MENGGAPAI UNDANG-UNDANG MASYARAKAT ADAT

Oleh : Jawahir Thontowi SH.,PHD.
Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sejak 2005 gagasan mengusung Rancangan Undang-Undangan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat atau UUPMA merupakan isu politik nasional Dewan Pewakilan Daerah, dan Presiden SBY dalam beberapa kesempatan telah menyatakan pentingnya peraturan hukum tentang perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Palestina kebutuhan akan adanya UUPMA dewasa ini, menduduki posisi sangat strategis untuk melestarikan kearifan lokal dalam khazanah budaya bangsa.

Rasionalisasi UUPMA

Dalam suatu kesempatan, Kalimantan Barat 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan agar aparatnya segera menyiapkan RUU Perlindungan hak hak Masyarakat Adat. Dihadapan raja-raja di Istana Negara Presiden SBY meminta agar raja-raja dapat membangun Indonesia jadi rumah bersama hidup dalam harmoni dan kerukunan. Saat ini harapan tersebut belum tergapai. Semoga dilain kesempatan dan peluang hutang jani ini dapat terlunasi. Namun, gagasan tersbut masih tergapai atau masih menjadi hutang pemerintah SBY (Kedaulatan Rakyat, 30 November 2007).

Padahal ancaman globalisasi tampak dihadapan mata dan dapat menguras nilai-nilai budaya lokal. Globalisasi yang ditandai oleh peniadaan batas-batas wilayah (borderless), informasi menjadi lebih instan, arus perputaran jasa, barang dan uang serta teknologi informasi semakin cepat telah berimbas positif pada peningkatan tatanan hidup masyarakat Indonesia. Dampak negatif globalisasi juga diakui telah menimbulkan konflik, baik yang bersifat vertikal (masyarakat dengan pemerintah) maupun secara horizontal (masyarakat sesamanya). Tak terbantahkan jika nilai-nilai budaya masyarakat terpinggirkan

Situasi marjinalisasi tersebut ternyata tidak dapat dihindarkan. Pada bulan November 2008 tercatat satu kasus bahwa, satuan Polisi Pamong Praja Kota Makasar di Kabupaten Gowa, telah memaksa keluarga raja, atau bangsawan untuk keluar mengosongkan rumah adatnya (Balaklompoa). Cara pemaksaan oleh kekuatan aparat negara dan polisi dan Satpol PP terhadap hak-hak individu demikian ini, menggambarkan kondisi kurangnya penghormatan dan pemuliaan terhadap kedudukan martabat seseorang. Prosedur hukum yang penuh dengan nilai-nilai keluhuran budi pekerti, sebagai unsur fundamental hukum telah terabaikan.

Kearifan lokal yang telah melembaga kuat di DIY yaitu penetapan Sri Sultan HB dan Sri Paduka Paku Alam sebagai Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur, saat ini turut pudar. Sebab, lahirnya UU Keistimewaan DIY ke depan mewajibkan pola suksesi kepemimpinan di DIY dan juga harus diselenggarakan dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Suatu tugas kenegaraan, dimana UU Keistimewaan DIY yang sampai saat ini belum disyahkan boleh jadi akan berakibat sama. Tergerasnya nilai-nilai budaya lokal oleh dorongan demokratisasi yang loberal dan egaliter. Dalam tataran empirik lain, hak-hak masyarakat adat tidak mendapatkan perlindungan hukum adalah terkait dengan kasus konflik pertanahan. Misalnya, terdapat 1400 kasus konflik agraria di Pengadilan Sumatra Barat tak satupun pihak masyarakat adat dimenangkan[1]. Salah satu sebabnya karena persekutuan masyarakat adat bukan subjek hukum. Begitu pula, tanah Hak Ulayat Nagari sektar 100 ha telah berpindah menjadi tanah Departemen Kehutanan[2]. Situasi ini, juga ditemukan di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas, dimana tanah-tanah adat (Tembawang) yang berada di hutan tidak dapat diklaim masyarakat oleh karena letaknya berada dalam hutan lindung dan hutan produksi. Tidak sedikit pula kasus, dimana tanah-tanah perseorangan dikuasai oleh investor karena tanah-tanah tersebut berada dalam lahan perkebunan sawit (enclave).[3]

Nasib yang sama juga dijumpai ketika masyarakat persekutuan masyarakat hukum adat mengajukan uji materiel di Mahkamah Konstitusi RI. Umumnya pengajuan hak uji materiil oleh persekutuan masyarakat hukum adat tidak dapat diterima MK. Hal ini timbul sebagai konsekuensi logis dari status persekutuan msyarakat hukum adat belum diakui sebagi subyek hukum (legal standing) yang dapat memangku hak dan kewajiban. Rumusan yuridis parameter persekutuan masyarakat hukum adat sampai saat ini masih diperlibatkan.

