KOMITMEN INDONESIA TERHADAP KONVENSI KORUPSI INTERNASIONAL

Morals-based law reflect the moral value system of the country proscribing the law. Moral values are the substance of ethics. Although moral values are normally specific to one nation or culture, economic forces in general function under a market-based competitive scheme that is applicable to all nations (Georgios I. Zekos. 2004:636).

Menurut Centre for International Crime Prevention, PBB bahwa kejahatan korupsi terkait dengan sepuluh perbuatan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut antara lain, pemberian suap (bribary), penggelapan (embezzlement), pemalsuan (fraud), pemerasan (extortion), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse of discreation), pertentangan kepentingan (internal conflict) /memiliki usaha sendiri (internal trading), tebang pilih (favoritism), menerima komisi dan nepotisme (nepotism), sumbangan tidak syah (illegal contribution).

Dalam perspektif HAM, korupsi dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat tidak saja karena perbuatan itu telah menciptakan akumulasi harta kekayaan pada tangan tertentu, akan tetapi telah menimbulkan akibat dimana Negara tidak mampu melayani hak-hak ekonomi masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita, upaya memerangi korupsi sebagai tindakan kolektif kenegaraan merupakan kewajiban negara dan hal tersebut juga merupakan upaya memenuhi tuntutan dari pasal 29 Deklarasi PBB.

Di Indonesia, sifat kejahatan korupsi sebagai kajahatan HAM juga telah jelas diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, tidak hanya dilakukan antara penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa bernegara, serta membahayakan eksistensi negara itu sendiri. Oleh karenanya, diperlukan landasan hukum untuk pemecahannya. Menurut Kamri dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Persektif Hukum dan Masyarakat, uang negara yang dirampas oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab, secara tidak langsung telah merampas hak-hak masyarakat dengan cara korupsi, maka itu berarti juga pelanggaran HAM.

Dalam hukum internasional, kejahatan korupsi dikaitkan dengan konsep dasar normative jus cogen dan dilengkapi dengan penegakan peraturan hukum erga omnes, hukum internasional telah mengembangkan suatu norma yang hirarkis, yang telah memperlihatkan adanya keutamaan dari suatu nilai-nilai tertentu yang dipandang oleh komunitas internaasional sebagai sesuatu yang fundamental. Secara lebih khusus, perluasan nilai-nilai kebiasaan merupakan hasil bersama komunitas internasinal yang secara dominan dan ketat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan keanekaragaman politik.

Pada tahun 1997, telah ditandatangani suatu Konvensi Anti Penyuapan (Anti-Bribery Convention) yang telah diratifikasi oleh 34 negara dan telah diberlakukan sejak tahun 1999. Hukum internasional terkait dengan pengaturan penyuapan tersebut, secara umum didasarkan pada prinsip-prinisip ekonomi atau nilai-nilai moral. PBB dan banyak negara-negara barat yang telah memilih prinsip perluasan jangkauan hukum (extraterritorial) peraturan hukum anti korupsi berdasarkan nilai-nilai moral, yang menekankan imoralitasnya perbuatan korupsi (Georgios I. Zekos. Ethics Versus Corruption in Globalization Dalam Journal of Management Development. Vol. 23. 7. 2004:638).

Bagaimana urgensi UNAC, United Nations Conventions Against Corruption 2003 bagi masyarakat internasional? Hal pertama yang perlu digunakan adalah pendekatan multidisiplin. Pendekatan ini diperlukan mengingat sifat kejahatan korupsi yang “luar biasa”, sistematik, menimbulkan ancaman distability ,menghancurkan institusi-institusi, nilai-nilai demokrasi, nilai etika, dan keadilan, dan menghancurakn kelangsungan pembangunan and rule of law. Hal ini mustahil dapat diselesaikan tanpa melibatkan kerjasama masyarakat internasional. Kejahatan korupsi tergolong suatu kejahatan yang selain melibatkan tindakan kolektif, melainkan juga dilakukan dalam modus kejahatan lintas negara (Trans-National or Organized Crime), kejahatan, dan money laundering., drug trafficiking, illegal Weapon Trading. Upayanya dengan mencegah, mendeteksi dan mengurangi secara efektif, berbagai prosespenyeragan dan pengiriman berbagai aset pribadi swasta dan negara dan upaya memperkuat kerjasama untuk dapat saling mengembalikan harta kekayaan yang dikorupsi (to sthrengten international cooperation in asset recovery). Untuk mengurangi tingkat kejahatan korupsi, maka semua negara berkewajiban untuk berkerjasama satu sama lain, dengan melibatkan semua sektor negara dan swasta atau NGO dalam memerangi kejahatan korupsi.

