GANGGUAN HUBUNGAN INDONESIA – SINGAPURA

Perjanjian extradisi dan kerjasama pertahanan, Defence Coorperation Agreement (DCA) antara Indonesia dengan Singapura telah menimbulkan silang sengketa.  Disatu pihak, Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono tetap menghendaki agar kedua perjanjian tersebut dapat ditindak lanjuti.  Karena itu, proses negosiasi pembuatan perjanjian pelaksanaan (Impelementing Agreement) yang lebih menguntungkan Indonesia perlu diupayakan. Prinsip dalam berdiplomasi yang baik adalah katakan yang buruk dengan ungkapan yang santun, atau Diplomacy is say the nasty thing with nice words. Dengan kata lain, penolakan atau pembatalan atas perjanjian sebagai sesuatu yang buruk dan pada hakikatnya bukan pekerjaan diplomasi.

Di pihak lain, DPR dan pakar hukum Internasional UI,  Hikamahanto Juwana dan pakar politik, menolak melangsungkan kedua perjanjian tersebut. Mereka memandang proses pembuatan perjanjian tersebut bukan saja tidak fair. Praktek penandatangan perjanjian ekstradisi  oleh Perdana Menteri Singapura ada unsur penekanan. Kesediaan Presiden Indonesia menanda tangani DCA merupakan syarat pemerintah Singapura membubuhkan tanda tangan untuk perjanjian ekstradisi. Mereka juga memandang kedua perjanjian tersebut tidak menguntungkan Indonesia. (Opini Kompas, 19 Juli 2007. Hal 6).

Apa yang salah dari kedua perjanjian tersebut? Dalam perspektif  hukum internasional, penandatanganan perjanjian extradisi dengan pertahanan antar Indonesia dengan Singapura adalah syah dan mengikat. Niat masing-masing negara (Letter  of Intent), pelaksanaan penjajagan, negosiasi draft MoU, dan penandatanganan telah dilakukan sesuai dengan  persyaratan yang diharuskan Vienna Convention on the Law of the Treaty 1963.

Persoalan mulai timbul ketika kedua negara akan melakukan ratifikasi. Adanya perbedaan sistem hukum, yaitu antara Continental Law bagi Indonesia dengan Common Law,  bagi Singapura. Misalnya di Singapura seorang koruptor tidak dapat dengan mudah ditangkap. Atas dasar MoU, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri. Bagi mereka yang tidak setuju adalah sah-sah saja. Hanya saja, penilaian terhadap suatu perjanjian bilateral tidak dapat hanya didasarkan pada sisi kedaulatan hukum nasional suatu negara. Adanya keterkaitan dengan persoalan tatanan dunia yang semakin kompleks dan multidimensi. Akibatnya juga harus menjadi pertimbangan perjanjian bilateral.

Seiring itu, pakar hukum Diplomatik Grant V. McClanohan (Diplomatic Immunity, London 1989: 183) meyakini bahwa masyarakat dunia pada saat ini, memang  lebih beradab (more civilized) dan lebih  canggih (Shopisticated) dan berbahaya.  Bahkan situasi keamanan dan ketertiban dunia menjadi tidak akan mudah terjawab ketika  temuan senjata nuklir, senjata biokimia, dan senjata biologi lainnya dapat  dipergunakan negara-negara oleh berdaulat barangkali ancaman  nyata senjata nuklir  dan sejenisnya menjadi sangat relevan untuk dijadikan alasan penolakan. Namun, bila pelatihan militer di wilayah daratan dan perairan menggunakan bahan-bahan terlarang.

Menyimak  argumen yang diajukan oleh Menteri Pertahanan, untuk mempertahankan keberlangsungan perjanjian bilateral dengan membuka ruang negosiasi dalam Implementasi Agreement sangat relevan untuk didukung.

Pertama, pembatalan  atas kedua  Perjanjian Ektradisi dan  DCA bukan saja telah membuang waktu, tenaga dan biaya serta pemikiran yang bagus. Kredibilitas diplomatik kita akan dipertanyakan banyak pihak. Mustahil Penandatanganan kedua perjanjian itu telah berlangsung. Tidak sama sekali melibatkan wakil-wakil diplomatik, melalui Departmen Luar Negeri tidak realistik, jika perjanjian tersebut tidak sempurna memang benar. Tetapi jika ada tuduhan substansi perjanjian tersebut tidak dibahas secara komperehenshif dan mendalam tidak mungkin tidak realistik.

Misalnya,  konsep kedaulatan teritorial yang dulu sangat rigid dengan batasan fisik, laut dan daratan, saat ini sudah berimbas pada batas  imaginer atau borderless. Sehingga kedaulatan negara yang dulu dikonsepkan sebagai suatu pemilikan, saat ini, sudah berubah menjadi suatu kedaulatan bersama, sehingga batasan teritorial laut yang ribuan mil tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam bagi kemanusiaan mustahil dapat diperoleh tanpa kerjasama.

Karena itu, alasan penolakan yang berakibat perjanjian ini tidak menguntungkan Indonesia bukan alasan yang cukup kuat. Bukti dilapangan bahwa  area ”Bravo” di wilayah dekat pulau Natuna disebut sebagai wilayah laut yang kaya sumber daya alamnya akan terganggu. Kerugian lain adalah pelatihan militer bersama antar pihak Indonesia dengan Singapura menimbulkan kerusakan lingkungan baik hayati dan nabati (Kedaulatan Rakyat 19 Juli 2007: 26).

