KASUS MUNIR MEMASUKI RANAH INTERNASIONAL

Oleh : Jawahir Thontowi SH.,PHD.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Misteri tewasnya Munir, aktivis HAM mulai terkuak lagi. Pada tanggal 10 April 2007, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto telah mengumumkan adanya bukti baru atau novum. Sudah hampir tiga tahun proses penegakan hukum yang penuh kontroversi. Suciwati, isteri almarhum Munir dan masyarakat yang sadar hukum merasa kecewa dengan proses hukum tersebut. Sepertinya, negara, dalam hal ini penegak hukum belum melaksanakan tugas secara benar dan adil. Bahkan sejak 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung RI, telah membebaskan Pollycarpus, sebagai pembunuh dan/atau turut serta melakukan pembunuhan terhadap kematian Munir.

Komisaris Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri, sebagai Ketua Tim penyidik ketiga yang pernah dibentuk pemerintah, meyakini bahwa novum tersebut merupakan titik terang proses terhadap hukum yang lebih baik. Di satu pihak, tim penyidik telah menangkap dan menahan Mantan Direktur Garuda, Indra Setiawan dan Rohaini Aini (Tajuk Rencana KR, 17 April 2007:12). Di pihak lain, Tim Penyidik juga telah menyimpulkan bahwa kematian Munir disebabkan oleh zat kimia arsenik, yang ditaruh dalam minuman jus jeruk ketika singgah di bandara Internasional Changi, Singapura.

Novum ditemukan berkat hasil kunjungan Tim Polri, yang dipimpin Jendral Pol Sutanto ke Amerika tanggal 21 Januari 2007, bekerjasama dengan Biro Investigasi Federal (FBI) bersama Agen Pusat Intellejen (CIA) Amerika Serikat. Terutama, setelah Tim penyidik Polri mengirimkan sebagian organ tubuh Munir untuk diatopsi, dan juga disertai dengan HP sebagai bukti relevan milik tersangka. Kegembiraan dan pujian itupun muncul dari masyarakat atas upaya Tim Penyidik ketiga ini, termasuk dari istri Almarhum Munir, Suciwati dan Usman Hamid direktur Kontras.

Namun, dalam waktu yang bersamaan, sebagian masyarakat yang kritis juga skeptik atas bukti baru tersebut. Kesanksian tersebut terutama terkait dengan dua hal. Adanya inkonsistensi praktek penegakan hukum berlarut-larut sebagai akibat dari berganti-gantinya tim penyidik. Selain itu, tidak adanya kesamaan persepsi diantara penegak hukum untuk merumuskan hakikat perbuatan dan kesalahan pelaku. Apakah perbuatan pelaku sebagai kejahatan biasa ataukah kejahatan HAM merupakan persoalan penting untuk dilihat secara kritis. Singkatnya, bila kasus tewasnya Munir tidak diposisikan sebagai kejahatan politik atau kejahatan HAM, maka Tim Penyidik Polri tidak akan dapat mengakhiri proses penegakan hukum secara kredibel.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan pertimbangan serius bagaimana seharusnya proses penegakan hukum oleh Tim Penyidik Polri dapat mengarahkan pada pencarian keadilan hukum yang proporsional.

Indikator pertama, bahwa pengungkapan kasus tewasnya Munir sebagai kejahatan politik atau kejahatan HAM tidak dapat lepas dari perlunya adanya kemauan politik (political will) Presiden. Adanya political will ini telah berulang kali dibuktikan secara gamblang oleh Presiden SBY. Setidaknya, dalam beberapa kesempatan di media massa, Presiden sering menanyakan kepada Polri tentang perkembangan kasus Munir. Bahkan, padal tanggal 24 November 2004, istri almarhum Munir, Suciwati telah diterima Presiden dan menjanjikan akan membentuk Tim Pencarian fakta yang independen.

Janji Presiden tersebut telah dipenuhi dengan baik. Namun, dalam tataran impelementasi, keinginan politik Presiden tersebut menjadi kurang komprehensif. Tim Pencari fakta dan juga Tim Penyidik Polri terkesan bekerja secara parsial. Pembatasan waktu dan dan sering berganti-gantinya Tim menunjukan ketidak paduan proses penegakan hukum. Tim Pencari Fakta dan Tim Penyidik tidak mampu mengeksplorasi informasi secara transparan kepada beberapa aparat keamanan yang amat relevan. Misalnya, TPF berkali-kali gagal untuk melakukan wawancara dengan Jendral Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ada rumor yang berkembang, bahwa tewasnya Munir terkait dengan pandangan Munir terhadap TNI terlalu ekstrims juga tidak pernah tersentuh.

