KEBIJAKAN PEMERINTAH PASKA BENCANA

Meski tindakan tanggap darurat masih jauh dari selesai, tahap reskontruksi dan rehabilitasi sudah harus mulai dibuat secara komprehensif. Tentu saja penyusunan rekonstruksi dan rehabilitasi yang terpadu harus diawali dengan data-data yang kongkrit. Sehingga tidak ada analisis input, proses dan output tanpa sandaran data lapangan yang jelas.

Untuk itu, manajemen penanggulangan bencana alam gempa tektonik DIY di Jawa Tengah paska bencana harus mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, semua lapisan masyarakat termasuk korban, khususnya pemerintah dan pimpinan-pimpinan non formal, seperti ulama dan sejenisnya perlu melakukan terapi spiritual. Gempa tektonik yang terjadi hari Sabtu lalu dengan 5.8 skala rikhter bukan sekedar fenomena alam, tapi secara kosmologis 27 April 2007 ada kaitannya dengan keyakinan tentang takdir Tuhan.

Dalam konteks ini, kita harus memaknai bencana alam sebagai suatu pelajaran atau (‘I’tibar). Oleh sebab itu, semua pihak, korban juga keluarganya, relawan, dan juga masyarakat hendaknya menyamakan persepsi. Bencana dimanapun terjadi bukan tontonan. Kalau memang tidak memiliki niat untuk menjadi relawan, janganlah berduyun-duyun memadati jalan yang mengakibatkan keamcetan lalu lintas. Selain itu, bencana bukan tempat untuk dijadikan arena penjarahan. Bencana bukan situasi di mana setiap korban dapat menjadi peminta-minta. Upaya pertolongan darurat menjadi sangat terganggu. Bahkan, bencana bukan tempat yang dapat dijadikan kampanye organisasi sosial atau politis.

Sejatinya, tempat dan peristiwa bencana harus disadari oleh hati nurani agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Tempat bernaung dimana kesatuan dan keutuhan kita untuk tetap dengan pasrah dan penuh usaha. Situasi dimana korban dan non korban menggunakan kesempatan empati dan uluran tangan. Dengan harapan semua korban dapat segera tertolong, korban yang ada di tempat-tempat terpencil mendapatkan pelayanan memadai.

Kebijakan apa yang seharusnya pemerintah dan masyarakat dapat upayakan agar korban bencana alam tertolong secara optimal. Pertama, aspek keamanan dan ketertiban. Peran Pusat Informasi sangat penting agar rasa aman masyarakat terjamin. Terutama dengan memberikan informasi yang benar dan jelas. Tidak ada salahnya pemerintah, khususnya aparat keamanan meningkatkan pengamanan dan pemantapan ketertiban. Tentu saja, dengan berusaha melibatkan semua unsur masyarakat. Keamanan lingkungan dari tingkat desa, rukun warga dan RT, dan juga pemuda harus dilakukan. Sebab, jika situasi tidak segera dilakukan tindakan tanggap darurat (emergency action) tidak akan segera usai.

Kedua, masa tindak darurat akan segera berakhir. Situasi ini di tandai oleh kembalinya korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit mulai kembali ke kampung mereka. Terpenuhinya tempat penampungan bersama tenda umum, dapur umum dan tenda-tenda lainnya merupakan indikator penting.

Karena itu, bilamana program langsung darurat berakhir peran pusat penanggulangan krisis atau Crisis Centre. Idealnya adalah penanganan medis dapat dilakukan bersamaan dengan crisis centre. Pusat krisis ini berfungsi untuk memulihkan kesadaran korban untuk menerima realitas abnormal ini. Ahli-ahli psikologi terapan yang memiliki kemampuan melayani gejala kejiwaan, depresi, stress, dan juga penyimpangan perilaku dapat memberikan pertolongan efektif.

Tidak kalah pentingnya pendampingan dari segi hukum atas status tanah. Baik atas nama hak milik pribadi atau perserikatan. Dalam pengalaman Tsunami di Aceh tanah-tanah yang bangunannya runtuh dan pemiliknya telah tiada sangat mudah menjadi objek penjarahan penjahat. Kerusakan alam daerah Bantul sangatlah berbeda dari Aceh. Namun, bencana gempa dan sengketa pemulihan bangunan di atas tanah-tanah belum memiliki status hukum yang jelas boleh jadi akan timbul. Sengketa ini dapat berbentuk konflik horizontal, yaitu sengketa antar warga yang memiliki kepentingan yang sama. Bahkan juga konflik vertikal yaitu konflik antar pemerintah dengan penduduk dengan pihak aparat pemerintah bukan hal yang mustahil.

Sementara, konflik yang perlu sejak dini di antisipasi yaitu konflik vertikal. Janji Wapres Yusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abu Rizal Bakri, amat sensitif bagi masyarakat korban bencana. Di satu pihak, pemerintah menjanjikan kompensasi sebanyak Rp. 30.000.000,00 bagi yang rumahnya hancur. Dan Rp. 20.000.000,00 bagi yang rusak ringan. Protes kritik atas kebijakan pemerintah ini, di lapangan sepertinya kurang mendapatkan kepuasan.

