BLOK AMBALAT WILAYAH INDONESIA

Insiden serempetan antara KRI Tedong Naga dengan Kapal Diraja Rencong Malaysia (KDRM) tanggal 8 April 2005 mengundang pertanyaan. Dengan masuknya KDRM ke parairan Indonesia dipandang menyalahi tatakrama diplomasi. Namun, Tim Khusus Indonesia dengan Malaysia tidak akan terpengaruh. Kedua negara telah sepakat untuk menetapkan perbincangan lanjut mengenai Ambalat bulan Juni mendatang. Persolannya, bagaimana penyelesaian Ambalat dengan melibatkan instrument non hukum (non-legal commitment) dapat berhasil dengan tetap menjunjung tinggi hukum internasional. Model penyelesaian diplomatis, penggunaan asas i’tikad baik atau good faith dapat dijadikan parameter yang obyektif.

Penyelesaian secara damai telah menjadi kewajiban internasional. Termasuk pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai peserta Treaty of Amity and Cooperation in South Asia tahun 1976. Pasal 13 menyebutkan  In case disputes on matters directly  affect them should arise, especially disputes  likely to disturb  regional peace  and harmony, they shal refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such dispouts through friendly negotiation. Selain kedua negara wajib memprioritaskan cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa, juga dilarang menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa.

Beberapa Penyelesaian Internasional

Secara teoritis, negara tidak harus memilih kesepakatan atau membangun komitmen dengan menyandarkan pada sumber hukum internasional. Akhir-akhir ini, negara-negara cenderung menggunakan  instrumen non-hukum jauh lebih efektif dari sekedar pendekatan hukum.  Suatu pernyataan diplomasi yang dikeluarkan suatu negara selalu dianggap  sah atau tidak, bilamana dampaknya berpengaruh terhadap  daya ikat hukum yang semakin efektif bagi kedua negara.

Menarik untuk dicermati pandangan Oscar Schachter (International Law in Theory and Practice, 1991:107) States  entering into a non-legal-committment generally view it as a political (or moral) obligation and intend to carry it out in good faith. Suatu persengketaaan dengan menggunakan instrumen non-hukum, termasuk saluran diplomasi merupakan kewajiban politis atau moral. Akan tetapi i’tikad baik kedua negara sangat menentukan lahirnya komitmen bersama.

Beberapa model penyelesaian sengketa dalam hukum internasional antara lain. Pertama, Mahkamah Internasional (International Court of Justice), umumnya dilakukan oleh subyek negara, untuk menyelesaikan sengketa baik persoalan publik maupun non-publik dan sifat putusannya adalah permanen mengikat. Putusan MI tahun 2002 yang menetapkan pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia telah menimbulkan keengganan, sehingga bagi Indonesia membawa kasus Ambalat ke MI menjadi sangat mustahil.

Kedua, penyelesaian dengan cara membiarkan kasus sengketa Ambalat menjadi status quo atau mengambang. Alternatif ini, misalnya pernah ditempuh oleh negara-negara disekitar Pulau Spartly di Laut Cina Selatan. Konsekuensinya, bilamana cara ini ditempuh, maka akan timbul berbagai perlawanan negara lainnya untuk mengembalikan status quo. Dengan catatan negara-negara tersebut yang telah menyepakati sikap agree for disagre atas suatu status quo.

Ketiga, Joint Management, yaitu suatu penyelesaian dengan mencapai suatu kesepakatan bahwa kedua negara hendak mengatur eksplorasi, pengelolaan bersama dan perolehan keuntungan bersama atas wilayah yang tumpang tindih pengaturannya. Sebagaimana kasus yang pernah ditempuh oleh Indonesia dengan Australia terhadap wilayah palung Timor (Timor Gap Traety) 1996.

Keempat, Peradilan  Laut Internasional, The  International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) yang didirikan atas dasar pasal 286 UNCLOS 1982. Dimaksudkan sebagai forum penyelesaian sengketa laut yang terletak di Kota Hanseatic, Hamburg, Jerman. Sejak tahun 1997 , ITLOS menggelar kasus dan sampai saat ini telah terdapat sekitar sepuluh kasus. Kasus yang terkait antara lain tentang pelepasan kapal-kapal yang ditahan dan ditangkap oleh beberapa negara pantai (Coastal state). Menurut Martin Dixon, ITLOS telah menyelesaikan sengketa Irlandia  dengan  pemerintah Inggris terkait dengan pengoperasian proyek pemrosesan kembali penanaman bahan nuklir  dan dampak terhadap Irlandia (Cases and Materials on International Law  2003:402).

