JAKSA AGUNG MEMBURU KORUPTOR

Kebijakan Presiden SBY beberapa saat lalu, tentang pergantian Hamid Awaluddin, Menteri Kehakiman dan HAM, dan Yusril Ihza Mahendra, sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu atau KIB, telah mendapatkan sambutan positif masyarakat. Presiden SBY mengangkat Hendarman Supandji, sebagai Jaksa Agung RI menggantikan Abdurrahman Saleh. Hal itu menyiratkan harapan bahwa penegakan hukum korupsi, dalam sisa waktu dua setengah tahun ke depan, dapat dilakukan tanpa tebang pilih.

Pihak Partai Bulan Bintang merasa kecewa berat atas keputusan tersebut, sebab posisi awalnya PBB pendukung penuh SBY. Tampaknya, SBY jauh lebih mendengarkan dan mempertimbangkan tekanan publik dan suara LSM dari pada suara parpol. Namun, tidak berarti bahwa reshuffle telah terbebas intervensi parpol atau kepentingan kelompok elit tertentu. Tindakan SBY untuk mencopot tiga anggota kabinet KIB yang akan menjadi batu sandung penegakan hukum ke depan amat tepat dan strategis.

Di satu pihak, kedua Menteri tersebut telah dipandang mencederai kinerja dan integritas KIB. Kedua menteri tersebut telah memberikan pertolongan kepada Tomy Soeharto untuk mentransfer uangnya sebesar US$ 10 juta dari BNP Paribas London ke rekening Departemen Hukum dan HAM. Padahal uang tersebut patut diduga sebagai pelanggaran atas UU Kejahatan Money Laundering. Kebijakan SBY untuk menghentikan kedua menteri tersebut adalah sangat signifikan untuk membersihkan kejahatan korupsi dari kalangan internal anggota kabinet.

Di pihak lain, penunjukan Hendarman Supandji oleh SBY menjadi Jaksa Agung RI merupakan terobosan atas problematika penegakan hukum kejahatan korupsi di kalangan internal kabinet. Bila Abdurrahman tetap menjadi Jaksa Agung, dapat dipastikan bahwa dugaan Yusril terlibat dalam korupsi tidak akan mudah diselidiki. Tanpa pencopotan Arman dari Kejaksaan Agung, proses hukum, baik ketika Yusril ataupun tidak menjabat akan tetap akan menjadi hambatan.

Sehingga, kesan publik bahwa SBY mencopot Arman, yang selama ini dipandangan kinerjanya tidak bermasalah memang benar dan bukan merupakan alasan. Lebih penting dari itu, justru mempertahankan Arman menjadi Kejagung KIB tidak akan memainkan pernan penting dalam penegakan hukum korupsi. Sebab, Yusril, Ketua PBB yang menjadi salah satu pemberi rekomendasi ketika Arman diusulkan menjadi Kejagung RI, pada bulan Oktober 2004.

Persoalannya saat ini, bagaimana kiat strategis dan keberanian Hendarman sebagai Kejagung RI dapat mengejar koruptor, baik di dalam maupun di luar negeri agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan juga sebagian kekayaan negara dapat dikembalikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat tiga hal yang perlu menjadi catatan utama presiden SBY dan dapat ditindak lanjuti sebagai upaya memburu koruptor oleh penegak hukum dan institusi terkait lainnya.

Pertama, memburu koruptor tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial, tetapi harus dilakukan secara terpadu secara konsep dan tehnik strategis. Konsekuensinya, presiden SBY dan jajaran penegak hukum lainnya bukan sekedar adanya political will semata, melainkan justru adanya kesamaan persepsi terhadap obyek korupsi, sebagai kejahatan atas ekonomi negara. Sebagai kejahatan atas ekonomi negara, akan berarti bahwa kejahatan tersebut tergolong kejahatan luar biasa, extra ordinary crime .

Akibat kejahatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat dan bahkan menghancurkan suatu bangsa dan masyarakatnya. Ekplorasi dan eksploitasi kekayaan dari Sumber Daya Alam dan Sumber Agraria lainnya, baik di darat, berupa kekayaan hutan dan tambang, di laut dengan flora dan faunanya, dan udara lainnya yang hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang-orang tertentu, atau elit penguasa saja.

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan terkelompokan ke dalam pelanggaran Hak-Hak Dasar atas Ekonomi dan Sosial. Karena itu, kesamaan persepsi dalam konsep hukum seharusnya penegak hukum tidak saja hanya mengandalkan instrumen hukum nasional semata seperti, KUHP, UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pelembagaan lainnya.

Alangkah pentingnya pemerintah Indonesia untuk melihat Perjanjian negara-negara ASEAN tentang kejahatan, Asean Conference for Crimes. Terutama dalam bidang, kejahatan Terorisme, Korupsi dan juga Penjualan manusia, wanita dan anak-anak. Kesamaan persepsi untuk menyatukan langkah tersebut, salah satunya adalah tugas DPR dan Pemerintah untuk segera meratifikasi ACC dan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Singapura.

Kedua, memburu penjahat korupsi juga tidak pernah mendatangkan hasil yang besar bilamana tidak dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas berani dan berkeadilan. Perlunya kemauan politik dari Presiden dan jajaran penegak hukumnya, adalah karena subyek hukum yang menjadi biang keladi keruntuhan dan kemiskinan rakyat karena koruptor, baik mereka yang ada di luar negeri maupun yang ada di luar negeri.

