LUMPUR LAPINDO BUKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Setelah lebih satu tahun (29 Mei 2006) semburan lumpur panas Lapindo belum terlihat ada tanda-tanda berhenti. Dalam prediksi ahli-ahli geologi dari Jepang dan Rusia, semburan lumpur akan berhenti setelah 36 tahun. Hingga awal Maret 2008 kerugian masyarakat maupun negara mencapai kuranglebih Rp. 44.7 Trilyun.

Ancaman bahaya dan kerugian alam, tanah yang produktif atau tidak, sungai-sungai dan rawa semua tertutup lumpur, tak terkecuali, pencemaran air dan udara telah berdampak negatif terhadap makhluk-makhluk hidup lainnya. Dampak negatif juga telah diderita oleh sekitar 25.000 pengungsi dari 10 desa, dan 3 kecamatan (Tanggulangin, Porong, dan Jabon). Duka dan lara masyarakat yang menjadi korban Lapindo, telah mengubah status mereka menjadi pengungsi domestik (Internally Displaced Person). Mereka rentan dari berbagai ancaman penyakit dan gangguan mental dan kejiwaan.

Pertanggung jawaban hukum atas resiko dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya terbatas padaPT. Lapindo semata, tetapi juga negara. Pihak masyarakat yang menjadi korban pertanggung jawaban tersebut juga telah ditujukan. Masyarakat korban telah ambil bagian tanggung jawab yang ditujukan dengan menerima pilihan-pilihan terbatas hasil kesepakatan suatu musyawarah.

Intervensi Negara

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Persoalannya, seberapa jauh kebijakan Presiden tersebut, secara yuridis dan sosiologis antisipatif, apakah dapat dikatakan sebagai solusi yang tepat?

Indikasi campur tangan negara dalam masalah ini telah tampak pada saat diterbitkannya Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Intinya, membentuk tim nasional penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo dengan masa kerja enam bulan.

Dalam konteks ini, pemerintah merasa menghadapi situasi yang serba sulit. Di satu sisi, meluasnya kerusakan akibat bencana lumpur tersebut hingga awal Maret 2007 tidak dapat dihentikan. Saat Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 berakhir, jutaan meter kubik lumpur yang muntah dari sumur banjar panji-1 telah menenggelamkan kawasan pemukiman seluas 200 ribu hektar. Ribuan rumah terbenam, belasan ribu penduduk terpaksa mengungsi dan menganggur kehilangan pekerjaan karena, 20-an pabrik tutup.

Di sisi lain, pemerintah harus menyelamatkan masyarakat Tanggulangin, Porong, dan Jabon dan yang lainnya dari bencana. Untuk sepintas, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 belum mampu memberi jalan keluar yang adil bagi pemenuhan kebutuhan korban. Sebab kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan keputusan sebelumnya. Apakah kebijakan tersebut dapat membantu mencari solusi yang tepat ataukah kebijakan tersebut memihak pada kepentingan pengusaha belaka? Khususnya bila ditinjau dari aspek pembiayaan penanganan bencana luapan lumpur.

Titik kontras kebijakan yang telah diambil pemerintah tersebut, memunculkan banyak pertanyaan. Terlepas dari faktor alam, bencana sitengarai berawal dari aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Lapindo, yang notabene bukan perusahaan milik negara.

Secara moral, intervensi pemerintah dalam masalah luapan lumpur Lapindo dinilai sebagai suatu tindakan yang wajar. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk tidak menelantarkan rakyatnya dari kesengsaraan. Namun demikian, intervensi tersebut terkesan tidak serius. Dalam hal ini Pemerintah SBY, tidak cukup hanya menggelontorkan uang negara untuk menangani bencana ini. Tapi pemerintah juga harus menangani kasus ini dari aspek hukumnya.

Pertanggungjawaban Lapindo

Apabila secara meyakinkan semburan lumpur terbukti merupakan kelalaian kegiatan pengeboran, maka PT. Lapindo  berkewajiban menanggung resiko. Sebab, kedudukan PT. Lapindo sebagai subjek hukum dibebani hak-hak dan kewajiban.

Bukti-bukti yang mengindikasikan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Lapindo, cukup jelas. Kealpaan memasang selubung bor (casing) di kedalaman 8.500 kaki (2.590 meter) saat melakukan pengeboran. Dua orang pimpinan Lapindo telah ditangkap dan diproses secara hukum. Dasar hukum Polisi untuk mengajukan 2 orang tersebut ke meja hijau adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 187 dan 188 KUHP dan pasal 41 (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, itu berarti PT. Lapindo telah melakukan kejahatan korporasi. Persoalan lain mulai timbul ketika Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 yang dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa.

