KEJAHATAN TERORISME PASCA KEMATIAN AZHARI

Masyarakat Indonesia sepantasnya menyampaikan rasa syukur dan penghargaan pada Polri, khususnya Datasemen 88 Anti Terorisme yang telah menewaskan Azhari. Tampaknya, beban berat aparat keamanan dan penegak hukum di Indonesia menjadi terasa berkurang sejak hampir lima tahun lamanya melakukan pengejaran. Aparat penegak hukum dan Intelijen menyakini bahwa Dr. Azhari berada di balik tragedi Bom Bali dan beberapa kejadian yang lain.
Dalam pemberitaan kasus-kasus hukum, termasuk kejahatan teroris, korupsi, dan narkoba, perekayasaan pemberitaan oleh media dapat menyesatkan. Di satu pihak, pemberitaan sepihak dapat melahirkan kondisi Trial by Press, nilai obyektifitas akan terciderai. Dan di pihak lain, eksistensi lembaga-lembaga penegak hukum dan aparat keamanan akan tidak dipercaya masyarakat. Bilamana mereka tidak mampu memberikan informasi dan keterangan yang transparansi disertai bukti-bukti yang akurat.
Karena itu, tanpa mengurangi makna keberhasilan Polri dalam perang melawan teroris, beberapa catatan ini dapat memperbaiki langkah dan kinerja aparat penegak hukum ke depan. Pertama, informasi tewasnya Azhari diperoleh dari Karni Ilyas, seorang wartawan dan juga sekaligus Pemimpin Redaksi ANTV dan Redaksi Majalah Forum Keadilan Bagi Masyarakat yang kebetulan menyaksikan ANTV, sejak hari Rabu, tanggal 9 November sekitar jam 16.00 WIB kronologis peristiwa itu cukup lengkap. Sementara itu, SCTV ketika itu hanya mengabarkan adanya beberapa orang yang tewas dan salah satunya, korban tewas adalah seseorang mirip Azhari.
Dewasa ini, pemberitaan telanjang suatu kasus atau tanpa sensor bukan hal yang terlarang. Namun, menjadi janggal ketika seorang wartawan seakan-akan dapat menjadi juru bicara jalannya penggerebekan kejahatan terorisme. Memang tidaklah terlalu muskil jika seorang wartawan dapat bersama-sama dengan aparat atau petugas dalam suatu pemburuan kejahatan. Sebagaimana halnya, para wartawan dibolehkan ikut meliput peristiwa peperangan.
Akan tetapi, dalam konteks pemberitaan tewasnya Azhari, sebagai status identitas DPO secara yuridis harus diperlakukan secara khusus. Kekhususan itu, bukan sekedar sifat kejahatan terorisme sebagai suatu Extra Ordinary Crime. Melainkan sifat kerahasiaan prosedur yang harus ditempuh melalui prosedur pembuktian yang tidak sederhana. Penyocokan tanda-tanda fisik, wajah, cap jempol, darah, gigi, tanda khusus, dan juga tes DNA (deoxyribo Nucleic Acid) beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Pemberitaan Azhari tewas dalam baku tembak menurut versi Karni Ilyas dipandang tendensius dan telah masuk kategori Trial By Press. Pernyataan yang dibuat oleh Sutanto di hari berikutnya, tanggal 10 setelah ada pemeriksaan terpadu di TKP oleh Tim Jihandak Jakarta sepertinya menjadi kehilangan momentum.
Adakah kemungkinan terjadinya komitmen antara ANTV dengan pihak aparat Datasemen 88 Polri. Apakah Karni Ilyas yang turut serta dalam penggrebekan cukup etis untuk mengeluarkan informasi tentang kematian Azhari yang sesungguhnya masih rahasia? Tentu saja sensor yang dilakukan pemerintah, untuk kepentingan hukum dan keadilan menjadi suatu tindakan yang dibenarkan kalau obyektifitas dan keadaan harus diperhatikan.
