CALON PRESIDEN PEDULI TERORISME

Genderang ‘perang’ para calon presiden telah berlangsung. Begitu banyak nama muncul. Selain incumbent Presiden SBY. Jusuf Kalla juga telah muncul nama Megawati, Prabowo Subianto, Wiranto, Sutiyoso, Sri Sultan Hamengku Buwono X, belum lagi nama lain yang akan muncul kelak.
Terlepas dari kesamaan dan perbedaan latar belakang capres, ada harapan tinggi masyarakat terhadap terselenggarannya stabilitas politik dan keamanan umat manusia (human security approach). Sebagian masyarakat Indonesia mengakui, peran Presiden SBY mampu memelihara kondisi keamanan lebih kondusif tanpa kebijakan negara yang represif dan intimidatif. Sebagian masyarakat menduga, kemampuan menekan timbulnya kejahatan terorisme tentu tak lepas dari latar belakang TNI.
Lepas dari latar belakang itu, siapapun pemimpin bangsa harus selalu waspada akan bahaya terorisme. Pertama, capres harus memiliki keberanian memelihara integritas diri sebagai negara berdaulat dalam pemberantasan kejahatan teroris. Pemberlakuan UU No.15/2003 tentang Tindak Pidana Teorisme, cukup efektif di Indonesia. Jaminan kepastian hukum bukan sekedar adanya UU tersebut dengan aparat penegak hukum khususnya Densos 88, Tim Anti-Teroris terdiri dari Polri dan TNI.
Lebih dari itu, pemerintah Indonesia mampu menepis campur tangan negara lain. Sehingga Densos 88 dalam memberantas kejahatan terorisme tidak memerlukan hadirnya UU Keamanan Dalam Negeri (internal security act).
Sebagaimana halnya kondisi penegakan hukum terorisme di Malaysia, Singapura dan juga Amerika Serikat. Penolakan terhadap UU keamanan dalam negeri terjadi ketika itu dikhawatirkan timbulnya kembali kekuasaan represif terhadap warga negara.
Pada era presiden SBY, tanpa UU Keamanan Dalam Negeri, kehandalan aparat penegak hukum dan Densos 88 telah berdampak positif. Secara berkesinambungan, aparat keamanan dan penegak hukum mampu menangkap dan memenjarakan teroris. Juga menekan ruang gerak teroris di berbagai daerah lebih sempit. Sehingga suasana keamanan dan ketertiban secara nasional berangsur-angsur menjadi lebih baik.
Kedua, kepedulian capres terhadap bahaya teroris adalah melakukan peningkatan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Terutama terhadap ruang ketidakadilan yang menjadi akar dasar timbulnya kekerasan terorisme yang dipergunakan oleh sebagian masyarakat yang merasa tertindas. Memikirkan agenda strategis tidak hanya mengendalikan fungsi penegakannya (law end-forcement). Tetapi penting untuk melihat pendekatan kultural. Praktek dan tradisi penggunaan kekerasan yang tidak sejalan dengan kerangka kehidupan masyarakat modern perlu diantisipasi.
Lahirnya perjanjian masyarakat (social contract) sebagai peraturan hukum tertulis dalam masyarakat modern, juga berangkat dari asumsi ”kehidupan manusia ibarat srigala yang saling menerkam (hommo homuni lupus)”. Karena itu, bukan sesuatu yang aneh jika penggunaan kekerasan masih dijumpai dalam tradisi lokal Indonesia. Praktek tradisi Carok di Madura, tradisi ”Siri”, atau mengembalikan harga diri (appaenteng siri) di Sulawesi Selatan atau tumpes kelor, dalam tradisi Jawa masih berlangsung sebagai motif mempertahankan harga diri.
Dalam konteks lebih luas, pertahanan harga diri bangsa melalui peperangan merupakan bentuk pengggunaan kekerasan yang legitimit. Seperti Afganistan dan Irak, atas nama harga diri dan martabat bangsa, mereka tidak mau patuh pada hukum internasional. Perintah untuk menyerahkan Osama bin Laden pelaku teroris ditolaknya. Mereka memilih, kehancuran fisik dan kultural dengan menghadapi agresi militer DK PBB daripada mengorbankan harga diri bangsa untuk diperlakukan tidak adil bangsa lain.
Ketiga, capres-capres perlu meningkatkan perlakuan seksama karena pelaku-pelaku teroris benar-benar semula nir-kriminal. Fakta menunjukkan bahwa Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra, yang telah dieksekusi mati, pelaku teoris tidak pernah dijumpai melakukan pencurian, pembunuhan, pemalsuan, pemerkosaan dan perampokan (ordinary crime). Mereka justru orang-orang idiologis sangat kuat dan patuh pada ajaran-ajaran agamanya.
Akan tetapi, dalam mereka dijumpai menutup diri dari kelaziman masyarakat. Pemikiran dan sikap yang sempit, nekat dan gila (crazy), kurang rasa kemanusiaan (uncivilized) dan sangat tidak masuk akal. Tempat keramaian, kantor pemerintahan/kedutaan asing, pusat perbelanjaan (public place or government office/diplomatict aganecies) menjadi target sasaran. Berapa korban harta kekayaan seperti gedung dan korban bisa pelaku (suicide bombing) dan orang-orang biasa tidak berdosa tanpa ada perasaan iba dan kasihan.
Namun, target teroris acapkali dikaitkan dengan status sosial ekonomi pelaku tak menentu, struktur sosial kepemimpinan paternalistik merupakan fakta-fakta dugaan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia dan Israel sebagai penyebab ketidakadilan dunia dapat dipahami, jika mereka dengan mudah terkilir pemikiran dan perbuatannya menjadi a-moral dan a-susila. Ini mengisyaratkan capres RI 2009 waspada dan bijak dalam mengadapi bahaya laten kejahatan teroris.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s