AKADEMISI PUN BISA MASUK PRODEO

Nazarudin Syamsudin dan  Mulyana Kusumah, telah dinyatakan bersalah oleh hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jakarta karena  kejahatan korupsi. Penerimaan berbagai hadiah atau komisi yang tidak halal menghantarkan  mereka ke pintu gerbang  hotel prodeo. Hebatnya, dalam putusannya, pengadilan tidak terpengaruh sedikitpun, meskipun tokoh-tokoh politik nasional telah dihadirkan menjadi saksi yang meringankan (ade-charge).

Nasib kelam menimpa akademisi dan keluarganya   mendadak berubah. Beberapa hari yang lalu, Wapres  Jusuf Kalla menyatakan akan memberikan pengampunan atau memberikan  grasi untuk membebaskan terpidana kasus KPU   pada bulan Agustus (Kedaulatan Rakyat, 30 Juni 2007:28). Setidaknya, sikap pemberian pengampunan tersebut merupakan wujud keberpihakan pada jasa baik mereka dalam Pemilu 2004.

Apa hikmah atau pelajaran berharga di balik peristiwa hukum yang mengenaskan bagi kedua akademisi, untuk anggota KPU   dalam  penyelenggaraan Pemilu 2009. Hikmah pertama, adalah proses demokrasi tanpa penegakan hukum yang tegas benar dan adil dipastikan menelan biaya yang mahal dan berisiko tinggi. Siapapun  akademisi yang akan terlibat dalam proses demokrasi, seperti saat ini dalam KPU, seharusnya memiliki kesiapan mental semata, tetapi juga  keberanian menghadapi resiko hukum terpahit sekalipun. Seperti nasib ilmuan politik, Nazaruddin  dan kriminolog terkenal, Mulyana Kusumah.

Gambaran menjadi pejabat publik, saat reformasi ini, tidak seidentik dengan kemegahan dan kenikmatan duniawi, seperti masa  pemerintahan Orde Baru. Fasilitas yang tersedia bagi pejabat negara sesungguhnya sama tersedia dan bahkan lebih dari cukup. Namun, jika itu toh dilakukan kita tidak akan dapat lari  dari pertanggungjawaban hukum. Peran KPK sebagai superbody dalam penegakan hukum di Indonesia dan kekuatan  masyarakat, dewasa ini,  dalam melakukan pengawasan cukup efektif.

Hikmah kedua,  dalam penegakan hukum diperlukan adanya pengorbanan yang boleh jadi menelan saudaranya sendiri atau kelompoknya sendiri. Sesungguhnya, tidak mudah bagi  Presiden SBY untuk membiarkan kedua akademisi tersebut dari jeratan hukum. Bagaimanapun, kedua tokoh nasional KPU yang terhukum tersebut telah memberikan kontribusi besar atas keberhasilan demokrasi langsung kali pertama.

Akan tetapi, sikap   untuk tidak memberikan hak istimewa (previlege rights) berupa pertolongan politis kepada terdakwa Nazaruddin dan Mulyana memang harus menjadi pilihan tidak mudah, meskipun harus ditelan pahit. Sebab, selain ia mengangkat derajat kemandirian proses Pengadilan, Presiden SBY juga seharusnya mematuhi kewajiban konstitusional terhadap pasal 27 UUD 1945, yakni asas kesamaan  Equality before the law.

Hal yang mengejutkan dilakukan oleh Amin Rais. Ia memberikan pengakuan yang berani kepada KPK atas dana sebesar Rp. 200 juta yang ia terima dari Rokhmin Dahuri. Ketua Partai Amanat Nasional inipun siap diwawancarai oleh KPK, begitupun uang yang ia terima siap dikembalikannya. Tapi KPK tampaknya tidak bergeming atas kelakuan Amin Rais. Apa yang dilakukan oleh Amin Rais merupakan sebuah pengorbanan demi terungkapnya sindikasi korupsi yang merajalela. Sikap pengorbanan dari siapapun merupakan  qonditio sine quanon yang tidak dapat diabaikan ketika  penegakan hukum yang benar dan adil sangat diperlukan.