Model terakhir ini mungkin dijadikan pilihan. Namun, karena belum ada preseden membawa kasus Ambalat ke ITLOS juga tidak menjadi alternatif.

Dilema Pendekatan Hukum

Bagi Pemerintah Indonesia, klaim atas blok Ambalat secara yuridis cukup kuat. Mengingat pengakuan masyarakat internasional terhadap konsep wawasan nusantara. Secara historis Pemerintahan Hindia Belanda telah mengakui secara legitimate, sehingga Indonesia menjadi pewaris sah dari masa transisi tersebut. Sebagai negara kepulauan (Archipelagic State), pengukuran dilakukan dari wilayah yang terluar sesuai dengan UNCLOS 1982. Setelah pemerintah Indonesia memberikan konsensi atas perusahaan migas AS yang ditandatangani melalui Pertamina tahun 2002 juga menunjukkan status quo. Sejak terjadi Tsunami 26 Desember 2004, Pemerintah Indonesia mendirikan menara mercusuar House Lights. Fungsinya adalah untuk pemantauan bencana tsunami dan kejahatan lintas negara,seperti kejahatan penyelundupan, baik senjata, obat-obatan terlarang, apalagi kejahatan kemanusiaan.

Dibalik argumentasi hukum yang diyakini benar pemerintah Indonesia menyisakan keraguan yang tidak mudah disanggah. Kelalaian Indonesia untuk tidak menggunakan hak “effective occupation” suatu hak kedaulatan yang dibarengi secara ekslusif untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Sikap Pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan kedaulatan atau kekerasan ketika Pemerintah Malaysia membuat peta sepihak tahun 1979, sesungguhnya membenarkan kenyataan Indonesia menelantarkan pulau-pulau tersebut.

Sebaliknya, pemerintah Malaysia merasa memiliki bukan tanpa alasan,  Ambalat ditetapkan melalui peta batas wilayah yang dibuat sepihak pada tahun 1979. Fakta ini didukung oleh perjanjian tahun 1984 tentang eksplorasi minyak antara pemerintah Malaysia dengan Shell, perusahaan milik Inggris. Keluarnya keputusan oleh Mahkamah Internasional tentang penetapan pulau Sipadan dan Ligitan, mendorong Pemerintah Malaysia menetapkan proses penentuan batas wilayah laut. Tetapi cara pengukuran tersebut tidak tepat. Malaysia tergolong negara pantai (coastal state).

Faktor-faktor yang menghambat klaim Malaysia juga cukup berat. Sejak awal pembuatan peta tahun 1979, Malaysia ditentang oleh negara-negara tetangga di ASEAN karena tidak mematuhi hukum Internasional (resistant state objectors). Penentuan dan pembuatan peta wilayah laut mensyaratkan adanya keterlibatan negara-negara tetangga lainnya. Tindakan sepihak tersebut bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1984.

Tindakan sepihak seperti dilakukan oleh Pemerintah Malaysia jelas bertentangan dengan preseden hukum yang tidak terbantahkan. Dua kasus seperti Norwegian Fisheres Case dan Lotus case, merupakan preseden hukum mengikat masyarakat dunia (world community). Penentuan batas laut suatu negara harus ditetapkan dengan melibatkan negara-negara tetangga.

Manajemen Pengelolaan Bersama

Terdapat beberapa alasan mengapa kesepakatan pengaturan bersama perlu menjadi pertimbangan Tim Khusus Indonesia. Dari segi posisi wilayah, solusi manajemen pengelolaan bersama disepakati oleh kedua negara mengingat Indonesia dan Malaysia menjadi tetangga negara abadi (Forever Neighbour State). Perdamaian dunia tidak pernah akan tercipta tanpa adanya kerukunan dan kesepakatan hidup bertetangga yang baik (Good Neighborhood). Kepedulian pemerintahan Indonesia dengan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sangat penting.