Kedua, kecenderungan Polri untuk tidak melakukan tes DNA agaknya telah menabur pro-kontra di kalangan masyarakat. Aparat penegak hukum telah menganggap cukup yakin kematian Azhari melalui pencocokan wajah dan fotonya serta sampel sidik jari. Sebagian masyarakat yang belum yakin akan pengumuman pemerintah tentang kematian Azhari mengajukan keberatan sebelum adanya hasil tes DNA. Sebagaimana Bani Yamin, adiknya Azhari akan kembali ke Malaysia tanpa jenazah jika tidak bisa melihat jenazah kakaknya.
Untuk itu, MUI, KH. Syeh Habib Rizik, menghendaki bukan saja tes DNA tapi juga dikaitkan dengan fakta dan bukti bahwa benarkah Azhari terlibat dalam kejahatan terror bom. Tantangan bagi penegak hukum, yang lebih berat adalah datang dari terpidana teroris, seperti Amrozi. Secara gamblang menyanksikan tewasnya Azhari. Atas dasar itu pemerintah dan aparat keamanan mestinya perlu mendengar suara-suara masyarakat agar hipotesis Polri yang over-confidence tidak menyesatkan. Setidaknya, kaitan rumor hubungan antara Islam dan teroris dapat dijelaskan.
Ketiga, mengapa masyarakat internasional tidak begitu antusias untuk merespon tewasnya Azhari? Negara-negara tetangga ASEAN (Closed Neigbour States) yang terikat dalam berbagai agreement regional terkesan tidak peduli. Bukankah keberhasilan aparat pemerintah RI juga seharusnya menjadi keberuntungan bagi negara-negara ASEAN. Rasanya berbeda dengan tokoh Umar Al-Faruq yang ditangkap pada bulan Juni 2002 di Bogor. Perhatian dunia begitu besar ketika Umar Al-Faruq diberitakan telah melarikan diri dari tempat tahanan di Bighram, Afghanistan. Presiden AS, George Bush secara khusus meminta Pemerintah RI untuk membantu menangkapnya.
Keempat, kontra produktif dapat juga timbul dari tewasnya Azhari adalah terkait dengan bahan peledak TNT yang selama ini dipergunakan tidak pernah terkuak asal-usulnya. Kebanyakan para ahli kimia dan persenjataan di berbaga negara, umumnya berpendapat bahwa bahan-bahan peledak seperti TNT dan C4 adalah hanya dapat dimiliki oleh pusat industri persenjataan. Sehingga tidak mudah untuk diperoleh secara umum, jika tidak ada oknum-oknum aparat yang menyediakannya.
Berita televisi SBS, Australia dalam beberapa waktu telah secara gamblang melaporkan adanya keterlibatan oknum aparat keamanan dan penegak hukum dalam kejahatan terorisme. Beberapa hari sebelum peristiwa tewasnya Azhari, Ariel Haryanto menulis di Kompas (7-11-2005), Udang di Balik Terorism nasional Sebab, dengan keterlibatan Indonesia dalam upaya perang melawan terorisme tidak sedikit negara-negara yang memberikan bantuan finansial yang jumlahnya begitu banyak.
Sehingga dengan jumlah itu, logika yang terbangun bukan kejahatan teorisme yang harus hilang, namun justru bagaimana caranya agar kejahatan teroris ini dipelihara di Indonesia. Tugas pemerintah SBY menjadi sangat berat dan serius ketika dugaan keterlibatan oknum Intellectual Actor benar adanya. Kewajiban membongkar mafia kejahatan terorisme dengan, yang menjadikan kelompok garis keras tameng bagi upaya menutupi pelaku yang sesungguhnya (to take a shield for somebody else) tugas utama. Adanya dugaan tersebut mengisyaratkan tewasnya Azhari bukan kelamnya ancaman terror, melainkan tantangan pemerintah SBY dan aparat keamanan dan intelijen semakin diberdayakan.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s