Hikmah ketiga, upaya penegakan hukum sebagaimana dijadikan modal sosial dari pengalaman akademisi, baik dengan integritas moralnya maupun dengan kesediaan untuk berkorban,  belumlah dapat dijadikan faktor pendorong Presiden SBY untuk memperbaikinya. Kebanyakan warga negara atau  pejabat sipil jauh lebih banyak menjadi korban, dan dipenjarakan adalah fakta yang tidak dapat disembunyikan. Kecenderungan demikian ini, membuktikan  Presiden SBY masih  bersikap ambigu dan bahkan diskriminatif dalam penegakan hukum.  Beberapa oknum TNI,  jenderal atau mantan jenderal baik karena korupsi, atau kejahatan HAM berat (Gross Violation of Human Rights) dan Kejahatan Kemanusiaan lainnya (Crime Against Humanity) bebas dari  proses hukum menandakan kemauan politik penegakan hukum di era pemerintahan KIB tidak merata.

Berdasarkan pengalaman penegakan hukum yang belum sepenuhnya memihak pada keadilan untuk semua (justice for all), sepantasnyalah  akademisi merenungkan kembali beberapa lama kiranya akan berkifrah  di KPU atau lembaga sejenis lainnya.

Perlunya kemampuan adaptasi yang cepat dan terpadu untuk memahami pengalaman yang memadai dalam dunia birokrasi. Kebiasaan di kampus yang disemai  dengan  nilai-nilai rasionalitas, obyektifitas, keterbukaan, kebebasan akademik,  dan dialogis menjadi sangat berbeda dari realitas politik serba berubah dan terkadang tidak menentu (uncertain).

Kerja dalam jajaran birokrat dihadapkan selain pada keajegan aturan main juga sikap win-win solution yang mengalahkan kebenaran teoritik untuk suatu kesepakatan (collective consensus), nilai-nilai  kepentingan golongan (vested interests), persaingan dengan saling menjatuhkan  (unfairly competetion). Akademisipun dituntut memiliki kemampuan untuk memelihara  dua hal  yang semula kontroversial   untuk dikelola dalam suatu hubungan yang saling memberikan makna dan fungsi bagi kepentingan integritas pribadi dan kepentingan publik.

Oleh karena birokrasi pemerintahan akan melibatkan hubungan hukum berdimensi keperdataan kontrak dan perjanjian serta hukum berdimensi  publik, maka proses pembuatan kebijakan selalu memerlukan jaminan kepastian hukum. Agar dapat mencegah timbulnya kebijakan yang dapat menyeret pada penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).  Untuk itu,  akademisi dituntut memahami berbagai peraturan hukum terkait, dengan hak dan kewajiban, kewenangan dan  tanggungjawab yang didasarkan kepada  rambu-rambu atau peraturan hukum, baik UUD 1945, dan peraturan lainnya. Seperti, aspek hukum tatanegara, hukum adminstrasi negara, dan hukum pidana.

Pengalaman menunjukan bahwa akademisi mudah terpelanting ke dalam bencana hukum yang tak terperikan, adalah karena ketidak sadarannya pada aspek perbuatan dan hubungan hukum yang tidak begitu jelas diatur ketentuan hukumnya. Karena itu, akademisi yang terlibat di KPU sudah sepantasnya meningkatkan kemampuan akan  kecerdasan emosional. Kecerdasan emsional dalam konteks ini lebih penting untuk dipahami oleh karena konvensi yang telah berlaku dan menjadi  kebiasaan praktis dalam institusi birokrasi tidak dapat dengan mudah dihilangkan. Kesepakatan-kesepakatan tersembunyi (silent consensus) yang terkadang dapat menimbulkan persoalan hukum akan mengancam integritas akademisi jika tidak diketahuinya.

Kontribusi akademisi di KPU akan tetap penting dan signifikan dalam mengawal perubahan dan demokrasi ke depan. Agar peran akademisi terhindar dari penyalahgunaan kewenangan,  komitmen tinggi pada  the  rule of the game, tidaklah cukup. Akan tetapi, mereka seharusnya tidak meninggalkan kecerdasan  hati nurani (Conscience), dan kepantasan   (public appropriateness) dalam setiap pengambilan putusan terkait dengan kepentingan publiknya.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s