Kesepakatan penanganan bersama juga terkait dengan adanya kesamaan kultur. Leonard Andaya (Pillipina), Sayyid Husen Allatas,  dan juga LJ.  Hooker, menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia, Brunai Darussalam dan juga Singapura memiliki kesamaan budaya. Sistem kesamaan rumpun kekerabatan antara Indonesia dengan Malaysia juga diperkuat oleh proses transformasi mutualistik. Jika tahun 1960-an, banyak tokoh-tokoh Malaysia yang berhasil tidak lain karena mereka belajar dari tokoh Indonesia. Beberapa nama seperti Hamka, Natsir dan Agus Salim merupakan inspirator reformasi politik di Malaysia.

Sebaliknya,  sejak Malaysia menyatakan dirinya sebagai The Leading Muslim Country of The Economic Leading State, mendorong Muslim masyarakat Indonesia  untuk studi di Malaysia. Fasilitas pendidikan, termasuk teknologi moderen informasi, sintesis  ilmu pengetahuan diakui saat ini lebih unggul untuk  dijadikan percontohan. Karenanya, kesamaan rumpun, juga terkait persaudaraan Islam sedunia. Melupakan persaudaraan Islam (Islamic brotherhood) dapat memberi peluang kekuatan Barat lebih dominan atas Islam.

Karena itu, perlu disadari bahwa kedua negara memaknai nasionalisme yang reformatif dan bukan chauvinisme. Suatu sikap nasionalis yang meyakini kemanfaatan dan nilai kegunaan dari suatu obyek jauh lebih diorientasikan bagi kesejahteraan  bersama masyarakat negara-negara.  Klaim pemilikan yurisdiksi wilayah tidak jauh lebih mudah diformulasikan dari pada mengatur, tumpang tindih penggunaan (overlapping claims) pengaturan wilayah laut bagi kepentingan bersama.

Tidak kalah pentingnya untuk menjadi catatan Tim  Khusus Indoneia adalah sikap pro-aktif yang harus dibangun. Sikap proaktif tersebut pertama, tim khusus sangat perlu menyiapkan suatu perencanaan kerja yang komprehensif.  Meskipun Tim Khusus mewakili negara, kedaulatan saat ini mestinya harus dibangun atas suara-suara rakyat. Itulah sebabnya Tim Khusus memperhatikan suara rakyat sebagai pemilih kedaulatan (people is a locus of soverignty).

Kemampuan melaksanakan  program negosiasi dengan kemampuan dan ketrampilan  untuk memahami dan mendalami kasus yang dihadapi harus dilakukan secara full time dengan kerja berkesinambungan. Terutama selain karena kemampuan bahasa asing, kompetensi mengumpulkan data-data dan fakta lapangan yang akurat.

Jika saat ini terlihat lemahnya daya tawar tim khusus, termasuk diplomat Duta Besar, tidak ada salahnya Presiden menggantinya oleh SDM yang layak. Seorang yang tidak memiliki  latar belakang  karir diplomat yang cukup dan profesional tentu akan menjauhkan dari cita-cita. Memyeruaknya kritik dari anggota DPR dan masyarakat terhadap Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdihardjo salah satu contoh lemahnya kinerja dan profesionalisme korps diplomatik Indonesia.

Akhirnya, pilihan forum diplomasi dengan menggunakan pendekatan non-instrumen hukum, yaitu tercapainya Joint Manajemen atas blok Ambalat jauh lebih realisitik dari sekedar klaim pemilikan oleh suatu negara. Dari segi pendekatan hukum internasional, klaim Malaysia terhadap blok  Ambalat begitu lemah, atau tidak berdasar Groundless. Karenanya pemerintah Indonesia tanpa harus merasa ragu-ragu untuk mengklaim atas yurisdiksi blok Ambalat meskipun juga terdapat kelalaian. Namun, karena tumpang tindih klaim (Overlapping Claims) yang telah berlangsung disekitar blok Ambalat telah melibatkan negara-nagara lain, maka klaim pemilikan atas Ambalat secara lebih fleksibel harus menjadi pilihan. Sehingga pengaturan bersama secara bilateral dapat mendatangkan kemaslahatan bagi Indonesia dan Malaysia, sebagai neighbors countries forever.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s