Bukti betapa rentannya keberadaan masyarakat adat dan lembaga-lembaganya di Indonesia secara umum terbaca jelas. Apalagi jika situasi ini, dihadapkan pada realitas empirik dimana penyalahgunaan atas nilai nilai demokrasi yang berlebihan dan berbenturan kearifan lokal pedoman berpikir, bersikap dan bertindak dengan santun penuh dengan hormat dan bijak turut tergusur.

Karena itu sebagai upaya mengantisipasi dan melindungi nilai-nilai budaya masyarakat, instrumen hukum berbentuk RUU-PMA tidak dapat ditunda lagi. Catatan sejarah masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru terhadap keberadaan nilai nilai dan norma norma masyarakat adat kurang mendapatkan ruang gerak yang memadai. Justru kehadiran UU Nomor 5/1974, tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah terjadi suatu penyeragaman (unifikatif) model pemerintahan desa di seluruh daerah. Sehingga ciri-ciri kekhasan struktur masyarakat adat turut terancam punah. Institusi-institusi adat yang terkena penggunaan turut terkontanimasi dan disfungsional.

Dukungan lahirnya UU-PMA sudah konsisten dengan ketrangka berpikir hukum nasional dan internasional. Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 18 B ayat (3), TAP MPR nomor XVII/MPR/1998, pasal 6 UU 39/1999 tentang HAM. Ratifiaksi terhadap Konvensi Indigenous People Rights telah dilakukan pemerintah Indonesia, merupakan wujud kebijakan pemerintah yang konsisten dengan tuntutan HAM dunia.

Objek Pengaturan UU-PMA

Menurut David Bickford, perubahan paradigma sistem politik yang sentralistik menuju pada sistem politik yang desentralistik memerlukan peran mediator tokoh adat dalam merealisasikan pembanguan yang dilakukan pemerintah daerah[4]. Lahirnya organisasi Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) dan juga Asosiasi Kesultanan Nusantara merupakan bentuk kesadaran masyarakat adat untuk mengejowantahkan kemauan politiknya ke dalam suatu organisasi yang lebih rasional dan modern dan dijamin eksistensinya oleh UU.

Hal-hal penitng apakah yang menjadi objek pengaturan UU-PMA. Pertama, terkait dengan rumusan visi, maksud dan tujuan UUPMA selain berfungsi memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat juga dimaksudkan sebagai upaya memperkuat tegaknya persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI tanpa meninggalkan karakter lokal. Karena itu, asas-asas pembentukan UUPMA seperti Nasionalitas, Bhineka Tunggal Ika, Magin Religius harus menjadi pondasi utamanya.

Kedua, terkait dengan objek status masyarakat adat dan syarat material formal menjadi subjek hukum. Hak-hak dan kewajiban, persekutuan masyarakat adat terhadap negara dan sesamanya. Kewenangan dan masyaarkat adat terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak. Seperti tanah ulayat, sungai hutan dan laut. Termasuk fungsi masyarakat adat terhadap hak-hak cipta tradisional seni, makanan, kepercayaan, dan bahasa. Ketiga. pengaturan terhadap pelestarian lembaga-lembaga adat seperti keamanan (jogoboyo di Jawa, paccalar di Bali), termasuk praktek peradilan desa dimana putusan-putusannya harus dihormati oleh institusi penegakan hukum.

Terakhir, jika diluar objek di atas masih belum terakomodir hadirnya UU PMAkarena kondisinya sangat berbeda, maka perda-perda, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota dapat dibuat oleh DPRD dan Pemda. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum positivistik, menuju pada penggabungan antar hukum yang hidup dalam masyarakat ”the living law” (hukum agama dan juga hukum adat) yang mulai muncul, terjadinya formalisasi antara positivisasi.

Dewasa ini, impian pemerintahan SBY mewujudkan UUPMA menjadi kecil kemungkinannya. Namun, political will pemerintah, kebutuhan negeri dan juga institusi penegak hukum sangat menantikan kehadiran UUPMA.


[1] Emil Kleden, Kompas, 10 Agustus 2007)

[2] Asep Yunan Firdaus. 2007:8). Cari dalam makalah HAM Suatu Hasil Penelitian yang cukup komprehensif telah dilakukan dengan cukup intensif.

[3] Tim CLDS FH UII, Penelitian Antropologi tentang Pengembangan SDM di Pusat Pengembangan Pembangunan Perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Diselenggarakan berkat kerjasama CLDS FH UII dengan Bappeda Kabupaten Sambas, 2008

[4]Lihat David Bickford, Indonesian’s protected Areas need more Protection:Suggestions from Islam Examples dalam Greg Acciaiolli ,Biodiversity and Human Livetihoods in Protected Areas: Case Studies from the Malay Archipelago.2008: 65.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s