BANTUAN KEMANUSIAAN INDONESIA DI GAZA

Kepedulian bangsa Indonesia membantu  warga Palestina di Gaza jauh lebih signifikan dalam ranah hubungan internasional. Israel dan Palestina  merupakan dua Negara berdaulat yang telah memenuhi kewajiban hukum internasional sebagaimana diatur oleh Kovensi Motevideo 1933. Kedua Negara sama-sama memiliki, penduduk yang tetap, memiliki batas wilayah, pemerintahan dan kemampuan melakukan hubungan luar negeri.

Akan tetapi, dalam prakteknya, pemenuhan kewajiban hukum  internasional tidaklah  cukup manakala Negara-negara tersebut abai untuk menerapkan prinsip-prinsip fundamental hubungan internasional. Misalnya, prinsip kesedarajatan Negara, (equality before sovereign state), tidak campur tangan urusan Negara lain (Non-intervention), kehidupan bertetangga antara Negara secara bersahabat (friendly neigbourhood state relations), dan hubungan timbal balik (reciprocal relations). Sengketa dari hari ke hari itupun tak kunjung padam, seperti terjadi di Palestina dengan Israel.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan mengingat klaim kedaulatan hukum nasional suatu Negara jauh lebih memihak pada kepentingan nasional. Terkadang kepentingan nasional masing-masing Negara dapat  menegasikan kesadaran untuk mematuhi prinsip-prinsip hubungan internasional tersebut. Hubungan harmonis menjadi sulit dijembatani, ketika latar belakang budaya, sentiment  keagamaan acapkali mendorong timbulnya ketegangan hubungan (tension rerlations), hubungan tidak bersahabat (unfriendly relations), dan timbulnya permusuhan dan konfrontasi (antagonistic and confrontative relations).

Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, meski masih muncul berbagai gugatan akan pemaknaan lebih aktual dan baru, tampaknya masih cukup relevan untuk dipergunakan sikap pemerintah Indonesia untuk pro-aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sehingga ketika Negara manapun terganggu kedaulatannya, seperti dalam hal ini Palestina, Indonesia sebagai Negara berdaulat tidak berpangku tangan untuk memberikan bantuan sebagai anggota organisasi intenasional.

Bentuk pertama, bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) adalah keterlibatan Negara-negara untuk merespon situasi darurat dengan melakukan upaya upaya untuk menyelamatkan umat manusia dan mencegah bencana eskalatif berkelanjutan. Pada bulan Januari 2009, Departemen Kesehatan RI telah mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa bantuan makanan, obat-obatan termasuk tenaga tenaga medisnya yang profesional. Kepedulian anggota parlemen seperti Ketua DPR, Agung Laksono dan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid berkunjung memberikan bantuan kemanusiaan ke pihak korban melalui saluran diplomatik di Mesir atau Jordania.

Tak kalah pentingnya adalah upaya Presiden SBY dengan melakukan lobi-lobi  baik kepada Sekjen PBB sekitar akhir Desember 2008. Ia mengusulkan agar  PBB segera mengadakan konferesnsi luar biasa untuk mengeluarkan suatu kesepakatan resolusi genjatan senjata. Kekecewaan Presiden SBY juga sangat jelas ketika Israel tidak mau tunduk pada kesepakatan resolusi DK PBB.  Sikap politik dan kepedulian pemerintah Indonesia  melalui bantuan kemanusiaan dan jalan diplomasi sungguh strategis.

Namun, Indonesia sebagai Negara terbesar Muslim di muka bumi dan pelopor Negara negara Non-Blok, Asia Afrika, tampaknya upaya tersebut masih belum optimal. Dalam perjuangan diplomasi selain bentuk bantuan kemanusiaan, diperlukan juga secara khusus pemerintah Indonesia dapat mengajak Negara-negara Muslim menggunakan intervensi kemanusiaan (Humanitarian Intervention) berbentuk kekuatan militer.

Intervensi kemanusiaan mestinya dapat disuarakan oleh pemerintah Indonesia, kepada bangsa bangsa yang cinta damai. Negara-negara Muslim untuk melakukan intervensi dengan menggunakan kekuatan militer secara kolektif kepada negara yang sedang dirundung  konflik.  Tindakan ini harus segera dilakukan mengingat agresi militer Israel secara gamblang telah menimbulkan jatuhnya  korban sipil dari ancaman militer pihak penyerang.