Pada tanggal 2 Mei 2003 Menteri Sosial, Badan Pegembangan Lumpur Sidoarjo, BPN RI dengan utusan warga dari empat kelurahan saling berdialog. Hal tersebut juga disaksikan oleh PT Mineral Lapindo Brantas. Kesepakatan telah dicapai dan harga, harga tanah disekitar wilayah bencana dihargai Rp. 300 ribu sampai dengan Rp. 500 ribu. Prioritas akan diberikan pada tanah-tanah yang bersertifikat. Sedangkan harga bangunan adalah satu juta rupiah per meter.

Kesepakatan ini telah dibuat berdasarkan pada implementasi hukum tanah menurut Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Amanah Peraturan Presiden tersebut antara lain menyebutkan bahwa penanganan masalah sosial kemasyarakatan, akan diselesaikan melalui transaksi jual beli tanah. Di satu sisi PT. Lapindo sebagai pembeli tanah dan bangunan dengan masyarakat sebagai korban lumpur Lapindo sebagai penjual, tidak berada dalam konstitusi hukum yang benar.

Persoalan yang timbul dari Peraturan Presiden tersebut adalah apakah konstruksi hukum jual beli tanah dan bangunan antara pihak masyarakat dengan PT. Lapindo Brantas bertentangan dengan aturan hukum? Dilihat dari segi teknis penyelesaian sengketa, khususnya Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, hal tersebut termasuk prinsip-prinsip Win-Win Solution.

Menjadi cukup mengherankan, ketika Peraturan Presiden tersebut juga telah diperkuat dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan teknis tentang harga dan pembayaran. Model ini berkesesuaian dengan teori yang mengatakan Peace Without Justice. Perdamaian dapat disepakati meski harus mengorbankan keadilan masyarakat. Memaksa penerapan hukum yang adil tapi menghilangkan harmoni sosial sepertinya tidak dapat dihindari. Ada beberapa hal yang menunjukan bahwa Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 itu tidak memihak masyarakat korban.

Pertama, Peraturan Presiden tersebut dipandang tidak sah  karena tidak adanya obyek jual beli yang jelas. Arie Sujanti Hutagalung, Pakar Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tersebut bertentangan dengan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria. Tanah-tanah musnah akibat faktor memaksa ”force major” harus kembali kepada pemilikan negara. Dengan kata lain, tanah-tanah dan gedung-gedung yang tergenang lumpur Lapindo menjadi hak milik negara. Konsep jual beli atas tanah-tanah yang terkena lumpur tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kedua, Peraturan Presiden dipandang tidak tepat untuk menyelesaikan sengketa hak milik antara PT. Lapindo dengan masyarakat. Semburan lumpur telah menimbulkan kondisi yang tidak normal. Situasi abnormal seperti itu hanya mungkin dapat diselesaikan dengan peraturan hukum yang abnormal pula. Karena itu, substansi Peraturan Presiden menjadi kurang tepat karena tidak menggunakan pertimbangan yuridis atas UU No. 5 Tahun 1960. Keadaan tidak normal tersebut bahkan terkesan bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Karenanya, jika dasar penyelesaian sengketa PT. Lapindo dengan masyarakat Sidoarjo menggunakan UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 24 Tahun 2007, semestinya PT. Lapindo berkewajiban memberikan kompensasi. Menurut Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007, ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lebih khusus, pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penangulangan bencana. Pasal 6 ayat (a) pengurangan resiko bencana, (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Ketiga, konsep transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dipergunakan terhadap korban bencana lumpur oleh PT. Lapindo bukan sekedar cacat hukum, tetapi tidak memihak rakyat. Lahan seluruh tanah yang tertutup lumpur menjadi milik PT. Lapindo, meskipun pembayarannya akan dilakukan secara berangsur-angsur. Petugas-petugas yang ditunjuk telah meminta masyarakat korban untuk menyerahkan sertifikat kepada PT. Lapindo. Kebijakan kedua, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 dipandang tidak adil memberikan dukungan bagi kepentingan PT. Lapindo.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum PT. Lapindo terhadap korban-korban bencana tanah lumpur di Sidoarjo tidak akan pernah memberikan jaminan yang kuat dan adil. Memang benar bahwa pemerintah SBY telah melakukan intervensi melalui Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 untuk penyelesaian sengketa tersebut. Namun, karena pendekatan kebijakan pemerintah SBY tidak mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 24 tahun 2007, maka penyelesaian sengketa yang adil tidak dapat dinikmati masyarakat korban.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s