Sayangnya, kebijakan pengejaran koruptor akhir-akhir ini ditujukan kepada koruptor di luar negeri. Perjanjian ekstradisi antara pmerintah Indonesia dengan Singapura cukup telah menyita waktu dan perhatian. Namun, seberapa jauh daya ikat perjanjian ektradisi akan dapat dilaksanakan? Hal ini masih menjadi pertanyaan ketika kedua negara memerlukan adanya ratifikasi dari setiap parlemennya. Bukankah ketika proses peratifikasian oleh parlemen tenggat waktu cukup panjang. Sehingga tidak mustahil, di saat penantian pengesyahan perjanjian oleh kedua parlemen negara masing-masing, para koruptor tersebut akan lebih cepat melarikan diri untuk menghindarkan tanggungjawab hukum.

Tidak sedikit uang negara yang masih dipersoalkan di beberapa Yayasan milik Soeharto. Begitu pula, masyarakat Indonesi akan sangat berbahagia sekiranya Soeharto dapat diselesaikan persoalannya di depan pengadilan. Memang pada sekitar tahun 2003, kasus Soeharto telah ditutup oleh karena ada Surat Penghentian Perintah Penyelidikan (SP3) dan Jaksa Agung.
Belum saja kering ludah menteri-menteri baru, termasuk ucapan sumpah Kejagung sejak dilantik, dengan entengnya meluncur bahwa Kejagung tidak akan membuka mantan presiden Soeharto, dengan dalih kasusnya telah diberhentikan, dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Jika presiden dan Jaksa Agung saat ini, tidak berkehendak untuk membuka kembali kasus Soeharto, yaitu mencabut SP3 yang lalu, itu berarti bukan saja diskriminatif, melainkan juga juga kedudukan SP3, akan menjadi putusan tetap yang mengikat (inkracht). Tidak jauh berbeda dengan kasus BLBI yang diperkirakan sekitar Rp 800 Trilyun dijarah oleh koruptor dan kebanyakan mereka tinggal di luar negeri.

Tentu saja, koruptor yang memperoleh status diberhentikan penyidikannya oleh Jaksa Agung akan menjadi preseden buruk bagi model peradilan. Sebab, SP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung atau ada kecenderungan untuk tidak dilakukan penyelidikan ulang. Tanpa ada terobosan dari Kejagung baru, maka mengejar melupakan koruptor ke luar negeri tanpa menyentuh koruptor dalam negeri, ibarat moro uceng lepaskan deleg (mau menangkap ikan teri dengan mengorbankan ikan besar) ini naif.

Ketiga, memburu koruptor bukan saja harus dilakukan secara professional yang penuh keahlian dan kemahiran. Tetapi, juga dibutuhkan adanya kerjasama dalam perencanaan untuk penegahan, penegakan dan rehabilitasi. Komplesitas hubungan antara jajaran penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan pengacara di satu pihak. Si pihak lain, terdapat institusi-institusi terkait seperti peran Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Kordinator Politik dan Hukum, serta kedudukan dan fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengadilannya.

Kedudukan KPK, paska keputusan MK tentang pembatalan atas pasal peran KPK menimbulkan persoalan tersendiri. Persoalan pertama, terkait dengan hubungan kewenangan antara Polri, Kejaksaan, Kehakiman dan juga Advokat dalam penanganan korupsi tetap berada dalam wilayah yang samar. Sehingga peluang untuk dapat menegakan hukum dalam kasus korupsi mengandung banyak lubang yang dapat dipergunakan oleh masing-masing institusi penegak hukum tanpa mematuhi prosedur yang benar.

Selama ini memang peran KPK dipandang sebagai lembaga penegakan hukum atas kejahatan korupsi yang paling terkenal. Tetapi, implikasi KPK sebagai institusi yang superbody telah menimbulkan dampak psikologis bagi peran dan fungsi kejaksaan di tingkat daerah. Terkadang sikap apatis muncul dari aparat kejaksaan Tinggi untuk tidak mau melibatkan diri, tetapi juga dapat menjadi awal bagaimana aparat kejaksaan dapat menjadi tersangka korupsi jadi obyek korupsi.

Jika, KPK menjadi superbody dalam persoalan korupsi, maka lembaga yang tidak pernah jelas fungsi dan kewenangannya adalah Menko Polhukam. Jika memang, pada waktu pendiriannya Polhukam diperlukan oleh SBY, mestinya dalam rangka memburu koruptor, Menko Polhukam seyogyanya terlibat secara proaktif, terutama ketika kasus-kasus korupsi telah menjadi kejahatan lintas negara (transnational crimes). Dalam konteks inilah kemudian, peran Menko Polhukam dengan Menlu menjadi sangat relevan untuk diberdayakan dalam kaitannya dengan kejahatan kroupsi lintasan negara. Misalnya, dalam kaitannya dengan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, maka menteri Polhukam dan Menteri Luar Negeri mestinya memberikan masukan-masukan strategis kepada Presiden dan Menteri Kehakiman.

Tantangan Jaksa Agung, paska reshuffle memang semakin berat. Akan tetapi, beban psikologis Hendarman Supandji dalam memburu koruptor, baik mereka yang ada di dalam maupun luar negeri terbebas dari beban psikologis. Kemauan politik dari Presiden SBY dan perlunya kesamaan persepsi antara lembaga penegak hukum terhadap konsep kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Konsep dan strategi penempatan prioritas bagi penjahat koruptor, di dalam dan luar negeri, sangat dibutuhkan agar preseden buruk tidak lagi terulang.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s