Usulan Singapura, bahwa implimentasi   pelatihan-pelatihan militer berlangsung lima sampai enam kali perlu ditolak. Karena itu, Juwono Sudarsono, mengusulkan agar dua atau empat kali pelatihan di area Bravo dituangkan dalam Implementasi Agreement.

Kedua, konsep perjanjian kedua negara, baik dalam kaitannya dengan ektradisi maupun dalam konteks Pertahanan telah berkesesuaian dengan Hukum Dasar,  konstitusi UUD 1945. Sekiranya ada tudingan bahwa MoU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 11 ayat (1) tidaklah benar. Pasal 11 ayat (1)Presiden dengan persetujuan anggota DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat (2) persetujuan DPR menjadi wajib dalam perjanjian internasional adalah ketika dampak yang ditimbulkan begitu luas, mendasar, dan cenderung menimbulkan ancaman bagi lingkungan hidup.

Sekiranya, ada yang tidak sepaham, seperti Cipta Lesmana (Kompas, 19 Juli 2007) Pemahaman seperti itu, bukan saja terlalu sumir, melainkan juga terlalu berlebihan. Penilaian terhadap kebijakan kedua negara akan menjadi tidak objektif jika hanya dengan menggunakan kaca mata hukum nasional cenderung tidak objektif

Pendekatan justifikasi hukum nasional UUD 1945 atau UU hukum Internasional, memang benar. Tiga persoalan yang terkait dengan keamanan dan pertahanan,  beban keuangan negara, dan imbas pada  sistem hukum nasional, dan adanya intervensi terhadap ancaman  kedaulatan teritorial negara merupakan syarat-syarat yang mewajibkan suatu perjanjian internasional mendapat persetujuan DPR. Persetujuan DPR umumnya menjadi kewajiban jika terkait dengan perjanjian multilateral. Suatu perjanjian internasional yang disetujui puluhan atau ratusan negara. Menolak ratifikasi oleh pemerintah Indonesia karena imbas pada perubahan sistem hukum, politik, dan keamanan serta pertahanan nasional. Misalnya pemerintrah Indonesia masih menunda ratifikasi perjanjian internasional tentang Mahkamah Internasional (Internasional Convention on Criminal Count, Statuta Roma 1998). Misalnya, persetujuan DPR dalam ratifikasi konvensi Internasional atas hak-hak sipil atau budaya dan politik (Internasional Convention on cultural, and political Rights 1966), juga ada konvensi Internasional tentang tentang hak-hak sosial dan ekonomi.

Jadi penggunaan argumen yuridis pasal 11 ayat (2) sebagai dasar pembatalan perjanjian ekstradisi dan keamanan dengan Singapura ridak tepat. Dampak  yang diakibatkan oleh perjanjian bersifat bilateral hanya terbatas pada segi-segi tertentu dari kepentingan nasional kedua negara.

Ketiga, pandangan Menteri Pertahan Indonesia untuk meneruskan negosiasi Implementing Agremeent dan mengambil manfaat yang besar jauh lebih realistik. Bagi peningkatan kualitas profesional TNI dan pengawasan bersama wilayah laut Indonesia yang amat luas.

Argumentasi realistik itu didasarkan pada tiga hal. Pertama, pembatalan perjanjian pertahanan dengan Singapura akan berarti penundaan profesionalitas SDM TNI. Bukankah setiap rencana anggaran TNI untuk membeli alat-alat persenjataan modern acapkali tidak disetujui DPR? Justru membeli alat TNI modern dengan menggunakan anggaran belanja negara yang tidak memungkinkan. Mengingat alat-alat dan fasilitas militer paling canggih tidak akan menjadi milik TNI, maka tanpa kerjasama dengan Singapura. Upaya peningkatan TNI menjadi tertunda, serta dukungan AS dan Israel atas fasilitas militer modern sangat kuat.

Kedua, pembatalan yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa jadi berakibat buruk. Pembelian Alutista (Alat-alat Persenjataan) dengan anggaran belanja RI tipis kemungkinanannya. Apalagi AS dan Eropa masih mengembargo Indonesia dalam penjualan senjata. Karena itu, sekiranya Indonesia memiliki anggaran yang cukup, belum tentu juga dapat membeli Alutista modern walaupun embargo masih diterapkan.

Ketiga, pemilihan tempat di area Bravo dekat dengan wilayah Natuna secara konseptual dan strategi operasional cukup tepat, meski sumber daya alam begitu didasarnya, bukan kondisi yang baru. Satu kondisi yang sama juga dapat dijumpai hampir disetiap wilayah laut teritorial Indonesia. Namun, karena kelemahan modal dan SDM, semua SDA tersebut belum tereksplorasi dengan baik. Kalau toh ada yang mengambil manfaat, hanyalah segelintir oknum yang mengizinkan kapal-kapal asing mengambil SDA secara tidak sah. Bahwa dampak negatif lingkungan akibat latihan militer diakui memang adanya. Tetapi, manfaatnya jauh lebih besar bagi pemerintah Indonesia, khususnya pada situasi Indonesia untuk mempertahankan perjanjian internasional dengan Singapura masih belum mampu keluar dari krisis ekonomi

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s