TERORISME NEGARA DAN SUPREMASI SIPIL

Teror bom yang terjadi hari Kamis 9 September 2004, di depan gedung Kedubes Australia, mestinya menyadarkan aparat keamanan untuk mengevaluasi secara kritis dan profesional konsep “perang melawan terorisme”. Pernyataan Prof. Charlesworth perlu diperhatikan, “the most useful approach to terrorism, would be one based on the rule of law and respect for human rights (2004: 25). Jika norma-norma hukum dan HAM diabaikan, maka terorisme konvensional tidak dapat dicegah, selain itu, lahirnya terorisme negara juga dapat menyingkirkan supremasi sipil.
Terorisme negara sesungguhnya lebih merupakan konsep politik dari pada hukum. Namun, akhir-akhir ini, ‘terorisme negara’ telah menjadi wacana mengingat terorisme konvensional lahir akibat ketidakadilan struktural. Beberapa negara adidaya yang menyuarakan demokrasi dan HAM, dalam realitasnya mereka justru menggunakan kekerasan dengan mencabik-cabik norma hukum internasional dan HAM. Hal ini juga mengisyaratkan agar Presiden terpilih dapat mencegah timbulnya kekuasaan yang adil mengingat gerakan teroris terkait dengan model resistensi atas ketidakadilan.

Terorisme Negara
Memang secara yuridis formal istilah ‘terorisme negara’ belum diakui keberadaannya. Namun, secara substantif praktek terorisme negara telah lahir sejak konsep negara-negara bangsa dicetuskan. Karakteristik kekuasaan yang diktator dan non-demokratis rezim Fasisme dan Leninisme tergolong tindakan terorisme negara. Johan Galtung merumuskan terorisme negara sebagai terrorism from below, antar pelaku bukanlah pribadi atau kelompok individu. Tapi sebuah entitas politik negara, sebagai lawan terorisme konvensional selalu membayangi kekuasaan negara.
PBB telah berhasil mengeluarkan tiga konvensi internasional mengenai penanganan terorisme, International Convention for The Supperssion of The Financing Terrorism (1999). Dua resolusi yaitu nomor 1368 (2001) dan resolusi nomor 1373 (2001). Namun, instrumen hukum tersebut belum mampu secara preventif dan represif menanggulanginya.
Kegagalan memerangi terorisme tersebut bukan sekedar ditunjukan oleh ketidak mampuan menyetop kuantitas teror bom yang timbul di berbagai belahan dunia. Melainkan karena PBB juga gamang dalam mendefinisikan terorisme negara (State Terrorism). Kegagalan tersebut terutama disebabkan oleh karena pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh negara-negara bertentangan dengan norma hukum dan HAM.
Digunakannya pre-emptive strike dan pemberlakuan asas pembuktian terbalik yang bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of inosence). Data-data intelijen dapat dipergunakan menjadi bukti hukum. Pemberlakuan hukum ex-post facto (retroaktif) bertentangan dengan prinsip legalitas. Penahanan tujuh hari tujuh malam tanpa bukti yang sah. Kenyataan ini berlaku hampir di seluruh negara-negara yang menyatakan perang terhadap terorisme.
Terorisme negara secara internasional dapat disejajarkan dengan perilaku negara yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Pasal 2 (1) b, disebutkan bahwa “suatu perbuatan yang sengaja mengakibatkan kematian atau berakibat luka fisik serius terhadap penduduk sipil, atau terhadap orang lain. Penggunaan kekerasan dilakukan bukan dalam situasi konflik militer. (Not taking active part in the hostilities in a stuation of armed conflict) dapat ditafsirkan sebagai parameter kejahatan terorisme negara. Tentu saja, termasuk negara yang mensponsori kegiatan terorisme (sponsored state of terorism).
Penggunaan kekerasan dalam keadaan perang dan diputuskan melalui Dewan Keamanan PBB jelas bukan terorisme negara. Namun, jika tidak mengikuti aturan tersebut, maka tindakan negara dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan (crime againts humanity), atau kejahatan terhadap perdamaian (crime againts peace). Kebijakan Israel yang dilakukan oleh Ariel Sharon, tentang ancaman pembunuhan terhadap Yaser Arafat, serta pembunuhan dan pengusiran penduduk Palestina di jalur Gaza dan kota Ramlah jelas-jelas merupakan terorisme negara.
Terorisme negara yang identik dengan kejahatan kemanusiaan juga ditunjukkan oleh sikap AS, Inggris, Australia terhadap Irak untuk menurunkan Presiden Sadam Husein dengan alibi memusnahkan senjata Kimia Pemusnah Massal Chemical Mass Distruction Weapon. Akibat kebijakan Luar Negeri AS tersebut, lebih dari 30 ribu korban sipil Irak terbunuh, termasuk ribuan militer AS menjadi korban. Tindakan tersebut dipandang sebagai agresi militer yang bertentangan dengan Statuta Roma 1998 karena DK PBB tidak merestuinya. Terorisme negara sesungguhnya sama dengan kejahatan kemanusiaan dan perdamaian.

