselenggarakaan Rabu, 28 januari 2009, Minat Studi Kajian Timur Tengah, Sekolah Pascarjana, Uniersitas Gadjah Mada, Ruang Seminar Lt 5, Gedung Sekolah Pascasarjana Jalan Tehnika Utara, kampus UGM, Yogyakarta.

2 Dosen Hukum Internasional dan Direktur Centre For Local Law Development Studies, CLDS, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

3 Secara kompreensif, Bruce Broomhall menerangkan tentang intikejahatan hukum pidana internasional dan beberapa altrnatif penyelesaian secara hukum internasional. Dalam karyanya International Justice ande the International Criminal Court: Between Sovereignty and the Rule of Law. New York: Oxford University Press. 2003: 10.

4 Lihat Antonio Cassese. International Criminal Law. Dalam, Internasional Law. Oleh Maclom D. Evan (ed), New York, Oxford University Press. 2003; 741-749

5 Lihat penjelasan komprehensif dari Bruce Broomhall. International Justice and The International Criminal Court: Between Sovereignty and The Rule of Law. USA. Oxford University Press. 2003:20

6 Karya Agung Ari Prabowo, secara komprehensif telah melakukan analisis atas penggunaan pertanggungjawaban pidana, bagi kejahatan kemanusiaan terkait dengan kasus Augusto Pinochet dalam Putusan Peradilan “House of Lortds di Inggris. Imunitas Mantan Kepala Negara Dalam Kasus Crimes Against Humanity Dalam Hukum Internasional (Tinjauan Putusan house of Lords 24 Maret 1999 Dalam Kasus Augusto Pinochet. Skripsi, departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2005: 73

7 Perkembangan hukum perang yang kemudian dalam konteks hukum moderen disebut sebagai Hukum Humaniter sesungguhnya merupakan perkembangan dari The Hauge Convention yang dirumuskan sejak tahun 1899, 1907, sampai perkembangan berikutnya adanya Geneva Convention, 1949 dengan prtokol tambahannya 1977. Lihat Chrisopher Greenwood. The Law of War (International Humanitarian Law), dalam Malcom D Evan. Internationla Law. 2003: 790

8 Lihat dalam Anna Karin Lindblom. Non-Governmental Organizations in International Law. New York: Cambridge Univesity Press. 2005: 37

One thought on “UPAYA MASYARAKAT INTERNASIONAL MEMBAWA ISRAEL KE MAHKAMAH INTERNASIONAL

  1. bapak, saya tertarik dengan radiasi nuklir minamata untuk saya jadikan topik kajian skripsi saya. di beberapa artikel yang saya bca, radiasi nuklir di teluk tersebut merupakan dampak dari pemboman hiroshima nagasaki pada 6 & 8agustus 45, tapi saya belum punya cukup materi yang bisa menguatkan argumentasi itu dan memang kesulitan apa yang akan menjadi fokus kajian. karena lama-lama ada banyak problem yang ada dalm sualan tsbut, bisa jadi lingkungan, bisa jadi HAM dan pertanggungjawaban atas kerugian tsebut dibebankan pada siapa. sejauh ini penelitian menyebutkan bahwa radiasi nuklir & pencemaran di sekitar teluk minamata di klaim sbgai Tj perusahan CHISSO, sedangkan menurut penelitian lain radiasi itu jg akibat dari ledakan hiroshima nagasaki. mnurut bapak bagmn sy bis memfokuskan kajian saya ini? trmkash

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s