Indikator kedua, bahwa Tim Penyidik Polri yang baru agaknya pesimis untuk dapat menjalankan proses hukum kredibel dan berkeadilan tanpa mengubah mind-set konstruksi hukum terlebih dahulu. Kesanksian ini cukup jelas terbaca sebab Indra Setiawan dan Nurhaini, mantan pejabat Garuda bakal dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto pasal 56 tentang pembantuan. Jika pasal-pasal KUHP tersebut sebagai dasar tuntutan, Tim Penyidik telah membatasi subjek hukum yang akan dijadikan target. Dengan konstruksi hukum dakwaan seperti itu, dapat dipastikan kedua tersangka merupakan target optimal. Sementara itu, tidak ada indikator bahwa Tim Penyidik akan berusaha untuk membongkar siapa aktor intelektual dibalik penghilangan nyawa Munir.

Untuk itu, penulis mengusulkan bahwa Tim Penyidik seharusnya menempatkan tewasnya Munir dalam kejahatan HAM. Menurut Oscar Schachter (Intrnational Law in Theory and Practice, 1991: 338), “Negara-negara diwajibkan untuk tidak mengabaikan timbulnya pelanggaran dan kejahatan terhadap perbudakan (slavery), genosida (genocide), kekerasan dan pelaksanaan sanksi hukum yang kejam dan menjatuhkan martabat manusia.

Sedangkan posisi kasus tewasnya Munir sebagai kejahatan HAM antara lain didasarkan kepada The Restatement PBB pada tahun 1987. Intinya bahwa perbuatan dan tindakan yang tidak dibenarkan, adalah praktek negara negara untuk tidak mendorong terjadinya, pembunuhan yang disebabkan oleh tindakan penghilangan nyawa secara individual ( The Murder causing the disappearance of individuals), mengulur-ulur waktu penahanan secara tidak syah ( prolonged arbitrary detention) dan diskriminasi rasial secara sistematik (systematic racial discrimination).

Penggunaan konstruksi hukum adanya kejahatan HAM dalam kasus Munir juga dapat diuji secara komprehensif dalam UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Secara khusus, dalam Pasal 9 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kejahatan kemanusiaan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan kepada penduduk sipil antara lain: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kebebasan dan kemerdekaan fisik, perkosaan, pebudakan seksual, penganiayaan terhadap suatu kelompk tertentu, penghilangan orang secara paksa, dan apartheid.

Bilamana kita mengingat keputusan MA yang membebaskan Pollycarpus, maka penting untuk diperhatikan catatan Dissenting Opinion dari salah satu Hakim Agung, Artidjo Alkostar. Dalam suatu diskusi terbatas, ia pernah menyinggung bahwa keberatan atas keputusan MA membebaskan Pollycarpus antara lain dalam kaitannya dengan filsafat hukum pidana. Menurut Artidjo, bahwa adanya fakta bahwa Pollycarpus pernah berulang kali melakukan komunikasi rahasia dengan pihak-pihak aparat keamanan (inteljen) tidak pernah diselidiki secara mendalam. Sekiranya Polly adalah pelaku, maka bagaimanapun pelaku yang sesungguhnya (the actual culprit), sebagai master mind of crime perlu dicari sampai dapat diajukan ke pengadilan.

Hal inilah yang tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Beberapa nama yang pernah dikaitkan dengan kasus kematian Munir dan diharapkan informasi dapat diperoleh dari Mantan Kepala BIN, Jendral Hendorpriyono, mantan Sekretaris BIN, pak Nurhadi, dan juga pak Muchdi, P.R, deputi V Bin.

Sikap Presiden dan penegak hukum yang cenderung semakin kritis sesungguhnya tidak terlepas dari kegigihan isteri almarhum Munir untuk memperjuangkan hak-hak hukum secara adil. Beberapa kali, Suciwati isteri almarhum Munir dengan Usman Hamid dari Kontras telah beberapa kali pergi ke Amerika Serikat. Selain mereka pernah diterima oleh beberapa Senator AS, juga pernah bertandang ke kantor International Human Rights Comission, di New York.

Ketidakpercayaan Suciwati atas penegak hukum Indonesia mendorong ia untuk tidak putus asa mengadu ke masyarakat internasional. Dampak positif dari upaya internasional tersebut dengan jelas telah berpengaruh pada peran Presiden SBY. Sehingga ia berkali-kali kepada Tim Penyidik untuk dapat menyelesaikan secara hukum dengan benar dan adil. Tak kalah pentingnya, bahwa sekitar bulan Maret 2004, Phillip Aston. anggota HAM international, berkunjung ke Indonesia, salah satu tujuannya untuk melakukan pengecekan tentang kasus Munir.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s