KELEMAHAN PENANGGULANGAN TERORIS

Teror Bom Bunuh Diri (TBD) pada 1 Oktober di Bali menghentak duka dan lara bangsa Indonesia. Keprihatinan ini bukan sekedar timbulnya ratusan korban luka dan 22 orang telah tewas. Melainkan karena aparat keamanan negara seperti Polri, TNI dan petugas intelejen telah kecolongan akan terjadinya peristiwa tersebut. Bagaimana tidak, menurut Metro TV, tidak kurang dari 100 kasus teror bom telah terjadi selama tujuh tahun. Sedangkan dalam dua tahun terakhir, modus vivendinya dilakukan dengan teror bom bunuh diri.
TBD babak dua ini membuktikan tiadanya strategi pencegahan dan penanggulangan teror yang komprehensif. Kebijakan pemerintah RI terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme ini terasa tidak berimbang. Terorisme yang selama ini dipandang kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) atau musuh umat manusia (gui human gensis) ditangani dengan cara penanggulangan biasa. Berbeda halnya dengan kejahatan korupsi yang justru pemberantasannya dilakukan dengan strategi dan teknik penegakan hukum yang luar biasa jitunya. Buktinya cukup mudah untuk dikedepankan.
Dari segi instrument yuridis, telah diatur dalam KUHP, justru dilengkapi dengan lahirnya UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, tidak berhenti pada unsur hukum material, UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai struktur khusus yang dibentuk dan dilakukan Presiden. Bahkan secara lebih operasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden, yang memberi mandat tentang perlunya Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang terkoordinasi oleh Hendarman Supanji. Sehingga kasus korupsi tidak dibawa ke Pengadilan Negeri melainkan peradilan khusus korupsi. Oleh karena luasnya kekuasaan KPK, maka julukan institusi ini sebagai Superbody tidak dapat dihindarkan.
Greget pemberantasan terorisme tidak sedahsyat kejahatan korupsi, meskipun esensi dan dampak kejahatan ini telah menjadi tindak kejahatan yang sangat mengancam rasa aman di dunia. Namun, kepedulian pemerintah terhadap terorisme masih terlihat gamang.
Thomas Friedman, dalam karyanya Lexus and the Olive Tree, menggambarkan globalisasi yang datang dari Barat, sebagai pemegang kekuasaan ekonomi dunia berhadapan dengan simbol atau identitas negara-negara di Timur Tengah. Karena itu, teroris dipandang oleh Friedman, sebagai The Super Empower angry-man. Suatu julukan yang diberikan pada Osama bin Laden, termasuk pelaku-pelaku teror bom bunuh diri, seperti Asmar Latin, Heri Galun, dan juga tiga eksekutor Bom Bali II, 1 Oktober 2005 di Raja’s Café dan Kuta Town Square.
Sederet nama-nama yang telah diputus pengadilan seperti Imam Samudra, Amrozi, dan pelaku-pelaku lainnya telah dikantongi oleh petugas keamanan, Polri atau intelijen telah dengan jelas membuktikan ancaman teror itu di depan mata. Seratus teror bom yang telah berlangsung selama tujuh tahun adalah cukup bukti bahwa peningkatan dan penanggulangan teroris di Indonesia mutlak diperlukan.
Tanpa bermaksud mengecilkan arti kebijakan negara yang telah dirumuskan, UU No. 15 Tahun 2003, termasuk perangkat aparat penegaknya, secara internal adalah bukti konkrit upaya negara tersebut. Tidak kalah pentingnya, usaha secara eksternal juga telah dilakukan. Tidak sekedar pemerintah Indonesia mengadopsi amanah dari Resolusi Dewan Keamanan (DK PBB) No.1368 dan S/Res/1373 agar Indonesia mengambil berbagai langkah yang diperlukan, dalam memerangi terorisme, baik melalui mekanisme pengaturan bilateral, regional dan multilateral.
Namun, upaya pemerintah pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme, baik secara internal maupun internasional sesungguhnya masih jauh dari standard yang diinginkan. Dari 12 konvensi internasional tentang pencegahan dan penindakan kejahatan terorisme, Indonesia baru meratifikasi 3 konvensi. Hal tersebut antara lain, Tokyo Convention mengenai Pelanggaran dan Setiap Perbuatan yang dilakukan di atas pesawat terbang-1963. konvensi Den Haag tahun 1970, tentang Tindakan terhadap Penggunaan Ancaman dan Penekanan yang tidak sah di pesawat terbang. Konvensi Canada 1971, larangan terhadap tindakan yang melanggar keamanan penerbangan pesawat sipil. Dan terakhir Indonesia telah menandatangani Konvensi Internasional tentang Pelarangan untuk memberikan Bantuan Keuangan Tsunami (1999) – (2001-Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan Lintas Negara: 45).
Sebelumnya menggambarkan tentang perlunya konsep dan strategi komprehensif tentang penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia setidak-tidaknya penting dikemukakan tentang konsep strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di AS dan negeri-negeri lain. Kedua, tantangan apakah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia? Ketiga, alternatif yuridis dan non yuridis yang perlu dikedepankan agar dapat menjadi masukan pemerintah dalam membuat kebijakan bagi pencegahan dan penanggulangan terorisme?