Meski kedudukan intervensi kemanusiaan, penggunaan militer oleh Negara pihak ketiga  masih diperdebatkan, upaya untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga Negara dari pihak Negara penyerang masih mungkin dipergunakan. Menurut Brownlie, praktek intervensi kemanusiaan, sangat jelas, baik LBB, Perjanjian Kellog-Briant dan juga Piagam PBB tidak melarangnya secara tegas.

Perjuangan ke arah  penekanan militer juga dapat dilakukan melalui  penggunaan kekuatan militer secara kolektif, atau yang dikenal sebagai intervensi kolektif. Suatu tindakan dengan memberikan mandat kepada  DK PBB untuk melakukan intervensi militer secara kolektif didasarkan kepada alasan-alasan syah, misalnya pemerintahan Afganistan, ketika itu dikuasai oleh kekuatan faksi Taliban  yang  tidak mau menyerahkan Osamah bin Ladin kepada pemerintahan AS. Kekuatan militer PBB dikerahkan untuk menggempur Afganistan berdasarkan pada Resolusi DK PBB Nomor 1378 (2001) 14 November 2001.

Perdamaian Israel-Palestina
Sekiranya melihat pelanggaran agresi Israel terhadap Gaza, maka kedua belah pihak memang tidak luput dari kesalahan. Masyarakat dunia mengakui bahwa kesalahan terbesar tampak pada pihak pemerintah Israel. Dan tentara Hamas juga tidak terbebas dari kesalahan yang dijadikan pemicu serangan membabi buta pemerintahan Israel. Mengapa pemerintah Indonesia perlu pro aktif dalam memperjuangkan tegaknya kemerdekaan Palestina dengan menggunakan peluang intervensi kemanusiaan, selain bantuan kemanusiaan.

Fakta pertama, dalam keadaan  damai sejak tahun 2008 telah dilaporkan  bahwa Hammas telah meluncurkan 1750 roket dan 1528 peluru mortir ke wilayah Israel. Namun, tembakan tersebut tidak menimbulkan korban sebagaimana korban diderita warga Palestina. Atas jatunya korban di Gaza, Navi Pillay, Komisioner HAM internasional  melihat adanya peluang melakukan investigasi atas adanya kejahatan perang dengan bukti sekolah PBB turut dihancurkan dan menewaskan 42 orang dan anak-anak.

Kedua, hukuman diluar blokade sanksi hukum pidana adalah sanksi diplomatik, misalnya Hugo Chavez, Presiden Venezuela  melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan pengusiran korps diplomatik dari Negerinya agar pemerintah Israel segera menghentikan agresi militernya. Ancaman Negara-negara ASEAN untuk memtusukan hubungan diplomatik, termasuk melakukan blokade ekonomi, diwujudkan oleh masyarakat Muslim secara serempak tidak melakukan transaksi jual beli obyek-obyek perdagangan yang bermuara pada Yahudi dan Israel.

Ketiga, peluang genjatan senjata yang berlaku sejak tanggal 19 Januari 2009, yang akan diikuti oleh penarikan kembali tentara Israel dari Gaza. Perbatasan di wilayah Gaza untuk kepentingan bantuan kemanusiaan  merupakan peluang kedua belah pihak untuk merenungkan kembali adanya ruang untuk menuju pada perundingan.

Agar Negara-negara termasuk pemerintah Indonesia yang peduli membela kemerdekaan Palestina dan dapat menghentikan agresi militer Israel perlu kiranya merenungkan tantangan yang dihadapkan sebagai berikut. Pertama, sifat Negara Israel, khususnya Zionist secara kultural dari enam abad (empat ribu tahun sebelum Masehi dan dua ribu setelah Masehi) tergolong suatu bangsa yang unik. Meskipun jumlah  penduduknya sedikit, tetapi kecerdikannya diakui dunia. Hingga penerima hadiah nobel dunia, ilmu pengtahuan dan teknologi, ksehatan, hukum, hampir semua bidang ilmu dikuasai oleh Yahudi. Negara-negara besar, termasuk AS tidak memiliki kemampuan untuk menundukannya, karena kontribusi mereka termasuk hampir presiden AS yang menang mendapatkan dukungan dari mereka.

