INDONESIA DALAM MEREDAKAN KONFLIK ISRAEL – LIBANON

Peperangan antara Israel dengan Libanon adalah bentuk bencana kemanusiaan yang menakutkan. Israel melakukan pengeboman ke daerah-daerah yang menjadi pusat kekuatan hizbullah. Penyebabnya yaitu sengketa wilayah kedudukan Palestina dan Yerussalem, apakah sebagai kota suci Islam ataukah Yahudi. Upaya penyelesaian telah dilakukan sejak tahun 1948 hingga kini. Tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang permanen.

Dalam agresi Israel-Libanon akhir-akhir ini, telah tercatat lebih dari 400 warga sipil Libanon dan puluhan korban dari Israel tewas. Sekitar 500 ribu orang Libanon telah menjadi pengungsi. Tidak kurang dari 300 ribu orang warga Israel hengkang serangan. Sekitar 1000 roket dari Hizbullah, yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah tidak akan pernah menyerah.

Terhadap bencana  agresi Israel, Libanon Presiden Susilo bambang Yudhoyono dengan tegas mensikapinya. Sebagai pimpinan negara Islam terbesar, upaya itu patut kita hargai. Misalnya, SBY mendesak, agar Israel menghentikan agresi militernya ke Libanon. Melalui surat resminya, Presiden meminta Sekjen  PBB Kofi Annan untuk  lebih berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia ditegakan, bantuan kemanusiaan dialirkan. Sebagai bukti peduli pemerintah RI juga mengirimkan sekitar 594 prajurit TNI untuk bergabung dengan Pasukan Perdamaian. Meski kebijakan tersebut belum tentu menjawab krisis, langkah tersebut telah jelas mengisyaratkan respon yang positif.

Model penyelesaian apakah yang dapat menyetop tindakan Israel menggunakan kekerasan ? Sir Arthur Watts dalam keryanya, The Importance Role of International Law, menyebutkan konflik bersenjata amat gamblang dapat mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan. Sekalipun yang terjadi adalah perang sipil, ancaman bahaya secara internasional tidak dapat dicegah. Sementara menemukan model penyelesaian yang tepat dengan upaya memaksa mereka hanya dengan kewenangan DK-PBB (The Role of Law Relation International, 2000: 10). Jadi, selama ini hanya DK-PBB yang memiliki kewenangan.

Namun, apa arti sikap SBY dalam kancah politik dan hukum internasional jika DK-PBB menjadi andalannya tidak berfungsi. Ali Kazak dalam The Jerusalem Question, 1997  menyebutkan bahwa sejak tahun 1948 s/d 1996, tidak kurang dari 64 resolusi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, dan Majelis Umum PBB, Komisi HAM PBB, UNESCO, dan Organisasi Konferensi Islam Dunia. Anehnya, tidak satupun ada suatu resolusi yang dapat dipatuhi oleh Israel secara konsisten.

Karena itu, ketika DK-PBB tidak mampu menegakkan hukum internasional secara benar dan adil, maka perlu dibentuk forum global yang memadai aspirasi keamanan dan keselamatan manusia. Tawaran Malaysia untuk menyelenggarakan pertemuan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) memang penting. Di satu pihak. Kerinduan beberapa negara Islam, termasuk beberapa negara Barat terhadap Indonesia dengan Malaysia tergolong untuk menjadi mediator atas krisis Timur Tengah dimungkinkan. Sikap moderat muslim Indonesia hampir dapat diterima oleh semua kekuatan negara-negara Islam, juga negara-negara Barat.

Seiring dengan gagasan pertemuan OKI Ahmadinedjad, dalam percakapannya dengan perdana Menteri Turki, Recep Tayib Erdogan  agar, OKI menyerukan pertemuan darurat yang menyerukan negara-negara anggota OKI turut serta dalam memberikan solusi terhadap sengketa kedua negara. Kehawatiran peperangan eskalatif telah tampak dengan jelas. Libanon akan  berada di belakang kekuatan Hizbullah dan Hamaz sebagaimana kedudukan Iran. Begitu pula Suriah  tidak akan berdiam diri untuk proaktif ketika wilayahnya dilewati berbagai kekuatan militer Israel.

Peran Indonesia untuk mendekati ke anggota Uni Eropa juga sangat strategis. Indonesia untuk mendekati Uni Eropa, akan lebih dimungkinkan dengan masuknya Turki dan juga Maroco yang saat ini menjadi anggota Uni Eropa. Jerman, Perancis dan Inggris mulai berpikir jernih dan mereka untuk menekan Israel gencatan senjata dan duduk mencari solusi damai merupakan langkah menggembirakan. Tidak salah jika cendekiawan muslim dunia berkumpul memperkuat lahirnya gerakan Moral Dunia. Tokoh seperti Amin rais, Hasyim Muzadi, Din Syamsudin, Azumardi, Azra dilibatkan.

Negara-negara Arab kunci yang akan dilibatkan seperti Suri’ah, Yordan, Mesir, dan juga Saudi Arabia. Beberapa Menlu muda Inggris, Kim Howel ke Libanon, Menlu Perancis Phllipe Douste Blazy dan Menlu Jerman, Frank Walter Steimier. Mereka menginginkan adanya kesepakatn genjatan senjata, dan Hizbullah dapat menerima tawaran itu. Jika genjatan senjata menuju ke arah pertukaran tahanan. Namun, Israel tidak sepakat sebab mereka menghendaki adanya pengempuran dan penghancuran terowongan dan tempat-tempat berbagai pusat pimpinan senjata Hizbullah.

Sebaliknya, peran Indonesia di dalam konflik Israel-Libanon juga banyak tantangan. Pertama, Presiden AS telah berupaya untuk mendekati Arab Saudi dan Mesir agar mereka bersedia membujuk Suriah. Menurut beberapa pejabat Senior, dalam The New York Times, sesungguhnya AS mengendaki agar hubungan Iran dengan Suriah menjadi hancur.  Sikap negara-negara Islam, seperti Saudi Arabia, Mesir, Quwait tampaknya tidak akan mudah bersatu selagi Iran terlalu dominan. Libia yang dulu begitu pemberani saat ini cenderung mendekat AS.

Kedua, sebagaimana diberitakan media asing dan nasional akhir-akhir ini, transaksi jual beli senjata antara AS dengan Israel bahwa Israel berhak atas 100 peluru kendali  dengan panduan Laser GBU-28, yang berbobot 2.268 kilogam yang berutjuan untuk menghancurkan bungker beton

Ketiga, Amir Peretz, Menteri Pertahanan Sipil Israel dan semula menolak penempatan Tim Perdamaian di wilayah di Selatan Libanon, namun akhirnya menerima dengan syarat dipimpin oleh Nato (Pacta Pertahanan Militer Atalantic Utara). Tuntutan itu sangat berat dan berbahaya. Peristiwa Bosnia Herzeqovia cukup menyakitkan. NATO membiarkan tentara Serbia menyerang suatu wilayah dimana warga Sipil Bosnia dihabisi tanpa penjagaan memadai tahun 1992.

Dengan demikian, peran Indonesia dalam kancah Israel-Libanon melalui OKI dan yang mampu menandingi DK-PBB adalah salah satu alternatif. Namun, keterlibatan cendekiawan Islam Indonesia dalam membangun forum moral global secara informal menjadi mutlak diperlukan. Agar misi perundingan Timur Tengah yang diperankan pemerintah Indonesia memperoleh network yang tepat.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s