Ada sebagian masyarakat yang meragukan kebijakan untuk rekonstruksi ini sepertinya agak tendensius politis. Pengeluaran dana kurang lebih Rp. 1 trilyun bagi rekonstruksi adalah angka menggiurkan. Abu Rizal dalam wawancaranya (Kedaulatan Rakyat, 31 Mei 2006) mengatakan bahwa program itu harus sudah direalisasikan bulan juni ini. Mengakui keraguan ini tidak akan timbul jika sesuai dengan waktunya.

Akibat pengumuman kebijakan dan kompensasi rumah rusak akibat gempa tektonik Sabtu, 27 Mei 2006 tersebut memang terlalu dini dan menggampangkan persoalan.

Bukankah pencairan kompensasi itu juga harus dilakukan dengan menggunakan data lapangan. Sementara mencari data diwaktu normal sangat tidak mudah. Apalagi pendataan disaat abnormal, bukan saja tidak akan berhasil malah mustahil dapat dilakukan dengan benar. Logistik yang telah diangkut PBB melalui Food Organization Asisstance belum terdistribusi dengan baik. Birokrasi yang di berlakukan dalam pengambilan bahan-bahan pokok mengharuskan korban membawa KTP, surat pengantar dari desa yang diberi stempel. Syarat ini tentu akan mudah dibuat jika kondisi normal. Dalam kondisi abnormal, tuntutan tersebut sangat menyengsarakan korban. Itulah sebabnya, mengapa gejala Civil Society jauh lebih mendapatkan akses yang di terima pihak korban. Prosedur formal ditinggalkan dengan mengutamakan penyelamatan ( safety, secure and proper).

Rentannya konflik vertikal akibat kebijakan kompensasi harus segara diantisipasi mengingat belum adanya parameter yang jelas. Misalnya, Ketua Majelis Ulama, Din Syamsudin mengklaim gempa Bantul ini sebagai bencana Nasional. Memang kerugian material lebih gempa ini bencana nasional perlu parameter yang jelas.

Kasus Aceh dinyatakan bencana nasional disebabkan, (1) telah hancur ratusan ribu rumah dan gedung-gedung pemerintah, (2) lebih dari tiga ratus ribu orang tewas dan dinyatakan hilang, (3) Tsunami juga merupakan peristiwa bencana yang juga terjadi di negara-negara lain. Parameter terakhir, lumpuhnya sistem pemerintahan propinsi, baik karena SDMnya tewas atau hilang, gedung pemerintahan hancur. Situasi ini menuntut pemerintah pusat dan kabinetnya mengambil alih sistem pemerintahan propinsi. Jadi untuk menetapkan keadaan bencana nasional harus disertai parameter pemerintah pusat wajib menuntaskan kondisi darurat atas dasar aturan hukum dengan dukungan masyarakat.

Kompensasi dapat membuktikan konflik karena aspek-aspek keadilan tidak diperhitungkan. Kompensasi Rp.30.000.000,00 akan diberikan pada rumah-rumah yang runtuh dan hancur. Bagaimanapun status hancur itu dapat diidentifikasi.

Rumah-rumah tersebut hancur dalam kenyataan memiliki kualitas yang berbeda. Ada yang rumah tembok, setengah tembok, rumah kayu. Selain itu, ada rumah-rumah pengembangan yang menempel pada rumah induk. Jika pemberian Rp. 30.000.000,00 itu pukul rata, maka gamblang dan jelas ketidakadilan tersebut masyarakat akan menuntut tanpa harus tahu apakah kualitas rumah yang mereka huni berbeda-beda.

Di pihak lain, tidak sedikit korban itu pemegang rumah kredit tetapi belum lunas. Ada Rumah Sehat Sederhana (RSH) adapula realstate. Ada yang telah lunas dan ada pula yang masih kembali harga-harga yang terus mengangsur. Bagi yang telah lunas mengangsur jika ada, kompensasi sangat menguntungkan. Tetapi, bagi korban yang masih punya tagihan kredit uang kompensasi tidak banyak artinya. Mereka masih terikat harus melunasi kontrak meskipun  rumahnya telah musnah.

Pengalaman bencana dan penanganan oleh pemerintah dan kekuatan masyarakat sipil masih tetap carut-marut. situasi ini membuktikan bahwa pengalaman Tsunami Aceh belum cukup menjadi pelajaran (lesson learned). Lebih tragis lagi, berta’ziyah atau berduka dikalangan pejabat sangat kurang etis. Kebijakan pemerintah pusat tentang pemberian kompensasi yang diumumkan masa berkabung, bukan saja tidak etis, melainkan justru dapat membangkitkan kembali korban-korban yang tewas untuk antri dapat jatah kompensasi.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***********

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s