Manfaat dari yang diperoleh dari UNAC adalah menciptakan suatu upaya pemberantasan korupsi yang efisien dan efektif mengingat semua Negara selain memiliki kewajiban juga hak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan membantu melakukan pengembalian aset suatu negara (mutual assistance). Selain itu, juga bisa menembus tradisi kerahasiaan Bank (Bank Secrecy) pasal 40 yang selama ini tidak sedikit negara yang dapat menjadikan koruptor merasa surga baginya karena mereka tidak dapat disentuh hukum atau dilindungi karena sifat equal treatment, bagi warga negara atau WNA. Di lain pihak, keberadaan UNAC juga bisa mempercepat proses asset recovery bagi negara-negara yang dirugikan oleh karena perjanjian ektradisi (pasal 44) yang selama ini dihadapkan persoalan sistem hukum kedua negara, juga ratifikasi yang dilakukan tidak selalu diperoleh persepsi yang sama antara eksekutif, Presiden, diwakili Departemen Luar Negeri dengan lembaga legislatif. Perluasan yurisdiksi pengadilan dengan kesepakatan negara-negara (pasal 42) sangat dimungkinkan. Proses ini selain akan murah dan cepat, juga timbul kesamaan kepentingan dan kepedulian. Yang cukup penting, kerjasama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan bagi negara-negara yang terkait dan memiliki suatu kasus bersama.

Terlepas dari keberadaannya, ada beberapa tantangan dari implementasi UNAC tersebut. Konsep korupsi sebagai kejahatan luar biasa masih tidak seluruhnya diterima oleh semua negara. Makna kedaulatan negara (state sovereignty) dalam hal intervensi urusan penagakan hukum suatu negara masih dipandang sebagai suatu invasion. Apakah korupsi itu sebagai urusan domesik atau international domestik? Karena itu, harus dikeluarkan dari yurisdiksi internasional. Money politics, yang menurut Artidjo Alkostar disebut sebagai sebagai korupsi politik, amat erat kaitannya dengan jual beli suara. Ini bisa dikaitkan dengan yang hampir dipastikan setiap pejabat incumben, misalnya untuk mendapakan dukungan (W. Michael Reismen Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law. Democratic Governance and International Law. 2000: 243). Reservasi dalam konteks pelaksanaan ratifikasi juga merupakan salah satu hambatan sekaligus peluang bagi negara-negara yang sistem hukumnya masih melihat hukum internasional secara dualistik. Dalam hubungan dengan itu, pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi UNAC dengan UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, merupakan langkah strategis ke depan. Namun, persoalannya di Indonesia lebih ditentukan oleh faktor internal pemerintah sendiri. Bahkan banyaknya peraturan korupsi di suatu negara, tidaklah jadi jaminan yang memuaskan.

Meskipun instrumen hukum internasional UNAC telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pemberantasan korupsi, tidak pernah akan berhasil jika ketentuan hukum itu hanya basa-basi politik internasional dan nasional. Selain persoalan kejahatan korupsi bukan saja isu hukum, politik dan ekonomi. Lebih penting dari itu, apakah dasar moralitas suatu bangsa telah menjadi dasar tumpuan pemeberlakuan hukum dalam mengendalikan prilaku individu dan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya secara benar dan berkeadilan?

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s