SETAHUN PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN SBY

Oleh : Jawahir Thontowi SH.,PHD.
Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Ukuran keberhasilan atau kegagalan menjadi sangat penting dalam mengevaluasi Presiden Susilo bambang Yudoyono (SBY) dan Yusuf Kalla (YK) setelah satu tahun menjabat. Disatu pihak, kedudukan Presiden SBY, memiliki legitimasi dan kredibilitas yang cukup tinggi. Rakyat dapat menggunakan hak politik untuk memilih Presiden secara langsung. Dipihak lain, Presiden SBY telah berupaya merealisasikan sebagian janji-janji dalam berbagai program pembangunan nasional.

Dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi oleh kabinet SBY telah dijadikan tekad politik yang populer. Keberanian menyeret sebagian koruptor-koruptor, baik pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah dilakukan. Perang melawan korupsi dalam kabinet SBY terlihat jelas dan menggembirakan. Instrumen hukum UU No.31/1999 tentang Korupsi, UU No.36/2003 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Instrumen presiden 2005, tentang Tim Pemberantas Korupsi (Timtas-TIPIKOR) yang memiliki kewenangan luar biasa. Sebagai satu contoh, Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dihukum 10 tahun adalah bukti komitmen tersebut.

Kesungguhan penegakan hukum itu, juga bisa terlihat atas keberhasilan penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki. Meskipun MoU tidak sederajat dengan Perjanjian Internasional, praktek di lapangan telah memperlihatkan kedua pihak mematuhinya. Pemusnahan senjata oleh GAM dengan pengawasan Aceh Mission Monitoring (AMM) terus dilaksanakan. Pemberlakuan amnesti terhadap tahanan praktek juga telah dilakukan. Ribuan TNI non-organik sebagian telah dikembalikan dari Aceh ke daerah masing-masing. Akibat penandatanganan MoU situasi keamanan, kedamaian dan masyarakat Aceh telah pulih. Keberhasilan ini mustahil dapat dicapai sekiranya kedua belah pihak tidak memiliki komitmen. Telah lama TNI bercokol di Aceh dan jelas-jelas kebijakan tersebut kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM secara internasional dan nasional.

Namun, keberhasilannya Presiden SBY untuk mengubah citra positifnya tersebut belum cukup. Kelemahan-kelemahan yang saat ini belum terkerjakan menjadi ancaman serius jika tidak dibarengi dengan perbaikan di masa mendatang.

Misalnya, bagaimana penegakan hukum yang dirasakan diskriminatif dan kurangnya suri tauladan dari pucuk-pucuk pimpinan dapat segera diperbaiki? Sebagai contoh, mantan penguasa orde baru, Presiden Soeharto, oknum-oknum Pertamina di Bolongan, Jawa Barat, korupsi di Bapindo oleh Eddy Tanzil, dana Reboisasi dan HPH, korupsi BLBI tahun 2000-an, BLBI Rp 138 Trliyun, sepertinya tidak ada kelanjutan (Sumber Tempo Interaktif, 24 Oktober 2004). Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapore, dan upaya Basyry Arief pergi ke Taiwan dalam rangka memulangkan koruptor juga, sampai kini tidak berhasil.

Dibalik itu, praktek mafia peradilan di Mahkamah Agung dapat menjadi momentum menaikkan nilai raport SBY. Ketua MA, Bagir Manan yang juga sebagai ketua Majelis kasus memori kasasi Probosutejo mestinya segera dapat diperiksa oleh Kejagung atau KPK. Persoalannya, beranikah Abdurrahman Saleh, kejagung yang dulu kolega Bagir Manan di MA untuk melaksanakan tugas yang benar dan adil.

Tentu saja keberanian itu akan timbul manakala langkah strategis Kejagung, POLRI dan KPK dapat bekerjasama.

Agar Kejagung memiliki nyali dalam memberantas korupsi, dukungan politik Presiden mutlak diperlukan. Kali ini peluang Presiden untuk mendukung Kejagung harus dibuktikan. Menginstruksikan Kejagung dan KPK untuk tidak memberikan perkara di MA di petieskan. Hendaknya Abdurrahman Saleh tidak ragu untuk menggunakan kewenangannya secara penuh. Jika perlu ia dapat menangkap jaksa-jaksa, kajari dan kajati-kajati atau anggota kejagung yang nakal. Agar kesan penegakan hukum diskriminatif segera tenggelam. Peran pendukung sangat diharapkan dari Komisi Juridisial untuk terus melakukan pemantauan yang serius. Karena itu, bilamana korupsi ini sebagai akar utama persoalan bangsa, maka mafia peradilan hendaknya menjadi fokus pemberantasan korupsi. Momen inilah, persoalan mafia peradilan dapat dimulai dari sebagai institusi berfungsi dan benteng terakhir peradilan di Indonesia.

Kedua, penegakan hukum yang terasa masih menjadi nilai raport merah SBY adalah rendahnya komitmen mereka terhadap penciptaan sistem keamanan masyarakat. Tragedi Bom Bali II 1 Oktober (jatuh pada hari Kesaktian Pancasila) yang diklaim oleh Wapres Yusuf Kalla sebagai kecolongan tidak terbantahkan. Sebelumnya juga teror bom di Tentena Poso di wilayah tentara Sulawesi Tengah bukti kegagalan tersebut. Sementara Dr. Azhari dan Nurdin Top juga belum tertangkap atau mungkin tidak akan tertangkap jika cara kerja aparat penegak hukum tidak professional.