Konteks Nasional
Bilamana diteliti, UU No.15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, khususnya pasal 6 tentang definisi terorisme, mengandung kelemahan esensial. Pasal tersebut tidak mengadopsi ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 (2) Konvensi Internasional. Kelemahan tersebut ditujukan pada penggunaan kekerasan yang tidak membedakan kondisi perang. Sehingga UU tersebut hanya berfungsi bagi tindakan terkait dengan kejahatan terorisme konvensional.
Meskipun begitu, eksistensi terorisme negara telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus Maskur Abdul Kadir Negara Putusan No D13/PUU-i/2003, telah menyimpulkan bahwa konsep terorisme saat ini lebih bersifat satu dimensi yakni hanya merujuk kepada pelaku non-negara semata. Itu artinya terorisme negara juga perlu dirumuskan. Karena itu, terorisme negara dalam konteks nasional, timbul ketika aparat penegak hukum dan keamanan menggunakan kekerasan atas nama kebijakan negara, dengan maksud untuk menciptakan stabilitas nasional.
Dalam konteks ucapan, Jendral Polisi Da’i Bachtiar yang secara sepihak menuduh Dr. Azhari, Nurdin M. Top, dan kelompoknya sebagai master mind akan kejahatan teror, tanpa mau membuka kelompok lain bisa juga di kategorikan State Terrorism. Penelusuran, penangkapan dan intimidasi yang dilakukan petugas penegak hukum juga telah membuka rasa takut dan cemas luar biasa bagi keluarga-keluarga korban. Sama halnya penderitaan itu timbul ketika Arman dan Martinus dituduh sebagai pelaku bom bunuh diri, yang kemudian terbukti salah. Model pemberantasan terorisme yang monolitik dengan mind-set yang serupa cenderung menyesatkan.
“Terorisme negara” mewujud dalam pemerintahan Orde Baru dalam kaitannya dengan penerapan DOM di Aceh, Tanjung Priok, insiden Dili, Tragedi 27 Juli 1996 dan kasus Trisakti dan Semanggi. Sederet pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan selain korban sipil telah berjatuhan, juga dilakukan oleh aparat negara dalam keadaan tidak perang. Namun, cara-cara aparat dalam memperoleh keterangan dilakukan dengan intimidasi, pemeriksaan, penculikan dan juga pembunuhan masal.
Penggunaan kekerasan, termasuk militer merupakan kebijakan negara yang sistematis disengaja atau dengan membiarkan kekerasan itu berlangsung, dipergunakan untuk menegakkan ketertiban dan keamanan nasional. Karena itu, tidak mengherankan sekiranya kebijakan negara yang tidak memperlihatkan hukum dan HAM merasa diperlakukan secara adil. Kelompok masyarakat yang terkucilkan akan tetap resisten untuk membangun ‘dendam terselubung’ (latent vengeance) dan diwujudkan dalam budaya kekerasan (Violence Culture) melawan status quo dunia.
Persoalan yang kini timbul, apakah bentuk “terorisme negara” dan terorisme konvensional berdiri sendiri ataukah berada dalam suatu kaitan. Bilamana memperhatikan komentar-komenrtar terakhir tentang frekuensi teror bom, termasuk tragedi di depan kedutaan Australia yang mengandung pesan politis terselubung, hal tersebut tidak mustahil. Ada terbersit pemikiran, sekiranya kasus teror bom yang berulangkali merupakan konspirasi asing terhadap situasi politik Indonesia.
Sebagai contoh, bagaimana Jendral Pervez Musharaff Presiden Pakistan yang berkuasa melalui kudeta militer tiba-tiba mendapat dukungan dari AS. Hal ini terjadi sejak ia bersikap akomodatif terhadap kebijakan dalam negeri perang melawan terorisme pada tahun 2002. Padahal semula, Musharaff akan dilengserkan oleh AS agar segera terbentuk pemerintahan sipil. Namun, AS mengurungkan niatnya, dan mendukung Musharaff dengan kekuatan militernya. Sebab, kepemimpinan sipil dianggap gagal dalam memberantas kejahatan teroris.
Kasus tersebut tidak jauh berbeda dengan Presiden Megawati yang dipandang gagal dalam memberantas teroris. Stabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional yang selalu rentan dapat mengalihkan perhatian pemerintah AS terhadap SBY. Desas-desus mengenai adanya dukungan materil dan imateril dalam program kampanye Pilpres juga sempat menyeruak. Latar belakang SBY dari jajaran militer mengarah harapan AS agar Presiden baru mampu memerangi terorisme secara intensif. Tidak heran jika harapan itu dinantikan oleh negara adidaya, mengingat Indonesia dapat menjadi barometer keamanan di wilayah Asia Pasifik, terutama sejak Pilpres tanggal 20 September 2004.
Karena itu, tidak mustahil bilamana 38 kasus teror bom sebagaimana diliput oleh (Tempo Interaktif; 2004), selama dua tahun terakhir, adanya unsur asing yang tidak menghendaki Indonesia menjadi negara yang demokratis. Tanda-tanda adanya konspirasi untuk menggunakan berbagai peluang memperkeruh hubungan Indonesia- Australia, dan teror bom Kuningan sesungguhnya tidak terlalu sukar untuk menggeser perjalanan supremasi sipil di Indonesia. Namun, apakah jika SBY terpilih sebagai Presiden RI, ia akan sampai hati mengingkari janji untuk mencegah kembalinya terorisme negara?

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s