Aparat keamanan termasuk intelejen umumnya menjadi sangat sibuk dan responsif beberapa minggu atau bulan setelah peristiwa teror bom terjadi. Namun, aparat keamanan Polri, TNI dan intelijen sepertinya berhenti bekerja setelah tersangka ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Tim Khusus Penanggulangan kejahatan teroris yang dikepalai Presiden dan unsur terkait juga tidak memperlihatkan adanya upaya yang gigih. Memang secara oratif, Presiden SBY telah menugaskan kepada Kapolri agar Nurdin M. Top dan Dr. Azhari ditangkap. Namun, tanpa adanya konsep yang tegas dan terpadu, mustahil perintah tersebut dapat diwujudkan.
Pelajaran kedua, modus vivendi teror bom dalam dua tahun terakhir ini dilakukan dengan metode teror bom bunuh diri (Suicide Bombing Terror). Model perlawanan seperti ini tentu saja tradisi baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam sejarah perjuangan mengusir penjajah, tokoh Muhammad Thoha adalah syuhada yang membuat strategi perang Bandung Lautan Api. Gerakan arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo juga hampir serupa. Namun, kedua contoh ini tidak sama dengan praktek bom bunuh diri. Praktek perlawanan yang dilakukan pejuang terhadap musuh dalam kondisi perang dimungkinkan. Sementara, teror bom bunuh diri dilakukan dalam keadaan masyarakat sedang damai.
Praktek TBD adalah import dari negara-negara di luar Asia tengara. Terutama, aktivis yang pernah mengikuti peperangan di Afganistan, Palestina, Moro, dan Philipina. Keyakinan mereka siap menjadi martir atau syuhada sesungguhnya berawal dari doktrin ideologis yang tidak komprehensif jika Tim pemberantasan teror memiliki peta sosial dan program berkelanjutan.
Pelajaran ketiga, eksekutor TBD diperankan oleh orang-orang aktifis yang secara sosial, ekonomi dan pendidikan terkesan marginal. Beberapa nama seperti, Asmar Latin, Heri Galun dan ketiga pelaku Bom Bali II tergolong dalam kasus sosial dan ekonomi marginal. Sebagaimana pelaku-pelaku teror bom seperti Imam Samudra, Amrozi tampaknya memiliki kesamaan status sosial. Terhadap kondisi marginalisasi status sosial, ekonomi dan pendidikan untuk mengharuskan pemerintah meningkatkan konsep terpadu tentang pengentasan kemiskinan. Tiadanya jaminan sejahtera oleh negara terhadap masyarakat miskin memudahkan mereka putus asa. Sulitnya pilihan yang harus dihadapi dalam realitas dunia yang kompleks, mendorong mereka berbuat nekad atau prustasi. Jadi aspek kemiskinan dan pendidikan tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.
Ada kecenderungan pemerintah menyepelekan informasi dari sumber asing. Sejak bulan Juli 2005 Presiden SBY telah menerima informasi intelijen dari sumber asing. Diapun melakukan koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, sehingga pengetatan pengawasan dan kemanan khususnya, di kota Jakarta terus ditingkatkan. Sayang informasi tersebut tidak ditindak lanjuti secara komprehensif. Terutama oleh aparat keamanan, termasuk adanya koordinasi kerja antara Presiden, TNI, Polri, Kejaksaan Agung dan aparat terkait. Tudingan Hendropriyono, mantan kepala Intelejen, bahwa saat ini Indonesia belum memiliki sistem penaggulangan yang tangguh. Hendropriyono mengususlkan adanya sebuah peraturan keamanan dalam negeri yang membolehkan penanggkapan terhadap aktivis-aktivis. Gagasan itu mungkin penting, tapi belum pasti relevan bagi proses demokratisasi.
Sikap mengedepankan informasi sumber asing ini juga dialami beberapa bulan sebelum peristiwa TBD terjadi di Kuningan, di depan Kedutaan Besar Australia. Alexander Downer, Menteri Luar Negeri AS telah mengirim info intelejen ke Polisi RI. Namun, Polri mengelak dan merasa tidak pernah menerima pesan tersebut. Praktek mencari kambing hitam begitu kental. Sebagaimana, mind sett pejabat, menempatkan Nurdin M. Top dan Azhari sebagai intelektual kelompok teroris untuk wilayah Indonesia. Padahal, boleh jadi kejahatan teroris telah menjadi bagian dari kejahatan lintas negara. Yang harus segera diselesaikan adalah hal menyangkut penggunaan TNT. Asal-usul penggunaan TNT atau C4 sebagai komponen bom yang memiliki daya eksplosif yang tinggi, tidak pernah terkuak.
Pelajaran keempat, terkait dengan hukum dan keadilan yang belum diterapkan proses pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati pada Imam Samudra, Amrozi dan yang lain-lain. Namun, sampai saat ini masyarakat belum menyaksikan atau mendengar pelaku teror bom itu dilakukan penjatuhan hukuman. Meskipun teroris tidak pernah takut hukuman mati, pelaksanaan hukum mati bagi masyarakat berfungsi sebagai faktor pengerem (Detrence) bagi aktor-aktor kejahatan teroris lainnya. Karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku teroris mestinya harus dilakukan secara segera termasuk pelaksanaan hukuman mati juga ditunda-tunda. Tentu saja, prinsip-prinsip kehati-hatian tidak boleh diabaikan.
Dengan demikian, peran aparat keamanan negara dalam perang melawan teror sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat dilakukan secara reaktif dan parsial. Melainkan mendorong aparat keamanan negara, Polri, TNI, intelejen dan masyarakat untuk menyiapkan konsep terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan secara serius rotasi kondisi internal pancaroba, modus vivedi TDB, situasi sosial ekonomi yang marginal dan law enfocrment yang tegas.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s