Kita percaya, sistem hukum terpadu tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme diperlukan, tetapi kejahatan teorisme juga belum tentu akan berkurang. Sejatinya UU NO.15/2003, tentang Tindak Pidana Terorisme sesungguhnya tidak memadai. Untuk itu Presiden SBY perlu mengusulkan UU Keamanan dan Intelejen Nasional cukup proporsional dan tepat momennya. Tiadanya institusi yang kredibel dalam mengkoordinasikan berbagai aparat pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi terorisme menyisakan soal ancaman keamanan sebagai masalah utama. Namun, tidak salah jika kita menengok Amerika, Malaysia dan Singapore. Terlindunginya masyarakat dari rasa aman, tentram merupakan segi-segi positif dari adanya instrumen hukum tersebut.

Lebih mengherankan dalam pemerintah SBY, peran Menteri Koordinator Politik dan Hukum, Mayjend Widodo AS dipersoalkan. Dimana fungsi efektif peran MenPolhukam untuk mengkoordinasikan situasi politik nasional dan keamanan terhadap penanggulangan terorisme sepertinya tidak berfungsi. Bukankah Badan Intelejen Negara atau sejenisnya berada dalam koordinasinya. Justru kebijakan penerapan Komando Territorial (KOTER) oleh Menteri Pertahanan diusulkan. Pemberlakuan KOTER, dalam pengamanan masyarakat dimungkinkan kembalinya TNI pada ranah politik sipil. Kebijakan tersebut bertentangan dengan UU Pertahanan yang menghendaki POLRI dengan TNI terpisah lebih professional. Bukankah justru yang diperlukan dalam konteks kejahatan terorisme adalah pemberdayaan peran intelejen melalui instrumen hukum yang jelas.

Situasi ini lebih menjadi tidak kondusif ketika wakil Presiden Yusuf Kalla menggagas pengawasan terhadap pesantern-pesantren yang selain pendapat tersebut tidak memiliki dasar hukum, justru timbulnya antipati masyarakat terhadap pesantren-pesantren tertentu. Pengawasan atas pesantren itu jelas-jelas menjadi bibit lahirnya perlawanan dan permusuhan yang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sehingga, jika ada pesantren yang masa lalu memiliki sejarah khusus, mestinya pendekatan yang persuasiflah yang harus dikedepankan dan bukan pengintaian. Titik temu pengawasan atas pesantren dan kebijakan KOTER oleh TNI sungguh memperlihatkan kemunduran pemerintah di alam demokrasi. Masyarakat, anak didik seperti santri, ustadz dan keluarganya perlu perlindungan. Bukan mereka menjadi korban akibat carut-marutnya situasi hukum dan politik akibat cara pandang pemerintah terhadap persoalan terlalu pragmatis dan parsial.

Sungguh masyarakat pada umumnya masih berharap Presiden SBY-YK dapat melangsungkan kepemimpinan nasional hingga akhir periode 2009. Akan tetapi, syarat yang mesti ditempuh tidaklah ringan. Kebijakan penegakan hukum yang mencederai kepercayaan masyarakat, karena masih memberikan hak-hak istimewa bagi koruptor, atau mengancam ketentraman masyarakat akibat penerapan KOTER sejatinya perlu dicegah.

Ketiga, kegagalan pemerintah SBY dalam menciptakan rasa aman dan tentram masyarakat tak terhindarkan melalui pembagian kompensasi BBM sebesar Rp 300.000 KK per bulan terhadap masyarakat miskin. Kenaikan itu menjadi tidak berarti, mengingat harga bahan pokok menjadi naik pula. Lagi pula, kenaikan harga BBM sungguh telah memicu kegelisahan masyarakat. Memang niat memberikan kompensasi BBM terhadap orang-orang miskin tidak diragukan nilai baik dan manfaatnya. Akan tetapi, upaya untuk mensejahterakan masyarakat sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945 menjadi tidak kena sasaran bilaman tidak dipersiapkan secara matang.

Bukti lemahnya persiapan itu tidak sekedar ditentukan oleh rumusan kemiskinan dan data-data yang akurat di lapangan. Tapi juga dampak-dampak negatif dari pemberian uang tunai tidak menjamin sama sekali. Bencana sosial ini tampak dalam penderitaan dan kesengsaraan masyarakat miskin. Sampai saat ni tidak kurang dari empat orang tewas dalam proses pengambilan kompensasi BBM. Beebrapa kepala desa dan kepala RT yang juga tewas ditusuk dan juga bunuh diri. Jika disana puluhan penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupasi, terorisme dan mensejahterakan masyarakat. Dengan kata lain, nilai raport merah SBY-YK tidak akan berubah jika dikemudian hari tidak mengalami perubahan. Pertama, pemberantasan korupsi segera dilakukan terhadap Keluarga Istana Cendana, tentara, BLBI, Pertamina HTN, Reboisasi. Kedua, kinerja aparat keamanan khusunya dalam pencegahan terorisme perlu ditingkatkan melalui para TNI-POLRI dan Intelejen tanpa harus menaksirkan KOTER. Validitas Keppres tentang kebijakan menaikkan BBM 100% oleh pemerintah secara sepihak hanya logis dalam tatanan kepentingan ekonomi nasional. Namun, kenaikan BBM yang dibarengi oleh kenaikan harga-harga bahan pokok itu artinya justru menyengsarakan masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah belum mampu memperlihatkan upaya untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat melalui jumlah pengangguran.

********

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s