Sementara Negara Negara Muslim, yang hampir 62 negara berada dalam OKI dengan jumlah penduduknya hampir 1.3 Milyar umumnya tergolong sebagai Negara-negara masih dalam tarap berkembang. Kemampuan IPETK dan aspeknya lainnya masih sangat tergantung kepada Barat. Jika bukan karena mu’zijat tidaklah mungkin mampu mengalahkan Israel, sekalipun penggabungan kekuatan Negara-negara Muslim dilakukan,

Kedua, Perjuangan Negara-negara Muslim tampaknya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi ke dalam suatu mekanisme oragnisasi yang rasional. Misalnya, keberadaan OKI, terbukti  belum memiliki kemampuan yang legitimit dalam pengambilan keputusan politik dunia Muslim. Masih banyak masalah yang mestinya dapat dilakukan bersama dalam organisasi OKI. Namun seringkali antara pemimpin-pemimin Negara Negara Muslim sendiri tidak kompak, bahkan terlibat –pertentangan yang tidak perlu.  Secara khusus, dapat kita saksikan bagaimana tingkat kepedulian Negara-negara Timur Tengah atas krisis Israel dan Palestina tidak jauh lebih peduli. Justru Negara Negara Muslim yang secara geografis berjauhan seperti Indonesia dan Malaysia telah menaruh kepedulian yang mendalam.

Ketiga, perlu dipikirkan tentang tiada hadirnya pemrintahan Palestina yang lejitmit merupakan factor fundemental. Mengapa Negara tersebut selalu terlibat dalam peperangan yang brkali-kali hanya membangunan suatu peradaban saling  bermusuhan. Budaya politik di kalangan internal sepertinya, belum mampu mengakomodir berbagai faksi ke dalam satu wadah besar Negara, melainkan lebih ditentukan oleh faksi mana yang saat itu berkuasa. Ketiga kekuatan, seperti Hamas sebagai pemenang Pemilu, adalah partai dominant yang telah menyingirkan banyak SDM potensial dari faksi Fatah dan juga faksi Hizbullah di Libanon. Faktor ketidak mampuan membangun pemerintahan yang kredibel dengan sangat mudah mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan perbedaan ke dalam satu kekuasaan yang solid.

Keempat, akibat ketidak mampuan anggota Hamas mengendalikan dirinya untuk tidak menembakkan roket-roketnya ke Israel, begitu mudah pemerintah Israel menuding kedudukan Hammas sebagai sarang  teroris. Sebagaimana halnya kedudukan Taliban pada tahun 2001 yang digempur oleh kekuatan militer DK PBB secara kolektif, yang salah satu sebabnya karena tudingan masyarakat internasonal sebagai Negara pendukung teoris (Supporting State of Terrorism).

Kelima, sekiranya masyarakat Muslim dunia sebagian besar mempercayai  Indonesia sebagai Negara yang cukup signifikan karena memiliki penduduk 220 juta (7.37.000 3%  penduduk Israel)  dalam menengarai krisis Israel dengan Palestina, maka sesungguhnya secara kualitatif tidak memadai. Bukan saja karena Indonesia tidak lagi menjadi anggota Tidak Tetap DK PBB, namun begitu banyaknya persoalan dalam negeri yang menjadi faktor penghambat dalam membangun jaringan dengan Negara-negara Muslim yang berdampak ke dalam pembuatan keputusan di tingkat internasional.

Peran Negara-negara Muslim, menjadi sangat terbatas ketika seluruh tindakan untuk menghentikan jalan kekerasan oleh Israel terhadap Palestina harus berkesesuaian dengan koridor hukum internasional dan HAM. Sebab, intervensi kemanusiaan, termasuk intervensi kolektif militer DK PBB merupakan alternatif yang tidak akan efektif jika DK PBB tidak bersikap tegas dan adil. Resolusi DK PBB 9 Januari 2009 tentang genjatan senjata terbukti tidak dipedulikan bukti kelemahan tersebut.

Kesadaran akan adanya tantangan yang begitu kompleks bagi pemerintahan SBY, semestinya melirik kerjasama untuk memberdayakan pemerintahan Palestina menjadi lebih rasional dan legitimit. Kebijakan pemerinah Indonesia perlu segera memfasilitasi terbangunnya suasana rekonsiliasi potensi konflik internal. Posisi tawar Indonesia di dalam masyarakat Palestina untuk mendorong  terjadinya rekonsiliasi antara faksi  Hammas, Al-Fatah, dan Hizbullah tampaknya jauh lebih dapat diterima oleh semua pihak.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s